Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat gerbang maritim Kepulauan Riau (Kepri) melalui pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban guna meningkatkan konektivitas antarpulau, kapasitas layanan penyeberangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Komitmen ASDP memperkuat konektivitas antarpulau kembali diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur Pelabuhan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Melalui groundbreaking pembangunan Dermaga 2 dan peningkatan kapasitas Dermaga 1, ASDP menegaskan perannya sebagai penggerak konektivitas sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi kawasan kepulauan.

Heru mengatakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban merupakan langkah strategis untuk menjawab pertumbuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang terus meningkat di wilayah kepulauan.

Dia menegaskan setiap dermaga yang dibangun perusahaan BUMN sektor penyeberangan itu bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penghubung berbagai peluang ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, dan peningkatan daya saing daerah.

"Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen ASDP dalam mewujudkan visi We Bridge the Nation, menghubungkan wilayah sekaligus membuka akses terhadap pertumbuhan yang lebih inklusif,” ujar Heru.

Dalam proyek tersebut, ASDP membangun Dermaga 2 sepanjang 119,48 meter yang dirancang melayani kapal hingga 1.000 Gross Tonnage (GRT). Dermaga itu akan dilengkapi movable bridge berkapasitas 80 ton guna memperlancar proses bongkar muat kendaraan dan penumpang.

Secara bersamaan, kapasitas Dermaga 1 juga ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur dan fasilitas sandar sehingga mampu melayani kapal hingga 2.000 GRT dengan panjang sandar mencapai 200,90 meter.

Heru memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

"Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Riau,” imbuh Heru.

General Manager ASDP Cabang Batam Reno Yulianto menjelaskan, selain pengembangan di Tanjung Uban, ASDP juga melaksanakan rehabilitasi Dermaga I Pelabuhan Telaga Punggur untuk meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi layanan transportasi penyeberangan di wilayah Kepulauan Riau.

“Seluruh pekerjaan ini kami targetkan dapat selesai dan beroperasi optimal pada akhir tahun 2026," kata Reno.

Melalui peningkatan kapasitas dermaga dan modernisasi fasilitas pendukung, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin prima guna mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran rantai pasok, dan aktivitas ekonomi daerah.

Saat ini Pelabuhan Tanjung Uban melayani tiga lintasan penyeberangan, dengan lintasan Tanjung Uban–Telaga Punggur sebagai salah satu rute tersibuk. Pada lintasan tersebut, ASDP mengoperasikan KMP Tanjung Burang dan KMP Baru untuk melayani pergerakan penumpang dan kendaraan antarwilayah.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Pelabuhan Tanjung Uban telah melayani 301.221 penumpang dan 131.684 kendaraan. Tingginya trafik tersebut menjadi dasar penting pengembangan kapasitas pelabuhan agar layanan semakin lancar, aman, nyaman, dan efisien.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tim operasi gabungan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Korwas PPNS Bareskrim Polri, dan Pusat Polisi Militer (Puspom) menggagalkan upaya penyelundupan ilegal 100 ekor satwa liar dilindungi asal Papua. Upaya penindakan tersebut dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam operasi yang digelar pada 6–7 Juni 2026.

Seluruh satwa yang hendak diedarkan secara ilegal tersebut telah dievakuasi dan dititiprawatkan di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) BKSDA Tegal Alur, Jakarta, untuk menjalani perawatan serta pemeriksaan kesehatan.

Perkara ini bermula dari pemantauan dan pengembangan informasi terkait peredaran satwa liar dilindungi melalui jalur transportasi laut menuju Jakarta. Berdasarkan informasi tersebut, tim operasi gabungan melaksanakan penindakan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok guna mencegah satwa dilindungi masuk ke jalur distribusi ilegal.

Satwa yang diamankan terdiri atas berbagai jenis burung endemik dan dilindungi khas Papua, yakni Nuri Bayan (Eclectus roratus) sebanyak 4 ekor, Kakatua Koki (Cacatua galerita) 2 ekor, Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory) 19 ekor, Nuri Hitam (Chalcopsitta atra) 6 ekor.

Mambruk Victoria (Goura victoria) 14 ekor, Walik Wompu (Ptilinopus magnificus) 3 ekor, Pipit Matari (Neochmia phaeton) 19 ekor, Nuri Kabare (Psittrichas fulgidus) 2 ekor, Nuri Coklat (Chalcopsitta duivenbodei) 3 ekor, dan Perkici Pelangi (Trichoglossus haematodus) 28 ekor.

Dalam rangkaian operasi tersebut, tim juga mengamankan dua oknum aparat berinisial BI dan ZF untuk dimintai keterangan. Sebagian satwa ditemukan tanpa dokumen kepemilikan atau pengangkutan yang sah.

Lihat video: GAGAL TOTAL! Petugas Gagalkan Penyelundupan Satwa Ilegal Asal Thailand



Tim saat ini masih menelusuri alur pengiriman dan pihak-pihak yang mengatur peredaran satwa dilindungi tersebut, termasuk mengembangkan penyelidikan terhadap jaringan yang diduga memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal satwa liar.

Perdagangan dan pengangkutan satwa liar dilindungi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, khususnya Pasal 40A ayat (1) huruf d.

“Pelaku terancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI,” ujarnya.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menegaskan penanganan perkara dilakukan dengan memastikan satwa dan proses pembuktian tertangani secara bersamaan.

“Penanganan perkara ini kami jalankan dengan dua hal yang harus sama-sama beres. Satwa tertangani, pembuktian tertib. Satwa ini barang bukti hidup, jadi penanganannya harus cepat, rapi, dan tercatat. Kami pastikan satwa dititiprawatkan di PPS, sambil mengamankan dokumen, keterangan, dan jalur distribusinya.

Dari situ terlihat siapa berperan apa, siapa mengirim, siapa menjemput, siapa menampung. Perkara ini kami dorong naik bertahap, tidak berhenti pada yang membawa,” kata Rudi, Minggu (14/6/2026).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyebut perdagangan satwa dilindungi telah berkembang menjadi bisnis yang memanfaatkan celah logistik dan memerlukan penanganan lintas lembaga.

“Polanya lintas wilayah dan bisa terhubung lintas negara, sehingga penanganannya menggunakan pendekatan multidoor dan lintas lembaga. Pelacakan aliran dananya kami kuatkan bersama PPATK, dan bila rantainya lintas negara, kami bawa penanganannya ke jalur kerja sama internasional, termasuk Interpol. Operasi ini menunjukkan sinergi lintas instansi berjalan. Di saat yang sama, pengawasan di hulu, terutama habitat dan titik rawan perburuan, akan terus diperkuat agar perburuan dapat dicegah,” terang Januanto.

Kementerian Kehutanan menyatakan, penanganan perdagangan satwa dilindungi merupakan agenda strategis negara untuk menjaga kekayaan hayati Indonesia, khususnya spesies endemik. Pengawasan di simpul-simpul logistik akan terus diperketat, penindakan diperkuat, serta penelusuran jaringan dilakukan hingga kepada pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal satwa liar.

SURABAYA - Pengoperasian fasilitas pengemasan minyak goreng di Pelabuhan Kalimas, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur akan membuat pasokan minyak goreng ke Indonesia Timur menjadi lebih cepat dan efisien. Sebab pelabuhan tersebut memiliki konektivitas dan dekat dengan pasar tujuan.

Fasilitas yang digunakan oleh PT Industri Nabati Lestari (INL), anak usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, itu dipastikan akan memperpendek rantai distribusi minyak goreng menuju Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang selama ini dilayani dari pabrik pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Kini minyak goreng yang dikirim dalam bentuk curah ke Surabaya bakal dikemas dan didistribusikan ke wilayah tujuan. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi mendekatkan titik distribusi ke pasar utama di Indonesia bagian tengah dan timur.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, Surabaya dipilih karena memiliki konektivitas pelabuhan yang kuat dengan berbagai wilayah di Indonesia Timur, sehingga mampu mempercepat arus barang sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok. Selama ini produk dikirim dalam bentuk kemasan dari Sumatera Utara.

“Dengan pengemasan dilakukan di Surabaya, distribusi menjadi lebih efisien dan biaya logistik dapat ditekan hingga 40%,” ucap Jatmiko saat peresmian fasilitas tersebut dikutip Sabtu (6/6/2026).

Sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Perak selama ini menjadi simpul distribusi barang, termasuk minyak goreng, ke kawasan timur. Posisi geografis Surabaya yang lebih dekat ke pasar tujuan dibandingkan Sumatera Utara memungkinkan waktu pengiriman menjadi lebih singkat dan pasokan lebih terjaga.

Lihat video: KAPAL MIRING! di Tanjung Perak, Kontainer Berjatuhan ke Laut



Bagi INL, fasilitas baru ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat penetrasi pasar minyak goreng di luar Pulau Jawa. Seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga dan industri makanan di Indonesia Timur, INL melihat potensi pertumbuhan permintaan yang terus berkembang.

Jatmiko menambahkan, penguatan jaringan distribusi merupakan bagian dari transformasi PalmCo yang tidak lagi hanya berfokus pada produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), tetapi juga memperbesar porsi bisnis hilir yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.

Pihak PTPN sendiri mendapat tugas untuk menjadi instrumen negara yang dapat diandalkan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas industri sawit nasional. “Karena itu, kami terus memperkuat hilirisasi dan distribusi agar produk bisa menjangkau masyarakat secara lebih efektif,” kata dia.

Operasional fasilitas pengemasan di Surabaya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Lestari Jaya Indonesia Maju (LJIM). Komisaris PT LJIM Mayjen TNI (Purn) Gamal Haryo Putro mengatakan, distribusi awal dari fasilitas tersebut telah berjalan dan mendapat respons positif dari pasar. Menurut dia, kapasitas distribusi akan ditingkatkan secara bertahap mengikuti pertumbuhan permintaan di wilayah sasaran.

“Distribusi akan terus diperkuat seiring meningkatnya kapasitas operasional dan daya serap pasar,” ujar Gamal.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, seluruh transaksi yang dilakukan di kawasan pelabuhan harus menggunakan mata uang rupiah. Ia meminta pelaku usaha melaporkan apabila masih menemukan praktik penagihan atau pembayaran menggunakan dollar Amerika Serikat (USD) .

"Kalau ada dolar itu, laporin saya, nanti saya hajar dia," tegas Purbaya di sela kunjungannya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, penggunaan rupiah dalam transaksi di wilayah Indonesia telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Karena itu praktik penggunaan dolar AS untuk transaksi jasa di pelabuhan tidak dapat dibenarkan.

Purbaya: Saya Sebel Dibilang Gara-gara Fiskal Rupiah Jeblok



Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang bertentangan dengan aturan tersebut. Ia pun membuka ruang bagi pelaku usaha untuk melaporkan jika masih menemukan transaksi yang menggunakan mata uang asing di kawasan pelabuhan.

"Secara peraturan harusnya rupiah. Dan ini kan di Indonesia. Alat transaksi yang dilakuin adalah rupiah memang. Jadi kalau ada dolar, itu penyelewengan. Kasih tahu, kami akan tindak," pungkasnya.

Sebelumnya Purbayamelakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menyusul adanya penumpukan lebih dari 3.100 kontainer yang dinilai mulai mengganggu kelancaran arus logistik dan pasokan bahan baku industri.

Rupiah Menangis Tembus Rp17.529, Purbaya: Itu Urusan Bank Sentral



Purbaya mengatakan kunjungannya dilakukan untuk menindaklanjuti laporan yang diterimanya terkait penumpukan sekitar 3.000 dokumen yang berkaitan dengan 3.100 kontainer di pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut.

"Jadi saya kesini hari ini untuk menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan, mungkin beberapa hari yang lalu. Bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok suratnya sampai 3.000 surat. Dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah menemukan ada gangguan suplai bahan bahu," ungkapnya.

Saya minta untuk dilihat regulasinya dan dibuat regulasi semacam 'punishment' untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menginginkan adanya penguatan regulasi yang mengatur lama barang berada di pelabuhan.

Namun, aturan yang dimaksud harus tetap adil (fair), tidak serta-merta melipatgandakan denda secara mendadak kepada semua pihak, tetapi ditentukan berdasarkan batas waktu hari yang wajar.

“Saya minta untuk dilihat regulasinya dan dibuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini,” kata Purbaya dalam agenda kunjungan kerja ke Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, tumpukan barang selama berbulan-bulan di Pelabuhan Tanjung Priok sengaja ditinggalkan oleh importir karena biaya denda penumpukan lebih murah dibandingkan mereka harus menyewa gudang di luar, sehingga kapasitas pelabuhan menjadi penuh dan menurunkan kinerja logistik.

Menkeu sendiri mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka menindaklanjuti informasi beberapa hari yang lalu mengenai terjadinya penumpukan sekitar 3 ribu dokumen atau surat yang belum terselesaikan dan 3.100 unit kontainer.

Kondisi ini kemudian dikeluhkan sebagian pelaku usaha mengenai gangguan suplai barang bahan baku dan telah meningkatkan dwelling time (waktu tunggu yang dihabiskan oleh peti kemas (kontainer) atau kargo di area pelabuhan).

“Jadi saya lihat ke sini, semuanya sudah diinstruksi untuk perbaikan secepatnya, sudah turun dari katanya dari 3.000 ke 2.500,” ungkap Purbaya.

Berdasarkan penjelasan di lapangan, selain ketiadaan regulasi yang mengatur lama tinggal komoditas di pelabuhan, salah satu alasan lambatnya memproses barang yang menumpuk adalah peningkatan jumlah barang masuk yang tinggi pada April-Mei 2026. Namun, dia menganggap argumen tersebut kurang masuk akal untuk dijadikan pembenaran atas lambatnya proses pengurusan.

“Kalau masalahnya itu (peningkatan jumlah barang masuk), saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 kali shift atau lebih, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula, sekitar 500,” ucap Menkeu.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Total anggaran pembangunan sekitar Rp60 miliar yang seluruhnya bersumber dari ASDP

Bangka Barat, Babel (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membangun dermaga baru di Pelabuhan Tanjungkalian Mentok, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya meningkatkan pelayanan penyeberangan dan memperlancar arus transportasi laut yang menghubungkan Pulau Bangka-Sumatra.

"Pembangunan dermaga II ini akan menjadi salah satu solusi mengatasi kepadatan kendaraan saat musim libur panjang, hari besar keagamaan, dan momentum puncak arus penyeberangan penyeberangan lainnya," kata General Manager ASDP Bangka Agustinus Cahyo di Mentok, Kamis.

Ia mengatakan proyek pembangunan Dermaga II merupakan program yang telah lama masuk dalam perencanaan dan kini akhirnya dapat direalisasikan dengan perkiraan pengerjaan sekitar delapan bulan.

Pembangunan dermaga baru tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan manajemen pelabuhan guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan dan mendukung perekonomian masyarakat.

"Pekerjaan telah dimulai sejak April 2026 dan ditargetkan selesai November 2026, kita upayakan selesai tepat waktu agar pada awal 2027 sudah bisa mendukung operasional pelabuhan," katanya.

Untuk mendukung kelancaran pembangunan dermaga tersebut, pihaknya bersama tim teknis telah melaksanakan sosialisasi tahapan pekerjaan pembangunan dan menerima berbagai saran dan masukan dari para pemangku kepentingan agar proses pembangunan dapat berjalan lancar, selesai sesuai target.

Proyek tersebut dikerjakan PT Nindya Karya, pada proses pelaksanaan pembangunan juga akan dilakukan sejumlah tahapan pengujian untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai standar.

"Total anggaran pembangunan sekitar Rp60 miliar yang seluruhnya bersumber dari ASDP," ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Badri Syamsu mendukung pembangunan dermaga yang sedang dikerjakan PT ASDP Indonesia Ferry karena akan menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut sekaligus mengatasi persoalan kepadatan kendaraan yang selama ini terjadi berulang setiap musim libur panjang tiba.

Menurut Badri, keberadaan dermaga Il akan menambah kecepatan, kemudahan dan kelancaran pelayanan penumpang yang turun maupun naik kapal feri di Pelabuhan Tanjungkalian.

Selain itu, keberadaan dermaga baru juga akan mengurangi antrean panjang kendaraan roda dua, roda empat, maupun penumpang yang sering terjadi pada momentum libur panjang nasional maupun hari besar keagamaan.

"Kita dari pimpinan DPRD bersama Bupati sudah melakukan koordinasi langsung ke ASDP Pusat agar pembangunan ini direalisasikan secepatnya guna meningkatkan kualitas pelayanan jasa penyeberangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di tengah tingginya aktivitas logistik dan perannya sebagai salah satu terminal peti kemas terbesar di Indonesia, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menyalurkan 44 hewan kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026. Penyaluran daging kurban kepada masyarakat sekitar, komunitas sosial, serta berbagai unsur pendukung kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Distribusi dilakukan dengan fokus pada masyarakat ring 1, komunitas sosial dan pendidikan binaan, kelompok pekerja, serta sejumlah institusi yang menjadi bagian dari ekosistem kawasan pelabuhan.

Bagi JICT, penyaluran kurban tidak diposisikan semata sebagai agenda tahunan melainkan bagian dari upaya menjaga hubungan yang sehat antara kawasan industri strategis nasional dan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Direktur Utama JICT Ade Hartono mengatakan, keberlanjutan kawasan pelabuhan memerlukan hubungan yang harmonis antara aktivitas logistik, lingkungan sosial, dan para pemangku kepentingan di sekitarnya.

“Pelabuhan dan masyarakat tumbuh dalam ruang yang sama. Karena itu keberlangsungan kawasan logistik tidak hanya ditentukan oleh kelancaran operasional, tetapi juga kualitas hubungan yang terbangun dengan masyarakat dan stakeholder di sekitarnya,” ujar Ade di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Menurut Ade, kawasan pelabuhan modern memerlukan fondasi hubungan sosial yang kuat agar pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan dapat berjalan secara seimbang.

“Iduladha mengingatkan kita tentang nilai berbagi dan solidaritas. Dalam konteks kawasan pelabuhan, nilai itu diterjemahkan melalui hubungan yang saling menguatkan antara pelabuhan, masyarakat, dan seluruh unsur pendukung operasional,” katanya.

Distribusi kurban JICT mencakup lingkungan masyarakat sekitar Tanjung Priok, unsur sosial dan binaan, hingga institusi pendukung kawasan pelabuhan. Seluruh proses dilakukan melalui koordinasi dan finalisasi administrasi guna memastikan penyaluran berlangsung tertib, tepat sasaran, serta selaras dengan koordinasi Pelindo Group.

“Momentum Iduladha tahun ini menjadi salah satu ruang bagi JICT untuk menjaga harmonisasi antara aktivitas pelabuhan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya,” ujar Ade.

Purwokerto (ANTARA) - Sejarawan maritim Universitas Indonesia (UI) Prof Susanto Zuhdi menilai Pelabuhan Cilacap memiliki posisi penting dalam mendukung pengembangan kawasan Jawa Tengah (Jateng) bagian selatan sebagai penyangga pangan nasional melalui penguatan konektivitas logistik, perdagangan dan distribusi hasil pertanian.

“Kalau kita melihat sejarahnya, Pelabuhan Cilacap bukan wilayah pinggiran biasa. Dari yang semula dianggap terra incognita, kawasan ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan ternama di pesisir selatan Jawa dan memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat dengan wilayah pedalaman,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.

Ia mengatakan perkembangan Pelabuhan Cilacap tidak dapat dilepaskan dari posisi geografisnya yang terhubung dengan sejumlah daerah hinterland, mulai dari wilayah eks Keresidenan Banyumas, Bagelen, hingga sebagian Priangan Timur, yang sejak lama menjadi sentra produksi pertanian dan perkebunan.

Pada tahap awal, kata dia, aktivitas pelayaran dan perdagangan masyarakat pesisir berkembang melalui Sungai Donan, Citanduy, Serayu, serta sejumlah sungai lainnya yang menjadi jalur transportasi dari pesisir menuju pedalaman dan sebaliknya.

“Pelabuhan ini tumbuh dari kebutuhan masyarakat pesisir, nelayan Segara Anakan, dan masyarakat pedalaman yang memanfaatkan jaringan sungai sebagai sarana perhubungan ekonomi,” kata pria asli Banyumas itu.

Lebih lanjut, dia mengatakan peran Pelabuhan Cilacap semakin menguat pada masa Cultuurstelsel sejak 1830 ketika pemerintah kolonial menjadikannya sebagai salah satu jalur pengangkutan cash crop atau tanaman komersial seperti kopi, gula, dan indigo (nila) dari wilayah selatan Jawa atau Jasela.

Menurut dia, kejayaan pelabuhan tersebut mencapai puncaknya pada periode 1888 hingga 1930 setelah tersambung dengan jalur kereta api Yogyakarta-Cilacap serta jaringan trem uap Lembah Serayu yang menghubungkan Cilacap dengan Purwokerto, Sokaraja, Banjarnegara, hingga Wonosobo.

“Pada masa itu Cilacap menjadi pelabuhan ekspor yang dominan. Komoditas seperti gula, kopi, tembakau, dan kopra diangkut melalui jaringan rel dan langsung terhubung dengan pelabuhan,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, perkembangan jaringan transportasi darat dan kereta api menuju pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa justru menjadi salah satu faktor menurunnya peran strategis Pelabuhan Cilacap.

“Semakin luasnya jaringan jalan raya dan kereta api justru menjadi faktor runtuhnya Pelabuhan Cilacap karena cash-crops dan barang lainnya lebih mudah diangkut ke pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Jawa,” katanya.

Kendati demikian, ia menilai Pelabuhan Cilacap, khususnya Pelabuhan Tanjung Intan, masih memiliki peluang besar untuk kembali memainkan peran strategis seiring pengembangan kawasan industri, agro-maritim, dan logistik di wilayah selatan Jawa Tengah (Jateng).

Ia mengatakan rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan pemerintah serta perkembangan tata ruang wilayah memberikan ruang bagi peningkatan kapasitas layanan kepelabuhanan di Cilacap.

“Peran strategis Tanjung Intan ke depan adalah mendukung pengembangan produksi agro-maritim daerah belakang dan pesisir Jasela serta mendukung Jasela sebagai penyangga pangan nasional,” katanya.

Menurut dia, upaya menghidupkan kembali peran Pelabuhan Cilacap bukan sekadar mengulang kejayaan masa lalu, melainkan menciptakan sejarah baru yang relevan dengan tantangan pembangunan berkelanjutan.

“Pertanyaannya bukan apakah sejarah akan berulang, tetapi bagaimana kita membuat sejarah sendiri ke depan,” kata Susanto.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok menginisiasi Joint Exercise Business Continuity Management System (BCMS) Tumpahan Minyak. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 30 stakeholders strategis pelabuhan dalam satu sistem penanganan krisis terintegrasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan ini menjadi inisiatif port-wide integrated BCMS pertama di Indonesia yang mengintegrasikan regulator, operator terminal petikemas internasional, terminal energi, terminal multipurpose, fasilitas logistik, serta berbagai instansi pemerintah dalam satu kerangka Business Continuity Management System berbasis ekosistem pelabuhan.

Latihan bersama tersebut dilaksanakan melalui skenario tabrakan kapal akibat engine failure yang memicu pencemaran minyak di kolam pelabuhan dan menguji kesiapan seluruh stakeholders dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia dengan throughput mencapai sekitar 7,6–8,3 juta TEUs per tahun dan menangani lebih dari separuh arus petikemas internasional Indonesia. Posisi strategis tersebut menjadikan Tanjung Priok sebagai simpul utama rantai pasok nasional sekaligus salah satu gerbang perdagangan internasional terpenting Indonesia.

Gangguan operasional berkepanjangan di Pelabuhan Tanjung Priok berpotensi mempengaruhi distribusi logistik nasional, aktivitas ekspor-impor, distribusi energi dan pangan, hingga rantai pasok industri nasional dan konektivitas perdagangan internasional Indonesia.

Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Capt. Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategis di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.

“Sebagai regulator, peran kami bukan hanya menetapkan aturan, tetapi memastikan seluruh ekosistem pelabuhan bergerak dalam satu irama ketika krisis terjadi. BCMS ini merupakan wujud nyata fungsi KSOP sebagai orkestrator yang mengintegrasikan seluruh stakeholder agar respons kedaruratan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi dengan struktur komando yang jelas,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Lihat video: Sinergi Maritim di Tanjung Priok, Kolinlamil Gaungkan Aksi Nyata Pelabuhan Bersih



Menurutnya, pengalaman pengelolaan arus logistik selama periode Nataru, angkutan Lebaran, hingga berbagai kondisi kepadatan operasional sebelumnya menunjukkan pentingnya sinergi lintas stakeholder pelabuhan dalam menjaga stabilitas rantai pasok nasional.

Inisiatif BCMS tersebut disusun melalui kolaborasi antara KSOP Utama Tanjung Priok, Pelindo Regional 2, operator terminal, dan stakeholder pelabuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi risiko kawasan pelabuhan serta evaluasi penanganan berbagai potensi krisis operasional sebelumnya.

Ketua Tim Penyusun BCMS Pelabuhan Tanjung Priok, Tedy Herdian menjelaskan dokumen BCMS menetapkan delapan skenario risiko kritikal sebagai acuan utama pengelolaan keberlangsungan operasional pelabuhan, yakni pandemi kesehatan, terorisme, kerusuhan massa, kebakaran besar, tumpahan minyak, kemacetan logistik parah, gangguan kelistrikan, serta bencana alam.

“Dokumen BCMS ini bersifat dinamis dan akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan risiko, kompleksitas operasional pelabuhan, serta tantangan rantai pasok global,” kata Teddy.

Setelah dokumen BCMS selesai disusun, Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Capt. Heru Susanto, menunjuk Ahsin Fuadi dari Pelindo Regional 2 Tanjung Priok sebagai Ketua Pelaksana Joint Exercise BCMS dengan skenario insiden pencemaran minyak akibat kecelakaan kapal.

Latihan ini bertujuan menguji efektivitas prosedur penanganan krisis yang telah disusun agar dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur di lapangan.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, menyampaikan inisiatif tersebut sejalan dengan arah strategis Pelindo dalam membangun sistem pengelolaan krisis, port resilience, dan ketahanan pelabuhan yang terintegrasi.

“Kami menyambut baik inisiatif KSOP ini karena sejalan dengan strategi Pelindo dalam membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respons terhadap kondisi darurat tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilien,” ujar Yandri.

Joint Exercise BCMS ini melibatkan berbagai terminal dan fasilitas pelabuhan yang telah comply terhadap standar keamanan internasional International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), termasuk terminal petikemas internasional, terminal energi, terminal multipurpose, terminal kendaraan, serta fasilitas logistik lainnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain penggelaran peralatan penanggulangan tumpahan minyak (oil spill response equipment), latihan juga menguji sistem komando kedaruratan, koordinasi lintas terminal, aktivasi command center, pengambilan keputusan strategis, perlindungan area sensitif, pengamanan alur pelayaran, hingga strategi pemulihan operasional pelabuhan pasca insiden.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut dan menilai kesiapan penanganan kedaruratan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap pelabuhan Indonesia.

“Kementerian Perhubungan sangat mendukung upaya KSOP Utama Tanjung Priok dalam membangun sistem penanganan krisis yang terkendali, terukur, dan terintegrasi. Sinergi lintas stakeholder dengan komando yang jelas menjadi kunci menjaga keberlangsungan dan keandalan layanan pelabuhan nasional,” ujar Masyhud.

Model BCMS Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat menjadi benchmark pengembangan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan nasional di berbagai pelabuhan strategis Indonesia.

Melalui Joint Exercise BCMS ini, Tanjung Priok menegaskan transformasinya menuju pelabuhan yang tangguh, adaptif, dan terintegrasi dalam menjaga keberlangsungan logistik nasional serta ketahanan rantai pasok Indonesia di tengah meningkatnya dinamika risiko global.

JAKARTA - Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu senilai Rp1 miliar. Saat ini, pelaku bersama barang bukti sudah diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Trendy Habibi menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang sudah resah adanya peredaran narkoba pada Maret 2026 lalu.

“Satresnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar titik lokasi tersebut, team mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkotika di sekitar daerah ruko Sunter Mal Jakarta Utara,” kata Habibi, Senin (27/4/2026).

Habibi mengungkapkan, pihaknya mencurigai pria berinisial SM (30). Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan pengecekan dan ditemukan sabu dibungkus plastik yang disembunyikan di bodi motor miliknya.

“Pada saat dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saudara SM, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang di simpan oleh SM di dalam motor,” ujar dia.

Pada saat penggeledahan, polisi menyita barang bukti empat paket sabu, dengan berat masing-masing 252 gram, 221 gram, 245 gram dan 250 gram senilai kurang lebih Rp1 miliar “Hasil interogasi awal, SM mendapat perintah dari GNS (DPO) menganter narkotika tersebut,” jelas dia.

JAKARTA - Jakarta International Container Terminal (JICT) menandai 27 tahun operasionalnya dengan mempertegas peran dalam perdagangan global sekaligus mendorong transformasi menuju green port. Sebagai salah satu terminal peti kemas terbesar di Indonesia, JICT mencatat throughput lebih dari 2 juta TEUs pada 2025.

Kemudian, telah menangani lebih dari 50 juta TEUs secara kumulatif yang memperkuat posisinya sebagai simpul utama arus logistik nasional dan internasional.

“Kami terus memperkuat peran JICT dalam perdagangan global melalui peningkatan kinerja operasional dan transformasi berkelanjutan,” ujar Direktur Utama JICT Ade Hartono pada syukuran HUT ke-27 di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Langkah yang dilakukan antara lain konversi alat operasional seperti RTG berbasis listrik, digitalisasi layanan, hingga pengelolaan lingkungan termasuk program penghijauan. “Transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menekan emisi tanpa mengorbankan produktivitas,” katanya.

Pada momentum ini, JICT juga meluncurkan seragam baru yang merepresentasikan penguatan standar dan profesionalisme. JICT juga menghadirkan Klinik Satelit sebagai bagian dari pemenuhan aspek ‘Fit To Work’ pekerja. “Ini semua menjadi simbol transformasi budaya dan empowerment seluruh Insan JICT,” katanya.

Managing Director Hutchison Ports Southeast Asia Stephen Ashworth menegaskan posisi strategis JICT dalam jaringan global. “JICT merupakan bagian penting dalam jaringan global kami dengan standar operasional dan efisiensi yang kompetitif di kawasan,” katanya.

Dengan tema “27 Years Empowering Global Trade”, JICT menegaskan arah transformasi menuju pelabuhan yang lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Perjalanan mudik menggunakan kapal laut masih menjadi pilihan sebagian masyarakat, meski dihadapkan keterbatasan jadwal dan kendala teknis, seperti dialami Imran, pemudik asal Makassar yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

"Iya, orang Makassar. Ini baru mudik karena kerjaan," kata Imran, pemudik yang bekerja di Bangka Belitung, saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Ia menuturkan keluarganya telah merantau di Bangka Belitung selama belasan tahun dan rutin pulang kampung setiap tahun.

Namun, perjalanan kali ini berbeda karena harus menunggu lebih lama akibat kendala teknis kapal yang seharusnya ia tumpangi.

"Iya, ketinggal. Kapalnya macet di tengah jalan," ujarnya.

Imran seharusnya berangkat lagi menuju Surabaya, kemudian Makassar, dengan menggunakan kapal pada pukul 02.00 WIB. Namun, gangguan mesin membuat kapal tidak tiba tepat waktu sehingga ia kehilangan jadwal keberangkatan lanjutan.

Ia bersama 10 orang anggota keluarga akhirnya harus menunggu di ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Priok hingga jadwal berikutnya pada 3 April 2026.

"Dari tanggal 26 Maret berangkat, sekarang tanggal 28, nunggu kapal lagi tanggal 3 April," ujarnya.

Imran mengatakan kejadian tersebut baru pertama kali dialaminya selama bertahun-tahun mudik melalui jalur laut. Untuk melanjutkan perjalanan, Imran memilih mengganti jadwal tanpa harus membeli tiket baru.

Perjalanan laut dari Jakarta menuju Makassar diperkirakan memakan waktu sekitar empat hari empat malam. Setibanya di Sulawesi Selatan, ia dan keluarganya akan melanjutkan perjalanan ke Bone dan tinggal sekitar dua pekan.

Berdasarkan data laporan Posko Angkutan Lebaran Pelabuhan Tanjung Priok per 28 Maret 2026 pukul 12.00 WIB, terjadi kenaikan jumlah penumpang sebesar 183,77 persen dibandingkan periode sama tahun 2025.

Data Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok mencatat jumlah penumpang yang berangkat (naik) sebanyak 647 orang, melonjak tajam dari tahun sebelumnya yang tercatat 228 orang.

Sementara itu, jumlah penumpang yang tiba (turun) tercatat 338 orang, mengalami penurunan sebesar 73,45 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat 1.273 orang.

Secara akumulatif, total penumpang yang dilayani pada hari ini berjumlah 985 orang. Meski angka keberangkatan meningkat, total keseluruhan penumpang mengalami penurunan sebesar 34,38 persen dibandingkan tahun 2025 sebanyak 1.501 orang.

Adapun aktivitas armada mencakup satu kedatangan kapal dan dua keberangkatan kapal.

Tiga kapal yang beroperasi hari ini adalah KM Dobonsolo dengan tujuan Tanjung Perak, Surabaya; KM Salvia dari Tanjung Pandan, serta KM Star Belitung yang bersandar dari Pangkal Balam.

KM Dobonsolo tercatat membawa 559 penumpang dengan tingkat keterisian sebesar 22,5 persen dari total kapasitas 2.481 orang.

Pihak otoritas pelabuhan juga telah memetakan rencana kedatangan kapal hingga awal April mendatang. Proyeksi penumpang tertinggi diperkirakan terjadi pada 30 Maret 2026 melalui KM Tidar yang mengangkut 1.814 penumpang dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Kijang.

KSOP juga menyiapkan langkah mitigasi keterlambatan akibat cuaca dan kendala teknis dengan optimalisasi ruang tunggu serta penyediaan transportasi lanjutan bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026