Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama operator penyeberangan mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi kepadatan kendaraan di lintasan penyeberangan selama libur panjang Iduladha dan Hari Lahir Pancasila.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi pada 21 Mei 2026 untuk membahas kesiapan layanan penyeberangan selama periode libur panjang.

“Kemarin PT ASDP sebut tidak terlalu bermasalah artinya kapasitas yang tersedia oleh kapal itu juga mencukupi,” tuturnya, dikutip Senin (25/5/2026).

Muiz menjelaskan skema pengaturan selama Iduladha tidak akan seketat periode Idulfitri. Rekayasa lalu lintas menuju pelabuhan tetap diberlakukan sebagaimana pola penanganan long weekend pada umumnya, termasuk tanpa pembatasan angkutan barang.

Menurut dia, pembatasan angkutan barang pada periode sebelumnya justru menjadi salah satu faktor yang memperparah antrean di lintasan Ketapang–Gilimanuk.

Pemerintah sebelumnya juga mengakui antrean panjang dan lamanya waktu tunggu di pelabuhan dipicu lonjakan permintaan yang tidak diimbangi kapasitas angkut dan infrastruktur yang memadai.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diakses pada Minggu (24/5/2026) sore, cuaca di wilayah Selat Bali dan Banyuwangi untuk tiga hari ke depan didominasi kondisi berawan dengan tinggi gelombang berkisar 1,5 meter hingga 2,5 meter.

Di lapangan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyebut perubahan cuaca di perairan Selat Bali dalam beberapa hari terakhir menjadi tantangan tersendiri menjelang libur Iduladha dan long weekend Hari Lahir Pancasila.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengatakan meski sempat terjadi kepadatan kendaraan, terutama angkutan logistik, layanan penyeberangan masih berjalan terkendali dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pelayaran.

Terkait kesiapan menghadapi libur panjang Iduladha, termasuk pasca insiden dua kapal kandas di lintasan Ketapang–Gilimanuk saat long weekend Kenaikan Yesus Kristus beberapa waktu lalu, ASDP memastikan evaluasi operasional telah dilakukan bersama regulator dan pemangku kepentingan lainnya.

“Penguatan prosedur keselamatan pelayaran, pengaturan pola operasi kapal, hingga kesiapsiagaan petugas lapangan terus ditingkatkan agar layanan tetap aman dan lancar,” katanya.

Berdasarkan data periode Kamis (21/5/2026) hingga Minggu (24/5/2026) pukul 18.00 WIB, lintasan Ketapang–Gilimanuk melayani 14.936 unit kendaraan dengan dominasi truk logistik serta 51.465 penumpang.

Sementara itu, dari arah Gilimanuk–Ketapang tercatat 20.392 unit kendaraan dan 67.546 penumpang diseberangkan selama periode yang sama.

Untuk mengurai kepadatan, ASDP mengoptimalkan fungsi kantong parkir Bulusan yang mampu menampung hingga 400 unit truk logistik. Selain itu, tambahan personel bantuan kendali operasi (BKO) juga disiagakan di sejumlah titik krusial guna menjaga arus kendaraan tetap bergerak.

ASDP turut menambah armada perbantuan KMP Rodhita di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Kapal tersebut memiliki kapasitas sekitar 30 unit kendaraan campuran.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan pelabuhan alternatif di Bali untuk mengantisipasi lonjakan arus penyeberangan dan distribusi logistik, sekaligus mengurangi kepadatan di lintasan Ketapang–Gilimanuk.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong pengembangan pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo di Celukan Bawang, Buleleng.

“Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya penyediaan pelabuhan alternatif di Bali, sejalan dengan rencana pengembangan pelabuhan lain seperti di Sangsit, Amed, dan Gunaksa,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, kebutuhan pelabuhan alternatif menjadi krusial dengan berkaca dari pengalaman pengelolaan penyeberangan di Lampung dan Banten.

Keberadaan beberapa pelabuhan alternatif seperti Ciwandan dan BBJ Bojonegoro, mampu mengurai kepadatan arus kendaraan yang akan melintas di Merak–Bakauheni maupun sebaliknya.

Dia menegaskan, kondisi di lintasan penyeberangan Bali saat ini tidak lagi memungkinkan mencampur kendaraan berat dan kendaraan kecil dalam satu sistem layanan, mengingat keterbatasan kapasitas pelabuhan maupun akses jalan.

Sebagai solusi jangka pendek, Kemenhub akan mendorong Pelindo untuk mengembangkan fasilitas dermaga di Pelabuhan Ketapang. Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan lokasi di Gilimanuk sebagai pelabuhan pasangan sementara guna menampung kapal dari Ketapang.

Selain itu, Kemenhub juga menyoroti pentingnya penyediaan buffer zone atau area penampungan kendaraan untuk mengantisipasi lonjakan arus, terutama pada periode hari besar keagamaan.

Kebutuhan tersebut diperkirakan semakin mendesak mengingat pada tahun depan atau 2027, perayaan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri berpotensi berlangsung berdekatan.

“Untuk angkutan berat harus dipisah. Kami arahkan melalui Bali Utara, kemudian ke Bali Timur untuk penyeberangan, tanpa harus masuk ke pusat daratan,” jelas Dudy.

Menurutnya, biaya pembangunan dermaga tidak terlalu mahal jika dilakukan dengan konsep plengsengan.

Dalam implementasinya, pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang akan dilakukan oleh Pelindo, sementara proyek pelabuhan lain seperti di Amed, Gunaksa, dan Sangsit akan ditawarkan kepada pihak swasta, khususnya untuk pengembangan pelabuhan feri roll-on/roll-off (roro).

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan dukungannya terhadap pengembangan pelabuhan di Bali Utara. Menurutnya, konektivitas laut perlu diperluas hingga ke wilayah timur dan selatan agar distribusi logistik dapat mengelilingi Bali tanpa bergantung pada jalur darat.

Di sisi lain, Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai proyek tersebut dapat didorong melalui pembiayaan APBN pada tahap awal sebelum dialihkan ke skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Kalau memang strategis dan anggarannya tidak terlalu besar, bisa dibangun terlebih dahulu dengan APBN, kemudian pengelolaannya diserahkan kepada swasta melalui KPBU,” ujar Lasarus.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyayangkan masih banyaknya pengusaha logistik yang tidak mengindahkan kebijakan pembatasan operasional barang selama masa Angkutan Lebaran 2026.

Imbasnya, terjadi kepadatan di pelabuhan, utamanya di rute penyeberangan Ketapang—Gilimanuk dan sebaliknya menjelang puncak arus mudik.

“Sebagai contoh yang terlihat di Gilimanuk itu memperlihatkan bahwa pembatasan itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Agar arus mudik itu bisa berjalan dengan lancar dan selamat,” tegasnya kepada wartawan, dikutip pada Selasa (17/3/2026).

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada para pelaku usaha agar dapat menaati kebijakan yang telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB), yang telah terbit sejak awal Februari lalu.

Terlebih dalam musim mudik terjadi lonjakan mobilitas masyarakat di seluruh moda transportasi.

“Kami mengimbau kepada para pengusaha logistik agar tidak menonjolkan ego sektoralnya, ada masyarakat yang lebih luas lagi yang perlu kami layani gitu, yang perlu kami akomodir dalam rangka perjalanan mudik,” tambahnya.

Adapun, Kementerian Perhubungan terus mengoptimalkan berbagai langkah guna mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif di lapangan oleh Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Bali bersama para pemangku kepentingan terkait, termasuk kepolisian, operator kapal, otoritas pelabuhan, aparat keamanan, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan laporan dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), hingga Selasa (17/3/2026) dini hari pukul 01.30 WITA, kondisi Pelabuhan Gilimanuk terpantau padat mengalir dan didominasi kendaraan kecil dan kendaraan logistik.

Serupa, di Pelabuhan Ketapang pun terpantau kendaraan logistik berupa truk-truk tiga sumbu lebih dengan muatan kontainer, memadati jalur menuju pelabuhan tersebut.

Untuk mempercepat pergerakan kendaraan dan memperlancar arus penyeberangan, jumlah kapal yang dioperasikan mencapai 35 unit kapal, dari 28 yang sudah ada dan tambahan 7 kapal, dengan pola pelayanan 8 trip. Kapal-kapal tersebut terdiri dari 19 kapal yang beroperasi di dermaga moveable bridge (MB), 11 kapal di dermaga landing craft machine (LCM), serta 4 kapal tambahan yang diperbantukan guna meningkatkan kapasitas angkut penyeberangan.

Selain penambahan armada, Kemenhub juga menerapkan sejumlah langkah operasional di lapangan, antara lain melalui skema Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) untuk mempercepat rotasi kapal, serta percepatan proses bongkar muat guna memperlancar kanalisasi kendaraan kecil.

Kepadatan tersebut terjadi pun seiring dengan penyesuaian operasional pada layanan transportasi penyeberangan yang menghubungkan Bali dengan wilayah sekitarnya menjelang Hari Raya Nyepi.

Pada lintasan Ketapang-Gilimanuk, layanan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur, akan dihentikan mulai Rabu, 18 Maret 2026 pukul 17.00 WIB. Sementara itu, layanan dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali, akan ditutup mulai Kamis, 19 Maret 2026 pukul 05.00 WITA dan akan kembali dibuka pada Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 WITA setelah pelaksanaan Nyepi selesai.

Selain itu, layanan pelayaran pada lintasan Padang Bai–Lembar juga akan menyesuaikan jadwal operasionalnya dengan menghentikan sementara aktivitas pelayaran selama pelaksanaan Nyepi dan kembali beroperasi setelah periode tersebut berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan pengaturan penyebrangan dari dan ke Bali saat perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948.

Pada tahun ini, Nyepi bertepatan menjelang Hari Raya Idulfitri, di mana mobilitas masyarakat mengalami peningkatan, termasuk di pelabuhan penyebrangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyampaikan sejumlah penyesuaian operasional penyeberangan akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). Hal ini guna memastikan pengaturan penyeberangan tetap terkendali.

“Sehubungan dengan Hari Nyepi, layanan penyeberangan dari dan menuju Bali akan ditutup sementara,” ujar Aan dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Aan menjelaskan, penutupan operasional angkutan penyeberangan akan dilakukan di Pelabuhan Padang Bai—Lembar serta Pelabuhan Ketapang—Gilimanuk.

Seluruh layanan operasional penyeberangan di lintas tersebut akan dihentikan sementara sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan kembali beroperasi setelah periode libur Hari Nyepi berakhir.

Untuk itu, Aan mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui lintas penyeberangan tersebut untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan dan memantau informasi resmi dari Ditjen Hubdat maupun operator setempat agar perjalanan berjalan aman dan lancar.

“Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari atau menuju Bali untuk mengatur rencana perjalanan dengan baik dan sesuaikan jadwal keberangkatan agar tidak terdampak penutupan operasional angkutan penyeberangan,” tambahnya.

Sebelumnya, pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatur lalu lintas dan kepadatan penumpang, seiring dengan potensi lonjakan arus mudik Idulfitri.

Senior General Manager ASDP Regional III Lutfi Pratama Adi Subarkah menyampaikan pihaknya pun mengantisipasi adanya risiko penumpang yang terjebak ataupun tertinggal karena kebijakan ini. Untuk itu, ASDP akan menutup kuota penjualan tiket secara daring atau online pada tanggal-tanggal tersebut.

Pasalnya, dua pelabuhan ini termasuk menjadi yang tersibuk pada hari-hari besar keagamaan, termasuk Idulfitri.

“Keseluruhan Ketapang Gilimanuk kami gabungkan, memang akan ada peningkatan menjadi 32.150 penumpang per hari dari rata-rata normal sekitar 10.000 orang, jadi ada peningkatan 3 kali lipat,” ujarnya dalam Media Relations di Kantor ASDP Cabang Ketapang, dikutip pada Rabu (11/2/2026).

Berikut Jadwal Penutupan Operasional Angkutan Penyeberangan:

• Rabu, 18 Maret 2026 pukul 17.00 s/d Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 waktu setempat pada Pelabuhan Ketapang
• Kamis, 19 Maret 2026 pukul 05.00 s/d Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 waktu setempat pada Pelabuhan Gilimanuk
• Rabu, 18 Maret 2026 pukul 21.00 s/d Jumat, 20 Maret 2026 pukul 01.30 waktu setempat pada Pelabuhan Penyeberangan Lembar
• Kamis, 19 Maret 2026 pukul 04.00 s/d Jumat, 20 Maret 2026 pukul 11.30 waktu setempat pada Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksikan pergerakan masyarakat saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) akan meningkat sekitar 4% dari periode yang sama tahun lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan bersama stakeholders terkait terus melakukan persiapan sejumlah strategi untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat tersebut.

“[Karena] perjalanan masyarakat diprediksi meningkat hingga 4% dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Melihat angka pergerakan masyarakat yang Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sampaikan, pada Nataru 2024 tercatat ada 126 juta pergerakan keluar provinsi maupun di dalam provinsi.

Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari prediksi BKT yang sebanyak 107 juta pergerakan.

Dengan demikian, apabila meningkat 4% dari realisasi tahun lalu, jumlah pergerakan masyarakat diprediksikan lebih tinggi sekitar 5,04 juta orang atau mencapai 131,04 juta orang.

Aan menegaskan bahwa pengelolaan operasi Nataru tidak boleh dianggap enteng dan dilakukan sebagai rutinitas belaka.

Salah satu strategi utama yang disiapkan adalah pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas. Saat ini pemerintah tengah menggodok Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembatasan ini.

“Salah satunya akan kita batasi pergerakan angkutan barang sumbu 3 ke atas. Ini bentuk kehadiran negara untuk memprioritaskan kepentingan yang lebih besar untuk masyarakat,” kata Aan.

Termasuk di dalamnya, yakni soal regulasi operasional pelabuhan-pelabuhan, termasuk Ketapang—Gilimanuk yang menjadi salah satu kluster yang krusial. Pasalnya pergerakan di laut berpengaruh langsung ke darat, begitu juga sebaliknya, karena saling terkait keselamatannya.

Di pelabuhan, Aan juga menyebut akan diterapkan delaying system dan buffer zone untuk mengatur arus kendaraan sebelum masuk pelabuhan.

Arah ke Ketapang disiapkan buffer zone di Terminal Sri Tanjung dan Grand Watu Dodol, sedangkan arah ke Gilimanuk disiapkan sejumlah area buffer zone seperti Terminal Kargo Gilimanuk, UPPKB Cekik, rest area Rambut Siwi hingga rest area Pengeragoan.

“Pelabuhan ini karakteristiknya khusus, menampung kendaraan sangat terbatas, apabila tidak dipersiapkan rekayasa lalu lintas di pelabuhan maupun di luar, bisa berakibat terjadi kemacetan. Sehingga kita perlu strategi delaying system dengan menyiapkan buffer zone,” jelasnya.

Kemudian akan ada pembagian kendaraan di Ketapang dan Gilimanuk diprioritaskan sepeda motor, kendaraan roda empat, dan bus, sementara angkutan logistik yang akan melalui Ketapang diarahkan ke Dermaga Bulusan.

Selanjutnya, sambung Aan, guna mengurangi kepadatan arus di Bali, akan dilakukan pengalihan rute kendaraan angkutan barang dari dan ke Lombok melalui pelabuhan Jangkar di Situbondo dan pelabuhan Lembar.

Lebih lanjut, Dirjen Aan kembali menegaskan bahwa keselamatan adalah prioritas, terutama dengan adanya prediksi BMKG terkait cuaca ekstrem. BMKG memprediksi adanya bibit siklon tropis di selatan, yang dapat mengakibatkan cuaca ekstrem, hujan disertai angin, hingga gelombang tinggi di wilayah selatan Jawa hingga Bali.

Bisnis.com, DENPASAR — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mulai melakukan persiapan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menjelaskan menjelang Nataru, jalur penyeberangan Jawa–Bali–Lombok akan menjadi nadi utama mobilitas masyarakat. Ribuan keluarga akan melakukan perjalanan, wisatawan mulai merencanakan liburan, dan aktivitas logistik bergerak meningkat.

Pada momentum inilah, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan seluruh layanan di lintasan strategis tersebut berjalan tertib, andal, dan selaras dengan kebijakan regulator, khususnya KSOP dan BPTD di masing-masing wilayah.

Heru menjelaskan penyeberangan pada periode Nataru memiliki makna lebih dari sekadar perjalanan fisik. "Ini adalah ruang untuk kembali berkumpul, merayakan kebersamaan, dan membangun cerita baru. Karena itu, ASDP menyiapkan rangkaian layanan berlapis agar masyarakat dapat melintasi Jawa–Bali–Lombok dengan lancar, aman, dan selamat," kata Heru dikutip dari siaran pers, Minggu (16/11/2025).

Di kawasan Timur, Pelabuhan Lembar menjadi gerbang vital menuju NTB dan Bali. Tingginya mobilitas tercermin dari jumlah penumpang dan kendaraan yang dilayani KMP Portlink II dan KMP Roditha hingga Oktober 2025, yaitu hampir 20.000 penumpang dan lebih dari 35.000 kendaraan.

Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Lembar, Handoyo Priyanto, menjelaskan bahwa pengaturan jumlah kapal akan mengikuti tingkat kepadatan, didukung penerapan delaying system di area parkir PDS dan Terminal Segenter. Arus puncak diperkirakan pada 20–22 serta 27–29 Desember, dan arus balik pada 3–5 Januari 2026.

Sementara itu di sisi barat, Pelabuhan Ketapang memperkuat pola operasi melalui konsolidasi nasional Kementerian Perhubungan. ASDP bersama KSOP, BPTD, dan instansi terkait menyiapkan manajemen antrian, opsi penambahan trip kapal, rekayasa lalu lintas, serta pengalihan kendaraan besar maupun kecil ke jalur alternatif bila dibutuhkan. Pola operasi adaptif diharapkan menjaga kelancaran perjalanan pada lintasan Ketapang–Gilimanuk sepanjang periode Nataru.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menegaskan bahwa kekuatan utama layanan Nataru tahun ini terletak pada digitalisasi Ferizy. Dengan pembelian tiket online sejak H-60, masyarakat tidak lagi perlu antre di pelabuhan. Edukasi intensif dilakukan melalui berbagai kanal digital dan posko informasi di delaying area agar pengguna jasa memahami tata cara pemesanan, validasi data diri, dan ketentuan waktu kedatangan.

Windy menambahkan bahwa ASDP berkomitmen menghadirkan layanan prima melalui digitalisasi Ferizy dengan berbagai kemudahan pelayanan bagi pengguna, termasuk penyederhanaan skema refund dan reschedule. Penalti refund yang sebelumnya terdiri dari dua potongan—25% biaya administrasi dan 50% harga tiket—kini hanya satu kali potongan sebesar 25% dari harga tiket.

Hal serupa berlaku untuk reschedule, di mana pengguna hanya dikenakan potongan 10% dari harga tiket, jauh lebih ringan dibandingkan skema sebelumnya yang memotong total 50%. Kemudahan ini diharapkan memberi fleksibilitas lebih besar bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan akhir tahun.

Dengan penguatan operasional, koordinasi intensif lintas instansi, serta digitalisasi layanan yang semakin matang, ASDP optimistis penyeberangan di jalur Jawa–Bali–Lombok selama Nataru akan berjalan lebih lancar dan terkendali. Momentum pulang dan berkumpul di akhir tahun ini diharapkan menjadi perjalanan yang membawa pengalaman berkesan bagi seluruh masyarakat.