REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik menilai struktur kabinet pemerintahan Prabowo–Gibran terlalu gemuk dan tidak efisien dalam mengambil keputusan. Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mencatat 98 persen responden mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian agar pemerintahan lebih fokus dan efektif.

Peneliti CELIOS, Galau D Muhammad, menilai penurunan kinerja pemerintahan telah berlangsung serius sepanjang satu tahun terakhir. “Temuan ini menjadi isyarat jelas publik menuntut Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi total, termasuk reshuffle kabinet bagi menteri yang berkinerja buruk dan memangkas nomenklatur kabinet yang tidak efisien,” ujar Galau dalam keterangan tertulis, Ahad (19/10/2025).

CELIOS menemukan koordinasi lintas lembaga dinilai tidak serasi oleh 58 persen responden. Kondisi ini disebut memperlambat proses pengambilan keputusan dan menghambat pelaksanaan program prioritas nasional.

Mayoritas publik juga menilai lemahnya koordinasi disebabkan tumpang tindih kebijakan antarkementerian. Struktur yang terlalu besar dianggap membuat kebijakan tidak sinkron di tingkat implementasi.

CELIOS menilai reshuffle kabinet menjadi momentum penting untuk merampingkan struktur pemerintahan. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap arah pemerintahan.

Dalam temuan survei, publik berharap evaluasi kabinet tidak sekadar pergantian posisi pejabat. CELIOS menegaskan penyederhanaan struktur kementerian menjadi langkah konkret yang menunjukkan keseriusan Presiden dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.