Bisnis.com, JAKARTA — Berikut adalah cara mudah reaktivasi atau mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan 2026.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan perkembangan terkini terkait proses verifikasi lapangan dan validasi terhadap 11 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah mencapai 98%.

Gus Ipul mengatakan per hari Rabu (1/4/2026), hasil verifikasi lapangan tahap pertama terhadap 106 ribu peserta PBI-JK penderita penyakit katastropik menunjukkan lebih dari 89 ribu penerima manfaat teridentifikasi dan dipastikan benar mengidap penyakit katastropik.

“Jadi 89 ribu itu sudah bisa diidentifikasi dengan baik, sudah bisa bertemu, sudah bisa diwawancarai. Yang kemudian bisa dipastikan memang benar penerima manfaat tersebut adalah masuk bagian dari yang menjadi sama dengan data yang kita miliki, yaitu memiliki penyakit katastropik,” katanya di Kantor Kemensos Jakarta, sebagaimana dikutip dari rilis resmi pada Sabtu (4/4/2026).

Sementara itu, lanjutnya, 3 ribu jiwa penerima manfaat teridentifikasi sudah meninggal dunia, lebih dari 9 ribu jiwa belum ditemukan, dan 2 ribu lainnya tidak dapat ditemui sampai akhir pendataan.

“9 ribu lebih belum ditemukan, artinya belum diketahui mungkin karena alamatnya pindah, atau juga belum mau ditemui atau seperti apa ini masih perlu waktu untuk menjawabnya,” tegasnya.

Gus Ipul menegaskan semua penerima manfaat yang diverifikasi itu otomatis direaktivasi kepesertaannya. Sementara itu, untuk penerima manfaat yang meninggal dunia otomatis akan dialihkan kepada penerima manfaat yang lain.

Lebih jauh, dia turut menambahkan dari 11 juta jiwa yang diverifikasi pada tahap kedua per April ini, 800 ribu penerima manfaat sudah berhasil direaktivasi, baik kembali ke PBI, dibiayai pemerintah daerah (Pemda), maupun menjadi peserta mandiri.

“Jadi ada 3, dari 800 ribu itu ada yang aktif kembali sebagai penerima manfaat PBI, kemudian yang kedua dibiayai oleh Pemda, dan yang ketiga adalah beralih ke segmen mandiri,” pungkasnya.

Berikut 3 Cara Cepat Reaktivasi BPJS PBI JKN

1. Daftar Kembali Sebagai peserta PBI

Jika masih termasuk dalam kategori peserta PBI yang dinonaktifkan pada Januari 2026, masyarakat miskin atau rentan miskin, dan sedang mengidap penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis, peserta dapat mengaktifkan kembali BPJS Kesehatannya dengan melapor ke Dinas Sosial.

2. Beralih ke Peserta PBPU (Peserta Mandiri)

Jika tergolong mampu, peserta bisa beralih menjadi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang biasa disebut Peserta Mandiri. Dengan begitu, BPJS Kesehatan bisa aktif lagi dan bisa memilih kelas rawat inap sesuai dengan kemampuan.

Cara daftar peserta mandiri BPJS Kesehatan:

• Chat ke WA Pandawa BPJS Kesehatan (08118165165)
• Pilih menu administrasi
• Klik tautan yang dikirimkan, lalu pilih fitur pengaktifan kembali status kepesertaan
• Lampirkan dokumen yang diminta seperti swa foto dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan buku tabungan
• Jika proses pendaftaran selesai, kepesertaan BPJS Kesehatan akan segera aktif setelah iuran dibayarkan tanpa dikenakan masa tunggu 14 hari

3. Beralih ke Peserta PPU (Peserta Pekerja)

Jika peserta adalah pekerja atau anggota keluarga dari seorang pekerja (istri/suami/anak), bisa beralih kepesertaan menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Iuran BPJS Kesehatan otomatis akan terdaftar dan dibayarkan oleh perusahaan tempat peserta atau anggota keluarga peserta bekerja, serta status BPJS Kesehatan dapat kembali aktif.

Cara daftar peserta PPU BPJS Kesehatan:

A. Jika peserta adalah seorang pekerja, cukup melaporkan diri ke HRD atau bagian kepegawaian di perusahaan untuk mendaftarkan peserta beserta keluarga sebagai peserta PPU yang ditanggung oleh perusahaan.

B. Jika peserta adalah anggota keluarga dari seorang pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta PPU, maka peserta dapat mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dengan cara:

• Chat ke WA Pandawa BPJS Kesehatan (08118165165)
• Pilih menu Administrasi
• Klik tautan yang dikirimkan, lalu pilih fitur Penambahan Anggota Keluarga
• Lampirkan dokumen yang diminta, seperti Kartu Keluarga
• Proses pendaftaran selesai, kepesertaan BPJS Kesehatan akan segera aktif setelah iuran dibayarkan oleh perusahaan

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah daftar golongan yang mendapatkan pemutihan BPJS Kesehatan Desember 2025.

Sebagaimana diketahui, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Syarat Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Bagaimana cara daftarnya? (lanjut hal 2)...

Cara Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan

1. Periksa status kepesertaan Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui: Aplikasi Mobile JKN Website BPJS Kesehatan Call Center 165 Kantor BPJS terdekat

2. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

3. Lakukan verifikasi data

4. Jika sesuai, maka tagihan Anda akan dibayar pemerintah.

Selain secara online, Anda juga bisa mendaftar pemutihan BPJS Kesehatan Desember 2025 secara offline dengan cara berikut.

1. Pastikan Data Kependudukan Valid.

2. Kunjungi Kantor BPJS Kesehatan Terdekat.

3. Siapkan dokumen yang diperlukan antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi, Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi, Kartu BPJS Kesehatan (jika masih ada), Dokumen pendukung lain sesuai kategori (misalnya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan untuk peserta kategori kurang mampu)

4. Silahkan Sampaikan Permohonan Registrasi Ulang.

5. Proses Verifikasi dan Penilaian.

6. Pengumuman Status Persetujuan.

7. Pembayaran Iuran Bulan Berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menghapus tunggakan BPJS Kesehatan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Lantas, siapa sebenarnya yang berhak memperoleh penghapusan tunggakan ini? Apakah seluruh peserta BPJS otomatis bisa mendapatkan keringanan tersebut?

Kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Berikut kriteria penerima pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan 2025

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat. Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah. “Pemutihan tunggakan ini benar-benar dikhususkan bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu atau miskin,” tegasnya.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 4 syarat yang bisa membuat tunggakan BPJS Kesehatan Anda dihapuskan oleh pemerintah.

Kabar baik buat Anda yang memiliki masalah dengan tunggakan BPJS Kesehatan.

Sebab direncanakan pada November ini, pemerintah akan menghapus tunggakan BPJS Kesehatan.

Namun, tidak semua masyarakat bisa merasakan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Berdasarkan rancangan kebijakan yang tengah disusun, program penghapusan iuran ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Secara khusus, kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa pemutihan tunggakan hanya akan diberikan kepada peserta tertentu, terutama mereka yang mengalami perubahan status atau kategori kepesertaan.

4 Syarat Agar Tunggakan BPJS Kesehatan Anda Dihapus

Antaranews sebelumnya menulis bahwa ada beberapa golongan masyarakat yang kemungkinan akan mendapat penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

Lanjut Halaman 2...

Syarat Lain Agar Tunggakan BPJS Kesehatan Dihapus

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Untuk Diketahui

Program pemutihan hanya berlaku untuk tunggakan hingga 24 bulan (2 tahun). Tunggakan lebih dari dua tahun tidak akan dihapus.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun dalam APBN 2026 untuk menutup tunggakan peserta miskin yang memenuhi syarat.