Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah memperluas jaringan perkeretaapian nasional kembali menguat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penambahan rel hingga sekitar 14.000 kilometer dalam 20 tahun ke depan, sebuah langkah besar untuk mengubah wajah konektivitas Indonesia.

Di balik target tersebut, tersimpan kebutuhan investasi yang tidak kecil. Pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun hingga 2045, mencerminkan skala proyek yang bukan hanya masif, tetapi juga kompleks dari sisi pembiayaan.

AHY menilai investasi jumbo itu sepadan dengan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api menjadi kunci untuk menekan biaya logistik, memperkuat mobilitas barang dan manusia, serta mendorong pemerataan ekonomi antardaerah.

“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN,” ujarnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Merespons hal itu, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mendukung rencana pengembangan konektivitas perkeretaapian nasional. Namun, dia mengkritisi sumber pendanaan yang dinilainya akan menjadi persoalan mendasar.

"Boleh saja pemerintah ingin membangun jalur kereta nasional hingga di luar Jawa. Yang harus dipikirkan, anggarannya dari mana?" ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/4).

Menurutnya, proyek kereta penumpang kurang menarik di mata investor swasta sehingga kesepakatan pendanaan akan terasa sulit. Di sisi lain, sambungnya, proyek tersebut tidak bisa berjalan jika hanya mengandalkan anggaran negara. Djoko mendorong pemerintah untuk berfokus pada proyek reaktivasi jalur kereta ketimbang membuka jalur baru.