SURABAYA - Pengoperasian fasilitas pengemasan minyak goreng di Pelabuhan Kalimas, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur akan membuat pasokan minyak goreng ke Indonesia Timur menjadi lebih cepat dan efisien. Sebab pelabuhan tersebut memiliki konektivitas dan dekat dengan pasar tujuan.

Fasilitas yang digunakan oleh PT Industri Nabati Lestari (INL), anak usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, itu dipastikan akan memperpendek rantai distribusi minyak goreng menuju Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang selama ini dilayani dari pabrik pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Kini minyak goreng yang dikirim dalam bentuk curah ke Surabaya bakal dikemas dan didistribusikan ke wilayah tujuan. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi mendekatkan titik distribusi ke pasar utama di Indonesia bagian tengah dan timur.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, Surabaya dipilih karena memiliki konektivitas pelabuhan yang kuat dengan berbagai wilayah di Indonesia Timur, sehingga mampu mempercepat arus barang sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok. Selama ini produk dikirim dalam bentuk kemasan dari Sumatera Utara.

“Dengan pengemasan dilakukan di Surabaya, distribusi menjadi lebih efisien dan biaya logistik dapat ditekan hingga 40%,” ucap Jatmiko saat peresmian fasilitas tersebut dikutip Sabtu (6/6/2026).

Sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Perak selama ini menjadi simpul distribusi barang, termasuk minyak goreng, ke kawasan timur. Posisi geografis Surabaya yang lebih dekat ke pasar tujuan dibandingkan Sumatera Utara memungkinkan waktu pengiriman menjadi lebih singkat dan pasokan lebih terjaga.

Lihat video: KAPAL MIRING! di Tanjung Perak, Kontainer Berjatuhan ke Laut



Bagi INL, fasilitas baru ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat penetrasi pasar minyak goreng di luar Pulau Jawa. Seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga dan industri makanan di Indonesia Timur, INL melihat potensi pertumbuhan permintaan yang terus berkembang.

Jatmiko menambahkan, penguatan jaringan distribusi merupakan bagian dari transformasi PalmCo yang tidak lagi hanya berfokus pada produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), tetapi juga memperbesar porsi bisnis hilir yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.

Pihak PTPN sendiri mendapat tugas untuk menjadi instrumen negara yang dapat diandalkan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas industri sawit nasional. “Karena itu, kami terus memperkuat hilirisasi dan distribusi agar produk bisa menjangkau masyarakat secara lebih efektif,” kata dia.

Operasional fasilitas pengemasan di Surabaya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Lestari Jaya Indonesia Maju (LJIM). Komisaris PT LJIM Mayjen TNI (Purn) Gamal Haryo Putro mengatakan, distribusi awal dari fasilitas tersebut telah berjalan dan mendapat respons positif dari pasar. Menurut dia, kapasitas distribusi akan ditingkatkan secara bertahap mengikuti pertumbuhan permintaan di wilayah sasaran.

“Distribusi akan terus diperkuat seiring meningkatnya kapasitas operasional dan daya serap pasar,” ujar Gamal.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah anggapan minyak goreng langka di pasar meski belakangan masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan Minyakita.

Ia menegaskan pasokan minyak goreng secara umum masih tersedia, hanya distribusi Minyakita yang terbatas karena berasal dari skema khusus pemerintah.

"Minyak goreng itu banyak. Coba cek ya. Saya kemarin ke ritel modern, minyak goreng banyak. Jadi enggak ada namanya minyak goreng itu langka," ujarnya di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Kamis (16/4).

Menurut Budi, persepsi kelangkaan muncul karena masyarakat menjadikan Minyakita sebagai acuan utama. Padahal, di pasar tersedia berbagai jenis minyak goreng lain, mulai dari merek alternatif hingga produk premium.

"Jadi jangan menyampaikan kalau minyak kita enggak ada. Bilangnya, narasinya, minyak goreng enggak ada. Yang dilihat itu Minyakita. Minyakita itu kan minyak DMO, jumlahnya terbatas," katanya.

Ia menjelaskan Minyakita merupakan minyak goreng dari kewajiban pasar domestik (domestic market obligation/DMO) yang volumenya memang tidak besar karena bergantung pada pasokan ekspor. Kondisi ini membuat ketersediaannya tidak selalu merata di pasar.

Budi telah meminta produsen menghadirkan minyak goreng second brand setipe Minyakita, sebagai alternatif dengan harga yang lebih terjangkau untuk menjaga keseimbangan pasar.

"Ada minyak second brand. Kita minta produsen membuat minyak second brand. Ini pembandingnya Minyakita. Kemudian juga ada minyak premium," ujarnya.

Terkait harga, ia mengakui terjadi kenaikan terbatas yang dipicu faktor biaya produksi, terutama kemasan plastik.

"Ya ada sedikit juga naik. Karena kan imbas dari, kan mereka kemasannya plastik semua. Tapi enggak ada namanya kelangkaan," ucapnya.

Di sisi lain, keluhan terkait Minyakita memang banyak muncul di lapangan. Sejumlah pedagang di Jakarta mengaku sudah berbulan-bulan tidak mendapatkan pasokan.

Di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, seorang pedagang bernama Elan mengaku tidak lagi menjual Minyakita sejak tiga bulan terakhir karena stok dari pemasok kosong. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Mampang Prapatan, di mana pedagang terakhir kali menjual Minyakita pada Januari lalu.

Keterbatasan pasokan ini membuat pedagang beralih menjual minyak goreng kemasan premium dan curah dengan harga yang lebih tinggi.

Harga minyak goreng kemasan yang sebelumnya sekitar Rp20 ribu per liter kini naik menjadi Rp22 ribu hingga Rp23 ribu, sementara minyak curah naik dari Rp18 ribu menjadi sekitar Rp20 ribu hingga Rp21 ribu per kilogram.

Sejumlah pedagang juga mengeluhkan skema distribusi yang mengharuskan mereka membeli produk lain agar bisa mendapatkan Minyakita, sehingga menambah beban biaya usaha.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah melalui BUMN pangan tengah mendorong peningkatan distribusi Minyakita. Skema penyaluran saat ini mengacu pada ketentuan minimal 30-35 persen dari DMO yang didistribusikan melalui BUMN seperti Perum Bulog, ID Food, dan Agrinas Palma.

Lonjakan permintaan Minyakita juga dipicu peralihan konsumen dari minyak curah ke minyak kemasan seiring kenaikan harga bahan baku plastik yang membuat biaya produksi meningkat.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah adanya kelangkaan minyak goreng di pasar. Hal ini disampaikan sebagai respons atas persepsi masyarakat yang menilai Minyakita sulit ditemukan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa pasokan minyak goreng masih melimpah, baik di ritel modern maupun pasar lainnya.

“Minyak goreng itu banyak. Coba cek ya. Saya kemarin ke ritel modern, minyak goreng banyak. Jadi nggak ada namanya minyak goreng itu langka,” kata Budi saat ditemui di sela-sela Pameran Indo Intertex di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, persepsi kelangkaan muncul karena masyarakat terlalu berfokus pada ketersediaan minyak goreng rakyat Minyakita yang merupakan minyak goreng bersubsidi dari skema domestic market obligation (DMO).

Budi menjelaskan bahwa Minyakita memang memiliki pasokan terbatas karena berasal dari alokasi ekspor, sehingga tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator kondisi pasar minyak goreng nasional.

Dia menilai, narasi yang berkembang di masyarakat kerap menyamakan keterbatasan Minyakita dengan kelangkaan seluruh produk minyak goreng.

“Seolah-olah kalau Minyakita mahal, orang bilang minyak goreng mahal. Kalau Minyakita nggak ada, langka. Padahal kan banyak,” ujarnya.

Sebagai alternatif, pemerintah juga mendorong produsen menghadirkan minyak goreng dengan merek kedua (second brand) serta produk premium untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga.

Meski demikian, Budi mengakui adanya kenaikan harga minyak goreng. Namun dia mencatat kenaikan cenderung terbatas karena terimbas kenaikan biaya kemasan plastik yang digunakan produsen.

“Ya ada sedikit juga naik. Karena kan imbas dari kemasannya plastik semua. Tetapi nggak ada namanya kelangkaan,” jelasnya.

Budi turut memastikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita tidak mengalami kenaikan untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar.

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan harga minyak goreng tetap stabil menjelang Ramadan. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan harga minyak goreng, termasuk MinyaKita , tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Amran mengingatkan pengalaman sebelumnya ketika minyak goreng sempat langka dan harganya berfluktuasi tajam di pasaran. Menurutnya, kondisi tersebut tidak masuk akal mengingat Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba memainkan harga.

Langgar HET, Mentan Amran Tindak Tegas Dua Produsen Minyak Goreng



"Masih ingat tidak? Minyak goreng dulu pernah langka. Masuk akal tidak bisa terjadi itu, tapi kita produsen terbesar dunia. (Jadi) tahun ini ditindak. Aku minta ditindak. Tidak ada imbauan. Tindakan yang ada kalau ingin main-main," ujar Amran dikutip Minggu (25/1/2026).

Ia menegaskan pemerintah akan bekerja untuk kepentingan seluruh pihak, mulai dari produsen, konsumen, hingga pedagang, agar dapat tumbuh bersama. Peran badan usaha milik negara (BUMN) juga diperkuat untuk menjaga pasokan dan melakukan intervensi pasar apabila terjadi kekosongan barang.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 yang mewajibkan produsen mendistribusikan MinyaKita paling sedikit 35 persen dari realisasi Domestic Market Obligation (DMO) kepada Perum Bulog dan atau BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1 (D1).

Amran menjelaskan, volume DMO minyak goreng yang disalurkan ke BUMN kini meningkat signifikan. Dari sebelumnya hanya sekitar 60 ribu hingga 70 ribu kiloliter, kini menjadi 700 ribu kiloliter. Dengan demikian, stok minyak goreng berada di Bulog dan ID FOOD sehingga pemerintah dapat hadir secara langsung melalui operasi pasar.

Amran Ancam Cabut Izin Feedloter dan Distributor yang Bikin Daging Sapi Mahal



"Sekarang 700 ribu kiloliter. Minyak goreng ada di Bulog dan ID FOOD. Jadi pemerintah harus hadir. Nanti operasi pasar, baru sekarang Bulog besar-besaran. 700 ribu kiloliter kita siapkan. ID FOOD dengan Bulog," jelas Amran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2024 mencapai 45,44 juta ton, dengan ekspor sebesar 22,98 juta ton ke berbagai negara. Indonesia menguasai 48,38% pangsa pasar ekspor minyak sawit global, disusul Malaysia sebesar 32,80%.

Amran menegaskan, kebijakan operasi pasar dilakukan demi melindungi masyarakat dari gejolak harga, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Saat ini, stok cadangan pangan pemerintah (CPP) minyak goreng berupa MinyaKita dikelola oleh Perum Bulog dan ID FOOD dengan jumlah mencapai 7 ribu kiloliter per 22 Januari 2026.

Adapun harga MinyaKita telah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024, dengan harga maksimal Rp13.500 per liter di tingkat D1, Rp14.000 per liter di tingkat D2, Rp14.500 per liter di tingkat pengecer, dan harga eceran tertinggi di tingkat konsumen sebesar Rp15.700 per liter.

Nggak ada, nggak ada isu itu (kelangkaan minyak goreng).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis kekhawatiran adanya kelangkaan minyak goreng akibat penerapan program Biodiesel 50 atau B50 yang akan menyedot stok minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

“Nggak ada, nggak ada isu itu (kelangkaan minyak goreng),” ujar Bahlil ketika ditemui di Jakarta, Selasa.

Minyak goreng dan biodiesel 50 sama-sama membutuhkan CPO sebagai bahan bakunya. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1531 Tahun 2022 tentang Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) Crude palm Oil (CPO) dan Minyak Goreng, kebutuhan CPO sebagai bahan baku dari minyak goreng mencapai sekitar 416 ribu ton per bulan atau sekitar 4,99 juta ton per tahun.

Di sisi lain, program mandatori B50 membutuhkan CPO hingga 5,3 juta ton per tahun.

Untuk menjamin ketersediaan CPO, pemerintah pun memikirkan tiga alternatif, yakni intensifikasi lahan sawit untuk meningkatkan produksi di lahan yang sudah ada, pembukaan lahan baru, atau memangkas ekspor sawit dengan memberlakukan kebijakan DMO atau domestic market obligation.

Domestic market obligation (DMO) merupakan kewajiban bagi perusahaan, terutama di sektor sumber daya alam, untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri terlebih dahulu sebelum mengekspor produknya.

“Kalau kita memakai B50, tinggal ekspor kita yang kita kurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk di dalamnya adalah DMO. Kita lihat itu salah satu alternatif,” ujar Bahlil.

Rencana pemangkasan ekspor CPO juga digaungkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Ia mengungkapkan rencana pemerintah memangkas ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga 5,3 juta ton untuk mendukung penerapan wajib bahan bakar nabati jenis biodiesel B50 yang dicanangkan berjalan pada tahun 2026.

Amran, saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI Jakarta, Kamis (9/10), menjelaskan program mandatori B50 membutuhkan CPO hingga 5,3 juta ton.

Dia menyebutkan produksi CPO Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, rata-rata 20 juta ton diolah di dalam negeri, dan sebanyak 26 juta ton CPO diekspor keluar negeri.

Pemerintah berencana menerapkan mandatori penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati (fatty acid methyl ester/FAME) atau biodiesel B50 untuk menghentikan impor solar mulai semester kedua tahun 2026.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung atas keberhasilan mengembalikan kerugian negara senilai lebih dari Rp13,2 triliun dari kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Penyerahan uang pengganti tersebut dilakukan dalam sebuah acara resmi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

“Rp13 miliar—eh, triliun, maaf—Rp13.255.244.538.149, itu angka yang luar biasa. Tidak kita bayangkan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran Kejaksaan Agung dan tamu undangan.

Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan bahwa jumlah uang tersebut bisa memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat, jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Dia mencontohkan bahwa dana sebesar itu cukup untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah, atau membangun sekitar 600 kampung nelayan modern.

“Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka Rp13 triliun itu cukup untuk membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung isinya 2.000 kepala keluarga, berarti dengan anak dan istri bisa sampai 5.000 jiwa. Kalau kita bangun 600 kampung, itu berarti 3 juta rakyat Indonesia bisa hidup layak,” paparnya.

Kepala negara juga menyoroti dampak sosial dari kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam.

Dia menyebut bahwa korupsi dalam industri sawit menyebabkan rakyat Indonesia kesulitan mendapatkan minyak goreng untuk waktu yang lama.

“Ini kejam. Tidak manusiawi. Apakah ini murni keserakahan? Atau bisa kita sebut sebagai subversi ekonomi?” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa perjuangan melawan korupsi di Indonesia belum selesai.

Dia menyoroti praktik tambang ilegal, penyelundupan hasil bumi, serta kerusakan kawasan hutan yang menurutnya merugikan negara hingga puluhan, bahkan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

“Penyelundupan timah dan turunannya dari Bangka Belitung yang baru-baru ini berhasil dihentikan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu TNI, Kejaksaan, Polisi, Bea Cukai dan lainnya, diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp40 triliun per tahun. Dan praktik ini sudah berjalan hampir 20 tahun,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, orang nomor satu di Indonesia itu kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran penegak hukum dan menyatakan bahwa pemberantasan korupsi dan kejahatan sumber daya alam akan terus menjadi prioritas pemerintahannya.

“Terima kasih kepada Kejaksaan Agung. Tapi saya ingatkan, tugas kita masih banyak. Kita harus terus bekerja untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Prabowo.