Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyatakan bakal mengikuti arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan pemeriksaan lanjutan wajib pajak (WP) peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II.

Untuk diketahui, Menkeu Purbaya sebelumnya menolak rencana DJP untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap WP peserta PPS yang belum tuntas menunaikan kewajibannya. Penolakan ini ditujukan agar upaya otoritas pajak tidak berujung pada kekhawatiran WP.

"Terkait pemeriksaan WP peserta PPS, kami menghormati keputusan Pimpinan yang sudah disampaikan dalam rilis resmi Kemenkeu," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, dikutip Rabu (13/5/2026

Adapun dalam keterangan resmi Kemenkeu, otoritas fiskal meminta agar masyarakat khususnya dunia usaha tidak khawatir atas kabar mengenai langkah otoritas pajak

Namun, pesan yang ditekankan oleh Purbaya adalah jaminan bahwa tidak akan ada lagi penyelenggaraan Tax Amnesty setelah dua kali pada 2016 dan 2022

"Selama saya menjabat Menteri Keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya saat media briefing, Senin (11/5/2026).

Purbaya juga merespons soal rencana anak buahnya untuk melakukan pemeriksaan lanjut ke peserta PPS. Dia menilai tak perlu lagi mengejar peserta PPS yang dinilainya tidak berdampak signifikan ke penerimaan negara

"Kalau menurut saya sih sudah clear, kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah, kalau nggak penting-penting amat nggak usah dikejar-kejar, kecuali yang ada janji mau bayar sekian tapi belum bayar itu yang dikejar,” tambahnya.

Bendahara negara itu lebih memilih pendekatan penegakan kepatuhan secara reguler. Dia meminta seluruh WP, khususnya kalangan pengusaha, untuk menjalankan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar tanpa mengharapkan adanya pengampunan di masa depan.

Purbaya memberikan masa tenggang selama kurang lebih enam bulan ke depan bagi para pemilik modal yang masih menyembunyikan atau memarkir dananya di luar negeri untuk segera dibawa pulang ke Tanah Air (repatriasi).

Apabila WP abai dan tidak memanfaatkan momentum pelonggaran tersebut, maka Purbaya memastikan pemerintah akan mengambil langkah penegakan hukum yang keras apabila harta tersebut terdeteksi di kemudian hari.

"Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri dan tidak cepat-cepat dimasukkan, saya kasih waktu lah sampai akhir tahun. Kalau [nanti] masuk dan ketahuan, kita sikat. Jadi yang punya modal di luar, cepat-cepat masuk ke sini," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini memperingatkan bahwa dana gelap di luar negeri yang tidak ditarik sesuai batas waktu yang ditentukan, pada akhirnya akan diblokir dari sistem ekonomi domestik dan tidak bisa digunakan untuk ekspansi usaha di Indonesia.

"Setelah itu kalau masuk, kita periksa betul. Jadi yang sudah punya uang di luar pun tidak akan bisa dipakai untuk bisnis di sini lagi," imbuh Purbaya.

Bisnis.com, DENPASAR – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan operasional penyeberangan di Pelabuhan Ketapang tetap berjalan normal menyusul insiden kebakaran di salah satu ruangan KMP Portlink VII pada Rabu (11/3/2026) malam.

Insiden tersebut berhasil ditangani dengan cepat tanpa menimbulkan korban jiwa, sementara proses pemeriksaan lanjutan tengah dilakukan guna memastikan kesiapan kapal sebelum kembali beroperasi.

Insiden terjadi sekitar pukul 20.08 WIB di area dek penumpang kanan bagian belakang kapal saat proses pemuatan berlangsung. Awak kapal yang mengetahui kejadian tersebut segera melakukan penanganan awal menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Penanganan kemudian diperkuat oleh tim tanggap darurat darat menggunakan hidran air tawar hingga api berhasil dipadamkan pada pukul 20.35 WIB.

Seluruh penumpang dan muatan kendaraan logistik berhasil segera dievakuasi oleh petugas. Sebanyak 12 unit truk barang dialihkan ke kapal lain, yakni KMP Jambo untuk melanjutkan perjalanan, sementara satu unit truk yang tertinggal telah diberikan penanganan layanan (service recovery).

Selama proses penanganan berlangsung, arus kendaraan logistik tetap berjalan lancar dan tidak terdapat kendaraan yang menunggu lebih dari satu jam di area pelabuhan.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Windy Andale menjelaskan apresiasi atas respons cepat awak kapal dan seluruh tim operasional dalam menangani insiden tersebut.

“Kami mengapresiasi kesigapan awak kapal dan tim operasional di lapangan yang menangani situasi darurat dengan cepat dan sesuai prosedur keselamatan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Prioritas utama kami adalah memastikan keselamatan pengguna jasa sekaligus menjaga kelancaran layanan penyeberangan,” jelas Windy dikutip dari keterangan resmi, Kamis (12/3/2026).

Ia menambahkan bahwa ASDP saat ini terus berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi sebelum kapal kembali dioperasikan.

“ASDP bersama KSOP melakukan pemeriksaan lanjutan secara menyeluruh guna memastikan kapal memenuhi seluruh aspek keselamatan sebelum kembali beroperasi. Kami berkomitmen untuk terus menjaga standar keselamatan operasional di seluruh layanan penyeberangan,” tambahnya.

ASDP menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa merupakan prioritas utama dalam setiap layanan penyeberangan yang dioperasikan perusahaan.

Di tengah proses penanganan tersebut, operasional layanan penyeberangan di lintas Ketapang–Gilimanuk tetap berjalan normal dan terkendali.

“Layanan penyeberangan di lintas Ketapang–Gilimanuk tetap berjalan normal. ASDP bersama otoritas pelabuhan akan mempercepat proses penanganan serta pemeriksaan lanjutan terhadap KMP Portlink VII agar kapal dapat segera kembali beroperasi setelah dinyatakan aman dan laik laut, terutama untuk mendukung kesiapan layanan pada periode angkutan Lebaran mendatang,” ujar Windy.