Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa aspek pendidikan kepolisian, termasuk kurikulum, turut menjadi bagian dari pembahasan dalam agenda reformasi yang tengah digarap komisinya.

Hal itu disampaikan Jimly usai melaksanakan audiensi di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Ketika ditanya apakah reformasi yang sedang disusun akan menyentuh hingga pada struktur kurikulum pendidikan Polri, Jimly membenarkan bahwa isu tersebut sudah mulai masuk dalam pembicaraan awal.

“Oh pendidikan. Ya tadi dibicarakan. Nanti akan kami bahas. Ya misalnya ada usul demiliterisasi kurikulum pendidikan dan lain-lain sebagainya,” ujarnya.

Menurut Jimly, berbagai usulan yang masuk, termasuk dari kelompok masyarakat sipil, akan menjadi bahan kajian Komisi Percepatan Reformasi Polri.

“Ya nanti kita bahas. Ya sumbernya ya masuk dari [agenda audiensi] tadi aja ya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Percepat Reformasi Polri resmi dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Awal pekan ini, komite menggelar rapat perdana. Salah satu aspek yang harus di benahi lebih dulu adalah pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Riko Noviantoro, peneliti kebijakan publik IDP-LP. Dia menilai pelayanan publik merupakan moral hazard yang harus segera dibenahi oleh institusi polri.

"Maka menghidupkan kembali kualitas moral aparatur menjadi prioritas. Isu penguatan moral tidak hanya pada ekosistem pendidikan kepolisian, namun juga dalam praktek pelayanannya," katanya kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, pelayanan publik menjadi hal fundamental untuk memperbaiki citra suatu lembaga. Melalui pelayanan yang baik, maka dapat mewujudkan moralitas yang tinggi.

Dia menggambarkan bagaimana pelayanan Polri belum memenuhi ekspektasi masyarakat, salah satunya adalah dari lagu berjudul Bayar Bayar Bayar karya band Sukatani. Dalam liriknya disampaikan pelayanan Polri lekat dengan pungutan liar.

"Saya dalam beberapa kesempatan bilang bahwa lagu bayar-bayar itu adalah wajah dari kondisi yang kekinian. Polisi enggak bisa menutup itu," ujarnya.

Selain pelayanan publik, sistem seleksi dan pendidikan kepolisian juga harus mendapatkan sorotan tim reformasi ini, baik seleksi Tamtama, Bintara, hingga Akademi Kepolisian.

Riko menilai kehadiran tim reformasi Polri sudah tepat untuk memperbaiki tata kelola institusi Polri. Terlebih diisi oleh pihak-pihak yang kompeten di bidangnya.

"Tim reformasi kepolisian, saya nilai sebagai pintu masuk untuk menyadarkan di dalam," tuturnya.

Namun, baginya pembenahan menjadi sia-sia jika saran-saran yang diberikan tidak diimplementasikan secara baik oleh internal institusi Polri.

Selain itu, komitmen jangka panjang juga memiliki sentral agar perbaikan tata kelola berjalan optimal.

Dia meminta masyarakat turut memberikan kesempatan bagi Komite Reformasi Percepatan Polri untuk bekerja memperbaiki institusi Polri.

"Tentu kita sebagai masyarakat juga ngasih ruang kepercayaan yang cukup kepada kepolisian. Bahwa mereka sedang melakukan upaya perbaikan," pungkasnya.