JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku heran dengan pernyataan hakim militer yang menyebut pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bekerja secara amatir. Novel pun menyayangkan pernyataan tersebut.

Menurut Novel, ucapan hakim itu justru terkesan menyayangkan aksi penyerangan yang dilakukan empat pelaku tidak dilakukan secara profesional. Karena itu, ia mempertanyakan maksud dari pernyataan hakim tersebut.

"Sikap kemudian hakim yang sepertinya justru menyayangkan tindakannya tidak profesional penyerangan nya, lah hakim mksudnya apa? Apa dia mau menyuruh untuk dilakukan lagi dengan lebih profesional?" ujar Novel Baswedan kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).

Novel menyebut pernyataan tersebut mengganggu akal sehat bahkan memprihatinkan lantaran dianggap tidak berpihak pada korban. Apalagi, pernyataan itu diungkap oleh seorang aparatur penegak hukum.

"Ini kan hal-hal yang mengganggu akal sehat dan menurut saya memprihatinkan sekali. Sayangnya aparatur yang berbuat begitu, yang ngomong begitu dan itu enggak pantas," tegas Novel.

Novel mengatakan proses peradilan seharusnya melindungi dan mewakili kepentingan korban. Ia pun meminta agar proses penagakan hukum ini bisa dilakukan hingga tuntas.

"Oleh karena itu kita berharap peradilannya terkait dengan penyerangan kepada Andrie Yunus itu dilakukan dengan objektif, jujur, dengan mengungkap semua siapa pun pelakunya," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengaku prihatin atas ucapan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman B Ponto yang menyebut operasi penyiraman air keras Andrie Yunus sebagai kenakalan. Padahal, kata dia, dampak dari penyiraman air keras memiliki tingkat keparahannya yang tinggi.

"Ini apa-apaan, bayangkan serangan air keras yang separah itu dibilang sebagai kenakalan. Ini kan menganggu akal sehat," tandas Novel.

Sebelumnya, Ketua majelis hakim, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, mengaku gemas melihat tindakan para terdakwa dalam kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang dinilai amatir.

Menurut hakim, perbuatan para terdakwa tersebut mencoreng nama baik BAIS TNI. Pasalnya, tindakan mereka terlihat tidak mencerminkan profesionalitas aparat intelijen dan terkesan berantakan.

"Kalau saya melihat, ini berantakan sekali. Seharusnya, kalau melakukan sesuatu, ada perencanaan. Misalnya, memperhatikan CCTV, memakai jaket, masker, atau penutup wajah," ujar Fredy dalam persidangan.

JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku heran dengan pernyataan hakim militer yang menyebut pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bekerja secara amatir. Novel menyayangkan pernyataan tersebut.

Ucapan hakim itu justru terkesan menyayangkan aksi penyerangan yang dilakukan 4 pelaku tidak dilakukan secara profesional. Karena itu, dia mempertanyakan maksud dari pernyataan hakim tersebut.

"Sikap hakim yang sepertinya justru menyayangkan tindakannya tidak profesional penyerangannya, hakim maksudnya apa? Apa dia mau menyuruh untuk dilakukan lagi dengan lebih profesional?" ujar Novel, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, pernyataan tersebut mengganggu akal sehat bahkan memprihatinkan lantaran dianggap tidak berpihak pada korban. Apalagi pernyataan itu diungkap seorang aparatur penegak hukum.

"Ini kan hal-hal yang mengganggu akal sehat dan menurut saya memprihatinkan sekali. Sayangnya aparatur yang berbuat begitu, yang ngomong begitu dan itu nggak pantas," ucapnya.

Proses peradilan seharusnya melindungi dan mewakili kepentingan korban. Dia meminta agar proses penegakan hukum dapat dilakukan hingga tuntas.

Dalam kesempatan sama, Novel juga mengaku prihatin atas ucapan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman B Ponto yang menyebut operasi penyiraman air keras Andrie Yunus sebagai kenakalan. Padahal, dampak dari penyiraman air keras memiliki tingkat keparahan yang tinggi.

"Ini apa-apaan, bayangkan serangan air keras yang separah itu dibilang sebagai kenakalan. Ini kan mengganggu akal sehat," kata Novel.

Sebelumnya, Ketua majelis hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto mengaku gemas melihat tindakan para terdakwa dalam kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus yang dinilai amatir.

Menurut hakim, perbuatan para terdakwa mencoreng nama baik BAIS TNI. Pasalnya, tindakan mereka terlihat tidak mencerminkan profesionalitas aparat intelijen dan terkesan berantakan.

"Kalau saya melihat, ini berantakan sekali. Seharusnya kalau melakukan sesuatu ada perencanaan. Misalnya, memperhatikan CCTV, memakai jaket, masker atau penutup wajah," ujar Fredy dalam persidangan.

JAKARTA - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan terkejut mengetahui berkas perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus telah dilimpahkan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI ke Oditurat Militer (Otmil) II-07 Jakarta. Sebab, sepengetahuannya, Andrie Yunus belum diperiksa.

"Saya terkejut membaca berita bahwa berkas perkara penyiraman air keras ke Andrie Yunus sudah dilimpahkan ke oditur militer. Bukankah Andrie Yunus belum diperiksa?" tulis Novel melalui akun media sosial X, dikutip Rabu (8/4/2026).

Novel menilai, kasus penyerangan terhadap aktivis selama ini kerap ditangani ala kadarnya. Sebab, beberapa kasus yang telah diputus, biasanya pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan.

"Kasus-kasus lalu penyerangan terhadap aktivis selalu ditangani sekadarnya, dan pelaku dihukum ringan serta tidak memperhatikan kepentingan korban," ucap dia.

Dalam kasus Andrie Yunus, hal yang dikhawatirkan adalah penanganannya diproses secara tidak serius, dan nantinya pelaku akan dijatuhi hukum ringan. Ia menduga perkara ini akan berujung pada motif pribadi kepada Andrie Yunus.

"Sejak awal kekhawatiran penanganan kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap Andrie Yunus akan ditangani sekadarnya, dan pelaku akan dihukum ringan, karena dibuat seolah motifnya pribadi. Jahat sekali, sudah pelaku tidak diproses tuntas, korban malah difitnah," pungkasnya.

Sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI rampung menyelesaikan proses penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, Selasa (7/4/2026). Kini berkas perkara dan tersangka itu telah dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta.

Rangkaian proses pelimpahan berkas perkara itu berlangsung tertutup. Padahal, sejumlah awak media telah menunggu di Kantor Oditurat Militer II-07 Jakarta.

iNews Media Group menerima undangan kegiatan pelimpahan itu akan berlangsung pada pukul 16.00 WIB. Namun, pada pukul 19.00 WIB seluruh proses pelimpahan termasuk konferensi pers itu batal dilaksanakan.

Padahal, empat tersangka sebelumnya sempat terlihat turun dari mobil tahanan Polisi Militer Angkutan Darat (Pomad). Mereka terlihat mengenakan pakaian warna kuning lengkap ditutupi penutup wajah (sebo) dan tangannya diborgol.

Dua sepeda motor yang merupakan barang bukti juga sempat ditampilkan di halaman Kantor Oditurat Militer. Namun menjelang batalnya kegiatan itu bersama media, barang bukti itu pun turut dipindahkan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Mayjen Aulia Dwi Nasrullah hanya memberikan keterangan tertulis lewat Pusat Penerangan Hukum (Puspen) TNI.

"Pada hari ini Selasa 7 April 2026 telah dlimpahkan Berkas perkara, para tersangka dan barang bukti tindak pidana penganiayaan saudara AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta, untuk selanjutnya akan diperiksa kelengkapan berkas syarat formil dan materil," ujar Aulia melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2026).

Empat tersangka yang diserahkan di antaranya Kapten NDB, Lettu SL, Lettu BHW, serta Serda ES. Sementara, dalam keterangannya Kapuspen TNI tidak merinci soal barang bukti.

"Jika berkas dinyatakan lengkap, akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta," imbuh Aulia.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menaruh harapan atas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus oleh orang tidak dikenal alias OTK.

Menurut Anies, tak hanya pelaku penyiraman saja yang diusut, tapi juga pemberi perintah harus juga diusut.

Hal itu diungkapkan Anies saat mengunjungi Andrie Yunus di RSCM Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2026) bersama dengan mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Anies mengatakan bahwa menurutnya masyarakat sudah tentu marah atas kejadian tersebut.

Menurutnya, masyarakat ingin ada segera langkah-langkah hukum untuk menangkap pelaku. Meskipun, kemarahan itu tidak boleh membabi buta.

Dia juga menjelaskan bahwa jangan kemudian jadi takut gara-gara peristiwa ini. Kemarahan harus disalurkan secara terstruktur, secara rapi, sehingga dia menjadi daya tekan untuk bisa ada penyelidikan sampai tuntas.

"Kita percayakan kepada aparat kepolisian untuk bisa mencari pelakunya, menemukan pelakunya, lalu sampai kepada pemberi perintahnya. Bukan hanya pada eksekutor di lapangan, tapi pemberi perintahnya. Dan ditegakkan keadilan yang seadil-adilnya," ujar Anies di RSCM Jakarta Pusat pada Sabtu (14/3/2026).

Anies menjelaskan bahwa keberanian Andri Yunus itu memberikan bukti bahwa masih banyak orang-orang yang memiliki keberanian untuk memikirkan masa depan lebih daripada memikirkan keselamatan dirinya.

Andri menurutnya termasuk orang-orang pertama beserta aktivis-aktivis yang lain yang mendeteksi tanda-tanda kemunduran demokrasi. Lalu, kemudian aktif menyuarakan usaha untuk mencegah kemunduran demokrasi ini.

Saat menjenguk Andri, Anies tidak bisa berjumpa dengan Andri. Anies hanya bertemu keluarga Andri. Sebab, kondisi Andri masih diisolasi.

Adapun, Novel Baswedan menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada kasus Andri bukan kriminal murni. Sebab, Andri tiba-tiba dicegat, kemudian diserang dan hartanya tidak dirampas.

"Sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan motif. Motifnya apa? Ya itu nanti yang mestinya harus dibuktikan di proses penyidikan dan penyelidikan," ujarnya.

Dia pun berharap proses penyelidikan kasus tersebut dilakukan dengan tuntas. Dia berharap aktor intelektualnya pun harus dihukum berat.

"Kita tidak ingin kalau ini diproses dengan sekadarnya, maka akan terulang lagi cara-cara seperti ini. Dan ini sangat brutal dan biadab," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, aktivis Kontras Andrie Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan Satreskrim Polres Jakarta Pusat saat ini tengah mendalami peristiwa tersebut.

"Saat ini sedang didalami oleh Sat Reskrim Polres jakpus, mendalami saksi dan TKP. Kita semua mengecam kejadian tersebut. Semoga pelaku segera tertangkap," ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (13/3/2026).

Di samping itu, Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya menyampaikan penyerangan itu terjadi usai Andrie menghadiri kegiatan di Kantor YLBHI, Jakarta pada Kamis (12/3/2026).

"Peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah Andrie Yunus usai melakukan podcast di Kantor YLBHI bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” yang rampung pada sekitar pukul 23.00 WIB," ujar Dimas dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2026).

Dia menambahkan insiden penyerangan ini telah luka serius di sekujur tubuh Andrie terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata.

Setelah itu, Andrie juga sempat dibawa ke rumah sakit setempat untuk melakukan penanganan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengalami luka bakar 24%.

"Dari hasil pemeriksaan, Andrie mengalami luka bakar sebanyak 24%," imbuhnya.

Adapun, Dimas menilai insiden ini merupakan upaya untuk membungkam suara kritis pembela HAM, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dia pun mendesak agar kasus ini bisa mendapatkan atensi publik maupun aparat karena penyiraman air keras terhadap aktivis HAM ini bisa menyebabkan luka serius hingga meninggal dunia.

"Peristiwa ini harus segera mendapat perhatian luas dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan masyarakat sipil. Aparat kepolisian langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebut," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menilai bahwa KPK akan jauh lebih mudah diintervensi setelah mendapatkan kewenangan untuk menghentikan penyidikan lewat penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini merespons penerbitan SP3 oleh KPK terhadap kasus dugaan korupsi izin tambang di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Perkara itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,7 triliun.

"Dengan adanya kewenangan SP3, maka KPK mudah terintervensi dalam penanganan perkaranya," kata Novel kepada wartawan, pada Minggu (28/12/2025).

Oleh karenanya, sejak awal Novel Baswedan mengaku tidak setuju KPK diberi kewenangan SP3 sebagaimana dalam UU KPK yang baru. Terlepas substansi perkaranya, menurut dia, memang idealnya proses pembuktian dilakukan di persidangan.

"Proses persidangan secara terbuka tentu lebih akuntable dibandingkan dengan proses rapat tertutup untuk akhirnya dilakukan penghentian penyidikan," tegas Novel Baswedan.

Tak menyoal penghentian penyidikan, kewenangan yang diberikan saat ini, Novel Baswedan memandang KPK bisa saja berpotensi lalai dalam menangani perkara tertentu.

"Belum lagi dengan kewenangan SP3, KPK bisa saja tidak berhati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka," tuturnya.

Diketahui, KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara yang menjerat mantan bupati Aswad Sulaiman.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan alasan pihaknya menghentikan penyidikan perkara tersebut. Menurut dia, penyidik tidak menemukan alat bukti yang cukup.

"Bahwa tempus perkaranya adalah 2009, dan setelah dilakukan pendalaman pada tahap penyidikan tidak ditemukan kecukupan bukti," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).

Oleh karena itu, kata dia, penyidik memutuskan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Keputusan itu dilakukan demi memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara itu.

"Sehingga KPK menerbitkan SP3 untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait," ujar Budi Prasetyo.