IDXChannel - Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) memberikan keringanan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2026 bagi calon jamaah haji yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan Umrah, Ian Heriyawan menjelaskan, bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera berpengaruh terhadap kesiapan jamaah haji di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Dampak bencana ini tergambar dari masih rendahnya persentase pelunasan biaya haji pada tahap pertama, khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara,” kata Ian dikutip Minggu (28/12/2025).

Berdasarkan data tahap pertama, Provinsi Aceh mencatat persentase pelunasan terendah sebesar 56,58 persen, dan Sumatera Utara sebesar 62,5 berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 73,99 persen. Sementara itu, Sumatera Barat masih mencatatkan persentase pelunasan di atas rata-rata nasional.

Ian menjelaskan, rendahnya angka pelunasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti ketidaksiapan biaya jamaah akibat bencana, gangguan infrastruktur perbankan, terganggunya sarana dan layanan kesehatan untuk keperluan pemeriksaan istithaah kesehatan, serta kondisi personal jamaah pascabencana.

Sebagai bentuk relaksasi, Kemenhaj tetap memberikan kesempatan bagi jamaah haji dari ketiga provinsi untuk melakukan pelunasan pada tahap kedua yang dijadwalkan pada 2-9 Januari 2026.

“Selain itu, relaksasi tambahan seperti perpanjangan waktu khusus bagi tiga provinsi terdampak bencana akan dipertimbangkan setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelunasan tahap kedua,” ujarnya.

Kendati demikian, Ian menegaskan bahwa Kemenhaj tetap harus menjaga ketepatan jadwal pelunasan secara nasional. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan batas akhir input data jamaah untuk keperluan visa pada 8 Februari 2026.

“Kami berupaya menyeimbangkan antara empati terhadap kondisi jamaah terdampak bencana dan kepatuhan terhadap timeline penyelenggaraan ibadah haji internasional. Prinsipnya, negara hadir untuk memberikan solusi terbaik tanpa mengganggu keseluruhan tahapan haji,” tuturnya.

Kemenhaj mengimbau jamaah haji di wilayah terdampak bencana untuk terus berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah setempat serta memanfaatkan kesempatan pelunasan tahap kedua sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan relaksasi pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah yang terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan Umrah Kemenhaj Ian Heriyawan menyebut bahwa situasi bencana alam memengaruhi kesiapan jemaah haji di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut. Selain itu, terdapat pula faktor gangguan infrastruktur perbankan hingga gangguan fasilitas pemeriksaan syarat kesehatan.

“Dampak bencana ini tergambar dari masih rendahnya persentase pelunasan biaya haji pada tahap pertama, khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara,” kata Ian dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (27/12/2025).

Berdasarkan data tahap pertama, pihaknya mencatat baru 56,58% jemaah haji di Aceh yang melakukan pelunasan, seperti halnya Sumatra Utara yang baru mencapai 62,5%.

Menurutnya, angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional pelunasan yang mencapai 73,99%. Sementara itu, jemaah di Sumatra Barat masih mencatat persentase pelunasan di atas rerata nasional.

Oleh karenanya, Kemenhaj memberikan kesempatan bagi jemaah haji tiga provinsi itu untuk melakukan pelunasan pada tahap kedua, yakni pada 2–9 Januari 2026.

“Selain itu, relaksasi tambahan seperti perpanjangan waktu khusus bagi tiga provinsi terdampak bencana akan dipertimbangkan setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelunasan tahap kedua,” lanjutnya.

Kendati demikian, Ian menyebut bahwa pemerintah harus menjaga ketepatan jadwal pelunasan secara nasional, mengingat ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan batas akhir input data jemaah untuk keperluan visa pada 8 Februari 2026.

Dalam perkembangan terakhir per Jumat (26/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.137 korban jiwa, 163 korban hilang, serta 457.225 pengungsi dari bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB Abdul Muhari. Dia juga menyampaikan sebanyak 21 daerah di tiga provinsi telah melakukan transisi darurat ke pemulihan.

"Di Aceh ada 6 kabupaten/kota yang sudah menyatakan transisi darurat. Pada fase transisi darurat, bedanya dengan tanggap darurat selain masih melakukan lima aspek prioritas, pemerintah juga secara paralel kemudian masuk pada faserecovery,” kata Abdul dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan relaksasi bagi calon jemaah haji serta proses administrasi haji di tiga provinsi terdampak bencana yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pemerintah menerapkan relaksasi dalam berbagai proses penyelenggaraan haji.

Kebijakan ini disampaikannya seusai mendampingi Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

“Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kita akan relaksasi di tiga daerah ini,” ujar Dahnil.

Dia menjelaskan bahwa batas waktu pelunasan biaya haji yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada 24 Desember akan diperpanjang khusus bagi jemaah dari tiga provinsi terdampak banjir Sumatra.

“Kan seharusnya tuntas di pelunasan pembayaran haji itu di bulan Desember ini, tanggal 24. Tapi karena ada musibah di tiga daerah ini, kita relaksasi, kita bisa extend, kita bisa perpanjang,” katanya.

Relaksasi ini diberlakukan untuk memastikan jemaah haji dari wilayah yang sedang dalam masa pemulihan bencana tidak terbebani dengan tenggat administratif, sekaligus menjaga kelancaran persiapan haji nasional tahun mendatang.

Ketika ditanya mengenai syarat atau ketentuan khusus untuk mendapatkan relaksasi tersebut, Dahnil menegaskan bahwa mekanismenya tetap sama dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

“Syarat seperti biasa, ya. Maksudnya normal seperti yang saat ini berlaku. Tapi waktunya kita perpanjang, begitu saja,” tandas Dahnil.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah mengungkapkan bahwa mayoritas calon jamaah haji reguler 2026 merupakan nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah Hasan Affandi menyampaikan nasabah BSI berkontribusi sekitar 81% dari total calon jamaah haji reguler yang telah mendaftar. Untuk itu, dia mengharapkan perseroan dapat menjaga layanannya sehingga proses pelunasan biaya haji dapat berjalan dengan lancar.

“Minta tolong ya, sistemnya, koneksinya, layanannya, karena 81% dari BSI,” kata Hasan di Kantor BSI, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

Adapun pelunasan biaya haji tahap 1 dibuka sejak 24 November 2025 hingga 23 Desember 2025. Menurut data terbaru, Hasan mengungkap total calon jamaah yang telah melakukan pelunasan baru sekitar 1.916 jamaah, atau 0,95% dari total 201.585 jamaah berhak lunas.

Dari total tersebut, sebanyak 1.616 calon jamaah yang telah melakukan pelunasan merupakan nasabah BSI, disusul oleh Bank Muamalat sebanyak 109 jamaah, Bank Jatim 79 jamaah, BTN 63 jamaah, dan Bank Mega Syariah sebanyak 28 jamaah. Sementara itu, pelunasan biaya haji di bank-bank lainnya masih di bawah 5 jamaah. “BSI sudah 1.616 jamaah,” ungkapnya.

Adapun, dari total kuota haji Indonesia 2026 sebanyak 221.000 orang, sebanyak 203.320 merupakan jamaah haji reguler Indonesia, sisanya jamaah haji khusus.

Dari jumlah tersebut, nasabah tabungan haji yang berhak lunas Tahap I di BSI mencapai 164.319 jamaah atau sekitar 81,5% dari total jamaah haji Indonesia.

Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan haji merupakan momen penting bagi BSI untuk melayani tamu Allah secara optimal.

“Apalagi 83% calon jamaah haji Indonesia merupakan nasabah BSI. Untuk itu, kami akan mengawal dan memastikan betul layanan pelunasan haji melalui BSI berjalan lancar,” ujarnya.

Adapun, perseroan terus memperkuat sistem keamanan transaksi digital untuk menjamin perlindungan data dan dana nasabah. Selain itu, edukasi mengenai tahapan pelunasan dan kesiapan dokumen terus dilakukan melalui official channel BSI, media sosial, call center BSI Call 14040, dan informasi di kantor cabang.

Anton menambahkan, perseroan juga aktif untuk melunasi biaya haji agar tidak terlewat. Apalagi, pemerintah tahun ini mewajibkan calon jamaah untuk memiliki surat istitoah dari Puskesmas sebelum melakukan pelunasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadwalkan pelunasan tahap pertama biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung calon jemaah haji reguler dimulai pada 19 November 2025.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya tengah menanti keputusan presiden (Keppres) tentang penetapan BPIH. Proses pelunasan oleh jemaah akan dimulai usai beleid itu terbit.

“Pelunasan tahap pertama ini diperuntukkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah haji reguler masuk alokasi kuota keberangkatan tahun 2026 Masehi, dan prioritas jamaah haji reguler lanjut usia,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dia melanjutkan, apabila masih terdapat kuota yang belum terpenuhi saat tahap pertama pelunasan ini rampung, maka pemerintah akan membuka pelunasan tahap kedua.

Irfan menjelaskan bahwa pelunasan tahap kedua akan diperuntukkan bagi jemaah haji yang mengalami kegagalan pelunasan pada tahap pertama, jemaah haji lanjut usia, jemaah haji penyandang disabilitas, jemaah yang terpisah dengan keluarga, serta jemaah pada urutan berikutnya.

“Selain pelunasan haji reguler, kami sedang menyiapkan pula pelunasan jemaah haji khusus yang direncanakan dilakukan pada tanggal 11 November 2025,” sambung Irfan.

Dia kemudian memaparkan, pelunasan tahap pertama bagi jemaah haji khusus ini akan diperuntukkan bagi jemaah yang masuk alokasi kuota 2026 Masehi, serta jemaah haji khusus prioritas lanjut usia.

Dalam perkembangan sebelumnya, DPR RI dan pemerintah resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat kerja penetapan BPIH 2026 bersama Kemenhaj di Gedung DPR RI pada Rabu (29/10/2025) lalu.

“Biaya perjalanan ibadah haji, Bipih, atau yang ditanggung langsung oleh jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp54.193.806.58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH,” ujar Marwan.