Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan relaksasi pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah yang terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan Umrah Kemenhaj Ian Heriyawan menyebut bahwa situasi bencana alam memengaruhi kesiapan jemaah haji di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut. Selain itu, terdapat pula faktor gangguan infrastruktur perbankan hingga gangguan fasilitas pemeriksaan syarat kesehatan.

“Dampak bencana ini tergambar dari masih rendahnya persentase pelunasan biaya haji pada tahap pertama, khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara,” kata Ian dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (27/12/2025).

Berdasarkan data tahap pertama, pihaknya mencatat baru 56,58% jemaah haji di Aceh yang melakukan pelunasan, seperti halnya Sumatra Utara yang baru mencapai 62,5%.

Menurutnya, angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional pelunasan yang mencapai 73,99%. Sementara itu, jemaah di Sumatra Barat masih mencatat persentase pelunasan di atas rerata nasional.

Oleh karenanya, Kemenhaj memberikan kesempatan bagi jemaah haji tiga provinsi itu untuk melakukan pelunasan pada tahap kedua, yakni pada 2–9 Januari 2026.

“Selain itu, relaksasi tambahan seperti perpanjangan waktu khusus bagi tiga provinsi terdampak bencana akan dipertimbangkan setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelunasan tahap kedua,” lanjutnya.

Kendati demikian, Ian menyebut bahwa pemerintah harus menjaga ketepatan jadwal pelunasan secara nasional, mengingat ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan batas akhir input data jemaah untuk keperluan visa pada 8 Februari 2026.

Dalam perkembangan terakhir per Jumat (26/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.137 korban jiwa, 163 korban hilang, serta 457.225 pengungsi dari bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB Abdul Muhari. Dia juga menyampaikan sebanyak 21 daerah di tiga provinsi telah melakukan transisi darurat ke pemulihan.

"Di Aceh ada 6 kabupaten/kota yang sudah menyatakan transisi darurat. Pada fase transisi darurat, bedanya dengan tanggap darurat selain masih melakukan lima aspek prioritas, pemerintah juga secara paralel kemudian masuk pada faserecovery,” kata Abdul dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI mencatat sebanyak 59,38 persen calon jemaah haji Indonesia sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) melalui layanan BSI.

SEVP Funding and Transaction BSI Ida Triana Widowati mengatakan, per 18 Desember 2025, sebanyak 97.571 nasabah telah melunasi Bipih dari total 164.319 nasabah BSI yang berhak melakukan pelunasan.

"Dari 164.000 itu sampai dengan hari ini sudah akan sekitar 98.000 ya atau sekitar 60 persen," ujarnya saat ditemui di Kantor Cabang BSI Summarecon, Bekasi, Jumat (19/12/2025).

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU SEVP Funding and Transaction BSI Ida Triana Widowati saat ditemui di Kantor Cabang BSI Summarecon, Bekasi, Jumat (19/12/2025).

Ia menjelaskan, kuota haji Indonesia pada 2026 mencapai 221.000 jemaah, dengan 203.320 di antaranya merupakan jemaah reguler.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 164.319 jemaah atau sekitar 81,5 persen merupakan nasabah tabungan haji BSI yang berhak melunasi tahap pertama.

Mayoritas calon jemaah tersebut berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Pemerintah telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler 2026 sebesar Rp 87,40 juta per jemaah. Namun, jemaah nasabah BSI hanya perlu melunasi selisih Bipih sesuai embarkasi setelah dikurangi setoran awal sebesar Rp 25 juta.

Untuk itu, dia mengimbau calon jemaah yang berhak lunas untuk segera melunasi Bipih melalui kanal pembayaran BSI. Dimana tahap I pelunasan haji 2026 dimulai 24 November hingga 23 Desember 2025.

"Jadi masih ada waktu lah sampai nanti tanggal 23 untuk pelunasan. Makanya kita minta yang belum pelunasan segera dipercepat ya karena kan waktunya juga tinggal 2 hari kerja lagi," ucapnya.

Adapun pelunasan Bipih dapat dilakukan melalui 1.039 kantor cabang BSI, 126.000 BSI Agen, layanan mobile banking BYOND by BSI, serta BSI Net.

Ida menambahkan, lebih dari 50 persen pelunasan masih dilakukan secara offline. Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum familiar dengan opsi pelunasan digital.

"Karena mungkin kan masyarakat kita masih belum familiar, kalau ternyata pelunasan di digital juga bisa ya. Jadi kalau di cabang masih lebih dominan," tutrnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan biaya haji 1447 Hijriah/2026 Masehi untuk masing-masing embarkasi di Tanah Air.

Hal ini termaktub dalam beleid Keputusan Presiden (Keppres) No. 34/2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.

“Peraturan ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 13 November 2025,” demikian keterangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam pengantar Keppres tersebut, Jumat (5/12/2025).

Lebih lanjut, Keppres No. 34/2025 mencantumkan perihal besaran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler, serta bagi petugas haji daerah (PHD) dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU).

Besaran Bipih yang ditanggung jemaah haji reguler mencakup biaya penerbangan, sebagian biaya pelayanan akomodasi di Makkah, sebagian biaya pelayanan akomodasi di Madinah, serta biaya hidup.

Sementara itu, Bipih bagi PHD dan KBIHU dipergunakan untuk biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah-Muzdalifah-Mina, biaya hidup, dan sejumlah komponen lainnya.

Beleid yang sama juga mengatur tentang besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan Bipih sekitar Rp6,69 triliun, serta nilai manfaat untuk jemaah haji khusus sekitar Rp7,22 miliar.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” demikian bunyi ketentuan penutup Keppres No. 34/2025.

Berikut besaran Bipih jemaah haji reguler 1447 H/2026 M per embarkasi:

1. Embarkasi Aceh: Rp45.109.422
2. Embarkasi Medan: Rp46.163.512
3. Embarkasi Batam: Rp54.125.422
4. Embarkasi Padang: Rp47.869.922
5. Embarkasi Palembang: Rp54.206.922
6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi): Rp58.542.722
7. Embarkasi Solo/Surakarta: Rp53.233.422
8. Embarkasi Surabaya: Rp60.645.422
9. Embarkasi Balikpapan: Rp55.575.922
10. Embarkasi Banjarmasin: Rp55.538.922
11. Embarkasi Makassar: Rp55.893.179
12. Embarkasi Lombok: Rp54.951.822
13. Embarkasi Kertajati: Rp58.559.022
14. Embarkasi Yogyakarta/Jogja: Rp52.955.422

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI dan pemerintah memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat kerja penetapan BPIH 2026 bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Gedung DPR RI pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

“Biaya perjalanan ibadah haji, bipih, atau yang ditanggung langsung oleh jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp54.193.806.58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH,” ujar Marwan.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa besaran bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah, biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup atau living cost jemaah. Marwan tak memerinci besaran masing-masing komponen tersebut.

Sementara itu, sebanyak Rp33,21 juta atau 38% dari BPIH 2026 di atas akan bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta, dengan bipih sebesar Rp54,92 juta atau setara dengan 62%.

Dia memerinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri atas biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Makkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33,48 juta akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi.

pexels.com/konevi Ilustrasi ibadah haji. Pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp 88.409.365 per jemaah. Dari jumlah itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar calon jemaah ditetapkan Rp 54.924.000 atau sekitar 62 persen dari total biaya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp 88.409.365 per jemaah. Dari jumlah itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar calon jemaah ditetapkan Rp 54.924.000 atau sekitar 62 persen dari total biaya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan usulan tersebut dalam rapat panitia kerja (panja) BPIH bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

“Untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 88.409.365. Dengan komposisi Bipih sebesar Rp 54.924.000 atau setara dengan 62 persen dari nilai total, sedangkan nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp 33.485.365 atau 38 persen,” ujar Dahnil.

Biaya Turun Rp 1 Juta dari Tahun Sebelumnya

Menurut Dahnil, besaran biaya haji 2026 turun sekitar Rp 1 juta dibandingkan BPIH tahun 2025. Pemerintah, kata dia, menargetkan efisiensi dan efektivitas tanpa mengurangi mutu penyelenggaraan ibadah.

“Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar,” ucap Dahnil.

Berdasarkan usulan pemerintah, komponen Bipih yang dibebankan langsung kepada jemaah terdiri dari beberapa pos.

Antara lain, biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi sebesar Rp 33,1 juta, akomodasi di Mekkah Rp 14,65 juta, akomodasi di Madinah Rp 3,87 juta, serta biaya hidup (living cost) sebesar Rp 3,3 juta.

Dahnil menambahkan, living cost jemaah tahun 2026 diusulkan tetap sama seperti tahun sebelumnya, yakni 750 riyal (SAR). Pembayaran dilakukan dalam mata uang riyal guna melindungi jemaah dari fluktuasi nilai tukar.

Pemerintah juga menggunakan asumsi nilai tukar dollar AS Rp 16.500 dan riyal Rp 4.400 per SAR, sesuai asumsi dasar dalam APBN 2026.

Rapat Pembahasan BPIH 2026 Dimulai

Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah mulai membahas BPIH 2026 pada Senin (27/10/2025). Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menyebut rapat ini dihadiri perwakilan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menargetkan penetapan BPIH sudah bisa dilakukan pada November 2025, agar calon jemaah mendapat kepastian lebih awal.

“Kita harapkan mungkin November akan sudah ada putus tentang BPIH-nya. Sehingga calon jemaah kita bisa segera melunasinya, kemudian semua persiapan akan segera berjalan,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Sebagai informasi, BPIH tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 89,4 juta, dengan Bipih atau biaya yang ditanggung jemaah sebesar Rp 55,43 juta.

DPR Dorong Penurunan Biaya Tanpa Kurangi Layanan

Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam berharap biaya haji 2026 bisa lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai penurunan penting dilakukan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah.

“Kemarin kita sudah menurunkan harga Rp 4.500.000, harapan kita bisa turun lagi, cuma tidak mengurangi kualitas,” ujar Aprozi.

Aprozi menuturkan, pada 2025 sebenarnya BPIH mencapai Rp 96 juta per jemaah, tetapi setelah disubsidi melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), jemaah hanya membayar sekitar Rp 54 juta.

“Kalau kemarin kita tahu sebenarnya kan Rp 96.000.000, cuma dipotong daripada bantuan subsidi di BPKH menjadi Rp 54.000.000 sekian, dengan penurunan Rp 4.500.000 per jemaah,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu juga menaruh harapan pada Kemenhaj, yang diharapkan bisa lebih fokus dalam mengelola ibadah haji dan umrah.

“Dengan adanya kementerian baru, harapan kita ini lebih maksimal, tidak lagi seperti kekacauan-kekacauan tahun-tahun yang lalu,” ujarnya.

Prabowo Minta Biaya Haji Terus Turun

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk memangkas biaya haji secara bertahap. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025), ia meminta agar efisiensi terus dilakukan.

“Saya minta biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Prabowo.

Selain penurunan biaya, Prabowo juga menyoroti masa tunggu keberangkatan haji yang masih panjang. Ia menargetkan waktu tunggu bisa dipangkas dari 40 tahun menjadi 26 tahun.

“Dari waktu tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, waktu tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” ujarnya.

Prabowo menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah penting dalam memperkuat diplomasi dengan Arab Saudi. Ia menyebut, pemerintah Arab Saudi bahkan telah menyetujui pembangunan Kampung Indonesia di Mekkah, pertama kali dalam sejarah.

“Untuk pertama kali dalam sejarah, diizinkan negara asing memiliki lahan di Kota Suci. Mereka ubah undang-undangnya khusus untuk kita,” kata Prabowo.

(Tim Redaksi: Tria Sutrisna, Adhyasta Dirgantara, Ardito RamadhanDanu Damarjati)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:

Pemerintah Usul Biaya Haji 2026 Rp 88,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,9 Juta

Prabowo Perintahkan Biaya Haji Turun, Waktu Tunggu Dipangkas Jadi 26 Tahun

Anggota DPR Harap Biaya Haji 2026 Turun Dibandingkan 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengusulkan biaya haji tahun 2026 yang ditanggung calon jemaah turun Rp1 juta dibandingkan tahun ini, alias menjadi Rp54.924.000.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa jumlah tersebut setara dengan 62% dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88.409.365.

“Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun yang lalu,” kata Dahnil dalam rapat panitia kerja (panja) bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dia memerinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri dari biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Mekkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33.485.365 akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi yang ada.

Dahnil memaparkan, pihaknya telah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen biaya haji, sehingga penyelenggaraan ibadah besar umat Islam itu dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar.

Komponen biaya penerbangan haji, lanjut dia, disusun per embarkasi dengan memperhatikan jarak dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi.

Selain itu, asumsi dasar dalam menyusun rancangan besar BPIH tersebut juga menggunakan kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah sebesar Rp16.500, sebagaimana APBN tahun anggaran 2026. Terdapat pula asumsi kurs rupiah terhadap riyal Arab Saudi sebesar Rp4.400.

“Kedua, jumlah kuota sebanyak 221.000, terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 kuota. Reguler murni terdiri dari 201.585, PHD [petugas haji daerah] 1.050, pembimbing KBIHU [kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah] sebanyak 685,” lanjutnya.

Terakhir, jumlah penerbangan haji reguler tercatat sebanyak 525 kloter, sehingga pemerintah mengusulkan besaran biaya hidup untuk musim haji tahun depan tetap senilai 750 riyal.

Dahnil berujar bahwa pembayaran akan dilakukan dalam bentuk mata uang Arab Saudi, dengan pertimbangan untuk melindungi jemaah haji dari fluktuasi nilai tukar yang diterapkan oleh perusahaan penukaran uang.