ANKARA - Turki harus dimasukkan dalam semua struktur pertahanan dan keamanan Eropa. Itu diungkapkan Presiden Recep Tayyip Erdogan pada hari Senin, seminggu sebelum KTT NATO penting di Ankara.

Pernyataannya muncul ketika Eropa berupaya untuk memperbarui pertahanannya mengingat ancaman dari Rusia dan risiko penarikan AS dari NATO, saat aliansi militer bersiap untuk KTT penting di ibu kota Turki pada 7-8 Juli.

Yang menjadi masalah adalah akses Turki ke inisiatif Aksi Keamanan untuk Eropa (SAFE) Uni Eropa senilai 150 miliar euro (176 miliar dolar AS), sebuah skema kunci untuk memperkuat kemampuan pertahanan Eropa.

“Kontribusi Turki yang sangat penting bagi keamanan Eropa terkadang diabaikan,” kata Erdogan kepada delegasi parlemen dari seluruh 32 negara anggota NATO di Istanbul, seraya mengatakan bahwa Turki ingin “berpartisipasi dalam semua inisiatif pertahanan dan keamanan” di benua itu.

“Kami mengharapkan dukungan Anda, para anggota parlemen, untuk dimasukkannya Turki dalam inisiatif pertahanan dan keamanan yang diumumkan oleh Uni Eropa.”

Meskipun Turki secara teknis memenuhi syarat untuk mengakses inisiatif SAFE, hal itu membutuhkan persetujuan dari semua 27 anggota Uni Eropa—sesuatu yang telah diancam akan diblokir oleh Yunani.

Pemimpin Turki itu juga mendesak NATO untuk menghapus semua hambatan yang menghalangi perdagangan industri pertahanan antar anggota aliansi.

“Jika kita ingin mengatasi tantangan yang kita hadapi, kita perlu menghilangkan hambatan terhadap perdagangan industri pertahanan sambil memastikan pembagian beban yang seimbang dan adil di antara sekutu,” katanya, dilansir Al Arabiya.

JAKARTA - Menjadi presiden atau perdana menteri bukan berarti sejak muda mereka sudah berkecimpung di dunia politik. Banyak pemimpin dunia mengawali hidup dengan profesi sederhana, bahkan ada yang bekerja sebagai buruh, petani, hingga penghibur. Pengalaman tersebut menjadi bekal berharga sebelum akhirnya memimpin negaranya.

7 Pekerjaan Pertama Para Pemimpin Dunia yang Tak Banyak Diketahui, Ada yang Jual Teh hingga Jadi Tukang Kayu

1. Volodymyr Zelenskyy (Presiden Ukraina)

Sebelum menjadi Presiden Ukraina, Zelenskyy merupakan komedian, aktor, penulis naskah, dan produser televisi. Popularitasnya melejit lewat serial Servant of the People, di mana ia memerankan seorang guru yang mendadak menjadi presiden.

Melansir DW, beberapa tahun yang lalu, Zelenskyy adalah seorang aktor dan penghibur yang menyindir korupsi dan salah urus di Ukraina dengan memerankan presiden Ukraina dalam serial televisi populer "Pelayan Rakyat." Terpilih pada tahun 2019, ia dengan cepat berkembang menjadi negarawan serius yang tampaknya dengan mudah mampu menemukan nada yang tepat dalam krisis. Mungkin justru karena, sebelum menjadi presiden, ia adalah seorang aktor komedi, presenter, dan memiliki bakat retorika yang luar biasa, yang memungkinkannya menggunakan kata-kata untuk mencapai dampak sebesar mungkin.

2. Luiz Inácio Lula da Silva (Presiden Brasil)

Pemimpin Brasil ini memulai karier sebagai operator mesin bubut di sebuah pabrik logam. Dia berhenti sekolah pada usia 14 tahun dan menjadi tukang logam terampil, di mana ia kehilangan jari kelingking kirinya akibat kecelakaan kerja pada tahun 1964.

Melansir CNN, ayah Lula da Silva menentang pendidikan dan percaya bahwa menghidupi keluarga lebih penting, sehingga Lula da Silva baru belajar membaca pada usia 10 tahun.

Ia meninggalkan sekolah sepenuhnya setelah kelas lima untuk bekerja penuh waktu.

Istri pertamanya meninggal karena hepatitis pada bulan kedelapan kehamilannya bersama dengan anaknya.

Tidak puas dengan kurangnya representasi politik kelas pekerja di Brasil, ia memutuskan untuk terjun ke politik. Lula da Silva adalah anggota pendiri Partido dos Trabalhadores, Partai Buruh.

Ia percaya bahwa lembaga-lembaga global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perdagangan Dunia lebih menguntungkan negara-negara kaya dan harus dirombak untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, tempat sebagian besar penduduk dunia tinggal.

Ia adalah teman lama mantan pemimpin Kuba, Fidel Castro, dan mengunjunginya pada September 2003. Castro mendukung semua pencalonannya sebagai presiden.

3. Narendra Modi (Perdana Menteri India)

Sebelum memimpin India, Modi membantu ayahnya berjualan teh di stasiun kereta api. Kisah "penjual teh" ini menjadi salah satu cerita paling terkenal dalam perjalanan politiknya. Itu tidak lepas karena ayahnya, Damodardas Modi, mengelola warung teh di stasiun kereta api, dan Narendra muda sering membantunya.

Pengalaman menjadi penjual teh bukan hanya tanggung jawab masa kecil—itu memainkan peran mendasar dalam membentuk kepribadiannya. Berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat membantunya mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat dan pemahaman mendalam tentang tantangan warga biasa.

Terlepas dari keterbatasan ekonomi, Modi menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk belajar dan meningkatkan diri. Ia dikenal karena kedisiplinannya, rasa ingin tahunya, dan partisipasi aktifnya dalam kegiatan sekolah seperti debat dan drama. Ciri-ciri awal ini kemudian akan menentukan gaya kepemimpinannya.

Ungkapan "penjual teh menjadi Perdana Menteri" melambangkan lebih dari sekadar perjalanan—itu mewakili harapan dan kemungkinan. Pengalaman hidup awal Narendra Modi menanamkan dalam dirinya rasa empati dan tekad yang menjadi inti dari pendekatan kepemimpinannya.

4. Xi Jinping (Presiden China)

Pemimpin China ini pernah menjalani kehidupan sebagai petani di Desa Liangjiahe pada masa Revolusi Kebudayaan. Pengalaman tersebut kerap disebut membentuk cara pandangnya terhadap pembangunan pedesaan.

Melansir Xinhua, pada tahun 1969, seorang pemuda, yang belum genap berusia 16 tahun, meninggalkan Beijing dan menetap di sebuah desa miskin sekitar 1.000 km jauhnya di barat laut China, di mana ia menghabiskan tujuh tahun berikutnya bekerja sebagai petani.

Lebih dari lima dekade kemudian, kenangan bekerja keras di Dataran Tinggi Loess masih terukir dalam benaknya. Seperti benih di tanah yang subur, pengalaman-pengalaman itu telah tumbuh menjadi rasa kepedulian yang abadi terhadap kesejahteraan para petani.

Pemuda itu adalah Xi Jinping, sekarang pemimpin tertinggi China.

"Saya adalah seorang petani... dan tahu apa yang paling diinginkan penduduk desa!" kenang Presiden Xi selama perjalanan luar negeri pada tahun 2015.

"Satu hal yang paling saya inginkan saat itu adalah memungkinkan penduduk desa untuk memiliki daging dan memilikinya secara teratur," katanya, merujuk pada pengalaman masa lalunya.

5. Javier Milei (Presiden Argentina)

Sebelum dikenal sebagai ekonom dan Presiden Argentina, Milei pernah menjadi penjaga gawang di klub junior Chacarita Juniors. Ia kemudian beralih ke dunia ekonomi sebelum masuk politik.

6. Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat)

Presiden ke-16 Amerika Serikat ini mengawali hidup sebagai pembelah kayu dan buruh kasar. Citra sebagai pekerja keras melekat hingga ia menjadi salah satu presiden paling berpengaruh dalam sejarah Amerika.

7. Recep Tayyip Erdoğan (Presiden Turki)

Sebelum menjadi Presiden Turki, Erdoğan membantu ekonomi keluarganya dengan menjual roti, limun, dan makanan ringan di jalanan Istanbul.

Melansir Al Jazeera, hanya penduduk Kasimpasa dan Kulaksiz – para pekerja dari pedesaan, pemilik toko, ibu, ayah, bahkan anak-anak – yang dapat mengklaim Erdogan sebagai milik mereka sendiri, menyebut putra mereka yang terkenal itu sebagai “bizden biri” [“Salah satu dari kita”].

Di sebuah taman lokal di Kasimpasa, Ahmet Kara, sepupu jauh Erdogan dan mantan pekerja kapal berusia 46 tahun, menjual teh di tempat kerabatnya yang terkenal itu pernah menjual simit – roti bundar yang merupakan camilan populer di Turki.

“Erdogan ada di hati kami, seorang pemimpin rakyat. Ada yang sangat menghormatinya dan ada yang tidak. Tetapi mayoritas orang yang tinggal di sini melihatnya sebagai contoh dari apa yang mungkin terjadi jika Anda bekerja keras,” kata Kara.

“Erdogan menjual roti, saya menjual teh. Dia telah membuktikan bahwa tidak masalah dari latar belakang mana kita berasal – mimpi dapat menjadi kenyataan bagi kita semua, dan semakin lama dia menjadi pemimpin kita, semakin kuat Turki.”

Yasar Ayhan, penata rambut Erdogan di Kasimpasa, berdiri dengan bangga di samping foto yang diambil bersama perdana menteri Turki di dalam salon perawatan Kardesler [“Saudara”].

“Saya mengenal Erdogan selama lebih dari 16 tahun, ayah kami berteman. Dia adalah orang yang jujur yang telah membuat hidup kami lebih mudah,” kata Ayhan.

“Ketika saya pergi haji ke Arab Saudi pada tahun 1998, tidak ada yang menerima satu juta lira Turki yang saya coba tukarkan. Tetapi ketika saya kembali pada tahun 2010, saya diberi 250 riyal Saudi sebagai ganti uang seratus lira; saat itulah saya menyadari bahwa sekarang ada kehidupan, ada masa depan.”

Ragip Meral, seorang sopir taksi berusia 58 tahun yang berasal dari Rize – wilayah Laut Hitam yang sama tempat orang tua Erdogan yang bermigrasi tiba di Istanbul – memuji perdana menteri atas perubahan di negara itu yang telah memberikan keamanan dan akses perawatan medis kepada keluarganya untuk pertama kalinya dalam hidup mereka.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Turki berpotensi menjadi peserta dalam perang di pihak Iran. Pernyataan itu muncul seiring proses perundingan antara AS dan Iran.

Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Trump mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan “adalah kandidat utama untuk ikut serta dalam perang dengan Iran — mungkin di pihak Iran, karena dia bukan penggemar berat Israel.”

Trump mengklaim dia secara pribadi turun tangan dan meminta Erdogan untuk tidak terlibat dalam konflik tersebut. Dia menambahkan presiden Turki telah mematuhi permintaan tersebut.

Ditanya apakah dia akan menanggapi secara positif permintaan Ankara untuk memperoleh jet tempur F-35 dan mesin jet yang dibutuhkan untuk pesawat tempur produksi dalam negerinya, Trump mengatakan dia “mungkin akan melakukan sesuatu” yang akan memuaskan Turki.

Dia juga menegaskan niatnya menghadiri KTT NATO mendatang di Ankara “sebagai bentuk penghormatan” kepada Erdogan.

TEL AVIV - Menteri Dalam Negeri Turki Mustafa Ciftci mengatakan selama konferensi partai penguasa bahwa Ankara suatu hari nanti akan merebut kembali dan membebaskan Yerusalem. Komentar itu langsung direspons sinis oleh rezim Zionis Israel.

Berbicara pada pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) yang berkuasa di provinsi Corum pada Sabtu pekan lalu, Cepik mengatakan: “Sama seperti kita menyaksikan pembebasan Damaskus dan Aleppo, insya Allah, kita akan menyaksikan pembebasan Yerusalem suatu hari nanti.”

"Saya masih percaya hari ini bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada kita hari-hari itu. Dia pasti akan menunjukkannya kepada kita. Saya telah mempercayai ini dari lubuk hati saya, dan saya masih mempercayainya," paparnya.

"Sama seperti di masa lalu, tempat-tempat ini akan kembali kepada kita sekali lagi. Insya Allah, mereka akan kembali di bawah kekuasaan dan otoritas kita, karena kita memiliki pemimpin global seperti Recep Tayyip Erdoğan di pucuk pimpinan kita. Kita memiliki pemimpin berkaliber global," imbuh dia.

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz merespons sinis komentar menteri Turki tersebut.

“Saya katakan kepada menteri dalam negeri Turki, yang mengancam dan bermimpi untuk menguasai Yerusalem: Yerusalem bukanlah Konstantinopel, dan Israel bukanlah Kekaisaran Salib yang sedang runtuh. Israel adalah negara yang kuat dan teguh yang telah membuktikan kemampuannya untuk membela diri terhadap ancaman apa pun,” kata Katz, yang dilansir Middle East Monitor, Selasa (9/6/2026).

"Yerusalem telah menjadi ibu kota bangsa Yahudi selama 3.000 tahun dan akan tetap menjadi ibu kota Israel selamanya, sementara Kekaisaran Ottoman yang Anda dan Erdogan impikan telah runtuh dan tidak akan pernah kembali," paparnya.

Katz menambahkan: “Sangat disayangkan bahwa Anda tidak belajar apa pun dari warisan Mustafa Kemal Atatürk, yang berupaya menjadikan Turki sebagai negara modern. Sebaliknya, Anda mencoba membawa Turki kembali ke era kegelapan dan keterbelakangan.”

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Rabu memperingati hari raya Iduladha, atau Hari Raya Kurban.Dalam sebuah pesan, Erdogan menggambarkan Idul Adha sebagai "berkah spiritual" dan mengatakan dia berharap kesempatan itu akan membawa kebaikan bagi Turki, bangsa Turki, dunia Islam, dan umat manusia secara keseluruhan.

“Kepada semua saudara dan saudari kita yang menyambut hari raya ini dengan kesedihan, rasa sakit, dan duka cita yang mendalam di berbagai penjuru geografi spiritual kita, khususnya mereka yang berada di Gaza, saya menyampaikan pesan solidaritas terkuat saya atas nama diri saya dan bangsa saya, dan saya mengucapkan selamat kepada mereka secara individual atas Idul Adha,” katanya, dilansir Anadolu.

Jutaan orang di seluruh Turki pada hari Rabu melaksanakan salat Id pada hari pertama liburan.

Secara terpisah, berbicara kepada wartawan di Masjid Camlica di Istanbul setelah salat Id, Erdogan mengatakan hari raya keagamaan dimaksudkan untuk memperkuat ikatan sosial dan saling mendukung.

“Yang terpenting, hari raya adalah hari-hari kasih sayang, rasa hormat, persatuan, kebersamaan, dan solidaritas,” katanya.

Pemimpin Turki itu mengatakan situasi di Jalur Gaza membayangi perayaan bagi umat Muslim di Turki dan di seluruh dunia.

Erdogan mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyebutnya sebagai "tirani" dan menyatakan harapan bahwa umat Muslim di seluruh dunia akan bersatu dalam menentang tindakan Israel di Gaza.

"Saya juga percaya bahwa tiran yang dikenal sebagai Netanyahu akan belajar pelajaran yang diperlukan dari tangan umat Muslim di seluruh dunia," katanya.

Turki telah menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap kampanye militer Israel di Gaza, dengan Erdogan berulang kali menyerukan gencatan senjata segera, perluasan akses bantuan kemanusiaan, dan tekanan internasional yang lebih besar terhadap Israel.

Pernyataan Erdogan muncul ketika umat Muslim di seluruh dunia memperingati Idul Adha di tengah ketegangan dan kekhawatiran kemanusiaan yang terus berlanjut di Gaza dan Timur Tengah yang lebih luas.

Hari raya ini memperingati kesediaan Nabi Ibrahim, atau Abraham, untuk mengorbankan putranya atas perintah Tuhan, sebelum pengganti ilahi berupa seekor domba jantan di menit-menit terakhir.

Umat Muslim menyembelih hewan untuk memperingati intervensi ini dan membagikan dagingnya kepada kaum miskin dan kerabat mereka.

TEL AVIV - Mantan Perdana Menteri (PM) Israel Naftali Bennett telah melontarkan ancaman terselubung terhadap Turki, yang seolah-olah mengisyaratkan negara yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan itu bisa menjadi target berikutnya rezim Zionis setelah Iran.

Utusan Amerika Serikat (AS) Tom Barrack telah meremehkan gagasan berbahaya seperti itu. Sebaliknya, dia mendorong kerja sama regional antara kedua negara dalam proyek keamanan dan energi.

Berbicara dalam sebuah panel di Forum Diplomasi Antalya, Barrack menolak komentar dari beberapa pejabat di kedua negara yang menyatakan bahwa mereka dapat berkonflik dalam waktu dekat. "Saya pikir Turki bukanlah negara yang bisa dianggap remeh," kata Barrack, seperti dikutip dari Middle East Eye, Minggu (19/4/2026).

Barrack mengatakan bahwa kedua negara melihat citra yang menyimpang satu sama lain sebagai akibat dari pemberitaan media yang sensasional yang menggambarkan keduanya sebagai negara ekspansionis.

"Jadi, jika Anda bangun di Tel Aviv, Anda membaca koran, apa yang Anda lihat? Anda melihat diagram di koran tentang Kekaisaran Ottoman 2.0, yang merupakan Wina hingga Maladewa, bukan?" katanya.

"Anda bangun di Istanbul dan membaca koran dan itu adalah Israel Raya," ujarnya.

Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui negara Israel pada tahun 1949, dan telah menikmati hubungan keamanan dan perdagangan yang sebagian besar ramah sepanjang sebagian besar sejarah modern mereka.

Namun, sejak serangan tahun 2010 terhadap armada Mavi Marmara, ketika pasukan Israel menyerbu kapal Turki yang mengirimkan bantuan ke Gaza dan menewaskan 10 orang di dalamnya, ketegangan telah meningkat dan pemerintah semakin mengecam perlakuan Israel terhadap Palestina.

Upaya terbaru untuk memulihkan hubungan pada September 2023—yang menyaksikan Presiden Erdogan dan PM Israel Benjamin Netanyahu bertemu dan berjabat tangan untuk pertama kalinya di New York—runtuh bulan berikutnya setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel dan genosida berikutnya di Gaza.

Sejak saat itu, retorika telah meningkat dari para politisi di kedua negara, dengan mantan PM Bennett menggambarkan Turki sebagai berpotensi menjadi "Iran berikutnya".

Pemerintah AS telah dengan tegas mendukung aksi militer Israel di seluruh wilayah Timur Tengah, termasuk bergabung dalam perang melawan Iran. Namun, status Turki sebagai anggota NATO dan kekaguman Presiden AS Donald Trump terhadap Erdogan telah mendorong para pejabat Amerika untuk berupaya memulihkan hubungan antara kedua negara.

Barrack mengatakan kepada forum di Antalya bahwa guncangan harga energi akibat perang Iran telah membuktikan pentingnya kerja sama regional untuk menjaga keamanan energi.

"Semuanya berasal dari Turki. Ini seperti serat optik. Kita berbicara tentang Azerbaijan dan Armenia, yang mengalirkan minyak, gas, informasi, data, dan material. Ke mana perginya? Bagaimana cara kerjanya?" katanya.

"Jadi Israel bersekutu dengan Turki, seperti Israel bersekutu dengan Abu Dhabi. Arab Saudi dapat bersekutu dengan Israel dan, demi kemakmuran rakyat Israel, menurut saya itulah jawabannya," imbuh dia.

Barrack menambahkan bahwa Israel harus melangkah lebih jauh, dan mencoba melibatkan Turki sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang dibentuk untuk Gaza sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani pada bulan September.

"Hal paling cerdas yang dapat dilakukan Israel adalah membujuk dan merangkul Turki untuk bergabung dengan pasukan tersebut," katanya.

Barrack mengatakan bahwa interaksi Erdogan dengan kelompok Hamas sangat penting untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera Israel, dan itu terjadi karena Ankara tidak menetapkan kelompok tersebut sebagai target.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan juga bertemu dengan Barrack pada Senin lalu untuk pertemuan yang menurut mereka "produktif".

Turki Target Berikutnya Israel setelah Iran?

Pada pertengan Maret lalu, mantan PM Bennett memicu kontroversi dengan pernyataan provokatif yang menargetkan Turki selama wawancara langsung Bloomberg. Bennett menggambarkan Turki sebagai "ancaman strategis baru" bagi Israel dan mengisyaratkan kemungkinan tindakan terhadap Ankara, dengan mengatakan "pilihan ada di tangan Turki" dan memperingatkan "setelah Iran, kami tidak akan tinggal diam."

Bennett mengungkapkan kecemasan mendalam atas meningkatnya pengaruh regional Ankara. Komentar mantan PM Israel itu mengungkap kekhawatiran kalangan elite Israel tentang kebijakan luar negeri independen Erdoğan dan perluasan aliansi Turki di Timur Tengah.

Dalam pernyataannya yang disiarkan televisi, Bennett juga mengakui pengaruh regional Turki yang semakin besar, menggambarkan negara tersebut sebagai negara yang mengalami "kebangkitan yang tak terbendung" yang merupakan "ancaman strategis baru" bagi kepentingan Israel. Pengakuan itu muncul bersamaan dengan permusuhan yang terang-terangan terhadap keberhasilan diplomatik Ankara dalam membangun hubungan kerja sama dengan Suriah, Qatar, dan aktor regional lainnya.

Bennett secara terbuka membahas upaya Israel untuk melemahkan kemitraan regional Turki, menyatakan: "Kita harus memastikan bahwa Erdoğan tidak membentuk aliansi Sunni baru di kawasan ini dan tidak menciptakan poros dengan negara-negara ini."

Komentar blakblakan tersebut mengungkap rencana Israel untuk menyabotase jaringan hubungan bilateral dan multilateral Turki yang semakin berkembang, dan menunjukkan kekhawatiran mendalam di Tel Aviv tentang kemampuan Ankara untuk menyatukan aktor-aktor regional di sekitar kepentingan bersama.

Bennett meningkatkan retorikanya dengan ancaman tersirat tentang kemungkinan tindakan terhadap Turki, mengisyaratkan bahwa Ankara dapat menjadi target berikutnya setelah kampanye militer AS-Israel melawan Iran. "Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Turki," kata Bennett.

"Jika mereka mencoba mengepung kita, kita tidak akan tinggal diam. Setelah Iran, Turki...".

Kalimat yang belum selesai tersebut meninggalkan implikasi yang mengerikan, menunjukkan bahwa para ahli strategi Israel memandang Turki sebagai calon musuh di masa depan setelah operasi melawan Iran berakhir.

TEHERAN - Bagi pemerintah Turki, perang Iran mempersulit upaya untuk memulihkan perekonomian yang masih terpuruk akibat salah satu krisis keuangan terburuk dalam sejarah negara tersebut.

Namun, meskipun konflik tersebut telah mendorong kenaikan harga bahan bakar di Turki dan memaksa pemerintah untuk menggunakan cadangan devisa mereka yang berharga untuk mempertahankan lira, konflik tersebut juga menghadirkan peluang.

Seiring dampak perang yang bergema di seluruh Timur Tengah, Ankara telah memanfaatkan kesempatan untuk mempromosikan Turki sebagai model keamanan dan stabilitas bagi bisnis dan investor.

Sementara rudal dan drone Iran telah menimbulkan kerusakan signifikan pada infrastruktur di Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar, Turki, yang dilindungi oleh pertahanan udara NATO, sebagian besar lolos tanpa cedera dari serangan udara yang dituduhkan kepada Teheran.

Negara-negara Arab Terpuruk karena Perang Iran, Turki Justru Raih Untung Besar

1. Pintu Baru

Para pejabat Turki tidak merahasiakan keinginan mereka untuk memanfaatkan bayang-bayang konflik – yang secara resmi dihentikan sementara hingga Rabu di bawah gencatan senjata dua minggu antara Amerika Serikat dan Iran – yang telah menyelimuti pusat-pusat bisnis regional seperti Dubai, Doha, dan Riyadh.

Dalam pernyataannya awal bulan ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang bulan lalu bertemu dengan 40 CEO global untuk membahas cara-cara meningkatkan daya saing negaranya, menggambarkan perang tersebut sebagai berkah bagi ambisi Ankara untuk mengubah Istanbul menjadi salah satu pusat keuangan terkemuka di dunia.

“Sama seperti pada masa pandemi, kami sepenuh hati percaya bahwa krisis global ini juga akan membuka pintu baru bagi negara kami,” kata Erdogan dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial.

Menteri Keuangan dan Perbendaharaan Turki Mehmet Simsek segera mengkonfirmasi bahwa pemerintah sedang mempersiapkan insentif "radikal" untuk menarik modal asing.

Stabilitas ekonomi Turki yang membaik setelah krisis utang tahun 2018 dan berbagai insentif keuangan telah membantu memposisikan kembali negara tersebut sebagai pusat regional dan "tempat aman", kata Bilal Bagis, kepala departemen ekonomi di Universitas Fatih Sultan Mehmet Vakıf di Istanbul.

“Lingkungan investasi yang liberal, kemudahan masuk, dan paket insentif komprehensif baru seharusnya membantu meningkatkan posisinya,” kata Bagis kepada Al Jazeera.

Meskipun Ankara belum mengkonfirmasi langkah-langkah yang sedang direncanakan, kemungkinan besar langkah-langkah tersebut akan melibatkan pengurangan pajak bagi perusahaan yang menjual barang melalui entitas Turki tanpa mengimpornya ke negara tersebut, kata Guney Yildiz, seorang penasihat kelahiran Turki di Anthesis Group yang memiliki klien di Teluk.

“Jadi, Anda akan memiliki pedagang komoditas atau perusahaan logistik yang melakukan transaksi melalui Istanbul dan mendapatkan keuntungan pajak yang signifikan,” kata Yildiz kepada Al Jazeera.

“Itu adalah langkah langsung untuk bisnis perantara yang telah dimiliki Dubai selama dua dekade,” katanya, menambahkan bahwa “waktu pelaksanaannya jelas dipengaruhi oleh perang.”

Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan Turki tidak menanggapi pertanyaan tentang langkah-langkah yang sedang dipertimbangkan, tetapi rencananya mengikuti serangkaian inisiatif baru-baru ini yang bertujuan untuk menarik investasi asing, termasuk pembukaan Pusat Keuangan Istanbul (IFC) pada tahun 2023.

Zona ekonomi khusus ini menawarkan insentif pajak kepada lembaga keuangan, termasuk pembebasan pajak perusahaan sebesar 100 persen atas pendapatan ekspor hingga tahun 2031.

Seorang juru bicara IFC mengatakan bahwa distrik tersebut baru-baru ini telah melihat keterlibatan yang “meningkat dan konkret” dari pemerintah asing dan lembaga swasta.

“Ada fokus strategis yang sangat kuat dari lembaga-lembaga Asia Timur,” kata juru bicara tersebut kepada Al Jazeera.

“Hal ini tidak terbatas pada perusahaan sektor swasta; kami juga melihat keterlibatan di tingkat pemerintah. Kami tetap menjalin kontak erat dengan Jepang dan Korea Selatan, sementara diskusi kami dengan Inggris terus berlanjut,” kata juru bicara tersebut, menambahkan bahwa Istanbul memiliki “keunggulan tiga kali lipat yang kuat yang dibangun di atas geografi, inovasi, dan kedalaman ekonomi.”

“Dari Istanbul, lembaga-lembaga dapat menjangkau sekitar 1,3 miliar orang dan ekonomi senilai 30 triliun dolar dalam penerbangan empat jam,” kata juru bicara tersebut.

2. Matematika Menjadi Rumit dengan Cepat

Namun demikian, Istanbul menghadapi tantangan berat untuk bersaing secara serius dengan pusat-pusat seperti Dubai.

Istanbul saat ini berada di peringkat ke-101 dalam Indeks Pusat Keuangan Global terbaru, yang disusun oleh Z/Yen Partners bekerja sama dengan China Development Institute, jauh di belakang Dubai (7), Abu Dhabi (21), Doha (48), dan Riyadh (61).

Ekonomi Turki telah dilanda inflasi dua digit. dan mata uang yang terus terdepresiasi sejak awal krisis 2018. “Lira kehilangan sekitar seperlima nilainya terhadap dolar setiap tahun,” kata Yildiz.

“Bagi perusahaan keuangan yang menghasilkan pendapatan dalam berbagai mata uang dan membayar gaji staf dalam denominasi lira, perhitungannya menjadi rumit dengan cepat. Anda terus-menerus mengelola eksposur nilai tukar dengan cara yang tidak perlu Anda lakukan di yurisdiksi dengan mata uang tetap seperti UEA atau Singapura.”

Para kritikus juga menuduh pemerintahan Erdogan melakukan salah urus ekonomi dengan mempertahankan suku bunga rendah meskipun ada kekhawatiran inflasi. Namun pemerintah mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan mengakhiri manipulasi mata uang asing.

Meskipun IFC melaporkan peningkatan minat dari perusahaan, kurang dari setengah ruang kantornya telah terisi, meskipun para pejabat mengatakan mereka memperkirakan tingkat hunian akan mencapai 75 persen pada akhir tahun ini.

“Ketika kita melihat survei perusahaan-perusahaan Eropa dengan anak perusahaan di Turki, keluhan utama mereka adalah ketidakpastian kebijakan ekonomi, ketidakstabilan politik, ketidakpastian hukum, birokrasi yang tinggi, inflasi yang tinggi, dan inflasi impor,” kata Meryem Gokten, seorang ekonom di Institut Studi Ekonomi Internasional Wina, kepada Al Jazeera.

“Tidak satu pun dari masalah ini dapat diselesaikan dalam jangka pendek… Turki belum menjadi pusat keuangan sejauh ini, dan saya tidak melihatnya akan menjadi pusat keuangan tanpa mengatasi masalah struktural ini,” tambah Gokten.

Selim Koru, seorang peneliti doktoral yang berspesialisasi dalam kebijakan publik di Universitas Nottingham, mengungkapkan skeptisisme serupa.

“Sebagian daya tarik Dubai adalah karena kota ini seperti tabula rasa. Tidak ada iklim budaya, hukum, dan politik yang mapan, dan pihak asing dapat ikut menentukan seperti apa kota itu nantinya,” kata Koru kepada Al Jazeera.

“Hal itu tidak terjadi di Istanbul, atau di tempat lain di Turki.”

Bagi beberapa analis, apakah Istanbul dapat secara langsung menantang Dubai bukanlah pertanyaan yang tepat.

Hasan Dincer, seorang profesor keuangan di Universitas Medipol Istanbul, mengatakan upaya Turki untuk menarik investasi dari luar negeri harus dilihat sebagai "penempatan bertahap daripada persaingan langsung jangka pendek".

“Dalam sistem keuangan yang sedang berkembang, kepercayaan investor terutama didorong oleh prediktabilitas dan transparansi,” kata Dincer kepada Al Jazeera.

“Dan kredibilitas inisiatif kebijakan ekonomi jangka panjang, seperti Pusat Keuangan Istanbul, merupakan langkah strategis penting yang dampak jangka panjangnya akan bergantung pada implementasi yang berkelanjutan dan keselarasan kelembagaan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan momentum Idulfitri 1447 Hijriah untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan sejumlah pemimpin negara muslim melalui komunikasi langsung.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kepala negara melakukan rangkaian silaturahmi internasional di tengah agenda domestik perayaan Idulfitri.

“Dalam beberapa hari di suasana Idulfitri ini Presiden Prabowo juga melaksanakan silaturahmi melalui sambungan telepon dengan para pemimpin negara muslim,” ujar Teddy dalam keterangan resmi melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu (22/3/2026).

Adapun sejumlah pemimpin yang telah dihubungi antara lain Presiden Recep Tayyip Erdoğan dari Turki, Perdana Menteri Shehbaz Sharif dari Pakistan, Raja Abdullah II dari Yordania, serta Perdana Menteri Mohammed bin Salman dari Arab Saudi.

Selain agenda internasional, Presiden juga menjalankan sejumlah kegiatan di dalam negeri.

Orang nomor satu di Indonesia itu diketahui bermalam takbiran di Sumatra Utara, melaksanakan Salat Idulfitri di Aceh, serta menggelar halal bihalal bersama masyarakat di Istana Merdeka.

View this post on Instagram

A post shared by Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet)

Teddy menambahkan, komunikasi dengan kepala negara lainnya masih akan berlanjut dalam waktu dekat.

“Beberapa Kepala Negara lainnya juga akan dihubungi dalam waktu dekat, menunggu konfirmasi dari masing-masing negara,” tandas Teddy.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menelepon sejumlah pemimpin negara muslim pada momen Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Pemimpin negara yang dihubungi mulai dari Raja Yordania Raja Abdullah II hingga Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman.

“Setelah bermalam takbiran di Sumatera Utara, salat Idulfitri di Aceh, serta halalbihalal bersama masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta, dalam beberapa hari di suasana Idulfitri ini Presiden Prabowo juga melaksanakan silaturahmi melalui sambungan telepon dengan para pemimpin negara muslim,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu (22/3/2026).

Adapun pemimpin negara yang dihubungi mulai dari Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Raja Abdullah II dari Kerajaan Yordania, dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS).

“Beberapa kepala negara lainnya juga akan dihubungi dalam waktu dekat, menunggu konfirmasi dari masing-masing negara,” katanya.

Teddy menambahkan komunikasi ini dilakukan Prabowo dalam rangka menjalin silaturahmi guna mempererat persaudaraan dan kerja sama antarnegara.

“Silaturahmi ini menjadi wujud eratnya persaudaraan dan kerja sama antara negara-negara muslim sekaligus memperkuat hubungan bilateral di tengah suasana penuh keberkahan,” ucapnya.

ANKARA - Turki siap mengambil peran fasilitator antara Iran dan Amerika Serikat untuk membantu meredakan ketegangan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan hal itu kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dalam percakapan telepon.

Kedua pemimpin tersebut telah membahas meningkatnya risiko keamanan yang berasal dari eskalasi baru-baru ini di kawasan itu, kata kantor Erdogan.

Erdogan mengatakan kepada Pezeshkian bahwa ia akan menerima Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Ankara pada Jumat sore (30/1/2026).

Sementara itu, Ali Shamkhani, pejabat keamanan tinggi dan perwakilan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Dewan Pertahanan Tertinggi yang baru dibentuk, mengatakan Teheran akan segera menanggapi keputusan Uni Eropa (UE) untuk menetapkan Korps Garda Revolusi Islam sebagai organisasi "teroris".

Dalam unggahan di X pada hari Jumat, Shamkhani mengkritik pemerintah Barat, mengatakan mereka "menggunakan" daripada mendefinisikan "terorisme".

Ia menuduh AS dan Eropa menerapkan standar ganda, merujuk pada dukungan mereka terhadap perang genosida Israel di Gaza sementara menyebut perjuangan IRGC melawan kelompok bersenjata ISIL (ISIS) sebagai "terorisme".

Shamkhani mengatakan keputusan Uni Eropa menunjukkan bagaimana konsep "terorisme" telah "menyimpang", menambahkan tindakan balasan Iran akan "segera".

Shamkhani pernah menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dari tahun 2013 hingga 2023.

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menawarkan menjadi tuan rumah telekonferensi antara Presiden Amerika Serikat dan Iran untuk meredakan ketegangan. Tawaran untuk menghindari potensi konflik ini muncul ketika Presiden AS Donald Trump mengancam akan melakukan aksi militer terhadap Teheran dalam beberapa hari mendatang.

Tawaran Erdogan itu diungkap para pejabat yang berbicara kepada Middle East Eye. Selama panggilan telepon dengan Trump pada hari Senin, Erdogan mendesak rekannya memprioritaskan diplomasi dan menawarkan menjadi mediator antara kedua negara, kata seorang pejabat Turki.

Meskipun Trump menyatakan minat pada inisiatif tersebut, Presiden Iran Masoud Pezeshkian belum memberikan tanggapan, menurut pejabat tersebut.

Para pengamat di Ankara percaya Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang mengunjungi Istanbul minggu ini, mungkin akan menyampaikan tanggapan Teheran terhadap tawaran tersebut.

Diplomat utama Teheran akan tiba di Turki pada hari Jumat untuk pembicaraan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan.

Namun, tidak ada kepastian tawaran pembicaraan tersebut dapat menghindari aksi militer.

Para pejabat mengatakan Turki mengajukan tawaran serupa kepada Iran selama perang 12 hari pada bulan Juni, tetapi Teheran tidak menerimanya, dan menyatakan kekecewaan.

Ankara telah berulang kali menyatakan mereka menentang intervensi asing apa pun di Iran. Pada hari Rabu, Fidan mengatakan AS dan Iran harus menyelesaikan masalah mereka secara bertahap, "satu per satu".

AS sangat dipengaruhi Israel dalam pendiriannya terhadap Iran, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ingin mengakhiri ancaman yang ditimbulkan program rudal balistik Teheran, serta penelitian nuklirnya.

Krisis Ditunda, Bukan Diselesaikan

Dalam upaya meredakan ketegangan, Fidan mengadakan serangkaian panggilan telepon dan pertemuan dengan para pejabat Iran dan AS, seperti yang juga dilakukan negara-negara lain di kawasan itu.

Hande Firat, kolumnis untuk surat kabar Hurriyet Turki, menulis pada hari Kamis bahwa Ankara mendorong pesan bahwa diplomasi adalah satu-satunya jalan ke depan.

“Tujuan Ankara adalah meredakan krisis yang meningkat, membawa pihak-pihak terkait kembali ke meja perundingan, dan mencegah kemungkinan intervensi militer,” tulisnya.

“Menurut sumber diplomatik, tanpa keterlibatan ini, kawasan tersebut mungkin menghadapi realitas yang sangat berbeda saat ini. Krisis telah ditunda, tetapi belum terselesaikan.”

Firat menambahkan, di luar kekhawatiran atas program nuklir Iran dan kemampuan balistiknya, Netanyahu telah mendorong intervensi AS karena ia menghadapi pemilihan parlemen akhir tahun ini.

Ia juga mencatat AS dapat kembali ke meja perundingan jika Teheran menawarkan kerja sama dengan Washington terkait cadangan minyak Iran.

Pada hari Rabu, Trump memperingatkan “armada besar” sedang menuju Iran dan akan menyerang dengan “kecepatan dan kekerasan” kecuali Teheran menyetujui kesepakatan.

Menulis di platform Truth Social miliknya, Trump membandingkan operasi tersebut dengan operasi AS yang menyebabkan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, tetapi mengatakan armada yang dikerahkan ke Iran “lebih besar” daripada yang dikirim ke Amerika Selatan.

“Seperti halnya dengan Venezuela, itu siap, bersedia, dan mampu untuk segera memenuhi misinya, dengan kecepatan dan kekerasan, jika perlu,” tulis Trump.

“Semoga Iran segera datang ke meja perundingan dan menegosiasikan kesepakatan yang adil dan merata – TANPA SENJATA NUKLIR – kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.”

Trump memperingatkan “waktu hampir habis” bagi negara tersebut dan merujuk pada serangan udara yang dilakukan terhadap situs nuklir Iran pada Juni 2025.

“Seperti yang pernah saya katakan kepada Iran sebelumnya – BUAT KESEPAKATAN! Mereka tidak melakukannya, dan terjadilah ‘Operasi Midnight Hammer,’ penghancuran besar-besaran terhadap Iran,” katanya. “Serangan berikutnya akan jauh lebih buruk. Jangan sampai itu terjadi lagi.”

AS telah meningkatkan ketegangan dengan Iran dalam beberapa pekan terakhir.

Middle East Eye melaporkan pada hari Senin bahwa Trump sedang mempertimbangkan serangan presisi terhadap pejabat dan komandan Iran “bernilai tinggi” yang dianggap bertanggung jawab atas kematian para demonstran selama demonstrasi anti-pemerintah awal bulan ini.

ISTANBUL - Turki dilaporkan berupaya untuk bergabung dalam perjanjian pertahanan bersama antara Pakistan dan Arab Saudi, yang berpotensi membuka jalan bagi aliansi keamanan baru yang dapat menggeser keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan sekitarnya.

Bloomberg melaporkan pada hari Jumat bahwa mengutip orang-orang yang mengetahui masalah ini, yang berbicara secara anonim. Bloomberg melaporkan bahwa pembicaraan berada pada tahap lanjut dan “kesepakatan sangat mungkin terjadi”.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman telah menandatangani “Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis” di Riyadh September lalu, berjanji bahwa setiap serangan terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai tindakan agresi terhadap keduanya.

NATO Tak Bisa Diandalkan, 5 Dampak Turki Ingin Bergabung dengan Pakta Saudi dan Pakistan

1. Memperjuangkan Kepentingan Turki

“Aliansi yang diperluas ini akan masuk akal karena kepentingan Turki semakin tumpang tindih dengan kepentingan Arab Saudi dan Pakistan di Asia Selatan, Timur Tengah, dan bahkan Afrika,” kata laporan Bloomberg.

“Turki juga melihat pakta ini sebagai cara untuk memperkuat keamanan dan pencegahan ketika ada pertanyaan tentang keandalan AS, yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan ketiga negara tersebut, dan komitmen Presiden Donald Trump terhadap NATO,” tambahnya.

2. Turki Menawarkan Industri Militernya

Laporan tersebut mencatat kekuatan finansial Riyadh dan kemampuan nuklir Islamabad, rudal balistik, dan tenaga kerja, dengan Turki menawarkan pengalaman militer dan industri pertahanan yang maju, menurut Nihat Ali Ozcan, seorang ahli strategi di lembaga think tank TEPAV yang berbasis di Ankara.

“Karena AS memprioritaskan kepentingannya sendiri dan kepentingan Israel di kawasan itu, dinamika yang berubah dan dampak dari konflik regional mendorong negara-negara untuk mengembangkan mekanisme baru untuk mengidentifikasi teman dan musuh,” kata Ozcan seperti dikutip oleh Bloomberg.

Kementerian informasi dan kementerian pertahanan Turki menolak berkomentar. Otoritas Arab Saudi tidak segera dapat dihubungi untuk menanggapi permintaan komentar dari publikasi Amerika tersebut.

3. Tidak Ada Permusuhan Turki dan Saudi

Menurut Bloomberg, bergabungnya Turki ke aliansi tersebut akan menandai era baru dalam hubungan dengan Arab Saudi.

“Setelah melupakan permusuhan selama bertahun-tahun, kedua negara berupaya mengembangkan kerja sama ekonomi dan pertahanan,” demikian bunyi laporan tersebut. “Mereka mengadakan pertemuan angkatan laut pertama mereka di Ankara minggu ini, menurut kementerian pertahanan Turki.”

Laporan tersebut mencatat kekhawatiran Riyadh dan Ankara yang telah lama ada terhadap Teheran dan preferensi mereka untuk berdialog dengan negara tersebut daripada menggunakan kekerasan.

4. Turki Sudah Jalin Kerja Sama Pertahanan dengan Pakistan

Terkait Pakistan, Bloomberg mencatat pembangunan kapal perang korvet oleh Turki untuk Angkatan Laut Pakistan dan upaya peningkatan armada jet tempur F-16 Angkatan Udara Pakistan.

“Turki sudah berbagi teknologi drone dengan kedua negara tersebut, dan sekarang ingin mereka bergabung dengan program jet tempur generasi kelima Kaan,” tambah media tersebut, mengutip laporan sebelumnya.

5. Memperkuat Pertahanan 3 Negara

“Pembicaraan pertahanan trilateral ini terjadi setelah gencatan senjata antara Pakistan dan India yang mengakhiri bentrokan militer selama empat hari antara kedua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir tersebut pada bulan Mei,” tambah Bloomberg.

Laporan tersebut juga mengakui ketegangan Pakistan dengan Afghanistan menyusul bentrokan perbatasan, serta upaya Turki dan Qatar untuk menengahi pembicaraan, yang tidak menghasilkan kesimpulan.

Pakistan dan Arab Saudi telah lama memiliki hubungan yang beragam yang berakar pada kerja sama militer strategis, kepentingan ekonomi bersama, dan warisan Islam yang sama.

Hubungan ini mencakup bantuan ekonomi dan pasokan energi, dengan Riyadh menjadi sumber bantuan keuangan dan minyak yang signifikan bagi Islamabad.

Dengan Turki, kerja sama pertahanan tetap menjadi pilar utama hubungan bilateral. Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) tahun 2023, Turki adalah pemasok senjata terbesar kedua Pakistan, yang menyumbang 11% dari total impor senjatanya.

Kemitraan pertahanan telah berkembang secara signifikan, dengan proyek bersama seperti kapal perang Milgem, modernisasi pesawat, dan pengadaan drone yang memperdalam kolaborasi militer.