JAKARTA - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok menginisiasi Joint Exercise Business Continuity Management System (BCMS) Tumpahan Minyak. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 30 stakeholders strategis pelabuhan dalam satu sistem penanganan krisis terintegrasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan ini menjadi inisiatif port-wide integrated BCMS pertama di Indonesia yang mengintegrasikan regulator, operator terminal petikemas internasional, terminal energi, terminal multipurpose, fasilitas logistik, serta berbagai instansi pemerintah dalam satu kerangka Business Continuity Management System berbasis ekosistem pelabuhan.

Latihan bersama tersebut dilaksanakan melalui skenario tabrakan kapal akibat engine failure yang memicu pencemaran minyak di kolam pelabuhan dan menguji kesiapan seluruh stakeholders dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia dengan throughput mencapai sekitar 7,6–8,3 juta TEUs per tahun dan menangani lebih dari separuh arus petikemas internasional Indonesia. Posisi strategis tersebut menjadikan Tanjung Priok sebagai simpul utama rantai pasok nasional sekaligus salah satu gerbang perdagangan internasional terpenting Indonesia.

Gangguan operasional berkepanjangan di Pelabuhan Tanjung Priok berpotensi mempengaruhi distribusi logistik nasional, aktivitas ekspor-impor, distribusi energi dan pangan, hingga rantai pasok industri nasional dan konektivitas perdagangan internasional Indonesia.

Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Capt. Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategis di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.

“Sebagai regulator, peran kami bukan hanya menetapkan aturan, tetapi memastikan seluruh ekosistem pelabuhan bergerak dalam satu irama ketika krisis terjadi. BCMS ini merupakan wujud nyata fungsi KSOP sebagai orkestrator yang mengintegrasikan seluruh stakeholder agar respons kedaruratan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi dengan struktur komando yang jelas,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Lihat video: Sinergi Maritim di Tanjung Priok, Kolinlamil Gaungkan Aksi Nyata Pelabuhan Bersih



Menurutnya, pengalaman pengelolaan arus logistik selama periode Nataru, angkutan Lebaran, hingga berbagai kondisi kepadatan operasional sebelumnya menunjukkan pentingnya sinergi lintas stakeholder pelabuhan dalam menjaga stabilitas rantai pasok nasional.

Inisiatif BCMS tersebut disusun melalui kolaborasi antara KSOP Utama Tanjung Priok, Pelindo Regional 2, operator terminal, dan stakeholder pelabuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi risiko kawasan pelabuhan serta evaluasi penanganan berbagai potensi krisis operasional sebelumnya.

Ketua Tim Penyusun BCMS Pelabuhan Tanjung Priok, Tedy Herdian menjelaskan dokumen BCMS menetapkan delapan skenario risiko kritikal sebagai acuan utama pengelolaan keberlangsungan operasional pelabuhan, yakni pandemi kesehatan, terorisme, kerusuhan massa, kebakaran besar, tumpahan minyak, kemacetan logistik parah, gangguan kelistrikan, serta bencana alam.

“Dokumen BCMS ini bersifat dinamis dan akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan risiko, kompleksitas operasional pelabuhan, serta tantangan rantai pasok global,” kata Teddy.

Setelah dokumen BCMS selesai disusun, Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Capt. Heru Susanto, menunjuk Ahsin Fuadi dari Pelindo Regional 2 Tanjung Priok sebagai Ketua Pelaksana Joint Exercise BCMS dengan skenario insiden pencemaran minyak akibat kecelakaan kapal.

Latihan ini bertujuan menguji efektivitas prosedur penanganan krisis yang telah disusun agar dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur di lapangan.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, menyampaikan inisiatif tersebut sejalan dengan arah strategis Pelindo dalam membangun sistem pengelolaan krisis, port resilience, dan ketahanan pelabuhan yang terintegrasi.

“Kami menyambut baik inisiatif KSOP ini karena sejalan dengan strategi Pelindo dalam membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respons terhadap kondisi darurat tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilien,” ujar Yandri.

Joint Exercise BCMS ini melibatkan berbagai terminal dan fasilitas pelabuhan yang telah comply terhadap standar keamanan internasional International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), termasuk terminal petikemas internasional, terminal energi, terminal multipurpose, terminal kendaraan, serta fasilitas logistik lainnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain penggelaran peralatan penanggulangan tumpahan minyak (oil spill response equipment), latihan juga menguji sistem komando kedaruratan, koordinasi lintas terminal, aktivasi command center, pengambilan keputusan strategis, perlindungan area sensitif, pengamanan alur pelayaran, hingga strategi pemulihan operasional pelabuhan pasca insiden.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut dan menilai kesiapan penanganan kedaruratan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap pelabuhan Indonesia.

“Kementerian Perhubungan sangat mendukung upaya KSOP Utama Tanjung Priok dalam membangun sistem penanganan krisis yang terkendali, terukur, dan terintegrasi. Sinergi lintas stakeholder dengan komando yang jelas menjadi kunci menjaga keberlangsungan dan keandalan layanan pelabuhan nasional,” ujar Masyhud.

Model BCMS Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat menjadi benchmark pengembangan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan nasional di berbagai pelabuhan strategis Indonesia.

Melalui Joint Exercise BCMS ini, Tanjung Priok menegaskan transformasinya menuju pelabuhan yang tangguh, adaptif, dan terintegrasi dalam menjaga keberlangsungan logistik nasional serta ketahanan rantai pasok Indonesia di tengah meningkatnya dinamika risiko global.

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 memastikan seluruh terminal penumpang yang dikelola telah siap menghadapi arus mudik Lebaran 2026. Kesiapan ini dilakukan secara menyeluruh guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik.

Executive Director 2 Pelindo Regional 2, Budi Prasetio, menyampaikan bahwa berbagai aspek telah dipersiapkan secara optimal, mulai dari fasilitas, operasional, hingga koordinasi lintas instansi.

“Kami telah menyiapkan seluruh terminal penumpang dengan sangat baik. Kesiapan ini mencakup sarana prasarana, pengaturan alur layanan penumpang, serta kesiapan personel di lapangan. Kami juga melakukan penyesuaian layanan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang agar perjalanan masyarakat tetap aman, nyaman, dan lancar,” ujar Budi melalui keterangan tertulis, Kamis (19/3).

Ia menjelaskan, hingga pertengahan periode mudik, pergerakan penumpang di wilayah Regional 2 menunjukkan tren yang positif dan tetap dalam kondisi terkendali.

Arus penumpang terdistribusi di berbagai terminal, dengan konsentrasi utama berada di wilayah Banten sebagai simpul penyeberangan, sementara terminal lainnya turut berperan dalam mendukung distribusi arus agar tidak terpusat di satu titik.

Selain penumpang, pergerakan kendaraan baik roda dua maupun angkutan logistik juga mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas distribusi barang selama periode mudik.

Jika dilihat dari data yang tersedia, Total Voyage atau Vessel Call berjumlah 215 trip, sementara total penumpang hingga 119.553 orang. Total Kendaraan Roda Dua yang tercatat hingga 69.865 unit, sementara kendaraan logistik berjumlah 13.279 unit. Total kendaraan secara keseluruhan berjumlah 83.144 unit.

“Secara umum, tren pergerakan mulai meningkat sejak pertengahan periode dan terus bergerak naik. Pola ini menunjukkan bahwa distribusi arus mudik mulai tersebar ke beberapa pelabuhan pendukung, sehingga membantu mengurangi tekanan di pelabuhan utama,” jelasnya.

Dalam aspek keamanan dan keselamatan, Pelindo Regional 2 menempatkan hal tersebut sebagai prioritas utama.

Sejumlah langkah telah dilakukan, antara lain peningkatan pengawasan di area terminal, penambahan personel operasional dan keamanan, serta penguatan prosedur layanan penumpang.

Selain itu, seluruh fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, jalur embarkasi dan debarkasi, serta sistem informasi dipastikan berjalan optimal guna menghindari kepadatan dan meningkatkan kenyamanan pengguna jasa.

Pelindo Regional 2 juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, TNI, serta otoritas pelabuhan (KSOP), dalam rangka menjaga keamanan kawasan, pengaturan lalu lintas, serta penanganan potensi gangguan di lapangan.

“Sinergi antarinstansi menjadi kunci penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan penumpang selama periode arus mudik berlangsung,” tegas Budi.

Di sisi lain, koordinasi dengan operator kapal, pemerintah daerah, serta instansi transportasi lainnya juga terus diperkuat, termasuk dengan ASDP dan Korlantas Polri.

Koordinasi ini mencakup sinkronisasi jadwal kapal, pengaturan arus penumpang dan kendaraan, hingga kesiapan menghadapi lonjakan pada periode puncak.

Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, Pelindo Regional 2 telah menyiapkan posko terpadu di terminal-terminal penumpang.

Posko ini berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan bantuan bagi pemudik, serta dikelola bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, TNI, dan BMKG.

Selain itu, berbagai fasilitas pendukung juga disediakan, seperti posko kesehatan, area bermain anak, bengkel gratis, area UMKM, mushola, serta toilet portable guna meningkatkan kenyamanan pemudik selama berada di pelabuhan.

Terkait puncak arus mudik, Pelindo memperkirakan pergerakan akan bersifat dinamis mengikuti preferensi perjalanan masyarakat. Namun demikian, berbagai skenario operasional telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan agar pelayanan tetap berjalan optimal.

Pelindo mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, datang lebih awal ke pelabuhan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

"Kami di Pelindo berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik agar perjalanan mudik dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Dukungan serta kedisiplinan dari seluruh pengguna jasa menjadi kunci agar arus mudik dapat berjalan dengan tertib,” tutup Budi.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran pelabuhan di Provinsi Banten sebagai simpul logistik strategis yang menopang pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus mendukung sistem logistik nasional.

Komitmen itu disampaikan dalam Seminar Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Hotel Aston Serang, Banten, Sabtu (7/2), yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natahkusuma. Deputi 1 Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nazib Faisal. Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Muhammad Anto Yulianto, dan Dirjen Bina Marga, Roy Rizali Anwar.

Executive Director 2 Pelindo Regional 2, Budi Prasetio, menyampaikan bahwa secara nasional Pelindo mengelola jaringan pelabuhan di 32 provinsi dan lebih dari 120 pelabuhan, dengan kontribusi signifikan terhadap arus logistik Indonesia.

Sepanjang tahun 2025, Pelindo mencatat arus petikemas mendekati 20 juta TEUs dan arus barang lebih dari 195 juta ton, dengan pangsa pasar petikemas nasional mencapai lebih dari 90 persen.

“Di dalam sistem logistik nasional tersebut, wilayah Banten memiliki posisi yang sangat penting. Pelabuhan-pelabuhan di Banten tidak hanya melayani kebutuhan lokal, tetapi juga menopang kawasan industri strategis dan distribusi logistik skala nasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pelindo Regional 2 mengelola sejumlah pelabuhan di Banten seperti Pelabuhan Ciwandan, IKPP, serta kawasan Bojonegara yang menjadi tulang punggung aktivitas logistik bagi kawasan industri Cilegon, Serang, hingga Tangerang bagian barat.

Kinerja arus kapal dan arus barang di wilayah ini menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam periode 2023–2025, seiring meningkatnya kepercayaan pengguna jasa dan aktivitas industri.

Dalam mendukung kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Pelabuhan Ciwandan memainkan peran penting sebagai pelabuhan penyangga.

Pelindo menyiapkan dermaga tambahan, buffer area kendaraan roda dua, serta buffer area logistik untuk truk, guna memastikan arus penumpang dan barang tetap terkendali di tengah lonjakan pergerakan.

“Pengelolaan Nataru di Ciwandan menunjukkan pentingnya kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas instansi. Pelabuhan tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan sistem transportasi darat dan penyeberangan,” kata Budi.

Selain itu, Pelindo juga mendorong optimalisasi Pelabuhan IKPP sebagai buffer area untuk mendukung Pelabuhan Merak, serta memperkuat integrasi akses menuju dermaga penyeberangan.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan dan meningkatkan kelancaran arus logistik maupun penumpang di wilayah Banten.

Pelindo Regional 2 turut menaruh perhatian besar pada pengoperasian kembali Pelabuhan Bojonegara sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.

Sejak Oktober 2025, pelabuhan tersebut kembali melayani kegiatan bongkar muat secara bertahap, sembari menyiapkan pengembangan infrastruktur jangka menengah dan panjang.

“Bojonegara kami dorong menjadi pelabuhan yang aman, efisien, dan berdaya saing. Pengembangannya dilakukan secara bertahap, mulai dari perbaikan struktur dermaga, akses jalan, sistem drainase, hingga fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pelindo menegaskan bahwa pengembangan pelabuhan tidak semata berorientasi pada peningkatan kinerja operasional, tetapi juga pada keberlanjutan, keselamatan, dan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pelabuhan harus hadir sebagai enabler pembangunan. Tidak hanya menjadi simpul logistik, tetapi juga penggerak ekonomi dan bagian dari ekosistem pembangunan wilayah,” ia memungkasi.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok menyatakan bahwa operasional Pelabuhan Tanjung Priok tetap berjalan normal dan terkendali, meskipun terjadi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan di wilayah Cilincing hingga akses Marunda.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra menyatakan, hasil pemantauan menunjukkan tidak terdapat antrean signifikan di pintu masuk maupun keluar pelabuhan, dan seluruh sistem gate terminal beroperasi normal.

“Kondisi lalu lintas di dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Priok terpantau aman dan terkendali. Aktivitas bongkar muat, pergerakan petikemas, serta layanan terminal berjalan tanpa gangguan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sempat terjadi kemacetan pada tanggal 8 Januari malam yang terjadi di luar wilayah operasional pelabuhan, terutama pada jalan umum menuju kawasan pergudangan dan depo di Cilincing, Marunda, dan Cakung Cilincing, seiring meningkatnya pergerakan truk trailer pada jam-jam tertentu.

Terkait dengan kesiapan lapangan penumpukan, Pelindo memastikan Yard Occupancy Ratio (YOR) masih dalam batas aman. Berdasarkan data per 9 Januari 2026 pukul 08.00 WIB, mayoritas terminal mencatat YOR di bawah standar 65 persen.

“Sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran lalu lintas dan mengurangi potensi kepadatan di jalan umum, Pelindo bersama instansi terkait menyiapkan pengaturan lalu lintas dan skema dukungan operasional, termasuk fasilitasi akses kendaraan angkutan barang melalui jalur tol secara situasional dan terbatas, sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan hasil koordinasi,” tambahnya.

Pelindo Regional 2 Tanjung Priok pun mengambil langkah mitigasi di lapangan bersinergi dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan penanganan cepat dengan penyediaan mobil derek untuk kendaraan yang mengalami gangguan teknis di sekitar Kawasan Pelabuhan, guna mencegah penumpukan lalu lintas di jalan umum. Pelindo terus berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Jakarta Utara dan Resor Pelabuhan Tanjung Priok, KSOP, Dinas Perhubungan dan para petugas untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas serta meminimalkan dampak kemacetan di kawasan sekitar Pelabuhan.

JAKARTA - Pelindo Regional 2 menyelenggarakan Legal Conference 2025 di Novotel Bogor sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola hukum perusahaan, khususnya dalam perlindungan aset strategis di pelabuhan . Kegiatan yang dihelat pada Kamis (27/11) ini menghadirkan pembicara utama, salah satunya Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si, Koordinator I pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung.

Plh Executive Director Pelindo Regional 2, Budi Prasetio menegaskan, bahwa pemahaman hukum merupakan pondasi penting dalam menjaga keberlangsungan operasional Pelindo sebagai BUMN strategis di sektor kepelabuhanan.“Aset dan operasi pelabuhan adalah tulang punggung logistik nasional. Karena itu, seluruh langkah perusahaan harus berada dalam koridor hukum yang benar dan terukur,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Feri Tas menekankan pentingnya langkah preventif dalam pengamanan aset negara, mulai dari legal audit, standarisasi kontrak, digitalisasi dokumen, hingga koordinasi lintas lembaga. Menurutnya, risiko hukum yang tidak dimitigasi sejak dini dapat berdampak langsung pada stabilitas korporasi dan ekonomi negara.

Danantara Tinjau Fasilitas Terminal Penumpang, Pelindo Tegaskan Kesiapan Nataru 2025/2026

“Aset pelabuhan memiliki nilai strategis dan ekonomis yang besar. Pengamanan aset bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari menjaga kedaulatan ekonomi negara,” tegas Feri.

Ia menjelaskan, bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran besar dalam membantu BUMN seperti Pelindo, baik melalui legal opinion, pendampingan hukum, mediasi, maupun penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara.

Materi Feri juga menyoroti dinamika risiko korporasi, risiko kontraktual, potensi fraud, dan mekanisme pengawasan hukum yang kini semakin ketat. Pelindo Regional 2 menegaskan, bahwa penguatan aspek hukum-terutama dalam perlindungan aset-menjadi salah satu prioritas strategis perusahaan.

Kegiatan ini juga menghadirkan pembicara lain seperti Akhirman, Group Head Hukum Pelindo, serta Pujiyono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan RI. Acara dihadiri perwakilan manajemen, unit legal, cabang pelabuhan, serta fungsi operasional terkait.

Bisnis.com, MEDAN - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut) menggeledah kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Belawan dalam kasus dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 sampai dengan 2024, Rabu (29/10/2025).

Bersamaan, kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama (KSOP) Belawan juga turut digeledah oleh Kejatisu.

Pelaksana Harian (Plh) Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumut Bani Ginting mengatakan penggeledahan secara serentak di 2 lokasi berbeda ini dilakukan lantaran ada dugaan tindak pidana korupsi dalam PNBP jasa kepelabuhanan dan kenavigasian pelabuhan Belawan tahun 2023-2024.

"Ini dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti yang cukup dalam penanganan perkara," ucap Bani Ginting dalam keterangan resmi, Rabu (29/10/2025).

Dijelaskan Bani Ginting, penggeledahan di Pelindo Regional I dan kantor KSOP Belawan dilakukan setelah penyidikan Kejati Sumut menemukan indikasi kuat terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan dan penerimaan uang hasil jasa kepelabuhanan dan kenavigasian pada pelabuhan Belawan. Penerimaan ini sejatinya masuk dalam PNBP.

Tim jaksa penyidik yang berjumlah puluhan mulai melakukan penggeledahan dengan berpegangan pada surat penetapan penggeledahan Nomor 12/Pen..Pid.Sus-TPK-GLD/2025/PN.Mdn yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan; serta surat Perintah Penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara Nomor Print-13/L.2/Fd.2/10/2025, tanggal 28 Oktober 2025.

Bani Ginting mengatakan, objek dan ruangan di kedua lokasi yang menjadi sasaran geledah kali ini yakni bagian atau seksi keuangan, pelaporan dan ruang inventarisir pendataan kedatangan dan pengaturan lalu lintas persinggahan kapal di wilayah pelabuhan, serta ruang tempat terkait lainnya.

Belum dipaparkan lebih lanjut besar taksiran dugaan korupsi yang kembali menyeret PT Pelindo Regional I juga KSOP Belawan. Penggeledahan oleh tim jaksa penyidik Kejati Sumut masih dalam rangka mencari bukti pendukung perkara.

"Diharapkan penggeledahan ini dapat mendukung langkah penyidikan dalam rangka memperoleh bukti-bukti yang cukup," ujar Bani Ginting.