MOSKOW - Italia menunda komitmen bantuan NATO kepada Ukraina untuk tahun 2027 setelah blok tersebut menyetujui paket militer senilai €70 miliar (USD80 miliar atau Rp1.436 triliun) kepada Kiev tahun ini. Itu dilaporkan Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Jerman pada hari Selasa.

Meskipun para utusan NATO menyepakati persyaratan bantuan tahun ini pada hari Selasa di Brussels, Italia menolak untuk menerima klausul lanjutan yang mewajibkan blok tersebut untuk "mempertahankan setidaknya tingkat dukungan yang sebanding" di masa mendatang, menurut sumber diplomatik kepada FAZ. Mereka menambahkan bahwa bagian deklarasi ini masih dalam tanda kurung dan dapat berubah pada menit terakhir.

Putaran baru pembicaraan para duta besar dijadwalkan pada hari Kamis untuk menyelesaikan rumusan sebelum KTT NATO tahunan dibuka pada 7 Juli di Ankara.

Meskipun Italia secara konsisten memberikan dukungan untuk Kiev selama konflik dengan Rusia, Italia menolak komitmen tanpa batas waktu di tengah tekanan ekonomi internal yang terus-menerus.

Bulan lalu, Menteri Pertahanan Guido Crosetto mengatakan kepada parlemen bahwa Roma tidak akan mendukung Daftar Persyaratan Prioritas Ukraina (PURL) NATO, skema untuk mendanai pembelian senjata AS untuk Kiev. Perdana Menteri Giorgia Meloni juga mengisyaratkan bahwa Italia dapat melewatkan skema pendanaan pertahanan Uni Eropa, dengan alasan Roma harus memprioritaskan biaya energi yang melonjak menjelang pemilihan tahun depan.

Wakil Perdana Menteri Matteo Salvini, mitra koalisi utama Meloni, mengkritik bantuan ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa ia tidak percaya pengiriman lebih banyak senjata akan menyelesaikan konflik. Selama serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi yang mengguncang Ukraina tahun lalu, Salvini menyatakan bahwa pendanaan tambahan dapat "memicu korupsi lebih lanjut" di negara tersebut.

Angka €70 miliar bukanlah hasil dari penilaian kebutuhan militer baru, dengan sekitar €30 miliar berasal dari pinjaman Uni Eropa yang sudah ada untuk Ukraina dan sisanya €40 miliar bergantung pada kontribusi dari masing-masing negara. Politico melaporkan pekan lalu bahwa AS tidak akan berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Beberapa anggota NATO juga telah menyampaikan kekhawatiran tentang pembagian beban di dalam blok tersebut. Menteri Luar Negeri Swedia Maria Malmer Stenergard tahun lalu mengeluh bahwa negara-negara Nordik, dengan jumlah penduduk gabungan kurang dari 30 juta jiwa, menanggung sepertiga dari dukungan militer NATO untuk Ukraina. “Ini tidak berkelanjutan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dan ini banyak mengungkapkan tentang apa yang dilakukan negara-negara Nordik – tetapi lebih banyak lagi mengungkapkan tentang apa yang tidak dilakukan negara-negara lain,” katanya saat itu.

Rusia secara konsisten mengecam pengiriman senjata Barat ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa hal itu hanya memperpanjang konflik tanpa mengubah hasilnya. Rusia juga bersikeras bahwa bantuan tersebut merupakan bukti bahwa NATO sudah menjadi pihak yang terlibat langsung dalam konflik tersebut.

ANKARA - Ketika para pemimpin NATO berkumpul di Ankara pada 7-8 Juli, mereka akan melakukannya saat aliansi tersebut menghadapi salah satu transisi strategis terbesarnya sejak berakhirnya Perang Dingin.

Perang Rusia di Ukraina, tuntutan Presiden Donald Trump agar Eropa memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk keamanannya sendiri, dan fokus Washington yang semakin meningkat pada persaingan dengan China sedang membentuk kembali masa depan NATO.

Alih-alih menggantikan Amerika Serikat, sekutu-sekutu Eropa semakin bersiap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar atas pertahanan konvensional benua tersebut, sementara Washington mengalihkan perhatiannya ke arah pencegahan strategis dan prioritas di luar Eropa.

Para analis mengatakan KTT Ankara dapat memberikan gambaran awal tentang apa yang sebagian orang sebut sebagai "NATO 3.0" – sebuah model yang berupaya mempertahankan aliansi transatlantik sambil mendefinisikan kembali keseimbangan tanggung jawab militer antara Eropa dan Amerika Serikat.

Kurangi Ketergantungan Eropa dari AS, Mampukah Turki Ingin Memperkuat NATO 3.0?

1. Terbangun setelah 40 Tahun?

Meskipun pemerintahan AS berturut-turut telah lama mendesak sekutu-sekutu Eropa untuk berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan, para analis mengatakan masa jabatan kedua Trump telah secara fundamental mengubah perhitungan Eropa.

Karl-Heinz Kamp, rekan peneliti di Pusat Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, mengatakan pemerintah Eropa menghabiskan waktu puluhan tahun membahas pembagian beban tanpa mengambil tindakan yang berarti.

"Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, Eropa terbangun," katanya kepada Anadolu. "Eropa berjanji untuk berbuat lebih banyak dan melakukan pembagian beban yang adil untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade."

Pada KTT NATO tahun lalu di Den Haag, para anggota sepakat untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan keamanan menjadi 5% dari PDB pada tahun 2035.

Bagi banyak pemerintah Eropa, peningkatan ini juga merupakan sinyal politik kepada Washington bahwa Eropa akhirnya siap untuk memikul beban yang lebih besar untuk pertahanan kolektif.

Pada saat yang sama, beberapa negara tetap enggan, sebagian karena mereka memandang target tersebut sebagai prioritas pemerintahan Trump daripada konsensus di seluruh NATO, kata Dimitris Tsarouhas, peneliti senior Washington di ELIAMEP, kepada Anadolu.

Menurut Jason Davidson, peneliti senior di Transatlantic Security Initiative dari Atlantic Council, persepsi negara-negara terhadap Rusia sebagian besar menjelaskan laju kemajuan yang tidak merata.

"Sejauh ini kita telah melihat kemajuan yang beragam," kata Davidson.

Meskipun setiap anggota Uni Eropa di NATO memenuhi target pengeluaran pertahanan 2% sebelumnya untuk pertama kalinya pada tahun 2025, tingkat pengeluaran masih sangat bervariasi di seluruh aliansi. Negara-negara di sayap timur NATO terus menginvestasikan sebagian besar ekonomi mereka untuk pertahanan, dengan Polandia memimpin dengan 4,48% dari PDB.

"Sekutu seperti Polandia yang merasakan ancaman intens dari Rusia dan sepenuhnya berkomitmen pada peran AS yang berkelanjutan di Eropa telah melampaui target atau sedang menuju ke sana," kata Davidson. "Yang lain, seperti Italia, yang merasakan ancaman yang lebih kecil dari Rusia, hanya membuat sedikit atau tidak ada kemajuan."

2. Mewujudkan NATO 3.0

Bagi para analis, peningkatan pengeluaran pertahanan hanyalah satu bagian dari transformasi yang jauh lebih luas.

Semakin sering, mereka menggambarkan aliansi tersebut bergerak menuju apa yang dikenal sebagai "NATO 3.0" – redistribusi tanggung jawab yang terkelola daripada pelemahan hubungan transatlantik.

Di bawah model itu, sekutu Eropa akan menyediakan sebagian besar kekuatan militer konvensional yang dibutuhkan untuk mempertahankan benua, sementara Amerika Serikat akan mempertahankan tanggung jawab untuk pencegahan nuklir dan kemampuan strategis yang belum dapat ditiru oleh Eropa.

Paul Taylor, peneliti tamu senior di Pusat Kebijakan Eropa, mengatakan ini tidak boleh dilihat sebagai Eropa menggantikan Amerika Serikat.

"Eropa terutama bertanggung jawab atas pertahanan konvensional Eropa. Amerika Serikat terus menyediakan payung nuklir dan beberapa kemampuan konvensional yang tidak ditentukan," katanya.

Kemampuan tersebut kemungkinan akan mencakup intelijen, pengawasan dan pengintaian, pengangkutan udara strategis, kemampuan serangan jarak jauh, infrastruktur satelit, logistik, dan sistem komando dan kendali.

Kekhawatiran, kata Taylor, bukanlah tujuan akhirnya, tetapi kecepatan transisinya.

Pembatalan rencana pengerahan brigade lapis baja AS ke Polandia, pengabaian rencana pengerahan rudal jarak jauh di Jerman, dan pengurangan kontribusi AS terhadap perencanaan kekuatan NATO telah memperkuat kekhawatiran bahwa Washington dapat mengurangi peran militernya lebih cepat daripada yang dapat dikompensasi oleh sekutu Eropa.

Otonomi strategis atau kematangan strategis?

Transisi telah juga menghidupkan kembali perdebatan panjang mengenai arsitektur keamanan masa depan Eropa.

Selama bertahun-tahun, sebagian besar diskusi tersebut berpusat pada konsep otonomi strategis.

Kamp berpendapat bahwa bahkan frasa tersebut sarat dengan muatan politik.

Menurut pandangannya, hal itu secara tradisional dikaitkan dengan ambisi Prancis untuk kemerdekaan yang lebih besar dari Washington, sekaligus menyiratkan kepemimpinan Eropa di bawah Paris daripada pembagian beban yang sebenarnya.

"Prancis tidak pernah menyediakan dana untuk mencapai otonomi strategis ini," katanya.

Riho Terras, wakil ketua Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Eropa dan mantan komandan Angkatan Pertahanan Estonia, percaya bahwa Eropa seharusnya fokus untuk menjadi "matang secara strategis."

"Tidak mungkin lagi untuk hanya mengandalkan Amerika Serikat untuk keamanan kita, seperti yang telah kita lakukan selama beberapa dekade," katanya kepada Anadolu.

Namun ia menolak saran bahwa Eropa harus berupaya menggantikan NATO atau membentuk militernya sendiri.

"Tentara Eropa adalah ide yang buruk," katanya. "Ini adalah proyek yang berisiko memecah belah NATO daripada memperkuat keamanan Eropa."

Kamp juga menentang pembentukan struktur politik baru.

"Kita tidak membutuhkan struktur baru untuk pengambilan keputusan di Eropa," katanya. "Kita sudah memilikinya, dan itu adalah NATO."

Tsarouhas juga menolak gagasan pemutusan hubungan sepenuhnya dengan Washington.

"Ini akan menjadi proses yang panjang dan sulit, dan dilema yang sulit harus dihadapi," katanya. "Masalah terbesar Eropa bukanlah kurangnya sumber daya, tetapi kurangnya kepemimpinan politik yang berani."

Pemutusan hubungan sepenuhnya dari Amerika Serikat, tambahnya, "bukanlah hal yang mungkin karena secara praktis tidak mungkin dan akan merugikan Eropa secara permanen."

3. Turki Memainkan Peranan Penting

Para analis mengatakan bahwa Turki, negara tuan rumah, kemungkinan juga akan memainkan peran yang semakin penting dalam arsitektur pertahanan yang berkembang.

Taylor mengatakan bahwa Uni Eropa sendiri tidak dapat menyediakan kerangka kerja pengambilan keputusan yang efektif karena aturan konsensus dan karena beberapa aktor keamanan terpenting Eropa berada di luar blok tersebut.

Ia berpendapat bahwa Eropa membutuhkan struktur pertahanan permanen yang beroperasi bersama NATO dan Uni Eropa.

Kerangka kerja tersebut, katanya, harus mencakup Inggris, Prancis, Jerman, dan Polandia, bekerja sama dengan Turki, yang telah menjadi pusat manufaktur senjata utama.

"Apa yang terjadi, misalnya, jika Washington memutuskan bahwa serangan terbatas Rusia ke wilayah Baltik bukanlah 'perang Amerika'?" kata Taylor, dengan alasan Eropa harus mampu mengambil keputusan politik yang cepat dalam skenario seperti itu.

"Turki adalah mitra penting, maka jelas kita perlu menempatkan mereka di inti," tambah Taylor, juga menyoroti peran Ankara di wilayah Laut Hitam dan pentingnya bagi Ukraina.

4. AS Masih Mendominasi Militer Turki

Meskipun anggaran pertahanan dan momentum politik meningkat, para analis memperingatkan bahwa Eropa masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyamai kemampuan militer utama Amerika.

Pengangkutan udara strategis, pengumpulan intelijen, komunikasi satelit, pengisian bahan bakar udara, logistik, dan komando dan kendali tetap menjadi area di mana militer Eropa terus sangat bergantung pada Amerika Serikat.

“Bisakah kita menggantikan kemampuan militer AS satu lawan satu? Tidak, kita tidak bisa, atau setidaknya tidak sekarang, karena akan membutuhkan biaya yang sangat besar,” kata Kamp.

Terras setuju.

“Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin global dalam komunikasi satelit, intelijen, dan beberapa kemampuan militer strategis. Eropa akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkat yang sebanding,” katanya.

Taylor juga berpendapat bahwa otonomi strategis harus dipahami sebagai proses bertahap daripada tujuan tetap.

“Itu bukan sesuatu yang Anda capai setelah beberapa tahun peningkatan pengeluaran militer, dan saat ini – tidak, Eropa belum mencapai apa pun yang mendekati otonomi strategis,” katanya.

Terlepas dari kesenjangan kemampuan tersebut, Taylor berpendapat bahwa Eropa tidak lagi memiliki kemewahan untuk menunda upaya tersebut.

“Kita tidak punya pilihan,” katanya. “Bahkan jika itu tidak realistis, kita harus melakukannya, karena Tuan Trump telah memaksa kita.”

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan National Audit Office of Tanzania (NAOT) menandatangani memorandum of understanding (MoU) sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang pemeriksaan sektor publik.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Controller and Auditor General (CAG) Tanzania Charles Edward Kichere di kantor Kementerian Luar Negeri Tanzania, Dar es Salaam, Tanzania.

“Momentum ini mencerminkan komitmen berkelanjutan serta semakin kuatnya kemitraan antara kedua pihak. Penandatanganan MoU ini merupakan tonggak penting dalam mempererat hubungan kerja sama yang telah terjalin selama beberapa tahun terakhir,” ujar Isma Yatun dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Agenda penandatanganan MoU turut disaksikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tanzania, Burundi, Rwanda, dan Komunitas Afrika Timur Tri Yogo Jatmiko dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Tanzania.

Melalui MoU ini, kedua lembaga membangun kerangka kerja sama yang komprehensif untuk mendorong pertukaran pengetahuan, keahlian, dan praktik terbaik, serta mendukung peningkatan kapasitas dan pengembangan profesional dengan tetap menjunjung standar internasional dan prinsip tata kelola yang baik.

Kerja sama antara BPK dan NAOT terus menguat sejak 2019 dan berkembang melalui berbagai kegiatan, termasuk pertemuan bilateral, partisipasi NAOT dalam program pelatihan internasional BPK pada 2024, serta kunjungan CAG Tanzania ke BPK pada 2025.

“Rangkaian kolaborasi ini menjadi fondasi penting bagi terlaksananya penandatanganan MoU,” ucap dia.

Ke depan, kedua lembaga berkomitmen untuk terus memperdalam kolaborasi dalam rangka peningkatan kapasitas pemeriksaan sektor publik kedua lembaga, seiring dengan peran BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) periode 2026–2032, tuan rumah International Congress of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) 2028, serta Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) periode 2028–2031.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

LONDON - Inggris berencana mengganti enam kapal perusak tua dengan enam kapal perang hibrida yang mampu mengendalikan drone. Rencana ini diumumkan pemerintah saat bersiap untuk mengungkap rencana investasi pertahanan yang telah lama tertunda selama dekade berikutnya.

Enam kapal perang baru tersebut, yang akan menggantikan enam kapal perusak Type 45, akan mulai beroperasi awal tahun 2030-an. "Akan menggabungkan kemampuan berawak dan tanpa awak serta lebih sesuai dengan kecepatan dan sifat peperangan modern," kata Kementerian Pertahanan Inggris, yang dikutip AFP, Selasa (30/6/2026).

"Kapal-kapal ini dilengkapi untuk mengerahkan drone dan bekerja bersama berbagai kapal lain, platform tanpa awak, dan aset bawah air, mewakili investasi sekali seumur hidup dalam kemampuan maritim baru," imbuhnya.

Pengumuman ini menyusul periode yang penuh gejolak bagi kementerian tersebut, setelah Menteri Pertahanan John Healey dan Menteri Angkatan Bersenjata Al Carns mengundurkan diri awal bulan ini karena perselisihan mengenai pendanaan untuk Rencana Investasi Pertahanan (DIP) yang telah lama ditunggu-tunggu.

Perdana Menteri Keir Starmer juga mengumumkan pengunduran dirinya 11 hari kemudian karena dukungan untuk pemimpin yang sedang terpuruk di internal Partai Buruh yang berkuasa setelah serangkaian kesalahan langkah, perubahan kebijakan, dan skandal pemerintah.

Awalnya direncanakan untuk dirilis tahun lalu, DIP telah berulang kali ditunda karena pemerintah kesulitan menemukan uang untuk meningkatkan pengeluaran militer dan memprioritaskan NATO seiring meningkatnya ancaman dari Rusia.

Healey dan Al Carns sebelumnya memperingatkan bahwa DIP yang diusulkan Starmer tidak cukup didanai dan berisiko membuat Inggris "kurang aman".

Media-media Inggris melaporkan bahwa dana yang tersedia kurang hingga USD37 miliar dari yang diminta oleh Kementerian Pertahanan.

Pengganti Healey, Dan Jarvis, telah menghabiskan dua minggu pertamanya dalam peran tersebut untuk memfokuskan kembali rencana tersebut. "Ke arah prioritas yang lebih mendesak," kata Kementerian Pertahanan.

Rencana tersebut diharapkan akan dipublikasikan menjelang KTT NATO beberapa hari mendatang yang diselenggarakan oleh Turki di Ankara mulai 7 Juli.

Enam kapal perang baru itu dikenal sebagai "Common Combat Vessels". "Kapal perang baru tersebut dapat bertindak sebagai pusat kendali untuk sistem tanpa awak yang memperluas jangkauan, ketahanan, dan daya tembak Angkatan Laut tanpa peningkatan proporsional dalam jumlah awak atau biaya," kata Kementerian Pertahanan.

Ditambahkan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari rencana untuk beralih ke Angkatan Laut hibrida daripada memusatkan kemampuan pada sejumlah kecil kapal besar dan mahal.

Jarvis mengatakan, "Kapal-kapal baru tersebut dirancang dan dibangun untuk menghadapi ancaman yang semakin meningkat yang kita hadapi."

BERLIN - Insiden penembakan telah mengguncang kota Stade, Jerman, pada hari Senin. Sebanyak enam orang tewas dan beberapa lainnya terluka.

Polisi Stade awalnya melaporkan jumlah korban tewas lima orang, namun kemudian memperbarui informasi dengan mengatakan jumlahnya telah bertambah menjadi enam orang. Lima orang tewas di tempat kejadian, sementara yang keenam meninggal di rumah sakit karena luka-luka yang diderita selama penembakan.

Menurut polisi, yang dikutip Reuters, Selasa (30/6/2026), dua orang telah ditangkap, termasuk tersangka penembakan. Tidak ada tersangka lain yang buron.

Polisi membenarkan ada beberapa orang yang terluka dalam insiden tersebut, tetapi tidak memberikan jumlah pasti.

"Tembakan dilepaskan di dekat pusat pemuda di pusat kota," kata pihak kepolisian yang dikutip kantor berita DPA. Fasilitas tersebut mencakup akomodasi sementara untuk wanita hamil atau ibu muda dengan anak-anak.

Seorang juru bicara polisi mengatakan kepada AFP bahwa penembakan itu kemungkinan merupakan "tragedi keluarga besar".

"Tampaknya bukan kasus pembunuhan perempuan atau memiliki motif politik," katanya, menambahkan bahwa motifnya tampaknya berakar pada lingkungan pusat kesejahteraan pemuda.

Menteri Dalam Negeri Negara Bagian Lower Saxony, Daniela Behrens, menekankan bahwa serangan itu tidak memiliki motif politik atau ekonomi. Dia menggambarkannya sebagai "tindakan kekerasan yang sangat kejam."

Semua yang tewas dalam insiden penembakan itu adalah staf di pusat pemuda, kata Kepala Markas Besar Kepolisian Lüneburg, Kathrin Schuol, dalam konferensi pers. Mereka yang tewas termasuk empat wanita dan dua pria.

Sedangkan tersangka penembakan adalah seorang warga negara Jerman berusia 45 tahun. Schuol mengatakan motifnya diyakini sebagai sengketa hak asuh anak.

Menurut polisi, tersangka sedang dalam perebutan hak asuh atas bayi perempuan berusia tiga bulan. Bayi itu dan ibunya berada di kantor pada saat penembakan tetapi tidak terluka.

Tersangka penembak ditangkap saat melarikan diri dengan mobil yang dikemudikan oleh seorang wanita yang juga ditangkap bersamanya. Temuan awal penyelidik menunjukkan bahwa pengemudi tersebut adalah anggota lingkaran kenalan atau keluarga tersangka penembak.

Anggota Dewan Kota Carsten Brokelmann mengatakan penembakan itu terjadi di dekat pusat penitipan anak dan sekolah dasar.

"Kami lega bahwa staf kami dan anak-anak di pusat penitipan anak dan sekolah dasar selamat, dan saya ingin berterima kasih kepada petugas polisi atas upaya mereka dalam situasi kacau ini," katanya.

"Pada saat yang sama, simpati terdalam kami sampaikan kepada para korban dari tindakan mengerikan ini dan keluarga mereka," paparnya.

Kanselir Jerman Friedrich Merz juga bereaksi terhadap penembakan tersebut, menyebut insiden itu "sangat mengejutkan."

"Banyak orang, yang ingin membantu dan melindungi orang lain, kehilangan nyawa atau terluka," tulis Merz di akun X-nya, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

ANKARA - Turki harus dimasukkan dalam semua struktur pertahanan dan keamanan Eropa. Itu diungkapkan Presiden Recep Tayyip Erdogan pada hari Senin, seminggu sebelum KTT NATO penting di Ankara.

Pernyataannya muncul ketika Eropa berupaya untuk memperbarui pertahanannya mengingat ancaman dari Rusia dan risiko penarikan AS dari NATO, saat aliansi militer bersiap untuk KTT penting di ibu kota Turki pada 7-8 Juli.

Yang menjadi masalah adalah akses Turki ke inisiatif Aksi Keamanan untuk Eropa (SAFE) Uni Eropa senilai 150 miliar euro (176 miliar dolar AS), sebuah skema kunci untuk memperkuat kemampuan pertahanan Eropa.

“Kontribusi Turki yang sangat penting bagi keamanan Eropa terkadang diabaikan,” kata Erdogan kepada delegasi parlemen dari seluruh 32 negara anggota NATO di Istanbul, seraya mengatakan bahwa Turki ingin “berpartisipasi dalam semua inisiatif pertahanan dan keamanan” di benua itu.

“Kami mengharapkan dukungan Anda, para anggota parlemen, untuk dimasukkannya Turki dalam inisiatif pertahanan dan keamanan yang diumumkan oleh Uni Eropa.”

Meskipun Turki secara teknis memenuhi syarat untuk mengakses inisiatif SAFE, hal itu membutuhkan persetujuan dari semua 27 anggota Uni Eropa—sesuatu yang telah diancam akan diblokir oleh Yunani.

Pemimpin Turki itu juga mendesak NATO untuk menghapus semua hambatan yang menghalangi perdagangan industri pertahanan antar anggota aliansi.

“Jika kita ingin mengatasi tantangan yang kita hadapi, kita perlu menghilangkan hambatan terhadap perdagangan industri pertahanan sambil memastikan pembagian beban yang seimbang dan adil di antara sekutu,” katanya, dilansir Al Arabiya.

LONDON - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang akan mengundurkan diri setelah pemberontakan di dalam partainya sendiri, tertarik untuk menjadi sekretaris jenderal NATO berikutnya. Itu dilaporkan The Observer pada Minggu.

Starmer menangis pekan lalu ketika ia mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan pemimpin Partai Buruh sebagai tanggapan atas tekanan yang meningkat. Beberapa menteri meninggalkan kabinetnya, dan lebih dari 80 anggota parlemen Partai Buruh mendesaknya untuk mundur setelah partai tersebut kehilangan hampir 1.500 kursi dewan lokal dalam pemilihan bulan lalu.

Mantan Wali Kota Manchester, Andy Burnham, yang memenangkan pemilihan sela Makerfield pada 18 Juni, secara luas dipandang sebagai penerus Starmer.

Menurut The Observer, Starmer tertarik untuk menjadi sekretaris jenderal NATO setelah masa jabatan Mark Rutte berakhir pada tahun 2028, kecuali jika diperpanjang.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Starmer akan membutuhkan "dukungan pemerintah yang berkelanjutan" untuk pencalonan yang sukses. Dikatakan bahwa pendukung Starmer menunjuk pada hubungan dekatnya dengan pemimpin Ukraina Vladimir Zelensky, mengklaim bahwa keduanya terkadang "saling menghubungi" secara tidak sengaja, serta hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya.

Sekretaris jenderal NATO, biasanya mantan kepala pemerintahan atau diplomat senior, dipilih melalui konsultasi di antara negara-negara anggota, dengan penunjukan akhir membutuhkan dukungan bulat dari semua 32 anggota.

Starmer memimpin Partai Buruh meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum 2024, berjanji untuk membawa stabilitas setelah serangkaian perdana menteri Konservatif yang berumur pendek. Namun, masa jabatannya dengan cepat dikaitkan dengan kenaikan pajak, pemotongan kesejahteraan, skandal politik, dan agenda kebijakan luar negeri yang semakin kontroversial.

Ia menjadikan dukungan untuk Kiev sebagai pilar utama masa jabatannya sementara Inggris bergulat dengan kekurangan dana pertahanan, kemunduran pengadaan, dan kekhawatiran yang semakin meningkat tentang kesiapan militer.

Menurut The Telegraph, Starmer juga dikritik karena terlalu banyak menghabiskan waktu untuk urusan internasional dan tidak cukup untuk masalah domestik, melakukan perjalanan "lebih banyak dan lebih jauh daripada pemimpin Inggris lainnya dalam sejarah resmi." Surat kabar itu mengatakan ia menghabiskan sekitar dua setengah bulan di luar negeri selama 17 bulan pertamanya menjabat.

Hubungan Starmer dengan Presiden AS Donald Trump juga memburuk karena penolakannya untuk mendukung serangan AS-Israel terhadap Iran. Trump mengatakan Starmer "bukanlah Winston Churchill," dan mengkritik rekam jejaknya dalam hal migrasi dan energi. Sebaliknya, Trump berulang kali memuji Rutte sebagai teman sekaligus pemimpin yang efektif, sambil mengkritik NATO secara keseluruhan.

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin mengatakan Barat berusaha menabur keresahan dan mengacaukan situasi politik internal di Rusia karena tidak mampu mengalahkannya di medan perang. Ini disampaikan pemimpin Kremlin tersebut dalam konvensi Partai Rusia Bersatu di Moskow pada hari Minggu.

Putin mengatakan negaranya menghadapi tekanan berat. "Dan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari elite Barat," katanya.

“Mereka tidak mampu memberikan kekalahan strategis kepada kita, untuk menang di medan perang, dan mereka mencoba untuk mengacaukan situasi politik dan menabur keresahan internal, tetapi ini juga tidak berhasil,” paparnya, seperti dikutip dari Russia Today, Senin (29/6/2026).

"Para elite Barat terus mendukung rezim Kyiv, yang telah mereka pilih sebagai alat penghancur terhadap Rusia, tanpa memikirkan rakyat Ukraina," imbuh Presiden Rusia.

Menurutnya, saat pasukan Kyiv mundur di garis depan, Ukraina menggunakan tindakan teroris secara terbuka. Komentar ini mengacu pada serangan Ukraina yang menargetkan warga sipil dan situs sipil Rusia.

Ukraina telah meningkatkan serangan drone jarak jauh terhadap Rusia dalam beberapa bulan terakhir, menargetkan infrastruktur energi dan logistik, serta meningkatkan serangan terhadap target sipil murni seperti ambulans, bus sekolah, dan museum.

Pada hari Sabtu, serangan pesawat tak berawak Ukraina terhadap museum Perang Dunia II di Wilayah Rostov, Rusia, melukai 12 orang, menurut gubernur setempat; Yury Slyusar.

Selama minggu sebelumnya, serangan Ukraina menewaskan sedikitnya 41 warga sipil, termasuk satu anak, menurut Rodion Miroshnik, yang memimpin misi Kementerian Luar Negeri Rusia untuk melacak kejahatan perang Ukraina.

KTT Alaska Gagal Hasilkan Kesepakatan

Sementara itu, dalam wawancara dengan Rossiya-1, Putin mengungkap bahwa tidak ada kesepakatan yang tercapai pada KTT Anchorage di Alaska tahun lalu.

KTT tersebut, di mana Putin bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menandai kontak langsung tingkat tinggi pertama antara Moskow dan Washington dalam beberapa tahun sejak eskalasi konflik Ukraina, dan dipuji sebagai terobosan. Namun, pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan kepada wartawan bahwa pertemuan tersebut hanya menghasilkan "sebuah proposal" dan tidak ada kesepakatan.

"Memang tidak ada kesepakatan di Anchorage," kata Putin.

Namun, katanya, kompromi yang dibahas dan akhirnya diterima Rusia dalam pertemuan tersebut diajukan oleh pihak Amerika.

Menurutnya, "Semangat Anchorage" tidak tercantum dalam dokumen formal apa pun, tetapi kedua belah pihak membahas beberapa kemungkinan untuk menyelesaikan konflik Ukraina.

"Kami diminta untuk menerima kompromi yang dirumuskan oleh para negosiator Amerika. Kami setuju," ujar Putin.

Putin menekankan bahwa dia belum menerima tawaran lain dari pemerintahan AS sejak saat itu.

Meskipun Moskow dan Washington tetap bungkam mengenai poin-poin pasti yang dibahas di Alaska, Trump kemudian menyatakan bahwa Kyiv mungkin perlu menyerahkan wilayah untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang langgeng.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pendukungnya di Eropa secara tegas menolak konsesi teritorial apa pun.

Putin telah berulang kali menekankan bahwa untuk kesepakatan perdamaian yang langgeng, Kyiv harus menarik pasukan Ukraina dari bagian Donbass yang masih dikuasainya. Moskow menegaskan bahwa selama Ukraina menolak untuk berkompromi, Rusia akan terus berupaya mencapai tujuannya melalui cara-cara militer.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pembangunan kawasan transit oriented development (TOD) di Stasiun Sudirman, Jakarta, atau kerap disebut "Jembatan Donat Dukuh Atas" akan mengintegrasikan enam moda transportasi, sehingga memperkuat konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat di Jakarta.

"Nanti, di TOD tersebut kita akan melihat konektivitas transportasi Jakarta enam moda," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan enam layanan transportasi kereta yang akan saling terhubung erat di kawasan itu meliputi KRL Commuter Line, Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, dan Kereta Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan begitu, TOD Stasiun Sudirman akan menjadi simpul integrasi enam moda transportasi guna meningkatkan kemudahan perpindahan penumpang atau aksesibilitas masyarakat di Jakarta.

Menurut Menhub, pembangunan Jembatan Donat ditargetkan selesai pada 2028 dan seluruh pelaksanaannya dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta (Perseroda).

"Yang donat itu diharapkan bisa selesai di 2028. Dan itu sepenuhnya akan dikerjakan oleh pemda (Pemprov Jakarta) melalui MRT," jelas Menhub.

Ia menjelaskan kawasan berorientasi transit TOD tersebut dirancang menjadi pusat konektivitas yang menghubungkan berbagai layanan angkutan massal, sehingga perjalanan masyarakat berlangsung lebih cepat, nyaman, dan efisien setiap hari.

Ia mengatakan konsep tersebut sementara dikenal sebagai Jembatan Donat karena bentuk rancangan dan fungsinya sebagai penghubung antarmoda, meski nama resmi kawasan itu hingga kini masih dipersiapkan.

"Jadi ada enam, semuanya sih kereta, tapi diharapkan bahwa Jakarta akan terkoneksi secara lebih luas lagi. Kita belum kasih nama, sementara kita bilang 'Jembatan Donat'," jelasnya.

Keberadaan TOD itu diharapkan menjadi pusat konektivitas baru yang menghubungkan seluruh jaringan perkeretaapian dan transportasi umum di Jakarta, sehingga perjalanan masyarakat semakin terintegrasi dengan berbagai tujuan.

Melalui integrasi tersebut, pengguna transportasi umum tidak lagi menghadapi perpindahan antarmoda yang rumit karena seluruh layanan dirancang saling terhubung dalam kawasan berorientasi transit TOD yang terpadu.

Pemerintah berharap pengembangan kawasan ini semakin mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum karena akses antarmoda menjadi lebih mudah, waktu perjalanan lebih singkat, serta pelayanan kepada penumpang semakin meningkat.

"TOD Donat atau hub Donat yang akan menghubungkan semua wilayah, semua kereta api kita di wilayah Jakarta ini, sehingga masyarakat bisa mengakses seluruh wilayah DKI Jakarta dengan dengan mudah," kata Dudy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

KUALA LUMPUR - Malaysia telah menuntut kompensasi sebesar €226,13 juta (lebih dari Rp4,6 triliun) dari Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) Norwegia setelah pembatalan kesepakatan pengadaan Naval Strike Missiles (NSM) untuk Kapal Tempur Pesisir (LCS) Angkatan Laut-nya. Nilai tuntutan itu disampaikan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin, Jumat (26/6/2026).

Total nilai tuntutan itu terdiri dari €129,86 juta kerugian langsung, yang mencakup pembayaran yang telah dilakukan oleh pemerintah, dan €96,26 juta kerugian tidak langsung untuk biaya tambahan dan kerusakan konsekuensial yang timbul dari kegagalan pengiriman sistem rudal canggih tersebut.

“Biaya tambahan sebenarnya, atau ‘biaya yang melebihi anggaran’, yang akan ditanggung oleh pemerintah belum dapat dipastikan karena bergantung pada metode penyelesaian yang disepakati dan sistem senjata pengganti yang saat ini sedang dievaluasi,” kata Mohamed Khaled dalam jawaban tertulisnya kepada parlemen, yang dilansir MalayMail.

Dia menjawab pertanyaan dari anggota parlemen; Ikmal Hisham Abdul Aziz, yang menanyakan tentang status Sea Trial (Uji Coba Laut) untuk kapal tempur pesisir KD Maharaja Lela dan potensi biaya yang melebihi anggaran akibat pembatalan kontrak NSM.

Mengenai KD Maharaja Lela, Mohamed Khaled mengatakan kapal tersebut sedang menjalani serangkaian uji dan evaluasi bertahap untuk memverifikasi kinerja platform, navigasi, propulsi, dan sistem penting lainnya sebelum diterima secara resmi oleh Angkatan Laut Kerajaan Malaysia.

Dia mengatakan Uji Coba Laut yang dilakukan oleh LUNAS (Lumut Naval Shipyard) pada 29 April berjalan sesuai jadwal dan menunjukkan “kemajuan positif”.

“Penerimaan resmi kapal tersebut masih bergantung pada keberhasilan penyelesaian Sea Acceptance Trial (Uji Penerimaan Laut), perbaikan temuan teknis apa pun, dan verifikasi akhir oleh Angkatan Laut Kerajaan Malaysia,” katanya.

Sekadar diketahui, Norwegia telah membatalkan izin ekspor untuk rudal anti-kapal NSM dan sistem peluncur terkaitnya ke Malaysia dengan alasan keamanan nasional. Padahal Malaysia sudah membayar 95 persen dari nilai kontrak.

NSM adalah rudal anti-kapal jarak jauh yang mampu melakukan misi serangan maritim dengan kecepatan subsonik tinggi dengan jangkauan melebihi 300 km.

Menteri Pertahanan Norwegia Tore O Sandvik telah meminta maaf kepada Malaysia atas keputusan Norwegia untuk mencabut izin ekspor NSM yang ditujukan untuk Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Permintaan maaf tersebut disampaikan selama pertemuan dengan Mohamed Khaled di sela-sela forum Shangri-La Dialogue di Singapura pada 31 Mei lalu.

Saat itu, Mohamed Khaled mengatakan bahwa Sandvik sudah menjelaskan alasan di balik keputusan Norwegia untuk membatalkan izin ekspor NSM. Meskipun Malaysia menerima penjelasan tersebut, Mohamed Khaled mengatakan pemerintah tetap kecewa.

“Kami menyampaikan kekecewaan kami dengan jujur dan terus terang,” katanya, mencatat bahwa Malaysia dan Norwegia telah menjalin hubungan yang erat selama bertahun-tahun.

Kesepakatan rudal tersebut ditandatangani pada tahun 2018 antara Angkatan Laut Kerajaan Malaysia dan KDA Norwegia. Kontrak senilai €124 juta tersebut dimaksudkan untuk melengkapi enam Kapal Tempur Pesisir Malaysia dengan sistem NSM.

Norwegia kemudian mencabut izin ekspor tersebut, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional.

Pembatalan kontrak secara sepihak tersebut telah menjadi titik ketegangan yang jarang terjadi dalam hubungan pertahanan antara Norwegia dan Malaysia, dengan kedua pihak mengisyaratkan keinginan untuk mempertahankan hubungan jangka panjang mereka meskipun ada perselisihan tersebut.

JAKARTA - Anggota Parlemen Yunani dari Partai NIKI, Spyros Tsironis, mengkritik perjanjian kerja sama perlindungan warisan budaya bawah laut antara Yunani dan China. Dia menegaskan Yunani tidak boleh diposisikan sebagai "mitra lemah" dalam hubungan bilateral dengan Beijing.

Kritik tersebut disampaikan Tsironis dalam sidang parlemen yang membahas ratifikasi perjanjian antara Kementerian Kebudayaan Yunani dan National Administration of Cultural Heritage China.

Meski mengakui Yunani dan China sama-sama memiliki warisan sejarah dan budaya yang kaya, Tsironis menegaskan setiap bentuk kerja sama harus didasarkan pada asas timbal balik, transparansi, serta memberikan manfaat yang jelas bagi Yunani.

Menurutnya, isi perjanjian masih terlalu umum dan tidak memuat target maupun komitmen yang konkret.

Dia menyebut dokumen tersebut lebih menyerupai "deklarasi niat" daripada kesepakatan yang benar-benar memberikan langkah nyata bagi kedua negara.

Salah satu poin yang disoroti Tsironis adalah Pasal 7 yang membuka peluang pendirian Institut Arkeologi China di Yunani.

Dia mempertanyakan alasan Yunani harus menanggung biaya operasional lembaga asing tersebut tanpa adanya institusi Yunani yang memperoleh perlakuan serupa di China.

"Di mana letak kerja sama timbal baliknya dan apa manfaat nyata bagi kepentingan Yunani?" ujarnya, seperti dikutip dari Greek City Times, Jumat (26/6/2026).

Kerja Sama Bawah Laut

Tsironis juga mengkritik Pasal 5 yang mengatur penyediaan ruang khusus bagi artefak bawah laut China di Museum Purbakala Bawah Laut yang tengah dibangun di Piraeus.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan keuntungan yang diperoleh Yunani sebagai imbalan, misalnya melalui penyediaan ruang permanen bagi koleksi warisan budaya Yunani di museum-museum China.

Selain substansi kerja sama, Tsironis menyinggung pembengkakan anggaran pembangunan Museum Purbakala Bawah Laut.

Dia mengatakan biaya proyek tersebut meningkat dari semula 77 juta euro menjadi 105 juta euro, disertai keterlambatan pembangunan yang berpotensi mengancam pendanaan dari Uni Eropa.

Karena itu, menurutnya, terlalu dini bagi pemerintah untuk menjanjikan penggunaan ruang publik di museum yang bahkan belum selesai dibangun.

Meski demikian, Tsironis mengakui kerja sama dengan China tetap memiliki potensi positif.

Kepentingan Nasional Yunani

Dia menilai pengalaman Yunani dalam bidang arkeologi bawah laut dapat dipadukan dengan kemampuan teknologi China, terutama untuk mendukung penelitian bawah laut serta mencegah perdagangan ilegal benda-benda cagar budaya.

Menurutnya, ketentuan dalam Pasal 6 mengenai pemberantasan penyelundupan artefak dan penjarahan situs arkeologi merupakan salah satu aspek yang layak didukung.

"Yunani memiliki kekayaan arkeologi bawah laut yang tak ternilai dan tradisi ilmiah yang kuat," katanya.

Namun dia menegaskan pemerintah tetap harus menjelaskan secara terbuka seluruh biaya, komitmen, dan manfaat nyata dari kerja sama tersebut sebelum memperoleh persetujuan parlemen.

Tsironis menutup pidatonya dengan menyatakan Partai NIKI mendukung kerja sama budaya internasional, tetapi hanya jika dilakukan berdasarkan syarat yang jelas dan tetap melindungi kepentingan nasional Yunani.

"Kami menolak ikut menyetujui perjanjian yang membuat negara kami tampil sebagai mitra yang lemah atau berada pada posisi subordinat," tegasnya.

KOPENHAGEN - Denmark, salah satu negara NATO, sedang mempertimbangkan larangan nasional terhadap seruan atau kumandang azan. Menteri Imigrasi Morten Bodskov mengatakan bahwa seruan azan tidak memiliki tempat di negaranya.

Langkah ini diambil di tengah upaya pemerintah Denmark untuk menindak apa yang mereka sebut sebagai “Islamisasi".

Berbicara kepada media lokal; Ritzau, pada hari Rabu, Bodskov, seorang tokoh senior di partai Sosial Demokrat yang berkuasa, menyatakan bahwa otoritas Denmark akan membuka kembali penyelidikan tentang apakah azan, atau kumandang azan, dapat dilarang secara hukum di seluruh Denmark.

“Seruan azan seharusnya tidak terdengar di atas atap-atap rumah di Denmark,” katanya kepada Ritzau.

“Hal ini tidak memiliki tempat di Denmark, dan Anda seharusnya tidak ragu apakah Anda berada di pinggiran kota Islamabad ketika berjalan-jalan di Denmark," paparnya.

Azan secara tradisional dikumandangkan lima kali sehari guna memanggil umat Muslim untuk salat. Di beberapa negara, azan disiarkan melalui pengeras suara yang terpasang di masjid atau menara.

Beberapa kota Denmark, termasuk Kopenhagen, telah membatasi siaran azan luar ruangan melalui peraturan kebisingan setempat. Namun, Bodskov mengatakan “Islamisasi” masih mengambil terlalu banyak ruang publik di Denmark, sebuah negara dengan sekitar enam juta penduduk dengan perkiraan populasi Muslim sekitar 270.000 dan sekitar 100 masjid.

Pernyataan Bodskov muncul ketika Perdana Menteri (PM) Mette Frederiksen memulai masa jabatan ketiganya secara berturut-turut setelah partai Sosial Demokrat-nya mengalami hasil pemilu terburuk dalam lebih dari satu abad pada bulan Maret, yang dilanda kemarahan pemilih atas biaya hidup, tekanan kesejahteraan, dan migrasi.

Sementara itu, Partai Rakyat Denmark—partai sayap kanan—hampir melipatgandakan dukungannya setelah berkampanye untuk nol migrasi bersih Muslim.

Frederiksen menanggapi dengan memperkeras pendiriannya tentang visibilitas Islam dalam kehidupan publik, termasuk seruan untuk memperluas larangan cadar di Denmark ke sekolah dan universitas serta menghapus ruang salat dari kampus.

Sebelumnya, pemerintahannya juga mendukung aturan suaka yang lebih ketat, undang-undang "ghetto" yang menargetkan daerah dengan populasi migran yang besar, dan langkah-langkah yang memungkinkan pihak berwenang untuk memindahkan penduduk dari lingkungan yang dianggap kurang terintegrasi.

Para pendukung usulan larangan azan mengatakan bahwa hal itu akan melindungi ruang publik sekuler Denmark dan mencegah praktik Islam mengubah lanskap suara negara, sementara para kritikus berpendapat bahwa hal itu menargetkan satu agama dan dapat melanggar perlindungan konstitusional untuk ibadah publik.

Eropa mengalami reaksi balik yang lebih luas terhadap migrasi dan praktik Islam di ruang publik, dengan negara-negara seperti Belanda, Belgia, Austria, Swiss, dan Denmark baru-baru ini mengadopsi larangan penutup wajah penuh atau sebagian.