Prinsipnya teknologi harus aplikatif, terukur dan memberi dampak nyata terhadap efisiensi, produktivitas, K3 dan keberlanjutan pabrik

Jakarta (ANTARA) - Pameran dan Konferensi "4th Technology & Talent Palm Oil Mill Indonesia (TPOMI) 2026" siap menjadi solusi dalam mengantisipasi tantangan yang dihadapi pabrik kelapa sawit di dalam negeri.

Ketua Bidang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) Posma Sinurat menyatakan tantangan masa depan pabrik kelapa sawit tidak lagi sekadar mengejar kapasitas produksi.

Namun, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis bagaimana menciptakan operasional yang super efisien guna mempertahankan rendemen tinggi kebun, menekan emisi menuju dekarbonisasi, serta memangkas limbah secara signifikan.

TPOMI yang akan digelar di Bandung pada 8 - 10 Juli 2026, lanjutnya, mendorong adopsi teknologi yang langsung menyentuh profititablitas yaitu losses turun, downtime turun, energi lebih efisien dan keputusan lebih akurat. Teknologi meliputi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), IoT, otomatisasi, predictive maintenance dan sustainability.

“Prinsipnya teknologi harus aplikatif, terukur dan memberi dampak nyata terhadap efisiensi, produktivitas, K3 dan keberlanjutan pabrik," ujar Posma yang juga Ketua Panitia TPOMI 2026.

Dengan mengusung tema "Hilirisasi Komoditi Perkebunan Menuju Sawit Pilar Indonesia Emas 2045", TPOMI fokus pada pembaruan teknologi dan talenta (Updating Technology & Talent Palm Oil Mill and Downstream).

Menurut Posma kecanggihan teknologi tidak akan memberikan hasil optimal tanpa didukung oleh kualitas manusianya, oleh karena itu, pembaruan teknologi di dalam forum TPOMI selalu berjalan beriringan dengan pembaruan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) agar talenta industri mampu mengoperasikan sistem modern secara disiplin dan akurat.

"TPOMI adalah forum transformasi dan talenta pabrik kelapa sawit Indonesia. Ajang ini menjembatani praktisi, akademisi, pelaku usaha, pemerintah, vendor teknologi, media, hingga mahasiswa," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disoroti inovasi teknologi pengolahan sawit ramah lingkungan, efisiensi rantai pasok, hingga tantangan krusial di sektor hulu.

Salah satunya lompatan teknologi dari konvensional (wet process) menuju proses kering (dry process) diharapkan menjadi kunci dekarbonisasi sekaligus hilirisasi produk bernilai tambah tinggi.

Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian Krisna Septiningrum menjelaskan teknologi baru ini jauh lebih efisien karena beroperasi pada suhu yang lebih rendah dan memanfaatkan proses enzimatis serta penambahan mineral.

Selama ini, PKS di Indonesia mayoritas mengandalkan wet process yang membutuhkan uap panas (steam) intensif. Konsekuensinya, proses ini menghasilkan emisi tinggi serta limbah cair yang masif berupa Palm Oil Mill Effluent (POME).

Melalui dry process, produk yang dihasilkan bukan lagi Crude Palm Oil (CPO), melainkan Degummed Palm Mesocarp Oil (DPMO) atau Palm Mesocarp Oil (PMO).

Beberapa keunggulan utama dari dry process lanjutnya, yakni ramah lingkungan karena menurunkan emisi karbon sekitar 7 persen dibanding proses basah dan memangkas limbah cair secara drastis karena tidak menggunakan steam.

Kaya Nutrisi, yakni mampu menjaga kandungan Vitamin A dan E tetap tinggi. Inovasi ini dapat menjadi substitusi impor bahan baku suplemen softgel di Indonesia.

Desain Modular dimana mesin dirancang dalam skala kecil (5 –10 ton per jam), karena tidak membutuhkan sumber air besar, pabrik bisa didirikan langsung di dekat perkebunan.

"Saat ini, proyek percontohan berskala laboratorium hingga gudan telah berjalan di Yogyakarta dan Sukabumi, dengan rencana ekspansi ke Labuhan Batu," ujar Krisna.

Jika penandatanganan MoU rampung tahun ini, pembangunan fisik ditargetkan mulai berjalan tahun depan, menurut dia untuk skala miniplant berkapasitas 2 ton per jam, estimasi belanja modal berada di kisaran Rp13 miliar (belum termasuk biaya operasional/opex).

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan dukungan pemerintah terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun karena keberadaannya mampu meningkatkan kesejahteraan petani sawit khususnya petani sawit swadaya.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan kehadiran PKS Komersil atau PKS tanpa kebun menyebabkan tata niaga harga tandan buah segar (TBS) sawit petani bermitra dan swadaya menjadi lebih kompetitif dan sehat.

"Tata niaga harga TBS sawit berkeadilan sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, terkhusus petani sawit swadaya," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Namun, lanjutnya, saat ini pabrik kelapa sawit komersil (PKS Tanpa Kebun) satu-satunya harapan petani swadaya malahan mau ditutup karena adanya usulan pihak-pihak yang ingin memonopoli.

Gulat menyebutkan dari 6,87 juta ha kebun sawit yang dikelola oleh petani, hanya 6,8 persen petani bermitra sedangkan 93,2 persen adalah petani swadaya atau petani mandiri.

"Jika PKS komersil benar-benar ditutup dampaknya akan sangat dirasakan oleh jutaan petani swadaya. Apalagi, saat ini ada 6,87 juta hektar kebun sawit rakyat yang menghidupi 17 juta KK (belum termasuk anak istri) petani sawit dan pekerja sawit," ujarnya.

Menurut dia ada sejumlah manfaat yang diterima petani swadaya dengan kehadiran pabrik sawit komersial yakni pasar tata niaga TBS sawit menjadi lebih kompetitif karena secara langsung menjaga stabilitas dan daya saing harga di tingkat petani, baik bermitra maupun swadaya.

Kemudian, akses petani swadaya menjadi lebih mudah untuk menjual buah sawitnya karena kehadiran pabrik sawit komersial akan mengurangi antrian buah sawit ketimbang menjual ke pabrik sawit konvensional (inti-plasma).

"Sebabnya, pabrik sawit konvensional akan mengutamakan mengolah buah dari kebun sendiri dan membeli dari petani mitra," katanya.

Selain itu, kehadiran pabrik sawit komersial membuat kompetisi sehat, tidak ada monopoli oleh satu atau dua pabrik.

Pabrik sawit komersial, menurut dia juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebab ada penyerapan tenaga kerja dan terciptanya investasi serta perputaran uang di masyarakat.

Gulat menegaskan saat ini yang dibutuhkan upaya agar semua PKS konvensional mematuhi regulasi pemerintah khususnya penetapan harga TBS provinsi, sedangkan untuk PKS komersil supaya minimal 20 persen bahan bakunya berasal dari mitra swadaya yang sudah diatur melalui Permentan 13/2024.

Apkasindo menyayangkan adanya wacana untuk melarang pabrik sawit tanpa kebun yang akhir-akhir ini bermunculan, sebab, pabrik sawit ini juga memiliki payung hukum melalui KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit) berkaitan pengolahan di mana sesuai dengan norma perizinan tercantum pada PP No. 28 Tahun 2025 dan Permenperin No. 37 Tahun 2025.

Sebagai solusi, menurut dia, pemerintah mewajibkan semua pabrik sawit tanpa kecuali untuk bermitra dengan petani, minimal 20 persen dari kebutuhannya. Dengan bermitra, semua pasokan tandan buah segar (TBS) sawit dipastikan akan bersumber dari petani mitranya dan mendapatkan harga yang ditetapkan Disbun (dinas perkebunan).

“Usulan skema kemitraan dari Apkasindo menguntungkan semua pihak baik pabrik sawit konvensional, PKS komersil, petani sawit Swadaya dan plasma, yaitu adanya kepastian pasokan TBS," katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Erwin Asmadi menyatakan dukungan keberadaan pabrik sawit tanpa kebun karena melindungi harga TBS sawit.

“Harga TBS sawit di Bangka Selatan yang diterima petani sangatlah rendah, di bawah Rp3.000/kg. Jauh di bawah ketetapan harga TBS provinsi,” ujarnya saat audiensi jajaran DPRD Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung dengan DPP Apkasindo.

Oleh karena itu dia menolak usulan larangan pabrik sawit tanpa kebun karena petani butuh keseimbangan harga dan tata niaga yang berkeadilan.

"Sebaiknya ada sinergi serta keseimbangan antara pabrik sawit dengan kebun dan tanpa kebun," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan hilirisasi sektor perkebunan dan hortikultura, mulai dari kelapa hingga kakao, akan menjadi fokus pemerintah pada 2026.

Pada tahun ini, pemerintah masih memfokuskan upaya pada pencapaian swasembada beras dan jagung sehingga kedua komoditas tersebut tidak perlu diimpor.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan hilirisasi perkebunan dan hortikultura pada tahun depan akan dilakukan melalui peremajaan beberapa komoditas dengan anggaran senilai Rp9,95 triliun. Komoditas yang dimaksud di antaranya kopi, kakao, pala, lada, gambir, kacang mete, hingga tebu.

“Kemudian turunan hilirisasi produksinya, pabrik coklatnya, pabrik gulanya kelapa, pabrik kelapanya ini melibatkan BUMN melibatkan petani dan melibatkan pihak swasta. Kami sudah identifikasi di mana-mana,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Selain hilirisasi perkebunan, pemerintah juga akan menggenjot produksi peternakan dalam negeri untuk mendukung kebutuhan makan bergizi gratis (MBG). Adapun, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp20 triliun dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Nanti diinvestasikan untuk kebutuhan pakan kemudian indukan, bakalan, bibit kemudian obat-obatan, vaksin dan lain-lain yang disebar ke seluruh Indonesia,” ujarnya.

Nantinya, sambung dia, peternakan tersebut akan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Puutih dengan melibatkan pertanak lokal.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan mencapai swasembada pangan pada 1 Januari 2026.

Amran menyatakan bahwa mulanya Kepala Negara RI menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun. Namun, targetnya berangsur dipangkas menjadi satu tahun.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), Amran menyebut produksi beras dalam negeri akan naik hingga 4,17 juta ton pada akhir tahun ini.

“Insya Allah, dua minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari [2026],” kata Amran dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Dia menyatakan cadangan beras dalam negeri di Perum Bulog menjadi stok tertinggi pada 2025. Dia memperkirakan, stok beras dalam negeri akan mencapai 3,7 juta pada akhir tahun ini.

Adapun, kata dia, stok tersebut merupakan stok tertinggi dibandingkan torehan pada 1984 yang pernah mencapai 3 juta ton dengan penduduk 161 juta jiwa.

“Sekarang [2025] 286 juta [jiwa], stok kita 3,7 juta [ton beras] sampai akhir tahun,” imbuhnya.

Dalam catatan Bisnis, BPS memperkirakan potensi produksi beras akan mencapai 34,79 juta ton sepanjang Januari—Desember 2025. Kenaikan potensi produksi terutama ditopang subround I (Januari–April 2025) yang melonjak 26,54%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini memperkirakan potensi produksi beras akan naik 4,17 juta ton atau 13,60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.

Pudji menuturkan, peningkatan ini juga sejalan dengan potensi luas panen padi sepanjang Januari—Desember 2025 yang diperkirakan akan mencapai 11,36 juta hektare. BPS memperkirakan, luas panen padi naik 1,31 juta hektare atau 13,03% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

“Peningkatan potensi luas panen Januari—Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan luas panen pada subround I, yaitu Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 25,82%,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Namun, angka potensi ini masih dapat berubah tergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang November 2025–Januari 2026, mulai dari serangan hama, banjir, kekeringan, maupun pelaksanaan panen yang dilakukan oleh para petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menargetkan pembangunan pabrik untuk menunjang hilirisasi kelapa rampung pada 2026.
Adapun pabrik itu bakal dibangun di Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi mencapai US$100 juta atau setara Rp1,66 triliun (asumsi kurs Rp16.627 per US$).
"Insya Allah pada tahun 2026 ini pabriknya akan selesai Di daerah Morowali dan itu akan menyerap 500 juta butir kelapa setiap tahunnya," ucap Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (2/12/2025).
Menurut Rosan, pembangunan pabrik itu dapat menciptakan 10.000 lapangan kerja baru.
Dia menjelaskan, hilirisasi kelapa penting dan memiliki peluang tersendiri. Rosan menyebut, selama ini kelapa mentah hanya diekspor ke China untuk diolah oleh negara tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya pun membujuk China untuk membangun pabrik pengolahan kelapa di Tanah Air. Dia menilai, langkah ini dapat menguntungkan kedua negara.
"Kami terbang ke sana [China], menyakinkan mereka untuk membuka pabriknya di sini, sehingga harga kelapanya juga makin meningkat di sini. Karena mereka tidak lagi perlu memperlakukan biaya logistik pengiriman kelapa dari Indonesia ke China," jelas Rosan.
Dia menambahkan bahwa saat ini pemerintah juga berencana memulai hilirisasi kelapa di daerah lain. Adapun daerah yang dibidik seperti Riau.
Dalam catatan Bisnis, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan harga kelapa bulat di tingkat petani dapat mencapai level Rp6.000 per butir.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menuturkan hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah dari sektor kelapa dan produk turunannya.
Amran menyatakan harga kelapa di sejumlah daerah telah menunjukkan tren kenaikan signifikan sejak program hilirisasi berjalan dari Rp600 per butir menjadi Rp3.500 per butir.
“Yang jelas, harga, kami baru kunjungan di Maluku Utara, harga kelapa, sebelum kita hilirisasi, harganya Rp600 per biji. Sekarang Rp3.500 per biji, itu naik kurang lebih 500%. Dan kita harap, harusnya harganya minimal Rp5.000. Dan bisa naik 1.000%, harusnya. Rp6.000 berarti [naik] 1.000%,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Secara teori, lanjut dia, hilirisasi kelapa akan meningkatkan nilai ekonomi hingga Rp2.400 triliun dari sebelumnya hanya Rp24 triliun.
“Komoditas yang selama ini kita ekspor, contoh kelapa nilainya Rp24 triliun sekarang ekspor kita. Kita terbesar nomor satu dunia,” imbuhnya.
Ke depan, Amran optimistis hilirisasi komoditas pertanian, termasuk kelapa dan gula, akan menciptakan 1,4 juta lapangan kerja langsung di sektor perkebunan dan peternakan, serta total 3 juta tenaga kerja dalam jangka menengah.
Selain kelapa, Amran menargetkan Indonesia swasembada gula putih pada 2026, sekaligus mengembalikan kejayaan industri gula nasional seperti era kolonial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani mengatakan ada dua perusahaan yang memulai membangun pabrik pengolahan kelapa di Indonesia.

Salah satu investor utama adalah Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd, produsen kelapa dan turunannya terbesar di China, yang telah memiliki enam pabrik di negara asalnya.

Sementara satu investor lainnya merupakan konsorsium gabungan antara perusahaan China dan Indonesia.

"Kelapa itu investasinya itu hanya 100 juta dollar AS yang sudah berjalan nih ya. Ada dua. Tapi penciptaan lapangan pekerjaannya itu menyerap minimum 5 ribu orang," kata Rosan Roeslani usai konferensi pers Realisasi Investasi kuartal III-2025 di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Menurut Rosan, pembangunan pabrik ini sudah memasuki tahap pertama, dan ditargetkan akan berlanjut hingga tiga tahap investasi.

Masing-masing tahap diproyeksikan bernilai 100 juta dollar AS atau setara Rp 1,6 triliun (asumsi kurs Rp 16.300).

Nantinya, kata Rosan, pabrik ini siap memanfaatkan 100 persen bagian dari kelapa, sehingga nilai tambah yang dihasilkan cukup besar.

Bahkan, katanya, setiap pabrik membutuhkan hingga 500 juta butir kelapa sebagai bahan baku, yang seluruhnya akan dipasok dari dalam negeri.

CEO Danantara ini juga mengungkapkan, meskipun nilai investasi sektor perkebunan ini tak sebesar sektor hilirisasi mineral yang bisa mencapai miliaran dollar, dampak serapan tenaga kerja dari proyek kelapa ini dinilai sangat signifikan.

Dari sisi realisasi, Rosan menjelaskan, kemajuan proyek dihitung berdasarkan investasi aktual yang sudah terealisasi, bukan sekadar komitmen, agar data yang diberikan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun per kuartal III-2025, Rosan menyebut proyek ini sudah terealisasi sekitar 20 persen, dan diperkirakan akan mencapai 55 persen pada akhir tahun ini.

Rosan menambahkan, komitmen investor China membangun pabrik kelapa di Indonesia menunjukkan masih tingginya minat pengusaha negeri Tirai Bambu untuk berinvestasi di RI.

Komitmen itu juga menunjukkan pengusaha China sudah melirik sektor investasi lain selain pengolahan mineral.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang