Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengecek jumlah pemasok bahan pangan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN menegaskan tidak boleh ada monopoli pasokan oleh mitra atau yayasan dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mulanya mengatakan bahan baku pangan untuk dapur SPPG tidak boleh hanya berasal dari satu atau beberapa pemasok tertentu, terutama jika pemasok tersebut merupakan perpanjangan tangan mitra pelaksana.

"Bahan baku pangan SPPG tidak boleh hanya berasal dari satu, dua, atau tiga supplier saja. Apalagi supplier itu hanya sekadar perpanjangan tangan Mitra SPPG," kata Nanik dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi se-Kota Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (19/2).

Ia menegaskan penyelenggaraan program MBG justru harus memberdayakan kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar dapur sebagai pemasok bahan pangan.

Menurut Nanik, ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan program MBG.

Dalam aturan itu, penyelenggaraan program diprioritaskan menggunakan produk dalam negeri dan melibatkan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, serta badan usaha milik desa (BUMDesa).

"Penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan BUMDesa," ujar Nanik mengutip Pasal 38 ayat (1) Perpres tersebut.

Ia menjelaskan setiap SPPG diwajibkan menggunakan bahan baku dari petani, peternak, nelayan kecil, koperasi, dan masyarakat sekitar agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh warga setempat. Untuk itu, setiap dapur MBG diminta menggunakan minimal 15 pemasok bahan pangan.

"SPPG harus menggunakan minimal 15 suplier bahan baku pangan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing," kata dia.

Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala SPPG mengakui bahwa selama ini masih ada dapur yang hanya menggunakan satu hingga tiga pemasok, bahkan pasokan tersebut dikuasai oleh mitra pelaksana.

Menanggapi hal itu, Nanik langsung memerintahkan Koordinator Wilayah Surabaya dan Sidoarjo untuk melakukan pengecekan langsung ke seluruh SPPG.

"Cek langsung ke SPPG-SPPG itu, berapa jumlah suplier yang digunakan untuk memasok bahan baku. Tidak boleh terjadi monopoli oleh Mitra/Yayasan," ujarnya.

BGN menargetkan laporan jumlah pemasok bahan pangan di setiap SPPG dapat diterima dalam waktu satu minggu. Selanjutnya, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN akan menindak mitra yang terbukti mendominasi pasokan bahan pangan.

"Kalau ada yang masih mendominasi dan hanya punya satu sampai tiga mitra, akan saya suspend," kata Nanik.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak-anak dan masyarakat, tetapi juga telah menciptakan lapangan kerja dalam skala besar.

Prabowo menyampaikan bahwa hingga saat ini, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 60 juta orang dan ditargetkan meningkat menjadi 82 juta penerima paling lambat pada Desember 2026.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan Taklimat Presiden pada agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026,” ujar Prabowo.

Dalam pemaparannya, Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan bahwa saat ini terdapat 22.275 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai daerah. Selain itu, sebanyak 13.829 dapur lainnya masih dalam proses penilaian dan pengajuan.

Menurutnya, keberadaan lebih dari 22.000 dapur operasional tersebut telah menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja langsung, dengan rata-rata 50 tenaga kerja di setiap dapur yang digaji secara rutin.

“Dengan 22.000 dapur saja, sekarang kita sudah menciptakan lapangan kerja satu juta,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan bahwa dampak ekonomi MBG tidak berhenti pada tenaga kerja dapur, tetapi turut menggerakkan rantai pasok di tingkat desa. Setiap dapur membutuhkan pemasok bahan pangan seperti sayuran, telur, ikan, ayam, dan daging, yang melibatkan banyak pelaku usaha lokal.

“Di tiap desa, tiap dapur menimbulkan pemasok. Bisa sampai 10, bisa sampai 20 orang,” jelasnya.

Dengan perluasan program hingga 82 juta penerima manfaat, Prabowo memperkirakan total lapangan kerja yang tercipta bisa mencapai 3 hingga 5 juta orang.

Dia menilai hal tersebut sebagai bukti konkret bahwa kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan utama rakyat, yakni pekerjaan.

“Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang satu juta lapangan kerja. Hanya dari MBG,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Indonesia itu pun juga menyinggung adanya pihak-pihak yang dinilai berupaya menjelekkan program pemerintah dan memicu instabilitas melalui aksi-aksi yang berujung kerusuhan.

Prabowo menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak demokratis, namun kerusuhan yang merusak dan membahayakan masyarakat tidak dapat dibenarkan.

“Kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, itu membahayakan. Itu pidana,” tegasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Presiden Prabowo Subianto menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menjangkau 36,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya pada Sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Sabtu (18/10/2025), Prabowo menyebut pencapaian tersebut sebagai tonggak besar dalam upaya meningkatkan gizi anak bangsa dan sekaligus menciptakan lapangan kerja luas di sektor pangan.

“Hari ini Makan Bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerima manfaat. Artinya, bangsa Indonesia, pemerintahmu sekarang, mampu memberi makan kepada tujuh Singapura,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.

Prabowo menjelaskan pelaksanaan program MBG melibatkan 12.205 dapur di seluruh Indonesia, dengan setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang.

Selain itu, masing-masing dapur memiliki sekitar 15 pemasok bahan pangan di tingkat desa, yang turut membuka lapangan kerja bagi petani dan pelaku UMKM lokal. “Ini prestasi yang tidak kecil. Program ini bahkan sudah menjadi pembicaraan di dunia internasional,” katanya.

Prabowo mengungkapkan lembaga riset internasional Rockefeller Institute, yang telah lebih dari satu abad bergerak dalam bidang ketahanan pangan, memberikan apresiasi terhadap capaian Indonesia.

“Mereka mengatakan, program yang sedang dijalankan Indonesia ini menjadi perhatian seluruh dunia. Saat kita mulai, baru 77 negara yang punya program serupa. Kita waktu itu negara ke-78 atau ke-79. Sekarang sudah ada 112 negara, dan sebagian besar ikut contoh kita,” ungkapnya.