Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat saat memimpin langsung evaluasi percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Markas Besar TNI, Jakarta, pada Selasa (25/11/2025).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa kehadiran Kepala Negara menunjukkan bahwa agenda koperasi merupakan strategi nasional dalam pembangunan ekonomi.

Selain itu, Teddy juga menjelaskan bahwa KDKMP merupakan langkah pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa. Mengingat, pertemuan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan setiap KDKMP mampu beroperasi secara profesional dan memberi manfaat langsung kepada warga.

"Kehadiran Presiden menunjukkan bahwa agenda koperasi bukan sekadar program pendukung, melainkan strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa," ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, Teddy juga mengatakan bahwa evaluasi tersebut menjadi momentum konsolidasi besar antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI untuk meninjau capaian pembangunan KDKMP di seluruh Indonesia.

"Presiden menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah, TNI, dan pemda adalah kunci agar setiap Koperasi Merah Putih dapat beroperasi secara profesional dan memberi manfaat langsung bagi rakyat," imbuh Teddy.

Pemerintah menargetkan KDKMP menjadi fondasi baru ekonomi kerakyatan yang menopang ketahanan dan kesejahteraan nasional dalam jangka panjang.

Dalam keterangannya, Teddy juga menjelaskan bahwa penyelarasan kebijakan dan percepatan pembangunan yang dibahas dalam evaluasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

"Melalui evaluasi terpadu ini, pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas koperasi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pemerataan layanan bagi desa, dan kelurahan," tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan sebanyak 30.500 titik inventarisasi aset tanah sudah siap dibangun Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih saat ini, yang akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan puluhan ribu aset KopDes/Kel Merah Putih itu sebagaimana tersaji di dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes).

“Sekarang sudah 30.500 titik tanah yang siap untuk dibangun [KopDes/Kel Merah Putih], dan nanti setelah titik tanah itu tersaji kepada kami, kami langsung serahkan ke PT Agrinas untuk segera dibangun,” kata Ferry dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ferry menuturkan setiap hari, Kemenkop terus melakukan inventarisasi tanah untuk membangun gerai KopDes/Kel Merah Putih. Adapun, Kemenkop membidik setidaknya 1.000 titik tanah setiap harinya.

Sejalan dengan pembangunan gerai KopDes/Kel Merah, Kemenkop juga telah merekrut dan melatih 7.867 business assistant (BA), yang bertugas untuk memberikan asistensi pengembangan usaha KopDes/Kel Merah Putih.

Nantinya, para BA ini akan membantu mengajarkan penyusunan rencana dan proposal bisnis, pengurusan administrasi, pemenuhan kelengkapan administrasi untuk pengajuan pembiayaan, memastikan operasional berjalan, hingga memaksimalkan penggunaan Simkopdes.

“Nanti setiap satu business assistant diharapkan bisa bertanggung jawab terhadap 10 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Ferry menambahkan, BA juga bisa menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan nyata di desa serta bermanfaat bagi masyarakat.

Kemenkop, lanjut Ferry, juga menempatkan 1.104 project management officer (PMO) yang tersebar di Indonesia untuk membantu operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih melalui BA dengan menyusun standarisasi pelaporan, model bisnis, maupun aspek lainnya.

“Diharapkan setiap PMO ini akan melaporkan dan memastikan supaya seluruh operasional berjalan sesuai standar, serta pengelolaan program yang tertib transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Ferry mengeklaim hingga saat ini sudah hampir 100% BA maupun PMO sudah sebagian besar turun ke desa dan kelurahan. Bahkan dalam waktu dekat, Kemenkop akan memberikan penugasan tentang percepatan titik-titik inventarisasi yang akan segera dibangun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Sebelumnya, Kemenkop membidik inventarisasi tanah untuk membangun KopDes/Kel Merah Putih yang akan masuk mencapai 40.000 titik pada November 2025. Pada periode itu, Kemenkop menargetkan sebanyak 20.000 titik sudah terbangun KopDes/Kel Merah Putih.

Pada Desember 2025, Kemenkop bersama dengan Agrinas akan membangun 40.000–50.000 titik gerai dan Januari 2026 ditargetkan akan rampung 80.000 KopDes/Kel Merah Putih.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa revisi aturan terkait mekanisme penyaluran pinjaman untuk koperasi desa/kelurahan merah putih segera selesai.

Revisi aturan yang dimaksud Purbaya yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 guna mengatur pencairan pinjaman kopdes oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Saya cek minggu depan harusnya sudah selesai," katanya seperti dikutip dari Antara, Minggu (17/11/2025).

Revisi aturan tersebut, kata Purbaya, hanya memerlukan sedikit penyesuaian.

"Itu gampang cuma coret 1-2 baris, selesai," ujar Purbaya lagi.

Menurutnya, aturan tersebut akan mengatur mekanisme pinjaman Agrinas ke Himbara dengan jaminan seluruh pembayaran cicilan oleh pemerintah sebesar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan.

"Kami sudah memberi syarat jaminan ke Himbara bahwa utang itu akan diganti oleh kami. Jadi, Himbara nggak perlu takut dan perbankannya nggak akan terganggu juga. Risikonya nggak bertambah karena dijamin oleh pemerintah," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan fisik koperasi desa/kelurahan merah putih diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar per lokasi.

Ferry menyebut saat ini sebanyak 7.923 titik kopdes telah mulai dibangun infrastruktur fisiknya secara serentak.

Skema pembiayaan disalurkan kepada Agrinas yang ditugaskan melaksanakan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan kopdes/kel merah putih.

Ferry menyebutkan termin pertama senilai hampir Rp600 miliar telah dicairkan oleh Agrinas kepada para pelaksana di lapangan sebagai uang muka.

Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan dalam dua bulan ke depan.

Pada November 2025, data tanah yang masuk diharapkan mencapai 40.000 bidang, dengan 20.000 titik mulai dibangun.

Pada Desember ditargetkan 40.000-50.000 titik pembangunan baru, dan total tanah terdata bisa menembus 80.000 bidang.

Seluruh pembangunan fisik kopdes/kel merah putih ditargetkan rampung pada Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Penunjukkan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai kritik lantaran tidak sesuai dengan lini bisnis yang dijalankan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 yang salah satunya memuat instruksi kepada Agrinas untuk membangun gudang hingga gerai Kopdes. Pembiayaannya berasal dari pemerintah yang disalurkan melalui kredit himbara dengan plafon Rp3 miliar setiap kopdes.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengaku heran dengan penunjukan itu karena Agrinas mendapatkan penugasan yang tidak sesuai dengan tupoksi dan core business perseroan.

"Ngeri ya. Jadi saya bilang ngeri karena pertama gini, kalau dia bukan BUMN karya, berarti kan di situ ada margin karena dia akan minta pihak ketiga untuk membangun itu, gitu kan," terangnya kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Apabila memang Agrinas ingin diberikan penugasan, terang Esther, harusnya Agrinas ditugaskan untuk hal yang lebih berhubungan dengan lini bisnis perseroan. Dia mencontohkan BUMN baru itu bisa masuk sebagai penjamin kredit pembiayaan kopdes.

Di sisi lain, Esther menyebut harusnya pemerintah tidak perlu lagi membangun gudang-gudang baru. Lebih jauh, dia mempertanyakan motivasi pemerintah membangun koperasi-koperasi baru. Apabila koperasi desa/kelurahan yang sudah ada kurang maksimal, maka bisa direvitalisasi.

"Jadi kan bukan dari nol, kecuali memang di daerah itu enggak ada koperasi gitu loh, baru boleh lah gitu kan. Nah, biar anggarannya itu enggak sia-sia, kalau kayak gini kan anggaran maksimal Rp miliar [setiap kopdes] itu kan jadi kayak, apa ya? Bahasa Jawa-nya itu kayak bancakan gitu," terang doktor dari Maastricht University itu.

Esther menceritakan pernah melakukan kajian atas resi gudang di Indonesia yang mati. Hal itu sebab petani yang enggan membayar tenaga kerja pergudangan, ditambah beban logistik yang tinggi. Alhasil, petani disebut memilih jalan pintas untuk menjual hasil pertanian dan perkebunannya langsung ke pedagang tengkulak.

Adapun pemerintah mengeklaim tujuan Kopdes Merah Putih salah satunya untuk menyerap produk hasil pertanian agar tidak lagi diserap oleh pedagang-pedagang tengkulak dimaksud.

Namun demikian, Esther tetap mempertanyakan tata kelola kopdes salah satunya mengenai penunjukkan Agrinas. Kopdes yang awalnya bertujuan untuk menciptakan perekonomian di desa lebih efisien, justru bisa berbalik arah dengan penugasan yang dinilai tidak sesuai kapasitasnya.

"Kalau dia [Agrinas] membangun fisiknya, padahal dia bukan BUMN karya, dia pasti akan meluncur ke pihak ketiga. Yang which is itu harganya pasti lebih mahal, kan. Berarti kalau harga lebih mahal, kan takutnya nanti kerugian negara, kan. Harusnya bisa lebih hemat, kan," terang periset ekonomi bidang pangan dan pertanian selama 16 tahun itu.

Adapun ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memandang bahwa penugasan pembangunan fisik kopdes kepada Agrinas bisa dibenarkan secara teori. Dia menilai pembangunan seragam untuk ribuan gudang akan menekan biaya per unit melalui pembelian massal dan standarisasi desain.

Selain itu, pengawasan terpusat diperkirakan bisa mengurangi risiko moral hazard di level lokal, mengingat kapasitas manajerial banyak koperasi masih terbatas. Pemerintah pun dinilai bakal lebih mudah menjaga timeline dan kualitas infrastruktur.

Akan tetapi, timpal Yusuf, pendekatan sentralisasi mempunyai kelemahan. Beberapa di antaranya adalah potensi inefisiensi birokrasi dan asymmetric information.

"PT Agrinas mungkin tidak memahami kondisi lokal—misalnya soal kontur tanah, banjir, atau komoditas unggulan—sehingga desain bisa kurang tepat. Selain itu, monopoli pelaksana membuat biaya bisa justru naik bila tak diawasi ketat," jelasnya kepada Bisnis.

Sementara itu, pembangunan fisik yang diserahkan kepada setiap kopdes dinilai bisa lebih fleksibel karena setiap unit koperasi lebih mengetahui kebutuhan anggotanya. Kontraktor lokal pun dinilai bisa ikut disejahterakan dan menumbuhkan efek pengganda ekonomi desa.

"Namun risikonya besar: disparitas antarwilayah, keterbatasan teknis, dan potensi penyalahgunaan dana jika pengawasan lemah—pelajaran yang sudah terlihat dalam program dana desa," terangnya.

Oleh sebab itu, Yusuf menyarankan model hybrid lebih rasional. Pembangunan fisik kopdes di tahap awal bisa dilakukan terpusat untuk efisiensi dan percepatan. Setelah kapasitas koperasi terbentuk, pembangunan bisa dialihkan secara bertahap ke skema desentralisasi dengan audit independen.

"Dengan begitu, program Kopdes tetap efisien secara makro, tanpa kehilangan fleksibilitas mikro yang dibutuhkan di tingkat desa," pungkasnya.