Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menyiapkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) bersubsidi di seluruh desa dan kelurahan pada 31 kecamatan untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Bupati Bandung Dadang Supriatna, di Bandung, Senin, mengatakan program tersebut masih dimatangkan bersama Kementerian Dalam Negeri agar skema intervensi pasar berjalan efektif, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh wilayah.

"Saya sudah koordinasi dengan Kemendagri merencanakan gerakan OPM. Yang tentu nanti bisa disebar di masing-masing desa ataupun kelurahan. Tentunya nanti kami hitung dulu," katanya.

Dirinya menjelaskan bahwa pemerintah daerah kini tengah menghitung kebutuhan dan sebaran titik pelaksanaan OPM agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ia mengatakan perhitungan tersebut penting dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan pangan berjalan optimal sesuai kebutuhan warga di masing-masing desa maupun kelurahan.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Bandung memastikan program pasar murah dengan subsidi hingga 50 persen akan terus digulirkan guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Program 50 persen sebelumnya kita gencarkan juga, misalkan harga Rp160 ribu, masyarakat hanya tebus Rp70 ribu," ujarnya.

Di sisi lain, harga sejumlah komoditas pangan masih berada pada level yang relatif tinggi berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

Data tersebut mencatat harga beras medium sebesar Rp13.777 per kilogram, telur ayam Rp26.666 per kilogram, serta cabai rawit merah mencapai Rp75.000 per kilogram.

Sementara itu, harga beras premium mencapai Rp15.300 per kilogram, daging ayam Rp35.222 per kilogram, dan cabai merah tanjung sebesar Rp92.777 per kilogram.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah juga membuka peluang mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2026 apabila diperlukan untuk memperkuat cadangan pangan daerah

"Kalau ke cadangan kita saat ini ketahanan pangan kurang, ya mungkin kita akan tambah nanti di APBD Perubahan. Kita bisa mulai APBD Perubahan lebih cepat sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi," katanya.

Pemkab Bandung berharap pelaksanaan operasi pasar murah bersubsidi dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh masih dalam tahap evaluasi dan belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sedianya agenda Operasi Patuh dijadwalkan digelar tanggal 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026, tetapi akhirnya dibatalkan.

Agus mengungkapkan terdapat lima agenda besar operasi kepolisian di bidang lalu lintas. Operasi Keselamatan menjadi agenda awal yang mendahului Operasi Ketupat, kemudian dilanjutkan dengan Operasi Patuh dan Operasi Zebra yang merupakan bagian dari operasi cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Jadi jaraknya masih jauh, sehingga Operasi Patuh hasil analisa dan evaluasi mungkin nanti setelah mendekati kegiatan Nataru," kata Agus kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, pelaksanaan Operasi Patuh untuk sementara waktu ditunda dikarenakan masih cukup jauh dari agenda pengamanan Natal dan Tahun Baru yang menjadi sasaran utama operasi cipta kondisi tersebut.

"Jadi itu evaluasi dan tentunya kami berharap dengan sosialisasi kemarin, Operasi Patuh sementara kita tunda, karena memang agenda besar operasi cipta kondisi Operasi Nataru itu masih jauh. Sehingga ini kita tunda," ujar Agus.

Agus menegaskan bahwa penentuan jadwal pelaksanaan Operasi Patuh termasuk Operasi Zebra akan menunggu hasil evaluasi lanjutan serta arahan dari pimpinan Polri. Korlantas juga akan berkoordinasi dengan Asisten Operasi (Astamaops) Polri untuk menentukan waktu yang paling tepat dalam pelaksanaannya.

"Tentunya nanti kami akan evaluasi dan minta petunjuk pimpinan, dalam hal ini Astamaops. Nanti tepatnya kapan, apakah setelah HUT Bhayangkara atau mungkin satu bulan setelah HUT Bhayangkara, yang mana operasi tersebut adalah cipta kondisi mendekati Operasi Natal dan Tahun Baru. Baik itu Patuh dan Operasi Zebra," kata Agus.

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menunda pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026 yang sebelumnya dijadwalkan mulai berlangsung pada hari ini, Senin (8/6/2026). Penundaan tersebut lantaran Korlantas Polri tengah fokus jelang Hari Bhayangkara.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho membenarkan penundaan tersebut. “Kita tunda, Polri konsen Hari Bhayangkara,” kata Agus.

Meski ditunda, Polri tetap mengimbau masyarakat untuk terus disiplin dalam berlalu lintas. Pengguna jalan dihimbau mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas dalam aktivitas sehari-hari.

Sebelumnya, sejatinya Operasi ini digelar selama dua minggu, terhitung mulai Senin 8-21 Juni 2026. “Pelaksanaan operasi patuh yang akan digelar secara serentak. Ini adalah operasi kewilayahan. Pelaksanaan operasi akan berlangsung mulai dari 8- 21 Juni. Dengan mengusung tema tentang Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang berkeselamatan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, Rabu, 3 Juni 2026.

Komarudin menjelaskan, operasi ini dilakukan lantaran fenomena yang saat ini terus berkembang, diantaranya pertumbuhan kendaraan di angka 3%.

Lihat video: ETLE Drone & CCTV Mengintai! Cara Baru Korlantas Kendalikan Chaos Lalu Lintas



“Dengan tumbuhnya angka kendaraan sedemikian pesat, maka dibutuhkan tingkat kepatuhan dari para pengendara. Oleh karena itu, pelaksanaan operasi patuh selama 14 hari ini, rencananya akan menggelar sebanyak 2.798 personel. Operasi patuh jaya di Jakarta sendiri dengan melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP,” ujar dia.

Komarudin menerangkan, dalam operasi ini pihaknya menyasar 10 target utama, di antaranya kendaraan yang tidak dilengkapi dengan TNKB atau pelat nomor.

“Aturan dengan sangat-sangat tegas, setiap kendaraan mewajibkan terpasangnya TNKB atau plat nomor, baik depan maupun belakang, semua jenis kendaraan. Untuk roda 2 yang biasanya tidak menggunakan TNKB lengkap, depan belakang, ini biasanya kendaraan-kendaraan motor sport, motor-motor besar ataupun moge, dan sebagainya,” tutur Komarudin.

“Ditambah kendaraan-kendaraan yang belakangan ini, fenomenanya kita lihat banyak yang mencopot dengan alasan terjatuh. Tapi yang terjatuh hanya bagian belakang, depannya enggak. Hanya untuk menghindari tangkapan kamera ETLE,” sambungnya.

Komarudin menuturkan, pihaknya akan kembali melakukan penegakan hukum melalui tilang manual untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kasat mata yakni soal pelanggaran TNKB. Selain itu, Komarudin menyebutkan, target operasi yang kedua yakni kendaraan yang melawan arus.

“Yang kedua, fenomena yang banyak terjadi di Jakarta. Dengan padatnya arus selalu lintas, banyak sodetan-sodetan, banyak u turn u turn yang digunakan untuk melawan arus, karena malas berputar lebih jauh, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu sasaran ataupun target utama. Kita akan melakukan tindakan tegas kepada pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain,” jelas Komarudin.

Kemudian yang menjadi target dalam operasi patuh jaya yaitu berkendara dengan menggunakan handphone.

“Ini juga fenomena yang sering terjadi. Jadi sibuk merekam situasi di sekitar, tapi lupa bahwa aturan itu justru dendaknya lebih besar. Bagaimana mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain dengan sibuk buat konten, sibuk merekam-merekam situasi di sekitarnya, menggunakan handphone, ini juga menjadi salah satu pelanggaran yang menjadi atensi serius,” ungkap Komarudin.

Selanjutnya yang menjadi sasaran juga pengendara yang masih dibawa umur, dan pengendara mobil yang tidak menggunakan safety belt. “Selain itu pengendara motor yang tidak menggunakan helm saat berkendara. Kemudian dibawa pengaruh alkohol dan beberapa pelanggaran lain,” pungkasnya.

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menggelar Operasi Patuh Jaya 2026 yang menyasar kendaraan pelanggar lalu lintas. Operasi ini digelar selama dua minggu, terhitung mulai 8-21 Juni 2026.

"Pelaksanaan Operasi Patuh yang akan digelar secara serentak. Ini adalah operasi kewilayahan. Pelaksanaan operasi sendiri akan berlangsung mulai dari tanggal 8- 21 Juni, dengan mengusung tema tentang 'Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang berkeselamatan'," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin, Rabu (3/6/2026).

Komarudin menjelaskan, operasi ini dilakukan lantaran fenomena yang saat ini terus berkembang, di antaranya pertumbuhan kendaraan di angka 3 persen.

"Dengan tumbuhnya angka kendaraan sedemikian pesat, maka dibutuhkan tingkat kepatuhan dari para pengendara. Oleh karena itu, pelaksanaan Operasi Patuh selama 14 hari ini, rencananya akan menggelar sebanyak 2.798 personel. Operasi Patuh Jaya di Jakarta sendiri dengan melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP," ujar dia.

Komarudin menerangkan, dalam operasi ini pihaknya menyasar 10 target utama, di antaranya kendaraan yang tidak dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor.

"Aturan dengan sangat-sangat tegas, setiap kendaraan mewajibkan terpasangnya TNKB atau pelat nomor, baik depan maupun belakang, semua jenis kendaraan. Untuk roda dua yang biasanya tidak menggunakan TNKB lengkap, depan belakang, ini biasanya kendaraan-kendaraan motor sport, motor-motor besar ataupun moge, dan sebagainya," tutur Komarudin.

Selain itu, ada pula pengendara yang belakangan ini fenomenanya mencopot pelat nomor polisi dengan alasan terjatuh. "Tapi yang terjatuh hanya bagian belakang, depannya enggak. Hanya untuk menghindari tangkapan kamera ETLE."

Komarudin menuturkan, pihaknya akan kembali melakukan penegakan hukum melalui tilang manual untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kasat mata yakni soal pelanggaran TNKB. Selain itu, Komarudin menyebutkan, target operasi yang kedua yakni kendaraan yang melawan arus.

"Yang kedua, fenomena yang banyak terjadi di Jakarta. Dengan padatnya arus selalu lintas, banyak sodetan-sodetan, banyak u-turn yang digunakan untuk melawan arus, karena malas berputar lebih jauh, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu sasaran ataupun target utama. Kita akan melakukan tindakan tegas kepada pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain," jelas Komarudin.

Kemudian yang menjadi target dalam Operasi Patuh Jaya yaitu berkendara dengan menggunakan handphone. "Ini juga fenomena yang sering terjadi. Jadi sibuk merekam situasi di sekitar, tapi lupa bahwa aturan itu justru dendanya lebih besar. Bagaimana mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain dengan sibuk buat konten, sibuk merekam-merekam situasi di sekitarnya, menggunakan handphone, ini juga menjadi salah satu pelanggaran yang menjadi atensi serius."

Selanjutnya yang menjadi sasaran juga pengendara yang masih di bawah umur dan pengendara mobil yang tidak menggunakan safety belt.

"Selain itu pengendara motor yang tidak menggunakan helm saat berkendara. Kemudian di bawah pengaruh alkohol dan beberapa pelanggaran lain," pungkasnya.

JAKARTA - Polri bakal melaksanakan kegiatan Operasi Patuh 2026 selama dua pekan sejak 8 hingga 21 Juni 2026. Hal ini untuk memastikan ketertiban berlalu lintas masyarakat.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin mengungkapkan, Operasi Patuh akan digelar serentak oleh seluruh Polda jajaran dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah.

Aries mengungkapkan, dalam Operasi Patuh kali ini pihaknya memfokuskan pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Lewat kegiatan ini, katanya, diharapkan masyarakat dapat semakin patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas.

“Operasi Patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal,” kata Aries, Selasa (26/5/2026).

Aries menyebut pelanggaran pelat nomor kendaraan mulai dari tidak dipasang, ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan dengan stiker ataupun cat akan menjadi fokus penindakan. Pasalnya, seluruh penegakan hukum akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas ETLE.

Lihat video: Tidak Dilengkapi Plat Nomor, Mobil Mewah Terjaring Operasi Patuh Jaya



Sementara berbagai pelanggaran pelat nomor itu, kata Aries menjadi perhatian karena dapat menghambat sistem pembacaan kamera ETLE dalam proses penegakan hukum elektronik.

"Selain itu, pelanggaran seperti melawan arus tetap akan dilakukan penindakan menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan," tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, Aries menyebut penindakan Operasi Patuh 2026 akan dilakukan lewat ETLE sebanyak 60%. Sementara tilang konvensional hanya 30% dan sisanya 10% melalui teguran simpatik.

Aries mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa Operasi Patuh 2026 itu dilakukan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas melalui langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang terintegrasi.

“Teguran simpatik tetap diberikan dalam situasi tertentu yang dinilai lebih efektif menggunakan pendekatan humanis, namun porsinya tetap terbatas hanya 10%,” tutupnya.

PAPUA - Operasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens dari penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua mendapat sorotan internasional. Keberhasilan tersebut dinilai mencerminkan pendekatan yang profesional sekaligus mengedepankan aspek kemanusiaan.

Pengakuan itu ditandai dengan pemberian penghargaan dari pemerintah Selandia Baru kepada Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon. Penghargaan diserahkan oleh Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Phillip Nathan Taula, dalam pertemuan di Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Pemerintah Selandia Baru menilai operasi pembebasan sandera tersebut sebagai contoh penanganan situasi berisiko tinggi yang dilakukan secara terukur. Pembebasan Mehrtens pada September 2024 menjadi perhatian internasional karena dilakukan di tengah kompleksitas situasi keamanan di Papua.

Saat itu, Richard Tampubolon menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III dan berperan dalam koordinasi operasi di lapangan. Pusat Penerangan TNI menyatakan keberhasilan tersebut tidak lepas dari koordinasi lintas satuan yang solid.

“Undangan kehormatan kepada Kasum TNI tersebut sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Selandia Baru atas peran TNI dalam pembebasan pilot yang ditahan oleh KKB beberapa waktu lalu,” demikian keterangan resmi Puspen TNI, Rabu (22/4/2026).

Lihat video: Pilot Susi Air Dibebaskan, Philip Menangis saat Hubungi Istrinya



Tokoh Suku Sebyar Papua, Malkin Kosepa, menilai pendekatan yang dilakukan TNI dalam operasi tersebut menunjukkan upaya perlindungan terhadap masyarakat.

Kosepa mengatakan, pembebasan sandera yang dilakukan tanpa menimbulkan dampak luas bagi warga sekitar menjadi indikator pendekatan yang mengedepankan keselamatan.

“TNI hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga melindungi masyarakat. Pendekatan yang dilakukan menunjukkan bahwa keselamatan menjadi prioritas,” ujar Malkin Kosepa.

Selain penyerahan penghargaan, pertemuan tersebut juga membahas penguatan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Selandia Baru. Kedua pihak memandang kerja sama tersebut penting untuk menjaga stabilitas kawasan, khususnya di Pasifik.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meminta jajaran di daerah segera menggelar operasi pasar guna mengatasi kelangkaan dan menjaga stabilitas MinyaKita agar sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter.

"Nah ini sudah kami tekankan kepada seluruh teman-teman yang ada di daerah untuk melaksanakan operasi pasar terkait beras. Termasuk juga melaksanakan operasi pasar terkait MinyaKita," kata Rizal ditemui usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Langkah tersebut diambil setelah muncul keluhan masyarakat terkait harga MinyaKita yang dijual di atas harga eceran tertinggi di berbagai daerah.

Menurut dia, Bulog telah menggelar rapat evaluasi nasional secara daring bersama seluruh jajaran wilayah untuk membahas kondisi harga pangan termasuk beras dan minyak goreng.

Dalam rapat tersebut, salah satu fokus utama adalah memastikan stabilitas harga sembako tetap terjaga serta mengidentifikasi penyebab kenaikan harga di tingkat pasar.

Bulog kemudian menekankan kepada seluruh jajaran di daerah untuk segera melaksanakan operasi pasar baik untuk komoditas beras karena Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas itu penyumbang inflasi 0,03 persen maupun MinyaKita karena langka dan di atas HET.

Ia menegaskan pentingnya langkah tersebut sebagai respons cepat guna menekan lonjakan harga serta memastikan ketersediaan MinyaKita tetap terjaga bagi masyarakat luas.

Rizal menyebut ia juga akan memimpin langsung operasi pasar khusus MinyaKita yang dijadwalkan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat dengan prioritas wilayah DKI Jakarta.

"Targetnya Minggu ini kami akan melaksanakan operasi pasar terkait dengan MinyaKita khususnya di DKI dulu ya. Kami akan laksanakan dalam satu dua hari ini secepatnya," jelasnya.

Menurutnya, percepatan langkah itu penting untuk meredam kepanikan masyarakat sekaligus memastikan distribusi MinyaKita kembali berjalan normal di pasar.

Ia menegaskan Bulog berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui stabilisasi harga pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Bulog sebelumnya juga aktif menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru 2025/2026; Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan hasil yang cukup terkendali.

"Bulog akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat dan semaksimal mungkin untuk menjaga stabilisasi harga. Itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden," kata Rizal.

Sebelumnya Rizal mengatakan pihaknya meminta tambahan kuota MinyaKita kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengatasi kelangkaan komoditas itu yang terjadi di sejumlah pasar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung, Jabar (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, menggelar operasi pasar murah di 30 kecamatan sebagai upaya menstabilkan harga bahan pokok menjelang Lebaran 2026.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pasar murah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga kelancaran distribusi bahan pokok di Kota Bandung.

"Kerja sama antara kewilayahan, Disdagin, Bulog, serta para pelaku ritel sembako menjadi sangat penting agar distribusi komoditas kebutuhan masyarakat tetap terjaga," ujar Farhan di Bandung, Jabar, Jumat.

Farhan menjelaskan pasar murah pada tahun ini diselenggarakan melalui model kolaborasi bersama distributor, sehingga masyarakat tetap mendapatkan harga yang lebih terjangkau tanpa mengandalkan anggaran subsidi langsung dari pemerintah.

Farhan mengatakan dengan menjangkau seluruh kecamatan, Pemkot Bandung berupaya memastikan manfaat program ini dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh warga di kawasan padat penduduk dan ekonomi menengah ke bawah.

"Selain berfungsi sebagai sarana pengendalian harga, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi pemkot dalam menjaga kestabilan pasokan pangan serta memperkuat ekosistem ekonomi lokal berbasis kolaborasi," sebutnya.

Ia berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terlebih Kota Bandung bukan merupakan daerah produsen sehingga ketersediaan pangan sangat bergantung pada distribusi dari daerah lain.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Ronny A Nurudin menjelaskan operasi pasar ini menawarkan kebutuhan pokok dengan harga distributor, yang lebih murah dibandingkan harga pasar.

"Kita menjual semua barang kebutuhan pokok, mulai dari komoditi cabai, kemudian juga beras, termasuk kita menyiapkan beras, kemudian juga ada minyak," kata Ronny.

Adapun berbagai komoditas pangan dengan harga lebih murah dijual pada kegiatan pasar murah kali ini meliputi beras SPHP Rp58.000 per 5 kilogram dan Minyakita Rp31.000 per 2 liter.

Kemudian, komoditas lainnya, seperti ayam negeri/ras Rp29.000 per ekor, beras premium Rp70.000 per 5 kilogram, gula putih Rp17.500 per kilogram, serta bawang merah dan putih Rp34.000 per kilogram.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menggelar focus group discussion (FGD) untuk mendalami dampak operasi pertambangan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan korelasinya dengan bencana banjir pada akhir 2025.

"Perhapi mencermati adanya penelitian independen terbaru yang dilakukan oleh Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) Institut Teknologi Bandung (ITB)," ujar Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sudirman menyebut kajian tersebut dilakukan secara komprehensif melalui investigasi lapangan selama kurang lebih dua bulan yakni Desember 2025-Januari 2026.

Hasil penelitian itu, lanjutnya, telah dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pada 18 Februari lalu.

Sudirman menambahkan terdapat perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah DAS Garoga yang turut menjadi sorotan dalam isu tersebut, yakni PT Agincourt Resources (PT AR).

Berdasarkan hasil kajian CENAGO, lanjut dia, terdapat pembahasan mengenai banjir di wilayah DAS Garoga, yang secara hidrologis terpisah dari sub-DAS operasional PT AR.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) STJ Budi Santoso menilai hasil kajian berbasis data lapangan penting menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan.

"Saya yakin pemerintah akan atau perlu menggunakan data dan hasil kajian yang dasarnya adalah data riil, diambil di lapangan oleh pihak yang memang punya kompetensi, dan bisa dipertanggungjawabkan di depan peers-nya, artinya kalangan yang memiliki keahlian yang sama, sehingga mampu mempertahankan hasil kajian itu," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Riset Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 dipicu oleh cuaca ekstrem yang melampaui standar mitigasi banjir nasional.

Koordinator Tim Riset Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) ITB Heri Andreas mengatakan bahwa kondisi tersebut sebagaimana hasil kajian forensik berbasis analisis presipitasi ekstrem, karakteristik hidrologi tiga daerah aliran sungai (DAS) yakni Badiri, Garoga, dan Batang Toru di Sumatera Utara, perubahan tutupan lahan, serta simulasi hidrologi-hidrolika.

Dari kajian penelitian tim riset ITB itu didapati curah hujan dengan intensitas sangat ekstrem membuat kapasitas sistem pengendalian banjir yang ada tidak dirancang untuk menahan skala peristiwa tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jembrana, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jembrana bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Perum Bulog mengendalikan inflasi menjelang Ramadhan 2026 dengan operasi pasar murah.

"Dalam bulan Ramadhan tahun ini, juga ada Hari Raya Nyepi, sehingga agar tidak terjadi inflasi serta kenaikan harga bahan pokok karena kebutuhan masyarakat meningkat, kami melakukan operasi pasar," kata Sekda Jembrana I Made Budiasa saat operasi pasar di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Minggu.

Dia mengatakan pihaknya terus memantau pergerakan harga bahan pangan, agar segera bisa mengambil tindakan jika harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

Menurut dia, saat ini terjadi kenaikan harga telur, ayam ras dan cabai rawit, namun masih dalam batas yang wajar.

"Meski kenaikan harga masih wajar, kami tetap melakukan operasi pasar untuk memastikan daya beli masyarakat terjaga," katanya.

Dengan operasi pasar menjelang Ramadhan ini pihaknya berharap, tidak terjadi lonjakan inflasi yang signifikan di Kabupaten Jembrana.

Di operasi pasar ini kebutuhan pokok dijual di bawah harga pasaran seperti beras 5 kg dengan harga Rp58.000, gula pasir Rp17.200 per kilogram dan minyak goreng Rp15.500 per liter.

Selain itu juga dijual bumbu dapur, kue serta produk olahan pangan dari UMKM Jembrana.

"Operasi pasar ini merupakan salah satu strategi pengendalian inflasi daerah secara menyeluruh," kata Budiasa.

Operasi pasar ini disambut antusias masyarakat yang memadati areal pasar murah tersebut.

Pewarta: Rolandus Nampu/Gembong Ismadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mencatat telah mendistribusikan lebih dari 100 ribu tabung LPG 3 kilogram (kg) di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Aceh melalui operasi pasar pada periode 6–23 Desember 2025.

“Pada periode 6-23 Desember 2025, Pertamina telah melaksanakan 169 kali operasi pasar LPG 3 kg yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dengan total mencapai 102.480 tabung LPG 3 kg,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara ​​​​​​ Fahrougi Andriani Sumampouw dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pertamina terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, khususnya di wilayah terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Salah satu fokus yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan LPG subsidi 3 kg agar tetap dapat diakses masyarakat secara tepat sasaran.

Pertamina melakukan operasi pasar untuk membantu menjaga stabilitas pasokan sekaligus meredakan potensi panic buying di tengah masyarakat.

Adapun wilayah operasi pasar meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya (5.040 tabung), Kabupaten Aceh Besar (66.640 tabung), Kabupaten Aceh Tamiang (2.800 tabung), Kabupaten Aceh Tengah (6.720 tabung), Kabupaten Aceh Utara (7.840 tabung), Kabupaten Bener Meriah (1.680 tabung), Kabupaten Gayo Lues (2.800 tabung), Kota Banda Aceh (8.400 tabung), serta Kota Subulussalam (560 tabung).

Fahrougi menambahkan, penyaluran LPG 3 kg ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk terus hadir dan mengupayakan pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat Aceh, meskipun dihadapkan pada tantangan kerusakan infrastruktur pascabencana.

“Distribusi LPG subsidi ini kami lakukan melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Fahrougi.

Pertamina bersama pemerintah daerah akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyiapkan langkah-langkah lanjutan apabila diperlukan, guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Senada, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan bahwa Pertamina fokus pada pendistribusian energi, terutama BBM dan LPG, serta penyaluran bantuan kemanusiaan di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

“Hal ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana serta memastikan kehadiran energi bagi masyarakat tetap terjaga,” kata Baron.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Di Indonesia, terdapat dua sistem operasional perbankan, yakni bank konvensional dan bank syariah. Selama ini, bank konvensional lebih dulu dikenal dan kerap digunakan masyarakat.

Namun, bank syariah hadir sebagai pilihan lain bagi masyarakat yang ingin mengelola keuangan dengan nilai dan prinsip Islam.

Sekilas, keduanya tampak sama karena melayani simpan pinjam dana. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam, keduanya memiliki perbedaan. Untuk selengkapnya, berikut perbedaan bank syariah dan konvensional, melansir dari berbagai sumber.

Definisi

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah Islam dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Selain itu, melansir laman Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah merupakan institusi finansial yang seluruh operasionalnya berpegang teguh pada prinsip syariah, termasuk penghindaran unsur riba, ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maisir).

Di mana landasan utama bank ini adalah Al-Quran, hadis, serta fatwa-fatwa resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sementara, berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari bank umum konvensional dan bank perekonomian rakyat.

Dalam praktiknya, bank konvensional merujuk pada standar perbankan nasional maupun global yang umum digunakan.

Bank konvensional dapat secara bebas mengimplementasikan mekanisme bunga sebagai landasan utama dalam produk serta layanan perbankannya.

Prinsip

Secara prinsip, bank konvensional mengikuti standar perbankan umum dan hukum negara, sementara bank syariah mengacu pada fatwa MUI sebagai pedoman hukum Islam.

Untuk bank syariah, perbankan ini berprinsip pada empat hal, yakni keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal.

Sehingga, bank syariah menjalankan usahanya melalui prinsip bagi hasil dan transaksi jual beli, bukan melalui sistem bunga seperti bank konvensional.

Tujuan

Tujuan bank konvensional adalah mencapai profitabilitas melalui sistem yang bersifat bebas nilai atau mengikuti norma umum di masyarakat.

Sebaliknya, bank syariah tidak hanya mengejar profit, tetapi juga wajib memastikan seluruh aktivitasnya selaras dengan koridor syariah.

Oleh karena itu, instrumen perbankan syariah mengutamakan prinsip kerelaan antar pihak, tanpa paksaan, serta semangat saling membantu antar nasabah.

Sistem operasional

Dalam sistem operasional, bank konvensional menerapkan sistem suku bunga dan kontrak umum yang mengikuti regulasi nasional.

Sementara, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah, di mana imbal hasil bagi nasabah bersifat fluktuatif mengikuti performa laba bank. Sehingga, jika keuntungan bank meningkat, maka bagi hasil untuk nasabah pun bertambah, dan begitupun sebaliknya.

Pegawas kegiatan

Operasional bank konvensional dipantau secara internal oleh Dewan Komisaris. Sementara, bank syariah memiliki sistem pengawasan yang lebih berlapis, yang melibatkan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip Islam.

Hubungan antara nasabah dan bank

Dalam sistem konvensional, interaksi yang terjalin adalah hubungan debitur-kreditur, yakni nasabah meminjamkan uang ke bank (sebagai kreditur) dan bank meminjamkan uang ke nasabah (sebagai debitur) dengan sistem bunga.

Sebaliknya, hubungan bank syariah dengan nasabah berupa kemitraan, yang menerapkan empat model interaksi, yaitu hubungan antara penjual dan pembeli, pola kemitraan, sewa, dan penyewa.

Pengelolaan dana

Dalam pengelolaan dana, bank konvensional memiliki kebebasan untuk menyalurkan dana ke berbagai sektor bisnis yang menguntungkan selama tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Sedangkan, bank syariah wajib mengelola dana sesuai koridor Islam dan melarang investasi pada bidang usaha yang bertentangan dengan prinsip atau nilai-nilai syariat.

Metode transaksi

Berdasarkan fatwa MUI, bank syariah menggunakan berbagai akad dalam transaksinya, seperti akad al-Mudharabah (bagi hasil), al-Musyarakah (kemitraan), al-Musaqat (kerja sama pertanian), al-Ba’i (jual beli), al-Ijarah (sewa), hingga al-Wakalah (perwakilan).

Sebaliknya, bank konvensional tidak menerapkan skema tersebut karena seluruh prosedur transaksinya disusun dan dioperasikan murni berdasarkan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

Aturan denda

Secara umum, bank konvensional menerapkan denda dengan tarif yang cenderung lebih tinggi untuk nasabah yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.

Namun, bank syariah memberlakukan denda syariah (ta'zir) yang bersifat mendidik untuk mendorong kedisiplinan nasabah tanpa maksud memberatkan.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025