Dompu, NTB (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan wilayahnya memperoleh alokasi program hilirisasi pabrik pakan ternak sebagai proyek prioritas pemerintah pusat senilai Rp1,7 triliun pada 2026.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu Ilham mengatakan pemerintah daerah sebelumnya mengusulkan tiga program, yakni pembangunan rumah hewan unggas, pabrik pullet, dan pabrik pakan ternak.

"Dari tiga usulan itu, yang disetujui adalah pembangunan pabrik pakan ternak. Ini yang akan kita fokuskan untuk segera direalisasikan," katanya kepada ANTARA di Dompu, NTB, Kamis.

Ia menjelaskan proyek tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong hilirisasi sektor peternakan ayam nasional, khususnya di wilayah Pulau Sumbawa.

Menurut Ilham, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan minimal seluas 10 hektare sebagai syarat utama.

Sejumlah lokasi alternatif telah disiapkan, di antaranya lahan milik pemerintah daerah seluas 13 hektare di perbatasan Desa Madaprama, Kecamatan Woja, dan Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa.

"Lahan di Madaprama-Tekasire itu luasnya sekitar 13 hektare milik pemda, sehingga sudah memenuhi syarat minimal yang diminta," ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mengkaji beberapa opsi lahan lain di wilayah Kecamatan Woja dan Manggelewa dengan luas antara 7 hingga 10 hektare.

Ilham menegaskan keputusan akhir terkait lokasi pembangunan akan ditentukan oleh pemerintah pusat setelah melalui proses penilaian kelayakan.

"Tim dari pusat sudah turun sekitar dua minggu lalu untuk melihat langsung kesiapan dan progres di lapangan," katanya.

Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu undangan dari kementerian terkait bersama pihak Danantara untuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang akan memuat rincian pembiayaan proyek tersebut.

Ia menambahkan pelaksanaan pembangunan ditargetkan mulai tahun ini dan peletakan batu pertama setelah MoU ditandatangani.

"Insya Allah, tahun ini sudah mulai kegiatan, bersamaan dengan groundbreaking," ujarnya.

Pembangunan pabrik pakan ternak tersebut diharapkan menjadi motor penggerak hilirisasi peternakan ayam di Pulau Sumbawa, sekaligus meningkatkan nilai tambah dan memperkuat perekonomian daerah berbasis sektor peternakan.

Pewarta: Nur Imansyah/Ady Ardiansah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, GARUT--Mimpi Kabupaten Garut memiliki pabrik pakan ternak lokal mulai mencuat setelah adanya desakan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beberapa waktu lalu mengingatkan harga daging ayam di Garut lebih tinggi dibandingkan daerah lain, padahal kabupaten ini adalah penyumbang terbesar jagung di Jawa Barat.

Syakur menyebutkan, Garut menyumbang sekira 43% produksi jagung Jawa Barat. Namun, sebagian besar hasil panen tersebut dijual dalam bentuk pipilan dan diolah di luar daerah menjadi pakan ternak.

Produk pakan itu kemudian kembali masuk ke Garut dan dibeli oleh peternak lokal dengan harga yang jauh lebih mahal.

“Sehingga kemarin, saya ditegur oleh bapak menteri dalam negeri kenapa harga daging ayam di Garut itu tinggi, karena pakan ternaknya muter-muter dulu. Coba kalau ada pabrik jagung di Kabupaten Garut,” kata Syakur, Rabu (12/11/2025).

Syakur menyebutkan, kondisi ini memperlihatkan ketimpangan struktur ekonomi daerah. Garut, yang kaya akan bahan baku, justru tidak menikmati nilai tambah dari hasil pertaniannya sendiri.

Dia menilai, jika pabrik pakan bisa dibangun, dampaknya akan signifikan terhadap stabilitas harga pangan di Garut.

“Ini bukan hanya soal ayam. Kalau rantai produksinya efisien, kita bicara tentang kemandirian ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, pembangunan pabrik pakan bukan sekadar proyek ekonomi, tapi bagian dari strategi besar hilirisasi pertanian. Dengan mengolah sendiri hasil panen, Garut tidak lagi menjadi pemasok bahan mentah, melainkan produsen produk bernilai tambah.

Saat ini pemerintah daerah tengah mengkaji lokasi potensial dan bentuk kemitraan yang memungkinkan antara petani, koperasi, dan investor.

"Harapannya, pabrik pakan pertama di Garut bisa menjadi simbol transformasi ekonomi daerah: dari penjual bahan mentah menjadi pengolah mandiri," ujarnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Garut bersama PTPN VIII dan investor swasta tengah menyiapkan proyek pembangunan pabrik silase melalui skema public–private partnership (PPP) dengan masa konsesi selama 10 tahun.

Dalam kerja sama ini, pemerintah daerah menyediakan dukungan perizinan dan infrastruktur, sementara investor menanggung pembiayaan pembangunan serta operasional.

PTPN VIII bertindak sebagai pemilik lahan, sedangkan operator bisnis bertanggung jawab terhadap produksi dan distribusi ke berbagai mitra koperasi peternak di Jawa Barat.

Proyek ini memiliki pasar utama di KUD Bayongbong, KPBS Ciater, PT Agrivet, dan PT CABS—perusahaan pengolah susu dan pakan ternak. Dengan biaya tenaga kerja relatif rendah dan posisi geografis strategis, Garut diproyeksikan menjadi pusat distribusi pakan sapi perah di wilayah selatan Jawa Barat.

Dari sisi tata ruang, pembangunan pabrik dinilai sesuai dengan RTRW dan tidak memerlukan perubahan fungsi lahan. Proses produksi juga dianggap ramah lingkungan karena menghasilkan limbah minimal serta berpotensi mendukung pertanian sirkular melalui pemanfaatan residu fermentasi sebagai pupuk organik.

Dampak ekonomi dari proyek ini diperkirakan cukup besar. Setidaknya 200 tenaga kerja langsung akan terserap saat pabrik beroperasi, ditambah efek berganda terhadap sektor transportasi, pengemasan, hingga industri pupuk organik.

Pemerintah daerah memperkirakan akan muncul 30–40 usaha kecil baru di sekitar kawasan industri yang bergerak di bidang penyediaan bahan baku dan jasa pendukung. Proyek ini juga diharapkan membantu peternak menekan biaya pakan hingga 20 persen, meningkatkan produktivitas susu dan daging.

Namun, tantangan tetap ada, terutama ketergantungan terhadap pasokan bahan baku seperti jagung dan rumput gajah serta ketersediaan air di musim kemarau.

Pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi melalui pengembangan lahan hijauan, pembangunan embung air, dan pelatihan petani tentang pengelolaan hijauan berkelanjutan. Integrasi dengan program pertanian organik juga disiapkan untuk memaksimalkan manfaat limbah hasil fermentasi dan menjaga stabilitas harga pakan bagi peternak kecil.

Secara keseluruhan, proyek industri silase Garut dinilai layak secara ekonomi dan selaras dengan arah pembangunan nasional berbasis ekonomi hijau.

Selain memperkuat posisi Garut sebagai poros agribisnis baru di Jawa Barat selatan, proyek ini juga menjadi model pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam jangka panjang, Garut diharapkan mampu menjadi pusat logistik pakan ternak bagi Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah.

Konten ini merupakan bagian pemberitaan dari program Jelajah Investasi Jabar 2025 serta mendukung event West Java Investment Summit (WJIS) 2025. Program jurnalistik Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat ini didukung oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Migas Utama Jabar (MUJ) dan Eiger.