Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti masih besarnya porsi belanja kesehatan masyarakat yang dibayar langsung dari kantong pribadi atau out of pocket.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menuturkan porsi tersebut mencapai 28,8% dari total belanja kesehatan nasional atau sekitar Rp175 triliun.

Dari data tersebut juga menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki perlindungan kesehatan, baik melalui program BPJS Kesehatan maupun asuransi kesehatan milik komersial.

“Nah itu [nilai out of pocket] yang kami mau turunkan, kami bersama-sama dengan kementerian lembaga kami turunkan dan mereka bisa ikut serta dari program asuransi komersial,” ucapnya seusai acara PDP Regulatory Dissemination Day di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dia meneruskan, saat ini kontribusi asuransi kesehatan komersial terhadap total belanja kesehatan nasional masih relatif kecil, yakni sekitar 5%. Sebab itu, OJK menilai porsi tersebut masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Di lain sisi, Ogi menyebut OJK juga akan mendiskusikan perlindungan risiko untuk program 3 juta rumah. Program ini berjangka panjang bahkan lebih dari 15—20 tahun, sehingga sangat mungkin akan ada risiko yang terjadi.

“Di situ ada risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko apabila debitur itu meninggal dunia apakah sudah di-cover oleh asuransi? Risiko terhadap property risk menyangkut masalah kerusakan terhadap property rumah yang dibiayai, risiko gempa bumi, risiko kebakaran, risiko banjir itu juga mesti di-cover,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, masalah teknis termasuk skema pembiayaan premi untuk program itu masih dalam tahap diskusi.

“Apakah itu premi itu ditanggung oleh pemerintah memberikan subsidi atau itu blended di dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat. Itu adalah dua yang mungkin menjadi concern kita dan fokus yang akan menjadi perhatian,” tegas Ogi.