JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak 2017 hingga April 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama berbagai pemangku kepentingan telah melakukan penertiban dengan menutup total 2.220 pelintasan liar.

“Upaya ini dilakukan untuk menciptakan ruang aman yang lebih terkelola serta mengurangi potensi kecelakaan di pelintasan,” kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026).KAI Tertibkan 2.220 Pelintasan Liar, Tekan Risiko Kecelakaan Kereta

Anne mengatakan, langkah ini diarahkan untuk membatasi ruang pelintasan yang tidak memenuhi standar keselamatan serta mengarahkan masyarakat ke titik penyeberangan yang lebih aman.

Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 3.888 perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera, dengan 1.089 di antaranya merupakan pelintasan liar, sehingga memerlukan perhatian bersama dalam pengelolaannya.

“Data ini menunjukkan bahwa ruang pelintasan masih memiliki tingkat risiko yang perlu dikelola secara konsisten,” ujar Anne.

“Penutupan pelintasan liar menjadi bagian dari penataan agar interaksi antara perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan dapat berlangsung lebih aman,” lanjut Anne.

Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan bahwa keselamatan di pelintasan sebidang menjadi perhatian serius yang memerlukan penanganan yang konsisten.

“Keberadaan pelintasan liar di berbagai titik menghadirkan risiko besar karena tidak dilengkapi pengamanan yang memadai dan berada di luar pengaturan resmi, sehingga ruang aman antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat menjadi semakin terbatas,” kata Bobby.

Bobby menyampaikan bahwa setiap perlintasan harus berada dalam kondisi yang memenuhi standar keselamatan agar perlindungan bagi masyarakat dan perjalanan kereta api dapat terjaga.

“Setiap titik pelintasan memiliki konsekuensi keselamatan. Untuk lokasi yang belum memenuhi ketentuan, penanganan dilakukan bersama pemerintah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk penutupan. Langkah ini ditempuh untuk menjaga keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api,” ujar Bobby.

Ia menambahkan bahwa penataan perlintasan merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun perilaku di lapangan.

KAI bersama Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah juga telah melakukan penanganan terhadap 564 titik pelintasan melalui penutupan maupun peningkatan menjadi pelintasan tidak sebidang berupa pembangunan flyover dan underpass. Upaya ini terus berjalan seiring dengan kebutuhan di lapangan.

Dalam periode 2024 hingga April 2026, KAI memperkuat langkah keselamatan melalui 4.988 kegiatan sosialisasi di pelintasan, 687 edukasi di sekolah dan tempat ibadah, serta 1.745 pemasangan media peringatan di berbagai lokasi.

“Pendekatan ini diarahkan untuk membangun kesadaran bersama bahwa keselamatan di perlintasan erat kaitannya dengan budaya disiplin dalam berlalu lintas,” lanjut Anne.

Anne menambahkan bahwa praktik keselamatan di berbagai negara menunjukkan bahwa kedisiplinan masyarakat menjadi faktor utama dalam menekan risiko kecelakaan.

Kebiasaan untuk berhenti, melihat ke kiri dan kanan, serta menunggu hingga benar-benar aman sebelum melintas menjadi bagian dari perilaku sehari-hari yang perlu dijaga secara konsisten.

“Kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Karena itu, disiplin saat melintas di pelintasan menjadi hal yang sangat penting. Ketika kebiasaan ini dilakukan secara bersama, keselamatan dapat terjaga dengan lebih baik,” ujar Anne.

Anne mengajak seluruh pihak untuk menjaga ketertiban di pelintasan sebagai bagian dari keselamatan bersama.

Pelintasan yang telah ditata dan ditutup merupakan bagian dari upaya perlindungan bagi masyarakat.

“Menjaga kondisi pelintasan tetap tertib menjadi hal yang penting. Setiap risiko yang muncul di pelintasan dapat berdampak luas bagi pengguna jalan, keluarga dan lingkungan di sekitarnya,” tutup Anne.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin memberikan peringatan keras terhadap sejumlah pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang membuat perlintasan sebidang liar. Bobby mengatakan KAI bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus melakukan penertiban perlintasan liar.

"Selama itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjamin keselamatan, maka kami harus tutup. Apakah menutup itu dengan jalur hukum, maka kami akan tempuh," ujar Bobby saat konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Rabu (28/4/2036).

Bobby menyampaikan tindakan tegas ini merupakan bentuk tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terhadap 1.800 perlintasan sebidang. Bobby mengatakan KAI akan melakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keelamatan dalam bentuk flyover atau memasang palang pintu yang bersistem.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden kemarin, kita langsung hari ini jalan untuk membenahi dan melakukan aksi-aksi yang sangat penting untuk menangani perlintasan-perlintasan ini," ucap Bobby.

KAI, lanjut Bobby, telah memiliki data 1.800 perlintasan sebidang dengan menetapkan skala prioritas yang membahayakan perjalanan kereta. Bobby berharap dukungan masyarakat untuk tidak membuat perlintasan liar.

"Saya ulangi, tidak membuat perlintasan liar lagi. Ketika membuat perlintasan liar ini, maka menghalangi visibility dari masinis kami," lanjut Bobby.

Bobby juga meminta masyarakat menjaga perlintasan resmi yang telah dipasangi alat sensor. Bobby berharap masyarakat bisa mematuhi operasional sistem palang pintu resmi dengan berhenti saat kereta hendak melintas.

"Tidak ada kompromi, tidak ada toleransi untuk keselamatan. Kita sudah lihat, sedikit saja aspek keselamatan terganggu, sedemikian banyak korban yang berjatuhan. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka kami akan tutup," kata Bobby.