KUALA LUMPUR - Najib Razak dijatuhi hukuman setidaknya empat kali 15 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah pada hari Jumat terkait dengan penyelewengan dana investasi negara 1MDB senilai miliaran dolar. Selain itu, Hakim Collin Lawrence Sequerah menjatuhkan lima tahun untuk setiap 21 dakwaan pencucian uang terhadapnya, dengan total 165 tahun penjara.

Pengadilan Tinggi negara tersebut menyatakan mantan perdana menteri Malaysia yang ditahan bersalah atas empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang setelah memutuskan bahwa ia menyalurkan lebih dari USD700 juta dari 1MDB ke rekening bank pribadinya.

Hukuman baru ini akan berlaku setelah masa hukuman penjara yang sedang dijalaninya untuk kasus 1MDB sebelumnya berakhir, kata hakim.

Najib juga dikenakan denda besar sebesar 11,4 miliar ringgit (USD2,8 miliar) untuk dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, di samping penyitaan aset senilai 2,08 miliar ringgit (USD514 juta) berdasarkan undang-undang pencucian uang. Jika ia gagal membayar, ia akan menghadapi hukuman penjara lebih lama.

Melansir Inquirer, pengacara Najib Razak, Mohamed Shafee Abdullah, mengatakan Najib akan mengajukan banding atas putusan tersebut, menambahkan bahwa hakim "telah melakukan begitu banyak kesalahan."

Mengenakan setelan biru, Najib berdiri dan tampak tenang ketika vonis diumumkan, kemudian kembali terkulai di kursinya di ruang sidang.

Putusan tersebut menandai tonggak sejarah dalam salah satu skandal keuangan terbesar di dunia, yang berdampak luas di pasar global dan bahkan memicu penyelidikan di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Najib membantah melakukan kesalahan apa pun dan menyatakan dana tersebut adalah sumbangan politik dari Arab Saudi. Ia mengatakan telah disesatkan oleh para pelaku keuangan nakal yang dipimpin oleh Low Taek Jho, yang diduga sebagai dalang skandal tersebut, yang masih buron.

Mantan PM Malaysia Najib Razak Divonis 165 Tahun Penjara

1. Najib Razak Dinyatakan Bersalah

Melansir Inquirer, Sequerah mengatakan klaim Najib tentang sumbangan Saudi "tidak masuk akal." Empat surat yang konon berasal dari donor Saudi itu dipalsukan dan bukti jelas menunjukkan dana tersebut berasal dari 1MDB, katanya.

Ia menolak argumen pembelaan bahwa Najib adalah korban yang tidak sadar yang ditipu oleh Low dan mantan pejabat 1MDB.

Kesaksian para saksi menunjukkan "ikatan yang jelas" antara Najib dan Low—yang beroperasi sebagai "wakil, saluran, perantara, dan fasilitator" untuk Najib di 1MDB, kata hakim.

Hakim mencatat bahwa Najib gagal memverifikasi asal usul dana besar tersebut dan mengambil tindakan terhadap Low.

2. Terbukti Menyalahgunakan Kekuasaan

Sebaliknya, ia menggunakan uang tersebut meskipun asal usulnya mencurigakan dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi posisinya—termasuk memecat jaksa agung dan kepala antikorupsi yang menyelidiki kasus tersebut, kata hakim.

Meskipun Najib mengembalikan sebagian besar dana ke rekening luar negeri mereka, Sequerah mengatakan ini jelas direkayasa untuk menyembunyikan asal usul dana yang ilegal.

“Terdakwa bukanlah orang desa,” kata hakim, yang membutuhkan waktu lima jam untuk membacakan putusannya. “Oleh karena itu, setiap upaya untuk menggambarkan terdakwa sebagai orang bodoh yang sama sekali tidak menyadari kesalahan yang terjadi di sekitarnya pasti akan gagal total.”

Najib, yang menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2009 hingga 2018, saat ini menjalani hukuman penjara 12 tahun dari vonisnya pada tahun 2020 dalam kasus 1MDB sebelumnya. Skandal yang ditimbulkannya saat itu menyebabkan kekalahan pemerintahannya pada tahun 2018.

Ia dijatuhi hukuman karena penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan kriminal, dan pencucian uang yang melibatkan 42 juta ringgit (USD10,3 juta) yang disalurkan ke rekeningnya dari SRC International, mantan unit 1MDB.

Pada tahun 2022, setelah kalah dalam banding terakhir, ia menjadi mantan pemimpin Malaysia pertama yang dipenjara.

Dewan Pengampunan, sebuah badan yang memberi nasihat kepada penguasa tentang pemberian pengampunan, mengurangi separuh hukumannya dan secara drastis menurunkan dendanya pada tahun 2024.

Najib mendirikan dana pembangunan 1MDB tak lama setelah menjabat pada tahun 2009. Ia memimpin dewan penasihat dana tersebut dan memegang hak veto sebagai menteri keuangan saat menjabat sebagai perdana menteri.

3. Menjarah Miliaran Dolar

Antara tahun 2009 dan 2014, para eksekutif dan rekanan Najib menjarah lebih dari $4,5 miliar dari dana tersebut, mencuci uang tersebut melalui negara-negara termasuk AS, Singapura, dan Swiss, menurut Departemen Kehakiman AS.

Pihak berwenang menduga dana tersebut digunakan untuk membiayai film-film Hollywood dan pembelian mewah, termasuk hotel, kapal pesiar mewah, seni, dan perhiasan.

4. Kleptokrasi Terburuk dalam Sejarah Dunia

Jeff Sessions, jaksa agung AS pada saat itu, menyebutnya sebagai "kleptokrasi terburuk."

Skandal itu juga menghantam Wall Street, dengan Goldman Sachs menghadapi denda miliaran dolar atas perannya dalam penggalangan dana untuk 1MDB.

Sebagai keturunan keluarga politik terkemuka, Najib lama dianggap tak tersentuh hingga kemarahan publik atas 1MDB menyebabkan kekalahan partai penguasanya dalam pemilihan umum 2018, yang telah memerintah Malaysia sejak negara itu merdeka dari Inggris pada tahun 1957.

5. Berusaha Jadi Tahanan Rumah

Awal pekan ini, ia gagal dalam upayanya untuk menjalani hukuman korupsi di bawah tahanan rumah.

Pengadilan Tinggi Malaysia memutuskan pada hari Senin bahwa perintah kerajaan langka untuk tahanan rumah yang dikeluarkan oleh mantan raja negara itu tidak sah karena tidak dibuat sesuai dengan persyaratan konstitusional. Pengacara Najib mengatakan mereka berencana untuk mengajukan banding.

Awalnya dijadwalkan untuk dibebaskan pada Agustus 2028 setelah pengurangan hukumannya, Najib sekarang menghadapi masa hukuman yang lebih lama di balik jeruji besi.

Pada tahun 2022, istrinya, Rosmah Mansor, juga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda besar dalam kasus terpisah.

Firman Tendry Masengi

Advokat/Direktur Eksekutif RECHT Institute

(Research and Education Center for Humanitarian Transparency Law)

PUTUSAN pengadilan Malaysia pada penghujung Desember 2025 yang menjatuhkan tambahan hukuman pidana kepada mantan Perdana Menteri Najib Razak merupakan peristiwa penting dalam lanskap penegakan hukum Asia Tenggara. Putusan tersebut bukan semata-mata akhir dari sebuah perkara korupsi berskala besar, melainkan preseden regional yang menegaskan bekerjanya prinsip akuntabilitas dan transparansi kekuasaan dalam negara hukum modern.

Preseden ini relevan dibaca secara reflektif di Indonesia, bukan dalam kerangka analogi pidana langsung, melainkan sebagai pengingat bahwa kebijakan negara—termasuk kebijakan strategis—tidak pernah sepenuhnya berada di luar jangkauan evaluasi hukum. Dalam perspektif konstitusional, setiap penggunaan kewenangan publik selalu tunduk pada prinsip pertanggungjawaban, baik secara politik, administratif, maupun hukum.

Korupsi Sistemik dan Penyimpangan Fungsi Kebijakan Negara

Kasus Najib Razak mencerminkan bentuk ekstrem dari korupsi sistemik, ketika kebijakan negara secara sadar digunakan sebagai instrumen untuk menutupi kejahatan finansial personal. Dalam skandal 1MDB, kebijakan fiskal, proyek infrastruktur, dan relasi geopolitik tidak lagi berfungsi sebagai sarana pencapaian kepentingan umum, melainkan direduksi menjadi alat legitimasi dan kamuflase penjarahan dana publik.

Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa kerusakan tata kelola hukum yang bersifat sistemik—meliputi pelemahan lembaga audit, intervensi terhadap penegak hukum, dan politisasi proses peradilan—dapat berlangsung dalam waktu lama. Namun, pengalaman yang sama juga memperlihatkan bahwa akuntabilitas hukum tidak pernah sepenuhnya hilang. Ia hanya tertunda hingga konfigurasi politik memungkinkan hukum bekerja secara independen.

Dalam konteks ini, preseden Najib menegaskan satu prinsip universal: kebijakan strategis negara yang disertai konflik kepentingan dan niat memperkaya diri (mens rea) dapat menjadi objek pertanggungjawaban pidana, sekalipun kebijakan tersebut sebelumnya dilindungi legitimasi politik.

Diskresi Negara dan Risiko Kebijakan di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, refleksi atas preseden Malaysia harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Hingga kini, tidak terdapat temuan hukum yang menunjukkan adanya niat memperkaya diri secara personal dalam kebijakan pembangunan pada era Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, risiko hukum yang mungkin muncul tidak berada dalam ranah korupsi personal, melainkan dalam wilayah akuntabilitas penggunaan diskresi negara.

Diskresi dalam hukum administrasi bukanlah kewenangan tanpa batas. Ia diberikan untuk menjamin efektivitas pemerintahan, namun tetap dibatasi oleh tujuan pemberian kewenangan, asas kehati-hatian, transparansi, serta larangan penyimpangan tujuan (detournement de pouvoir). Dalam kerangka inilah kebijakan pembangunan strategis perlu ditempatkan: bukan sebagai objek kriminalisasi, melainkan sebagai objek evaluasi tata kelola.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, misalnya, sering dijadikan rujukan dalam perdebatan publik. Pergeseran skema pembiayaan yang kemudian melibatkan instrumen keuangan negara secara normatif membuka ruang evaluasi hukum administrasi dan keuangan negara, terutama terkait proses pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko fiskal. Evaluasi ini tidak identik dengan tuduhan kerugian negara, melainkan merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Yurisprudensi Nasional dan Batas Pertanggungjawaban

Yurisprudensi Indonesia telah membangun garis pembatas yang relatif jelas antara kesalahan kebijakan dan tindak pidana. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara BLBI menegaskan bahwa tidak setiap kebijakan yang keliru dapat dipidana. Sebaliknya, dalam perkara Bank Century dan Hambalang, pengadilan menunjukkan bahwa kebijakan dapat berimplikasi pidana apabila dijalankan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 memperketat unsur kerugian negara, namun tidak menutup kemungkinan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, hukum Indonesia menyediakan mekanisme evaluasi pasca-jabatan yang bersifat selektif dan proporsional, bukan represif.

Pengalaman regional menunjukkan bahwa perlindungan politik pasca-kekuasaan bukan jaminan mutlak terhadap akuntabilitas hukum. Ketika legitimasi publik melemah dan tuntutan transparansi menguat, ruang bagi penegakan hukum cenderung terbuka. Namun dalam negara hukum, dinamika tersebut harus selalu ditempatkan dalam koridor institusional, agar hukum tidak berubah menjadi instrumen balas dendam politik.

Perbedaan fundamental antara kasus Najib Razak dan konteks Indonesia terletak pada keberadaan niat jahat personal. Preseden Malaysia bukan peringatan tentang kriminalisasi pembangunan, melainkan pengingat bahwa kekuasaan politik—dalam bentuk apa pun—tidak pernah sepenuhnya berada di luar jangkauan hukum.

Ujian sejati demokrasi Indonesia tidak terletak pada seberapa besar pembangunan dilakukan, melainkan pada seberapa dewasa negara mengelola akuntabilitas kekuasaan setelah kekuasaan itu berakhir. Di titik itulah supremasi hukum diuji: bukan untuk menghukum kebijakan secara serampangan, tetapi untuk memastikan bahwa kekuasaan selalu tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur.

Pernyataan itu muncul dalam persidangan besar terkait skandal miliaran dolar atas dana kekayaan negara Malaysia, 1MDB, pada hari Jumat (26/12/2025).

Apa Putusan terhadap Najib?

Najib, 72 tahun, dinyatakan bersalah atas empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang yang terkait dengan transfer ilegal sekitar 2,2 miliar ringgit Malaysia (USD543 juta) dari 1MDB lebih dari satu dekade lalu.

Setiap dakwaan membawa hukuman penjara antara 15 dan 20 tahun, meskipun putusan hukuman belum diumumkan.

Ini adalah persidangan kedua Najib yang terkait dengan skandal keuangan yang sama. Sidang pertamanya atas penggelapan dana dimulai pada April 2019.

Pada tahun 2020, ia dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan pelanggaran kepercayaan, dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas penggelapan dana 1MDB sebesar USD9,9 juta. Hukuman tersebut kemudian dikurangi setengahnya dalam pengampunan sebagian.

Secara keseluruhan, para penyelidik mengatakan mereka percaya sekitar USD4,5 miliar telah disalurkan dari dana kekayaan negara ke rekening pribadi, termasuk rekening Najib.

Proses hukum untuk kedua persidangannya telah berlangsung selama tujuh tahun dan melibatkan 76 saksi, termasuk Najib sendiri.

Najib dan para pendukungnya – puluhan di antaranya berkumpul di pengadilan pada hari Jumat – mengklaim tuduhan terhadapnya bermotivasi politik dan ia telah disesatkan oleh para penasihatnya.

Namun Hakim Collin Lawrence Sequerah mengatakan dalam putusannya, “Klaim terdakwa bahwa tuduhan terhadapnya adalah perburuan penyihir dan bermotivasi politik telah dibantah oleh bukti yang dingin, keras, dan tak terbantahkan yang menunjukkan terdakwa telah menyalahgunakan posisinya yang kuat di 1MDB, ditambah dengan kekuasaan luas yang diberikan kepadanya.”

Apa itu 1MDB?

1MDB adalah singkatan dari 1Malaysia Development Berhad, dana kekayaan negara Malaysia. Berhad adalah istilah Melayu untuk "perusahaan terbatas publik".

Dana tersebut didirikan pada tahun 2009 untuk mempromosikan pembangunan di Malaysia melalui kemitraan dan investasi asing.

Najib, yang menjabat sebagai perdana menteri dan menteri keuangan antara tahun 2009 dan 2018, juga merupakan ketua 1MDB.

Jaksa penuntut mengklaim Najib menyalahgunakan posisinya sebagai perdana menteri, menteri keuangan, dan ketua dewan penasihat 1MDB untuk memindahkan sejumlah besar uang dari dana kekayaan negara Malaysia ke rekening pribadinya lebih dari satu dekade lalu.

Di Mana Najib Sekarang?

Najib berada di Penjara Kajang di negara bagian Selangor, Malaysia, setelah dinyatakan bersalah atas penggelapan dalam kasus pertama yang terpisah pada tahun 2020.

Hukumannya kemudian dikurangi dari 12 tahun menjadi enam tahun setelah ia menerima pengampunan kerajaan sebagian. Ia dijadwalkan akan dibebaskan pada 23 Agustus 2028.

Selama persidangan kedua ini, yang menghasilkan putusan pada hari Jumat pekan ini, para penyelidik menemukan Najib menggunakan dana 1MDB untuk membeli superyacht Equanimity dan properti mewah, serta untuk membiayai produksi film The Wolf of Wall Street, yang dibintangi Leonardo DiCaprio.

Apa yang telah Dikatakan Najib?

Najib, yang dikalahkan dalam pemilihan umum 2018 oleh Mahathir Mohamad, mantan perdana menteri yang membantunya berkuasa, secara konsisten membantah melakukan kesalahan apa pun dalam skandal 1MDB.

Pada Oktober 2024, ia meminta maaf atas kesalahan penanganan skandal tersebut, tetapi tetap menyatakan ia tidak mengetahui transfer dana ilegal ke rekening bank pribadinya.

Selama persidangan, Najib mengatakan ia percaya uang yang diterimanya adalah sumbangan dari mendiang Raja Abdullah dari Arab Saudi – klaim yang ditolak hakim pada hari Jumat.

Najib juga mengklaim ia telah ditipu oleh penasihat dan pejabat lain yang berafiliasi dengan 1MDB, termasuk Jho Low, seorang pengusaha Malaysia yang diduga sebagai dalang di balik skandal tersebut tetapi masih buron.

“Saya merasa sedih setiap hari mengetahui kekacauan 1MDB terjadi di bawah pengawasan saya sebagai menteri keuangan dan perdana menteri,” kata Najib dalam surat.

“Untuk itu, saya ingin menyampaikan permintaan maaf tanpa syarat kepada rakyat Malaysia.”

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Tinggi Malaysia menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara beserta denda sebanyak RM11,4 miliar (setara Rp47,1 miliar) kepada mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak atas 25 dakwaan yang menjeratnya.

Dilansir dari Antara, Najib Razak dinyatakan bersalah atas empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang yang melibatkan dana sebesar RM2,3 miliar yang terkait dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Putusan tersebut disampaikan oleh Hakim Collin Lawrence Sequerah, selaku Hakim Pengadilan Federal – yang sebelumnya memimpin persidangan 1MDB di Pengadilan Tinggi, sebagaimana laporan Bernama.

Untuk empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, pengadilan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Najib untuk setiap dakwaannya, dan denda total sebanyak RM11,4 miliar, atau hukuman hingga 40 tahun penjara jika tidak membayar.

Najib juga dijatuhi hukuman lima tahun penjara untuk masing-masing dari 21 dakwaan pencucian uang tanpa dikenai denda.

Namun, mantan perdana menteri berusia 72 tahun itu hanya akan menjalani hukuman 15 tahun penjara, karena hakim memerintahkan semua hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya dijalankan secara bersamaan.

Hakim juga memutuskan bahwa hukuman tersebut baru akan berlaku setelah Najib menyelesaikan masa hukuman penjara enam tahunnya dalam kasus SRC International Sdn Bhd yang melibatkan penggelapan dana sebesar RM42 Juta, yang berakhir pada 23 Agustus 2028.

Hakim Sequerah menjatuhkan hukuman setelah mempertimbangkan faktor-faktor meringankan yang diajukan oleh pihak pembela, penuntut, dan terdakwa, serta kepentingan publik.

"Saya juga telah mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang terdakwa termasuk fakta dan lamanya pengabdiannya kepada masyarakat serta faktor-faktor mitigasi lainnya yang diajukan sehubungan dengan ketentuan hukuman dalam Pasal 23(1) UU Kornisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC). Saya berpendapat bahwa frasa jika terbukti bersalah akan dikenakan sanksi harus ditafsirkan sebagai menjatuhkan hukuman penjara dan juga denda," kata hakim.

Hakim Sequerah juga memutuskan bahwa semua hukuman penjara yang dijatuhkan atas 25 dakwaan tersebut akan dijalankan secara bersamaan. Namun, sesuai dengan Pasal 292 KUHP, hukuman tersebut baru akan berlaku setelah selesainya masa hukuman penjara yang sebelumnya dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus SRC International.

Hakim juga memerintahkan Najib untuk membayar sejumlah uang yang dapat dipulihkan sebanyak RM2.081.476.926 berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Anti-Pencucian Uang, Anti-Pendanaan Terorisme dan Hasil Kegiatan Haram 2001.

Jika tidak dibayar, Najib harus menghadapi hukuman penjara tambahan selama 270 bulan.

Persidangan Najib berlangsung selama total 11 jam 45 menit.

Najib yang hadir dalam persidangan, dilaporkan tampak tenang sepanjang jalannya sidang. Anggota keluarganya dan para pendukungnya juga hadir di pengadilan.

Untuk diketahui Najib menghadapi empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, karena menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suap sebanyak RM2,3 miliar dari dana 1MDB melalui cabang AmIslamic Bank Berhad antara 24 Februari 2011 sampai 19 Desember 2014.

Dakwaan ini disusun berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC), yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU yang sama, yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda sebesar lima kali jumlah suap atau RM10.000 (mana yang lebih tinggi), apabila terbukti bersalah.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Perdana Menteri MalaysiaNajib Razak dinyatakan bersalah atas setidaknya satu dakwaan penyalahgunaan kekuasaan terkait skandal dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Keputusan itu ditetapkan oleh Pengadilan Banding dan Mahkamah Federal di Putrajaya, Malaysia, pada Jumat (26/12/2025), seperti dilaporkanBloomberg.

Hakim Collin Lawrence Sequerah menyampaikan putusan tersebut setelah memaparkan rangkuman panjang perkara. Namun, majelis hakim belum memberikan putusan atas lebih dari dua lusin dakwaan lain yang juga dihadapi Najib, sehingga proses persidangan masih berlanjut.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai keterangan para saksi penuntut dapat dipercaya serta menolak pembelaan Najib yang menyebut dana jutaan dolar AS di rekening pribadinya merupakan ‘donasi Arab’ dari keluarga kerajaan Arab Saudi.

Menurut hakim, fakta-fakta persidangan menunjukkan keterlibatan kuat Low Taek Jho alias Jho Low dalam fase-fase krusial transaksi 1MDB, serta adanya kedekatan dan hubungan yang jelas antara Jho Low dan Najib.

Hakim menyatakan ‘fakta-fakta keras yang tak terbantahkan’ mengungkap peran Jho Low dalam skema 1MDB, yang sekaligus memperkuat temuan penyalahgunaan kekuasaan oleh Najib dalam pengelolaan dana tersebut.

Putusan lanjutan atas dakwaan-dakwaan lainnya dijadwalkan akan dibacakan pada tahap berikutnya.

Seperti diketahui,Najib Razakpada Agustus 2022 telah dinyatakan bersalah dan divonis penjara 12 tahun oleh pengadilan Kuala Lumpur setelah terbukti melakukan pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan dakwaan lainnya.

Namun, Najib secara konsisten membantah melakukan kesalahan, tetapi langkah terakhirnya untuk naik banding ditolak oleh panel lima hakim di Pengadilan Tinggi Malaysia.

Adapun, 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB merupakan badan investasi negara yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 2009 silam.

Pada 2015,sovereign wealth fund(SWF) milik negri jiran itu menjadi sumber skandal yang menghebohkan malaysia. Kala itu Najib Razak dituduh menggelapkan dana lebih dari 2,67 miliar ringgit Malaysia atau setara US$700 juta dari 1MDB ke rekening bank pribadinya.

Tindakan ini dikecam oleh seluruh masyarakat Malaysia, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yang kemudian menuntut Najib untuk mundur dari jabatannya. Najib Razak sendiri menjabat sebagai PM Malaysia dari 2009 hingga 2018.

KUALA LUMPUR - Pengadilan di Malaysia telah menolak upaya mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak yang dipenjara untuk menjalani sisa hukumannya atas kasus korupsi di rumahnya. Pengadilan memutuskan bahwa dokumen kerajaan yang mengizinkan langkah tersebut tidak sah.

Keputusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada hari Senin (22/12/2025) memberikan pukulan lain bagi Najib, yang telah dipenjara sejak Agustus 2022 karena perannya dalam skandal korupsi 1MDB senilai miliaran dolar.

Najib (72) telah berupaya memaksa otoritas Malaysia untuk mengonfirmasi dan melaksanakan perintah kerajaan yang menurutnya dikeluarkan tahun lalu sebagai bagian dari pengampunan oleh raja saat itu.

Dia mengatakan bahwa "addendum order" tersebut memberinya hak untuk menjalani sisa hukumannya di rumah.

Raja memainkan peran yang sebagian besar bersifat seremonial di Malaysia, tetapi dapat mengampuni orang yang dihukum sebagai salah satu kekuasaan diskresioner yang diberikan kepadanya oleh konstitusi federal.

Hakim Alice Loke mengatakan bahwa keberadaan perintah tersebut tidak diperdebatkan, tetapi perintah itu tidak dapat ditegakkan secara hukum karena tidak dibuat dengan konsultasi dewan pengampunan negara, sebagaimana dipersyaratkan dalam konstitusi.

Menurutnya, meskipun penguasa Malaysia diizinkan untuk mengeluarkan pengampunan sesuai dengan kebijaksanaan mereka, kekuasaan mereka tidak tanpa batas.

“Pengadilan memutuskan bahwa raja tidak dapat memberikan tahanan rumah secara independen dari dewan pengampunan,” bunyi putusan hakim.

"Saya berpendapat bahwa perintah tahanan rumah tidak dapat dieksekusi, tidak ada ketentuan hukum untuk mekanisme seperti itu di Malaysia," lanjut putusan hakim, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Pihak Najib Terkejut

Najib tidak menunjukkan banyak emosi, dan kemudian tersenyum ketika pengacaranya menggambarkan putusan itu sebagai "mengejutkan" setelah hakim meninggalkan ruang sidang.

Pengacaranya, Muhammad Shafee Abdullah, mengatakan kepada surat kabar The Star bahwa mantan pemimpin itu akan mengajukan banding atas putusan hakim.

Najib awalnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada Juli 2020 dalam persidangan pertama kasus korupsi yang melibatkan sekitar 42 juta ringgit (USD9,9 juta pada saat itu), yang disalurkan dari mantan anak perusahaan 1MDB bernama SRC International Sdn Bhd.

Hukuman tersebut kemudian dikurangi setengahnya oleh dewan pengampunan.

Mantan anggota Parlemen Malaysia Charles Santiago, yang telah mendorong penuntutan Najib, memuji putusan pegadilan hari Senin dalam sebuah unggahan media sosial. “Kepercayaan pada peradilan telah pulih,” tulisnya.

Najib menghadapi vonis lain minggu ini dalam persidangan terpisah yang terkait dengan skandal keuangan di 1MDB, lembaga dana negara yang dia dirikan bersama pada tahun 2009.

Vonis, yang akan diumumkan pada hari Jumat mendatang, dipandang sebagai kasus utama terhadap Najib.

Dia menghadapi empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh sekitar 2,28 miliar ringgit (USD554 juta) dari dana 1MDB, serta 21 dakwaan pencucian uang.

Jaksa penuntut mengatakan Najib menyalahgunakan posisinya sebagai perdana menteri, menteri keuangan, dan ketua dewan penasihat 1MDB untuk memindahkan sejumlah besar uang dari dana tersebut ke rekening pribadinya lebih dari satu dekade lalu.

Pihak penuntut mengajukan catatan bank, dokumen, dan kesaksian dari lebih dari 50 saksi.

Najib membantah melakukan kesalahan apa pun, dan pengacara pembela menyalahkan rekan dekat Najib, pengusaha buronan misterius Low Taek Jho, juga dikenal sebagai Jho Low.

Jika terbukti bersalah, Najib menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan hingga lima tahun untuk setiap dakwaan pencucian uang.

Kedua putusan pengadilan tersebut dipantau secara ketat sebagai ujian bagi kampanye Perdana Menteri Anwar Ibrahim melawan korupsi.

Anwar, yang berkuasa pada tahun 2022 dengan platform antikorupsi, telah berulang kali menghadapi pertanyaan tentang komitmennya terhadap reformasi karena jaksa penuntut umum membatalkan beberapa dakwaan terhadap Najib. Bulan ini, jaksa penuntut umum juga membatalkan banding terhadap pembebasan istri Najib, Rosmah Mansor, dalam kasus korupsi terpisah.

Anwar mengatakan bahwa dia tidak ikut campur dalam kasus pengadilan, meskipun jaksa agung negara tersebut diangkat oleh perdana menteri dan independensi mereka sering dipertanyakan.

Najib mendirikan lembaga dana 1MDB tak lama setelah menjabat pada tahun 2009. Para penyelidik menduga setidaknya USD4,5 miliar dicuri dari dana tersebut dan dicuci oleh rekan-rekan Najib melalui berbagai rekening bank di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai film-film Hollywood dan pembelian mewah yang meliputi hotel, kapal pesiar mewah, karya seni, dan perhiasan.

Kemarahan nasional atas skandal 1MDB menyebabkan kekalahan bersejarah bagi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai yang telah memerintah Malaysia sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957, dalam pemilihan umum 2018.

Meskipun telah divonis bersalah, Najib masih memiliki pengaruh di partainya; UMNO, yang kini menjadi bagian dari pemerintahan persatuan Anwar yang berkuasa setelah pemilihan umum 2022.