Bisnis.com, BANDA ACEH — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan mengunjungi Presiden China Xi Jinping di Beijing pada pertengahan Mei setelah penundaan akibat konflik perang melawan Iran.

Kunjungan tersebut akan berlangsung pada 14–15 Mei, setelah sebelumnya direncanakan pada akhir Maret hingga awal April. Penjadwalan ulang ini terjadi di tengah berlanjutnya operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang belum menunjukkan tanda berakhir.

“Presiden Xi memahami bahwa sangat penting bagi presiden untuk berada di sini selama operasi tempur berlangsung saat ini,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt kepada Al Jazeera, Kamis (26/3/2026).

Penundaan kunjungan ini, bukan didasarkan pada kesepakatan tertentu terkait akhir perang, melainkan karena kebutuhan Presiden AS untuk tetap memimpin operasi militer.

Dalam konferensi pers yang dikutip Al Jazeera, Leavitt juga menegaskan bahwa tidak ada prasyarat khusus antara kedua pemimpin terkait penjadwalan ulang pertemuan tersebut.

Lebih lanjut, Leavitt menyebutkan bahwa Xi Jinping juga dijadwalkan melakukan kunjungan balasan ke Washington, D.C., pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bilateral antara kedua negara tetap berjalan, meskipun tensi geopolitik meningkat akibat konflik Iran.

Perang yang telah berlangsung hampir satu bulan itu terus memicu ketidakpastian global, terutama setelah Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan energi dunia. Al Jazeera melaporkan bahwa lebih dari 80% ekspor minyak Iran pada 2025 dibeli oleh China dengan volume sekitar 1,38 juta barel per hari.

Situasi tersebut berdampak langsung pada stabilitas ekonomi global, termasuk China sebagai salah satu importir utama energi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan Situasi tegang di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya telah memengaruhi jalur perdagangan internasional dan energi, mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan.

China juga secara terbuka menyerukan penghentian operasi militer. “China sekali lagi menyerukan kepada semua pihak untuk segera menghentikan operasi militer,” ujar Jian.

Di sisi lain, pemerintah AS menyatakan bahwa operasi militer bersama Israel terhadap Iran masih berjalan sesuai rencana. Leavitt menyebut bahwa AS sedang memenuhi target Operasi Epic Fury dengan cepat, meskipun belum memberikan kepastian waktu berakhirnya konflik.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan perang akan berakhir sebelum kunjungan Trump ke China, Leavitt menjawab bahwa estimasi operasi militer berkisar antara empat hingga enam pekan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konflik kemungkinan masih berlangsung saat pertemuan kedua pemimpin digelar.

Di AS, kebijakan Trump terkait perang Iran menuai kritik. Survei Pew Research Center menunjukkan 59% responden menilai keputusan penggunaan kekuatan militer terhadap Iran sebagai langkah yang keliru, sementara hanya 38% yang mendukung.

Selain isu geopolitik, pertemuan Trump dan Xi juga diperkirakan akan membahas ketegangan perdagangan antara kedua negara. Sejak periode pertama kepemimpinannya, Trump menerapkan tarif tinggi terhadap produk China, meskipun kebijakan tersebut sempat digugat dan dibatasi oleh Mahkamah Agung AS.

Kunjungan Trump ke Beijing menjadi momentum penting bagi hubungan dua kekuatan besar dunia. Agenda pertemuan tersebut kemungkinan besar akan mencakup isu perdagangan serta dampak perang Iran terhadap stabilitas global.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joseph Kent mengumumkan pengunduran dirinya dan efektif segera. Keputusan itu diambil menyusul penolakannya terhadap kebijakan perang yang disulut negaranya bersama Israel di Iran.

Dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Presiden Donald Trump dan diunggah di media sosial X (d/h Twitter), Kent menyatakan tidak dapat mendukung operasi militer tersebut. Ia menilai Iran tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Amerika Serikat dan menyebut keterlibatan Washington dipengaruhi tekanan eksternal.

"Jelas bahwa kita memulai perang ini karena tekanan dari Israel dan pelobi Amerika yang kuat," ulasnya dalam surat pengunduran diri.

Kent menegaskan keputusan perang dinilai tidak sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri yang sebelumnya diusung Trump, khususnya pendekatan America First yang menekankan penghindaran konflik berkepanjangan di luar negeri.

Ia juga menyinggung bahwa pada periode awal pemerintahan Trump, kebijakan militer dinilai lebih terukur, termasuk dalam operasi terhadap tokoh militer Iran Qasem Soleimani serta penanganan kelompok ISIS.

Ia juga mengkritik adanya kampanye disinformasi yang mendorong Amerika Serikat terlibat dalam konflik dengan Iran. Tekanan dari pihak luar, termasuk sekutu, telah membentuk persepsi ancaman yang tidak sepenuhnya akurat.

Dalam surat tersebut, Kent juga mengaitkan situasi saat ini dengan pengalaman masa lalu, termasuk keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Irak yang disebutnya sebagai pelajaran penting agar tidak mengulangi kesalahan serupa.

Sebagai veteran militer yang telah bertugas berulang kali di medan perang, Kent menekankan dampak besar konflik terhadap prajurit dan keluarga mereka. Ia menyatakan tidak dapat mendukung kebijakan yang berpotensi mengorbankan generasi berikutnya dalam perang yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi kepentingan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joseph Kent mengumumkan pengunduran dirinya dan efektif segera. Keputusan itu diambil menyusul penolakannya terhadap kebijakan perang yang disulut negaranya bersama Israel di Iran.

Dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Presiden Donald Trump dan diunggah di media sosial X (d/h Twitter), Kent menyatakan tidak dapat mendukung operasi militer tersebut. Ia menilai Iran tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Amerika Serikat dan menyebut keterlibatan Washington dipengaruhi tekanan eksternal.

"Jelas bahwa kita memulai perang ini karena tekanan dari Israel dan pelobi Amerika yang kuat," ulasnya dalam surat pengunduran diri.

Kent menegaskan keputusan perang dinilai tidak sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri yang sebelumnya diusung Trump, khususnya pendekatan America First yang menekankan penghindaran konflik berkepanjangan di luar negeri.

Ia juga menyinggung bahwa pada periode awal pemerintahan Trump, kebijakan militer dinilai lebih terukur, termasuk dalam operasi terhadap tokoh militer Iran Qasem Soleimani serta penanganan kelompok ISIS.

Ia juga mengkritik adanya kampanye disinformasi yang mendorong Amerika Serikat terlibat dalam konflik dengan Iran. Tekanan dari pihak luar, termasuk sekutu, telah membentuk persepsi ancaman yang tidak sepenuhnya akurat.

Dalam surat tersebut, Kent juga mengaitkan situasi saat ini dengan pengalaman masa lalu, termasuk keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Irak yang disebutnya sebagai pelajaran penting agar tidak mengulangi kesalahan serupa.

Sebagai veteran militer yang telah bertugas berulang kali di medan perang, Kent menekankan dampak besar konflik terhadap prajurit dan keluarga mereka. Ia menyatakan tidak dapat mendukung kebijakan yang berpotensi mengorbankan generasi berikutnya dalam perang yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi kepentingan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joseph Kent mengumumkan pengunduran dirinya dan efektif segera. Keputusan itu diambil menyusul penolakannya terhadap kebijakan perang yang disulut negaranya bersama Israel di Iran.

Dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Presiden Donald Trump dan diunggah di media sosial X (d/h Twitter), Kent menyatakan tidak dapat mendukung operasi militer tersebut. Ia menilai Iran tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Amerika Serikat dan menyebut keterlibatan Washington dipengaruhi tekanan eksternal.

"Jelas bahwa kita memulai perang ini karena tekanan dari Israel dan pelobi Amerika yang kuat," ulasnya dalam surat pengunduran diri.

Kent menegaskan keputusan perang dinilai tidak sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri yang sebelumnya diusung Trump, khususnya pendekatan America First yang menekankan penghindaran konflik berkepanjangan di luar negeri.

Ia juga menyinggung bahwa pada periode awal pemerintahan Trump, kebijakan militer dinilai lebih terukur, termasuk dalam operasi terhadap tokoh militer Iran Qasem Soleimani serta penanganan kelompok ISIS.

Ia juga mengkritik adanya kampanye disinformasi yang mendorong Amerika Serikat terlibat dalam konflik dengan Iran. Tekanan dari pihak luar, termasuk sekutu, telah membentuk persepsi ancaman yang tidak sepenuhnya akurat.

Dalam surat tersebut, Kent juga mengaitkan situasi saat ini dengan pengalaman masa lalu, termasuk keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Irak yang disebutnya sebagai pelajaran penting agar tidak mengulangi kesalahan serupa.

Sebagai veteran militer yang telah bertugas berulang kali di medan perang, Kent menekankan dampak besar konflik terhadap prajurit dan keluarga mereka. Ia menyatakan tidak dapat mendukung kebijakan yang berpotensi mengorbankan generasi berikutnya dalam perang yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi kepentingan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan melakukan segala cara untuk segera bisa mengirim amunisi ke Israel.

Dilansir dari Asia One, pemerintahan Presiden Donald Trump menggunakan kewenangan darurat untuk mempercepat penjualan lebih dari 20.000 bom kepada Israel senilai sekitar 650 juta dolar AS (sekitar 830 juta dolar Singapura).

Manuver ini sekaligus mengabaikan proses peninjauan Kongres AS. Informasi ini disampaikan oleh dua pejabat Amerika Serikat yang mengetahui rencana penjualan tersebut.

Dalam pernyataan yang dirilis Jumat malam (6 Maret), Departemen Luar Negeri AS menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio menetapkan adanya kondisi darurat sehingga penjualan senjata ke Israel harus segera dilakukan.

Keputusan tersebut sekaligus mengesampingkan prosedur peninjauan oleh Kongres.

Paket persenjataan itu mencakup sekitar 12.000 badan bom serbaguna BLU-110A/B berbobot 1.000 pon yang sebelumnya telah diminta oleh Israel.

Penjualan ini terjadi sekitar sepekan setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi serangan udara bersama terhadap Iran, yang disebut sebagai operasi militer terbesar Washington sejak invasi Irak pada 2003.

Menurut pemerintah AS, operasi tersebut menargetkan penghancuran kemampuan rudal ofensif Iran, fasilitas produksi rudal, serta kekuatan angkatan lautnya.

Namun, operasi itu juga meningkatkan ketegangan di kawasan karena Iran membalas dengan serangan terhadap Israel serta negara-negara yang menjadi lokasi pangkalan militer AS.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa penjualan senjata tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan luar negeri dan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Kontraktor utama dalam transaksi ini adalah Repkon USA yang berbasis di Texas.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri kemudian menambahkan bahwa paket penjualan juga mencakup bom serbaguna BLU-111 berbobot 500 pon, yang merupakan perubahan dari kesepakatan penjualan sebelumnya.

Selain itu, Israel disebut akan membeli tambahan amunisi penting senilai sekitar 298 juta dolar AS melalui skema penjualan komersial langsung.

Dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Desember 2024 disebutkan bahwa militer Israel kemungkinan menggunakan jenis bom berat tersebut di wilayah Gaza yang padat penduduk.

Serangan Israel dalam konflik melawan militan Hamas dilaporkan telah menewaskan puluhan ribu warga sipil di wilayah tersebut.

Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Gregory Meeks, mengkritik langkah Rubio menggunakan kewenangan darurat untuk melewati pengawasan Kongres. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya siap menghadapi perang dengan Iran.

“Pemerintahan Trump berulang kali mengatakan siap menghadapi perang ini. Namun penggunaan kewenangan darurat untuk melewati Kongres justru menunjukkan sebaliknya. Ini adalah keadaan darurat yang diciptakan oleh pemerintah sendiri,” ujar Meeks dalam pernyataannya.

Dalam sepekan terakhir, serangan Amerika Serikat dan Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 1.332 warga sipil Iran serta melukai ribuan lainnya, menurut duta besar Iran untuk PBB. Sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, juga dilaporkan tewas.

Militer AS menyebutkan enam personel militernya tewas dalam serangan terhadap fasilitas militer di Kuwait. Sementara itu, Israel melaporkan sedikitnya 10 warga sipil tewas akibat serangan yang terjadi di wilayahnya.

Selama lebih dari dua tahun konflik yang melibatkan Gaza, Lebanon, dan Iran, Washington tetap memberikan dukungan militer kuat kepada Israel, baik di bawah pemerintahan Donald Trump maupun sebelumnya pada masa Presiden Joe Biden.

Pemerintahan Trump sebelumnya juga pernah menggunakan kewenangan serupa untuk mempercepat penjualan senjata ke Israel tanpa melalui peninjauan Kongres, langkah yang juga pernah dilakukan pemerintahan Biden.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah beberapa petinggi Iran yang dikabarkan meninggal karena serangan AS dan Israel.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat pada 28 Februari 2026 ketika Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer terkoordinasi besar-besaran yang menargetkan situs-situs penting Iran.

Serangan tersebut berfokus pada instalasi militer strategis yang menargetkan situs nuklir, pabrik rudal, pangkalan IRGC, dan kantor-kantor di dekat kompleks Pemimpin Tertinggi Khamenei di Teheran.

Manuver ini menandai peningkatan signifikan dalam konflik yang sedang berlangsung dan meningkatkan kekhawatiran akan pembalasan lebih lanjut di kawasan tersebut.

Presiden AS Donald Trump memposting di Truth Social bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah tewas setelah serangan militer gabungan AS-Israel.

Dalam sebuah pernyataan, Trump menyebut Khamenei sebagai "salah satu orang paling jahat dalam sejarah" dan mengatakan operasi tersebut merupakan keberhasilan besar.

“Ini bukan hanya keadilan bagi rakyat Iran, tetapi juga bagi semua warga Amerika yang hebat, dan orang-orang dari banyak negara di seluruh dunia, yang telah dibunuh atau dimutilasi oleh Khamenei dan geng preman haus darahnya,” tulisnya.

Dilansir dari Hindustan Times, Menteri Pertahanan Iran Amir Nasirzadeh dan komandan Garda Revolusi Mohammed Pakpour diyakini telah tewas.

Selain itu, Amit Segal, Kepala Analis Politik di N12News, memposting di akun X-nya bahwa juru bicara IDF mengkonfirmasi bahwa penasihat utama Khamenei, Ali Shamkhani, dan penasihat militer Khamenei juga telah dieliminasi.

“Tidak ada satu pun hal yang bisa dia [Ali Khamenei] atau para pemimpin lain yang terbunuh bersamanya, lakukan,” tulis Trump dalam unggahan Truth Social-nya.

Daftar pejabat tinggi Iran yang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut menurut Hindustan Times:

Ali Khamenei - Pemimpin Tertinggi Iran
Amir Nasirzadeh - Menteri Pertahanan Iran
Mohammed Pakpour - Komandan Garda Revolusi
Ali Shamkhani - Penasihat utama Pemimpin Tertinggi Khamenei
Penasihat militer Khamenei- Ali Shamkhani
Kepala Staf - Seyed Abdolrahim Mousavi
Menurut The Times of Israel, Presiden Masoud Pezeshkian juga menjadi target serangan tersebut, tetapi statusnya belum jelas.