Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, sebagaimana informasi yang sempat beredar di masyarakat.

Dedi Mulyadi menegaskan pemasangan plang yang menyebutkan penutupan jalan sejak 30 April hingga 7 Agustus 2026 tidak sah dan tidak memiliki dasar persetujuan dari pemerintah provinsi.

"Warga Bandung yang saya cintai, Jalan Diponegoro tidak ada penutupan. Selanjutnya, pemasangan plang yang mengatakan ditutup sejak tanggal 30 April sampai 7 Agustus 2026, plang itu dinyatakan tidak berlaku karena tindakan pemasangan tanpa persetujuan gubernur," ujar Dedi dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa khawatir adanya penutupan akses di kawasan tersebut. Ia juga mengimbau warga untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota.

"Semoga kita dalam setiap waktu bisa beraktivitas sebagaimana biasa, bisa menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung yang merupakan kota kebanggaan kita semua," katanya.

Dedi menambahkan, saat ini pemerintah tengah melakukan penataan kawasan halaman Gedung Sate. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan aman, lancar, dan selesai tepat waktu tanpa mengganggu mobilitas masyarakat secara signifikan.

"Semoga penataan halaman Gedung Sate bisa berjalan dengan aman, lancar dan tepat waktu," ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurutnya akan terus melakukan koordinasi agar setiap kebijakan terkait infrastruktur dan penataan kota dapat berjalan sesuai prosedur serta tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat, Sekarwati, memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan, informasi yang menyebut adanya penutupan jalan tersebut lewat informasi yang dipasang di area Gasibu sudah diturunkan oleh pihaknya.

Hingga saat ini, aktivitas lalu lintas di kawasan Jalan Diponegoro masih berjalan normal. "Kami klarifikasi, kalau Jalan Diponegoro tidak ditutup," ujarnya.

Meski demikian, Sekarwati menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang tengah menyiapkan penataan kawasan Gedung Sate, termasuk rencana rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro.

Rekayasa tersebut merupakan bagian dari rencana perluasan halaman Gedung Sate yang ke depan akan berdampak pada perubahan jalur lalu lintas di sekitar kawasan tersebut.

"Memang tengah ada penataan halaman Gedung Sate, termasuk rekayasa lalu lintas Jalan Diponegoro. Namun untuk jalan masih dalam tahap persiapan dan akan disosialisasikan terlebih dahulu," katanya.

Dia memastikan setiap perubahan lalu lintas tidak akan dilakukan secara mendadak. Pemerintah provinsi akan menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat sebelum kebijakan diterapkan.

"Kalau sudah ada jadwal atau penerapan rekayasa lalu lintas, pasti akan diumumkan secara resmi," ucapnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Gedung Sate mulai 30 April hingga 7 Agustus 2026 sebagai dampak dari proyek penataan kawasan Gedung Sate dan Gasibu yang tengah berlangsung.

Kebijakan ini diambil guna memastikan kelancaran pembangunan sekaligus menjaga ritme mobilitas di jantung pemerintahan Jawa Barat tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Kota Bandung yang diterima Bisnis, selama periode pengerjaan, sejumlah ruas jalan utama akan mengalami pengalihan arus. Para pengguna jalan, terutama yang rutin melintasi kawasan ini, diharapkan dapat mencermati perubahan rute untuk menghindari potensi kemacetan.

Bagi pengendara yang datang dari arah Jalan Supratman, akses langsung menuju Gedung Sate kini ditutup. Arus kendaraan dialihkan melalui Jalan Sentot Alibasya, kemudian diarahkan menuju Jalan Surapati yang berfungsi sebagai jalur penghubung utama ke kawasan Dago maupun Pasteur.

Sementara itu, bagi masyarakat yang bergerak dari arah Dago, akses menuju Gedung Sate juga mengalami penyesuaian signifikan. Kendaraan kini diarahkan untuk melintasi Jalan Cilamaya yang berada di sisi belakang kompleks Gedung Sate.

Meskipun terdapat pembatasan jalur, akses langsung menuju Gedung Sate tetap tersedia secara terbatas melalui Jalan Majapahit. Jalur ini diperuntukkan khusus guna menunjang aktivitas perkantoran serta operasional harian di area pusat pemerintahan tersebut.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera menyesuaikan rute perjalanan dan mengatur waktu keberangkatan lebih awal guna mengantisipasi kepadatan arus kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Selain itu, para pengguna jalan diminta untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti instruksi petugas yang berjaga di lapangan.

Kebijakan rekayasa lalu lintas ini dipastikan bersifat temporer. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung kelancaran proses penataan kawasan demi menciptakan lingkungan publik yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.