Bisnis.com, JAKARTA- Industri manufaktur memegang peran penting dalam mengungkit perekonomian nasional, tetapi nasibnya bisa babak belur sebelum Indonesia menggapai visi pada 2045.

Sektor manufaktur bukan mesin usang pertumbuhan ekonomi, seiring meterengnya idola kekinian. Primadona baru seperti sektor ekonomi digital hingga ekonomi hijau belakangan hadir, bukan malah membuat sektor manufaktur tersingkir.

Masyarakat butuh penghasilan dari pekerjaan. Era sekarang, apapun memang bisa jadi pekerjaan, sejalan proses digitalisasi mendorong kreativitas baru. Ekonomi gig lahir, para pekerja lepas dan jangka pendek jadi fenomena baru, seolah struktur ekonomi lama jadi meranggas.

Namun kualitas dan kesinambungan pekerjaan jadi tantangan. Tanpa manufaktur yang memproduksi, sektor ekonomi lainnya hanya tumbuh tanpa akar. Ibarat pohon, daun-daun tetap hijau, tetapi tak punya batang kokoh, tidak tumbuh mandiri.

Terlebih buat Indonesia, sebagian besar ekonomi digerakkan konsumsi rumah tangga, bersifat domestik. Dengan populasi yang besar ditambah potensi bonus demografi, pertahanan kuat perekonomian justru ada di dalam negeri.

Sebaliknya, potensi besar itu malah jadi ancaman, manakala sektor manufaktur hancur. Semisal saja, konsumsi domestik yang tetap kuat hanya dipasok barang-barang dari luar, sama saja seperti bunuh diri bertahap.

Sektor jasa mungkin bisa bertumbuh. Sektor ekonomi digital tetap bergeliat. Namun daya beli masyarakat terancam, sebab kapasitas pekerjaan yang dibuka malah tiada.

Meskipun perekonomian tetap bergulir, tetapi secara nyata menyimpan kerentanan. Tanpa penghasilan memadai, masyarakat berhenti konsumsi, perekonomian bakal layu berkepanjangan.

Hal inilah yang hendak dikupas dalam Bisnis Indonesia Forum bertemakan “Indonesia Emas 2045, Industri Manufaktur Harus Jadi Panglima”, di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, pada Kamis (30/4/2026).

Warih Andang Tjahjono, Advisory Board Komunitas Teknik Industri ITB dalam diskusi itu menguraikan, tanpa manufaktur tidak ada kedaulatan pasar bagi Indonesia. Apalagi, kalau manufaktur malah berjalan mundur, maka peluang menciptakan masyarakat yang sejahtera makin jauh dari kenyataan.

“Sektor manufaktur ini yang diandalkan berbagai negara untuk mengejar kesejahteraan, China, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman bisa jadi contoh. Pertumbuhan ekonomi mereka sewaktu berhasil memajukan manufaktur melesat 7-10% per tahun, pendapatan per kapita melesat,” ungkapnya.

Episode kebijakan manufaktur yang kerapkali membentur prioritas pemerintah adalah masa lalu. Bahkan saat ini, Presiden Prabowo Subianto menggariskan dalam Asta Cita, hilirisasi dan industrialisasi.

“Tanpa pertumbuhan sektor manufaktur, pertumbuhan di atas 5% sulit digapai,” simpul Warih yang pernah menjabat Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) itu.

KEBIJAKAN INDUSTRI

Berkaca dari negara lain, komando kebijakan pengembangan industri memegang peran krusial. Seluruh pihak harus memahami, industri wajib maju dan dibantu.

Rute pertumbuhan ekonomi yang inklusif bergerak dari sektor pertanian, industri, hingga ke jasa. Jalan terjal yang sama telah dilalui Jepang, China, Korea Selatan maupun Jerman.

Jepang dalam tiga dekade bisa mendongkrak PDB per kapita dari US$860 pada 1950, menjadi US$9.100. Industri kuat Jepang membawa negara ini mencapai PDB per kapita hingga US$33.950.

PDB per kapita memiliki arti total nilai produk atau keluaran dari tiap orang di negara tersebut. Bisa diartikan pula sebagai tingkat kesejahteraan ataupun pendapatan per orang.

Jepang menjalankan strategi industrialisasi dengan konsistensi tinggi. Pascaperang Dunia II, surplus pertanian digunakan membiayai pengembangan industri, devisa hasil ekspor sutra diandalkan mengimpor teknologi.

Dalam banyak kebijakan, Ministry of International Trade and Industry (MITI) diberikan kewenangan mengorkestrasi. Jepang dengan gampang melakukan proteksi selektif, merancang kredit murah industri, promosi ekspor. Hal ini dilakukan demi pengembangan industri strategis seperti elektronik dan otomotif, tak patah di tengah jalan.

Jalan serupa dilalui Korea Selatan. Negara tersebut baru menggulirkan industrialisasi pada era 1970-an, sebelumnya status ‘Negeri Gingseng’ tak berpaut jauh dengan Indonesia, sama-sama level berkembang.

Komando kebijakan yang berpusat pada para Chaebol, Korea Selatan (Korsel) mengebut pengembangan industri tekstil, baja, elektronik berorientasi ekspor. Guyuran insentif, proteksi, dan pembiayaan murah jadi kunci. Pengembangan industri didukung reformasi pertanian dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Alhasil, jika pada 1970-an status Korsel tak beda dengan Indonesia, dengan PDB per kapita hanya US$94, tiga dekade kemudian status itupun berubah drastis. Pada 2000, PDB per kapita Korsel mencapai US$11.900, dan pada tiga tahun lalu menembus US$35.410.

Sementara China sekarang jadi kekuatan ekonomi baru dunia, mengimbangi dominasi Amerika Serikat (AS). Tiongkok berhasil keluar dari kemelut kemiskinan, populasi besar diubah jadi tenaga produktif, sekaligus magnet konsumsi terbesar dunia.

Sadar memiliki potensi demikian, China yang sempat gagal melakukan ‘Lompatan Jauh ke Depan’, membenahi struktur perekonomian. Pemerintah yang dikomando Partai Komunis Tiongkok, menetapkan strategi mengundang investasi asing dan industri lokal melalui pembentukan kawasan khusus.

Kawasan khusus ini memainkan peran kunci. Berbagai insentif mengalir asalkan digunakan untuk transfer teknologi, serta penguatan basis manufaktur berorientasi ekspor.

Pada 2010, PDB per kapita China hanya sekitar US$4.500. Hanya butuh waktu lebih dari sedekade, yakni pada 2023, PDB per kapita China melesat hingga US$12.720. Musykil hal itu digapai tanpa penguatan sektor manufaktur.

Seperti disinggung Warih, satu benang merah dari sekian banyak negara dalam memperkuat manufaktur. “Mereka memiliki komando kebijakan yang jelas, konsisten, dan jangka panjang. Indonesia mesti melihat hal ini,” katanya.

Misal saja kebijakan strategis terkait biofuel, harusnya bisa dipercepat dengan kehadiran komando kebijakan yang utuh hingga ke bawah. “Karena kalau pengambil kebijakan melihat hanya dari perspektif masing-masing instansi, itu tidak akan tercapai solusi. Padahal saat ini kalau kita berhasil mengembangkan bioetanol di samping biodiesel, kita lebih percaya diri menghadapi potensi kenaikan harga energi,” jelas Warih.

Persoalan komando kebijakan serta konsistensi kebijakan inilah yang disorot pula oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda. Dalam hal distribusi saja, pelaku industri seringkali kelimpungan akibat kebijakan lalu lintas transportasi terutama pada momen libur panjang dan hari raya.

“Lebih dari dua pekan disetop itu untuk angkutan barang, padahal ini butuh untuk ekspor dan pengiriman bahan baku. Dari sisi industri tidak dilibatkan, dan diminta pandangannya,” kata Billie.

Melihat peran vital sektor manufaktur, kepentingan jangka panjang perekonomian nasional tengah dipertaruhkan. Tanpa komando jelas, bisa jadi pelaku industri dihadapkan kepada gejala tabrakan kebijakan. Korbannya lagi-lagi adalah investasi dan kapasitas produksi nasional, masa depan ekonomi pun dirugikan!