Bisnis.com, JAKARTA — Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan mampu menyerap 800.000 pekerja baru. Pemerintah pun saat ini tengah menyiapkan perekrutan 30.000 manajer untuk Kopdes Merah Putih.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di laman Instagram-nya @sekretariat.kabinet. Teddy pada kemarin Senin (20/4/2026) malam menggelar pertemuan dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan pembukaan rekrutmen atau pendaftaran nasional untuk 30.000 Manajer Kopdes Merah Putih yang sedang dilaksanakan sejak 15 April 2026 - 24 April 2026.

"Rekrutmen tersebut bertujuan untuk memilih manajer yang akan mengelola unit koperasi desa yang nantinya akan memimpin pegawai koperasi lainnya yang berasal dari warga desa yang menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih," kata Teddy di akun Instagram-nya pada Selasa (21/4/2026).

Selepas pendaftaran, para pelamar akan diseleksi untuk selanjutnya mengikuti pelatihan manajerial dan perkoperasian selama sekitar 2 bulan. Manajer koperasi itu bekerja dibawah koordinasi lintas kementerian/lembaga khususnya Kementerian Koperasi dan BUMN.

"Bila 1 koperasi terdiri dari 1 manajer dan minimal terdapat 10 pekerja di setiap koperasi, maka minimal akan ada 800.000 ribu pekerja baru di 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang rencana akan dibangun secara bertahap," ujar Teddy.

Dia menjelaskan bahwa dengan adanya koperasi desa, diharapkan perputaran ekonomi di setiap desa akan semakin cepat, tanpa perantara dan terarah dengan harga jual yang menguntungkan bagi warga desa setempat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari Kopdes Merah Putih. Pihak pemerintah membuka rekrutmen kerja dengan skema pegawai BUMN berbasis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan masa kontrak 2 tahun.

Adapun formasi yang dibuka untuk posisi manajer di Kopdes Merah Putih dan juga Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak 35.476 tenaga kerja.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan rekrutmen 30.000 manajer ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat operasional Kopdes Merah Putih yang memiliki fungsi bisnis cukup luas di tingkat desa.

Nantinya, para manajer akan bertanggung jawab mengelola berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, layanan kesehatan, lembaga keuangan mikro, hingga aktivitas logistik dan pergudangan.

"30.000 [manajer] itu nanti memang punya tanggung jawab manajerial untuk mengelola semua jenis kegiatan yang ada di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelas Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Pendaftaran untuk menjadi bagian dari Kopdes Merah Putih sendiri dibuka sejak 15 April—24 April 2026. Berdasarkan laman resmi Panitia Seleksi Nasional phtc.panselnas.go.id, lowongan ini dibuka untuk pendidikan D-IV hingga S-1 semua jurusan, dengan batas usia di rentang 20–35 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Setiap pekerja berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) 2026, termasuk Hari Raya Idulfitri. Simak besaran dan cara menghitung THR Lebaran 2026 untuk pekerja lama dan baru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 (Permenaker 6/2016) tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.

Adapun, THR tersebut diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

“THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” demikian bunyi Pasal 5 ayat (4).

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) belum menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah melalui sidang isbat. Adapun, sidang isbat dijadwalkan pada 17 Februari 2026. Namun, jika Lebaran 2026 diperkirakan jatuh pada 20 Maret 2026, maka THR wajib cair paling lambat 13 Maret 2026.

Namun, jika pengusaha terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh maka akan dikenai denda 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Adapun, pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja/buruh.

Sebaliknya, pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerja/buruh akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, cara menghitung besaran THR ditetapkan sesuai dengan masa kerja.

Berikut Cara Menghitung THR 2026:

1. Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih

Dalam Permenaker 6/2016 disebutkan bahwa besaran THR ditetapkan untuk pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, maka diberikan sebesar 1 bulan upah.

Upah satu bulan yang dimaksud terdiri dari upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Sebagai contoh, Mawar telah bekerja selama 2 tahun dan menerima upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta Rp5.729.876. Karena masa kerja Mawar sudah 12 bulan atau lebih, maka THR diberikan sebesar 1 bulan upah, yakni Rp5.729.876.

2. Masa Kerja Kurang dari 12 Bulan

Untuk pekerja buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka diberikan sesuai masa kerja dengan rumus: (masa kerja/12) × 1 bulan upah.

Jika mengacu pada UMP Jakarta Rp5.729.876 dan Mawar baru memiliki masa kerja 6 bulan, maka perhitungan THR yang diterima Mawar adalah (6/12) × Rp5.729.876 atau Rp2.864.938.

3. Pekerja/Buruh Harian Lepas

Di sisi lain, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, maka upah 1 bulan dihitung sebagai berikut.

Pertama, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya.

Kedua, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Banyak pekerja masih bingung soal siapa yang berhak menerima upah minimum dan bagaimana aturan ketika masa kerja sudah lebih dari 1 tahun.

Melansir dari Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), @kemnaker,pada Minggu (21/12/2025), upah minimum merupakan batas upah bulanan terendah. Komponennya mencakup upah pokok tanpa tunjangan atau upah pokok plus tunjangan tetap.

“Kalau di perusahaan Rekanaker, komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum. Berlaku untuk pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun,” demikian seperti yang dikutip.

Namun, bagi pekerja yang sudah lebih dari 1 tahun, maka pengupahan mengacu pada struktur dan skala upah yang penyusunannya mempertimbangkan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Tujuannya agar menciptakan sistem upah yang lebih adil, transparan, dan berbasis kinerja. Selain itu, perusahaan juga wajib menyampaikan struktur dan skala upah ke pekerja, baik langsung maupun melalui peraturan perusahaan atau PKB.

Lebih lanjut, besaran upah minimum juga mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, inflasi, serta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Penetapan seluruh upah minimum 2026 paling lambat 24 Desember 2025.

Kemnaker menjelaskan, indeks alfa untuk UMP ditetapkan dalam rentang 0,5–0,9. Sementara itu, nilai alfa ditentukan oleh Dewan Pengupahan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara Upah Minimum dengan kebutuhan hidup layak (KHL), dan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Berikut adalah simulasi perhitungan UMP:

Upah Minimum Provinsi Z pada 2025 = Rp3.000.000

Inflasi Daerah Z = 3%

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Z = 5%

Jika nilai alfa 0,5, maka persentase kenaikan UMP Z 2026 = 3% + (5% × 0,5) × 3.000.000 = 165.000. Namun, jika nilai alfa 0,9 maka persentase kenaikan UMP Z 2026 = 3% + (5% × 0,9) × 3.000.000 = 225.000.

Dengan demikian, jika menggunakan alfa 0,5, maka UMP Z 2026 sebesar Rp3.165.000, sedangkan jika menggunakan alfa 0,9 maka UMP Z 2026 adalah sebesar Rp3.225.000.

Di sisi lain, upah minimum sektoral (UMS) ditetapkan untuk sektor tertentu sesuai kriteria KBLI dan risiko kerja. Penghitungan UMS menggunakan formula penghitungan upah minimum.

Sektor tertentu yang dapat ditetapkan UMS harus memenuhi kriteria, mulai dari termasuk dalam kategori usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 digit.

Lalu, terdapat lebih dari satu perusahaan pada sektor yang bersangkutan dengan skala usaha menengah dan/atau besar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memiliki risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.