Bisnis.com, JAKARTA - Kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke ibu kota baru Nusantara menjadi pemberitaan sejumlah media asing. Bloomberg menyebut kedatangan pertama kalinya sejak menjabat lebih dari setahun yang lalu sebagai tanda dukungan berkelanjutan untuk proyek warisan pendahulunya.

Prabowo melakukan sejumlah kunjungan kerja di Kalimantan sebelum kemudian berlanjut dan tidur di Nusantara. Kunjungan dilakukan di tengah pengetatan anggaran dan penundaan pemindahan aparatur sipil negara dari Jakarta. Kondisi tersebut memicu pertanyaan mengenai kelanjutan proyek ibu kota baru yang telah dicanangkan sejak 2019 itu.

Nusantara yang diluncurkan oleh mantan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi tekanan pada Jakarta yang tenggelam dan padat serta untuk menggeser pertumbuhan ke arah Indonesia bagian timur disebut sebagai salah satu taruhan infrastruktur paling ambisius dan mahal di negara ini, dengan kemajuan yang dipantau ketat oleh investor dan para aparatur negara.

Prabowo sebelumnya berkunjung ke Nusantara pada Agustus 2024 sebagai menteri pertahanan dan presiden terpilih, mendampingi Presiden Joko Widodo. Setelah dilantik, Prabowo telah menerbitkan peraturan yang menetapkan Nusantara sebagai pusat politik Indonesia pada 2028.

Sementara Reuters melaporkan pembangunan fisik Nusantara baru dimulai pada 2022 setelah tertunda pandemi Covid-19. Pemerintah sebelumnya gagal memenuhi target pemindahan ibu kota pada akhir masa jabatan Presiden Jokowi pada 2024.

Kunjungan Prabowo, yang dijadwalkan berlangsung hingga Selasa sekaligus menandai momentum penting bagi perjalanan untuk membangun ibu kota Nusantara.

"Kehadiran Presiden Prabowo di Nusantara menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan di wilayah tersebut berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan," tulis pernyataan resmi pemerintah.

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan, fasilitas perkantoran dan infrastruktur pendukung untuk cabang eksekutif telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif masih berlangsung dengan target penyelesaian pada 2028.

Pada 2024, Prabowo menyetujui anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan Nusantara hingga 2029, meski jumlah itu lebih rendah dibandingkan belanja pemerintah sebelumnya pada periode 2022—2024. Pemerintahan Prabowo juga mencatat defisit anggaran sebesar 2,92% dari produk domestik bruto pada 2025, mendekati batas maksimal defisit yang diizinkan undang-undang.

Sedangkan South China Morning Post (SCMP) dalam pemberitaannya menyebut kedatangan Prabowo ke Nusantara setelah setahun menjabat meredakan keraguan investor.

Keraguan itu muncul dari kalangan analisis karena Prabowo memiliki sejumlah program populisnya sendiri. Disebut, pemerintahan Prabowo tidak akan sanggup membiayai sejumlah proyek sekaligus. Kunjungan Prabowo, yang dijadwalkan hingga hari ini Selasa (13/1/2026) sebut sebagai penanda momentum penting dalam perjalanan membangun ibu kota Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini, mengungkap rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut disampaikannya menyikapi arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki sebanyak 4.100 ASN sudah berkantor di IKN pada 2028. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

"Sebenarnya, yang ada di Perpres 79/2025 itu kan estimasi, tetapi siapa-siapa yang harus pindah, mana yang duluan, itu kan harus diatur. Karena kementerian kita kan dulu 34, sekarang jumlahnya 48, semua ASN-nya kan tersebar," kata Rini saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (25/11/2025).

Sejalan dengan hal itu, Rini menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyusunan ulang mengenai kementerian mana saja yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke IKN. Dia menyebut prosesnya membutuhkan waktu.

Akan tetapi, dia memastikan proses penapisan akan dijalankan secepat-cepatnya, menyesuaikan ketersediaan hunian bagi ASN di IKN.

"Setelah itu kalau kita sudah penapisan, mungkin dalam waktu dekat kita sudah punya penapisannya seperti itu, karena kementerian dan lembaga kan sudah mantap ya sekarang. Pegawainya berapa, di mana, dan semua penempatannya kan sudah jelas," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

Dalam beleid itu, guna mendukung IKN sebagai Ibu Kota Politik nantinya, Prabowo menetapkan bakal memindahkan 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.