Bisnis.com, BANDUNG - Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda di Bandung yang digelar hari ini, Sabtu (16/5/2026) akan menempuh jalur sepanjang 3,5 kilometer.

Titik awal kirab berada di Kiara Artha Park, kemudian melintasi Jalan Jakarta, Jalan Supratman, dan berakhir di kawasan Gedung Sate di Jalan Diponegoro.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar mengatakan ruas jalan yang dilalui peserta kirab akan ditutup mulai pukul 18.00 WIB. Adapun kirab dijadwalkan berlangsung pukul 19.30 WIB hingga 22.00 WIB.

Untuk mengantisipasi kemacetan, Dinas Perhubungan Jawa Barat menyiapkan 600 petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian, Dishub Jabar, dan Dishub Kota Bandung. Selain itu, aparat Satpol PP juga akan dikerahkan untuk menjaga ketertiban penonton selama acara berlangsung.

Dhani mengatakan masyarakat yang membawa kendaraan pribadi tidak perlu khawatir terkait lokasi parkir karena pemerintah telah menyiapkan sejumlah kantong parkir di sekitar lokasi acara.

"Kantong parkir akan tersebar di beberapa lokasi, yang utama itu di seputaran Gedung Sate, Kantor Inspektorat, DPRD Jabar, Masjid Pusdai, Bank Mandiri, dan Monumen Perjuangan," ujar Dhani, Kamis (14/5/2026).

Selama kirab berlangsung, masyarakat diimbau menjaga keamanan diri dan barang bawaan masing-masing.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan ribuan orang diperkirakan memadati lokasi kirab sehingga masyarakat diminta lebih waspada terhadap barang pribadi, termasuk telepon seluler.

Selain itu, Herman mengimbau masyarakat menjaga kondisi fisik sebelum menghadiri acara. Pengunjung disarankan makan dan beristirahat cukup terlebih dahulu.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak membawa bayi ke lokasi acara. Sementara itu, ibu menyusui dianjurkan menyaksikan kirab melalui siaran Youtube.

"Kami harapkan ketertiban dari masyarakat," kata Herman.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan ambulans dan tenaga medis di sepanjang jalur kirab. Sejumlah persiapan lain turut dilakukan, seperti pembersihan sampah serta penertiban spanduk dan baliho yang tidak sesuai aturan di kawasan kirab.

Selain itu, pedagang kaki lima ditata dan trotoar di sepanjang jalur kirab dipercantik untuk mendukung kenyamanan dan estetika acara.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Gedung Sate mulai 30 April hingga 7 Agustus 2026 sebagai dampak dari proyek penataan kawasan Gedung Sate dan Gasibu yang tengah berlangsung.

Kebijakan ini diambil guna memastikan kelancaran pembangunan sekaligus menjaga ritme mobilitas di jantung pemerintahan Jawa Barat tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Kota Bandung yang diterima Bisnis, selama periode pengerjaan, sejumlah ruas jalan utama akan mengalami pengalihan arus. Para pengguna jalan, terutama yang rutin melintasi kawasan ini, diharapkan dapat mencermati perubahan rute untuk menghindari potensi kemacetan.

Bagi pengendara yang datang dari arah Jalan Supratman, akses langsung menuju Gedung Sate kini ditutup. Arus kendaraan dialihkan melalui Jalan Sentot Alibasya, kemudian diarahkan menuju Jalan Surapati yang berfungsi sebagai jalur penghubung utama ke kawasan Dago maupun Pasteur.

Sementara itu, bagi masyarakat yang bergerak dari arah Dago, akses menuju Gedung Sate juga mengalami penyesuaian signifikan. Kendaraan kini diarahkan untuk melintasi Jalan Cilamaya yang berada di sisi belakang kompleks Gedung Sate.

Meskipun terdapat pembatasan jalur, akses langsung menuju Gedung Sate tetap tersedia secara terbatas melalui Jalan Majapahit. Jalur ini diperuntukkan khusus guna menunjang aktivitas perkantoran serta operasional harian di area pusat pemerintahan tersebut.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera menyesuaikan rute perjalanan dan mengatur waktu keberangkatan lebih awal guna mengantisipasi kepadatan arus kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Selain itu, para pengguna jalan diminta untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti instruksi petugas yang berjaga di lapangan.

Kebijakan rekayasa lalu lintas ini dipastikan bersifat temporer. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung kelancaran proses penataan kawasan demi menciptakan lingkungan publik yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.