Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Pagu anggaran indikatif ini ditujukan untuk memberi dukungan ke berbagai program prioritas pemerintah dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Mobil Nasional (Mobnas).

Pagu indikatif anggaran Kemenkeu ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada Komisi XI DPR pada Rapat Kerja (Raker), Senin (15/6/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran ini diseleraskan dengan Rencana Kerja Kemenkeu 2027, yang dirancang untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) serta kegiatan strategis lainnya.

"Untuk menjalankan keseluruhan program dimaksud, kami mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun, yang terdiri dari alokasi rupiah murni sebesar Rp39,32 triliun, PNBP Rp102,15 miliar, dan BLU sebesar Rp10,38 triliun," jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Secara terperinci, pagu indikatif ini mencakup di antaranya kebutuhan anggaran untuk program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi sebesar Rp36,33 miliar dari rupiah murni.

Kemudian, program pengelolaan penerimaan negara Rp1,62 triliun dari rupiah murni, dan pengelolaan belanja negara Rp14,12 triliun dari rupiah murni.

Selanjutnya, program pengelolaan perbendaharaan negara, kekayaan negara, dan risiko Rp194,68 miliar dari rupiah murni Rp93,63 miliar dan PNBP Rp101,04 miliar, serta program dukungan manajemen Rp47,93 triliun dari rupiah murni Rp37,55 triliun, PNBP 1 milisr sekaligus BLU Rp10,37 triliun.

"Secara tren, pagu yang diusulkan ini sama dengan pagu 2026 setelah dikurangi efisiensi," papar Purbaya.

Adapun apabila diseleraskan dengan Rencana Kerja Kemenkeu, program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi mendukung PKPN dan kegiatan strategi berupa pendanaan pendidikan dasar terhadap peningkatan akses pendidikan yang mendukung PKPN 514 Sekolah Rakyat.

Kemudian, program pengelolaan penerimaan negara dilakukan dengan sinergi patroli laut yang terkoordinasi untuk mendukung pemberantasan penyelundupan.

Berikutnya, program pengelolaan belanja negara dilakukan dengan Bimtek-Bumdes untuk PKPN 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selanjutnya, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negata dan risiko dalam rangka pengelolaan kekayaan negara untuk PKPN seperti MBG, 3 Juta Rumah, 514 Sekolah Rakyat, 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Mobil Nasional, serta 66 rumah sakit upgrade.

Lalu, program dukungan manajemen dengan kegiatan antara lain pendanaan untuk volume penyaluran selisih harga biodiesel dalam rangka PKPN mandatori biodiesel 50 (B50).

"Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja di mana kementerian/lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang ada di tengah kebutuhan yang semakin meningkat terutama untuk mendukung program kerja prioritas nasional," ujar Purbaya.