JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memastikan akan membawa kasus dugaan skandal penggunaan r iset palsu oleh peneliti Indonesia dalam forum ilmiah dunia ke jalur hukum. Brian menyampaikan bahwa saat ini pihaknya terus mengumpulkan data-data terkait kasus tersebut.

Mendiktisaintek memastikan jika data-data telah terkumpul maka kasus dugaan skandal riset palsu ini akan dibawa ke proses hukum.

"Dan kami saat ini sedang terus-menerus mengumpulkan data-data apa yang nantinya bisa kita lakukan proses hukum terhadap terduga pelaku ini. Karena kami meyakini kalau tidak ada tindakan hukum, kami khawatir tidak memberikan efek jera," kata Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa tim Investigasi telah menemukan adanya penggunaan afiliasi tanpa izin dari kampus tertentu di Indonesia.

"Nah dengan begitu artinya kan mereka menggunakan, mencatut nama perguruan tinggi tanpa izin dan juga berarti melakukan penipuan, begitu," ujarnya.

Oleh karena itu, tutur Brian, temuan ini yang akan terus dikoordinasikan tim Investigasi dengan pihak-pihak terkait. Dia menyebut, banyak masukan kepada Kemendikti, meskipun secara status pelaku di luar perguruan tinggi, tetapi secara etika dan juga secara pandangan dunia internasional ini bisa membuat citra yang negatif untuk peneliti-peneliti di Indonesia.

"Karena misalnya dari sisi substansi yang disampaikan itu memang kualitasnya sangat tidak memadai untuk sebuah karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

"Jadi ini yang kami akan coba proses terus sehingga diharapkan memberikan efek jera dan juga diharapkan juga tidak membuat banyak ada lagi oknum-oknum yang melakukan tindakan serupa," tegas Brian.

JAKARTA - Kubu Roy Suryo cs melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar dan istrinya beserta tim ke Polda Metro Jaya. Mereka dipolisikan terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen ISBN buku Gibran End Game.

Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji mengungkapkan, laporan itu dilakukan oleh orang bernama Subhan Palal dan Irwan di Polda Metro Jaya. "Hari ini resmi laporkan Rismon dkk di antaranya Rismon kemungkinan ada istrinya, karena sebagai editor dalam buku ini kemungkinan ada yang lain dan Pasal dilaporkan Pasal 391 tentang Pemalsuan dokumen," ujar Abdul di Polda Metro Jaya, Rabu (20/5/2026).

Rismon, istrinya, dan timnya diduga memalsukan ISBN buku Gibran End Game pada cetakan pertama. Sementara, pada cetakan kedua ISBN-nya sudah resmi.

"Diduga Rismon bersama istri dan timnya memalsukan ISBN dalam buku Gibran End Game versi pertama cetakan pertama karena ada dua cetakan. Pertama yang digunakan diduga palsu, pada cetakan kedua ISBN benar," katanya.

Abdul mengklaim setelah diajukan sejumlah bukti, Polda Metro Jaya menerima laporan tersebut. Isi buku tersebut tidak dipermasalahkan. Namun, yang jadi persoalan soal ISBN dari karya tulis itu.

"Soal bukunya isinya tak dipersoalkan yang dipersoalkan adalah ISBN buku pertama dengan ISBN 9786347378040 yang diduga palsu. Begitu dicetak kedua, ISBN sudah baru 9786347378033 ini ISBN terdaftar atas nama Rismon. ISBN pertama terdaftar atas nama orang lain. Kami sudah cek ke Perpusnas dan bisa ditrack," ungkap Abdul.

GORONTALO - Seorang warga berinisial WO melapor ke Posbankum Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dia mengadukan masalah pemalsuan akta kematian atas namanya.

WO yang masih hidup kaget saat mengetahui akte kematian dirinya. Dia menduga akta kematian tersebut dipalsukan. Kasus ini diunggah oleh Staf Khusus Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Yadi Hendriana melalui akun Instagram resminya @hendriyanayadi.

"Secara hukum, WO sudah meninggal. Padahal orangnya masih hidup, Ini kisah orang yang "dimatikan" demi warisan," tulis Yadi dikutip Minggu (25/1/2026).

Setelah diselidiki, diduga pelakukanya seorang Aparatur Sipil Negera (ASN) berinisial JO. Motifnya, pelaku ingin menguasai tanah milik korban WO.

"Dia (pelaku) edit surat kematian palsu, lalu minta sesorang tanda tangan. Surat itu mau dipakai buat balik nama sertifikat tanah," ungkap Yadi.

Selanjutnya, tanah yang dikuasi itu bakal dikontrakan ke salah satu jaringan gerai mini market.

Yadi mengungkapkan, WO pun bingung lantaran tiba-tiba "hilang" secara hukum. Status hidupnya dipertanyakan oleh sistem administrasi.

"WO hidup, tapi di data WO 'mati'," lanjut Yadi.

Mendapat laporan dari WO, Posbankum Lomuli pun langsung bergerak cepat (gercep). Paralegal Posbankum Lomuli langsung gerak untuk jelasin hak hukum WO.

Kemudian menguruskan surat bahwa WO masih hidup dan menyambungkan ke advokat untuk mendapatkan bantuan hukum.

Saat ini kasus ini masih proses hukum di Kepolisian menindaklanjuti laporan pidana dan gugatan pembatalan akta kematia fiktif.

"Kasus ini membuka mata, dokumen bisa dipalsukan, hak bisa dirampas dan sistem desa bisa dibobol," papar Yadi.

"Ini bukan cuma soal pemalsuan akta kematian, tapi juga soal bagaimana konflik warisan bisa berubah jadi kriminal, dan bagaimana Posbankum bisa menjadi benteng terakhir keadilan," sambungnya.

Yadi menegaskan, pesan penting dari kasus ini adalah satu surat palsu bisa hancurin hidup orang. Satu Posbankum bisa nylametin.

"Kalau kamu punya masalah hukum, jangan diam. Cari bantuan, datang ke Posbankum terdekat," imbaunya.

Dia memaparkan, Posbankum merupakan wadah untuk mendapatkan layanan informasi/konsultasi hukum, bantuan hukum non-litigasi lainnya/advokasi, penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi Paralegal dan Kepala Desa/Lurah sebagai Juru Damai, dan layanan rujukan advokat, baik pro bono maupun melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Yadi menambahka, selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, keberadaan Posbankum dari Kementerian Hukum memberikan berbagai manfaat. Di antaranya memperluas akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan mayarakat tanpa memandang stasus sosial dan ekonomi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong terciptanya penyelesaian sengketa secara damai di tingkat akar rumput.

Hingga saat ini Posbankum sudah hadir di 82.000 Desa/Kalurahan. "Akses keadilan mudah dan terjangkau," tandas Yadi.