Bisnis.com, MAKKAH — Amirulhaj menilai pelaksanaan haji 2026 berjalan sesuai rencana sejak fase keberangkatan jemaah dari embarkasi hingga kedatangan di Madinah dan Makkah. Pemerintah kini mulai memusatkan perhatian pada persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan operasional haji Indonesia tahun ini berlangsung lancar. Pemerintah juga mengapresiasi layanan haji Arab Saudi serta kerja petugas dalam mendukung kelancaran ibadah jemaah haji Indonesia.

“Secara khusus, kami menyoroti seluruh rangkaian perjalanan pelaksanaan haji sejak keberangkatan sampai hari ini berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan,” ujar Muhaimin yang juga anggota Amirulhaj di Makkah, Rabu (20/5/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, fokus pemerintah kini bergeser pada kesiapan Armuzna yang menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan haji 2026.

Puncak haji akan dimulai pada 25 Mei 2026 saat jemaah mulai diberangkatkan menuju Arafah untuk menjalani wukuf. Oleh karena itu, koordinasi transportasi haji, konsumsi, kesiapan tenda Arafah, hingga layanan kesehatan jemaah haji menjadi perhatian utama pemerintah.

“Kami fokus kepada puncak dari perjalanan pelaksanaan haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” katanya.

Muhaimin meminta seluruh pihak yang menangani transportasi jemaah haji meningkatkan koordinasi selama fase Armuzna. Menurutnya, mobilitas jutaan jemaah menuju Arafah dan Mina membutuhkan pengaturan ketat agar tidak menimbulkan kepadatan ekstrem.

Selain transportasi haji menuju Arafah, pemerintah juga mengevaluasi kesiapan konsumsi jemaah haji Indonesia dan fasilitas tenda di Arafah. Layanan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini.

“Yang terakhir ketika di Mina, pelaksanaan mabit, pelaksanaan lempar jumrah hingga akhir pelaksanaan ibadah haji,” ujarnya.

Layanan kesehatan melalui Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) juga menjadi perhatian utama selama fase Armuzna. Pemerintah menilai risiko kelelahan dan gangguan kesehatan meningkat saat puncak ibadah haji berlangsung.

Karena itu, Cak Imin mengingatkan jemaah menjaga kondisi tubuh menjelang fase Arafah Muzdalifah Mina. Dia meminta jemaah memperhatikan asupan cairan dan waktu istirahat agar tetap prima selama menjalani rangkaian ibadah.

“Bagi para jemaah haji, mohon untuk betul-betul mempersiapkan diri secara kesehatan. Minum dan istirahat harus cukup sehingga memasuki Arafah dengan kesehatan yang prima, tanpa ada halangan,” katanya.

Bisnis.com, MAKKAH — Amirul Hajj menilai pelaksanaan haji 2026 berjalan sesuai rencana sejak fase keberangkatan jemaah dari embarkasi hingga kedatangan di Madinah dan Makkah. Pemerintah kini mulai memusatkan perhatian pada persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan operasional haji Indonesia tahun ini berlangsung lancar. Pemerintah juga mengapresiasi layanan haji Arab Saudi serta kerja petugas dalam mendukung kelancaran ibadah jemaah haji Indonesia.

“Secara khusus, kami menyoroti seluruh rangkaian perjalanan pelaksanaan haji sejak keberangkatan sampai hari ini berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan,” ujar Muhaimin yang juga anggota Amirul Hajj di Makkah, Rabu (20/5/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, fokus pemerintah kini bergeser pada kesiapan Armuzna yang menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan haji 2026.

Puncak haji akan dimulai pada 25 Mei 2026 saat jemaah mulai diberangkatkan menuju Arafah untuk menjalani wukuf. Oleh karena itu, koordinasi transportasi haji, konsumsi, kesiapan tenda Arafah, hingga layanan kesehatan jemaah haji menjadi perhatian utama pemerintah.

“Kami fokus kepada puncak dari perjalanan pelaksanaan haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” katanya.

Muhaimin meminta seluruh pihak yang menangani transportasi jemaah haji meningkatkan koordinasi selama fase Armuzna. Menurutnya, mobilitas jutaan jemaah menuju Arafah dan Mina membutuhkan pengaturan ketat agar tidak menimbulkan kepadatan ekstrem.

Selain transportasi haji menuju Arafah, pemerintah juga mengevaluasi kesiapan konsumsi jemaah haji Indonesia dan fasilitas tenda di Arafah. Layanan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini.

“Yang terakhir ketika di Mina, pelaksanaan mabit, pelaksanaan lempar jumrah hingga akhir pelaksanaan ibadah haji,” ujarnya.

Layanan kesehatan melalui Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) juga menjadi perhatian utama selama fase Armuzna. Pemerintah menilai risiko kelelahan dan gangguan kesehatan meningkat saat puncak ibadah haji berlangsung.

Karena itu, Cak Imin mengingatkan jemaah menjaga kondisi tubuh menjelang fase Arafah Muzdalifah Mina. Dia meminta jemaah memperhatikan asupan cairan dan waktu istirahat agar tetap prima selama menjalani rangkaian ibadah.

“Bagi para jemaah haji, mohon untuk betul-betul mempersiapkan diri secara kesehatan. Minum dan istirahat harus cukup sehingga memasuki Arafah dengan kesehatan yang prima, tanpa ada halangan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pelaksanaan ibadah haji 2026 tetap dilaksanakan meski perang di kawasan Timur Tengah sedang terjadi. Dia menginginkan pihak terkait melakukan evaluasi dan mitigasi agar keselamatan jemaah haji tercapai.

Hal itu dia sampaikan usai melaksanakan Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, Kamis (12/3/2026).

"Tentu saja dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun, kami juga meminta kepada semua pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi dan mitigasi ataupun antisipasi terkait dengan hal yang sedang terjadi," jelasnya.

Dia menngatakan DPR melalui Komisi terkait akan melakukan kajian maupun evaluasi pelaksanaan haji untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan jemaah haji.

"Jadi tentu saja DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan apa namanya, kajian, evaluasi dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini untuk bisa memberikan keselamatan, tetap memberikan keselamatan, kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia yang nantinya insyaallah akan tetap melaksanakan ibadah hajinya," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, Rabu (11/3/2026) untuk membahas skema pemberangkatan ibadah haji di tahun ini karena perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Irfan mengatakan skenario yang dirumuskan berdasarkan prinsip keamanan dan keselamatan bagi jemaah haji sebagaimana perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik, dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaran ibadah haji yang negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi," kata Irfan

Irfan menjelaskan, melalui skenario tersebut akan melakukan mitigasi jalur berupa pengalihan jalur penerbangan untuk menghindari wilayah Iraq, Suriah, Iran, Israel, UAE, dan Qatar.

Skenario kedua, kemungkinan Pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan, walaupun Pemerintah Arab Saudi tetap mengizinkan. Keputusan diambil jika kondisi tidak kunjung mereda dan berisiko besar mengancam keselamatan jemaah haji.

Skenario ketiga, pemerintah Saudi menutup layanan haji dan Indonesia membatalkan pemberangkatan karena situasi tidak terkendali. Dia menyampaikan bahwa dalam skenario ini Pemerintah Indonesia perlu melakukan penyelamatan dana layanan yang telah dibayar.

Bisnis.com, JAKARTA - KOMISI VIII DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). Raker ini membahas persiapan ibadah haji 2026 di tengah perang AS-Israel vs Iran.

Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Ansory Siregar. Dia menyampaikan eskalasi perang Timur Tengah sedang meningkat sehingga ingin mengetahui skema Kementerian Haji dan Umrah untuk menjamin keselamatan peserta haji dan umrah saat menjalankan ibadah di Tanah Suci.

"Oleh sebab itu, pada rapat kerja hari ini, Komisi VIII DPR RI berkewajiban untuk meminta penjelasan dari saudara Menteri Haji dan Umrah terkait beberapa aspek sebagai berikut: bagaimana perkembangan ibadah haji tahun 2026 di tengah situasi saat ini," katanya.

Dia melanjutkan ingin mengetahui skema pelaksanaan ibadah haji saat gejolak perang berlangsung, termasuk dampak langsung mulai dari pembiayaan dan aspek lainnya akibat perang tersebut.

"Apakah Menteri Haji dan Umrah RI telah mempersiapkan pemberangkatan haji untuk tahun 2026 ini, di titik apa keputusan tersebut akan diambil, serta bagaimana Menteri Haji dan Umrah bernegosiasi terkait berbagai kontrak layanan yang telah ditandatangani," sambungnya.

Dia menyampaikan bahwa Menteri Haji dan Umrah juga perlu menjelaskan peserta umrah yang belum bisa kembali ke Tanah Air karena layanan transportasi terhambat dan komunikasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan agen travel.

Ansory turut menyinggung kenaikan harga minyak yang berpotensi berdampak terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji dan umrah sehingga jemaah akan terbebani Rp5 juta sampai Rp7 juta.

"Sekarang ini avtur juga naik; yang sebelumnya APBN juga membatasi 70 dolar per barel, sekarang sudah 107 dolar. Kita pernah panggil [maskapai] Garuda itu harus sudah menaikkan, mungkin kalah naik terus nanti bisa akan dibebankan ke jemaah sekitar Rp5 sampai Rp7 juta," ucapnya.

Dia menyampaikan bahwa kenaikan tersebut perlu diantisipasi agar para jemaah tidak terbebani dalam melaksanakan ibadah haji maupun umrah.