Bisnis.com, JAKARTA - Literasi merupakan fondasi utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, literasi juga mencakup kecakapan memahami, mengolah, serta memaknai informasi dan data secara kritis. Di Indonesia, tantangan dalam aspek ini masih cukup besar. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan memahami informasi masyarakat Indonesia masih berada di bawah banyak negara lain, menandakan perlunya upaya serius dalam meningkatkan literasi secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, persaingan energi, hingga dampak perubahan iklim turut memengaruhi stabilitas ekonomi. Di dalam negeri, perubahan pola konsumsi, investasi, dan pasar tenaga kerja berlangsung cepat, menciptakan situasi yang kerap disebut sebagai “pancaroba ekonomi”. Dalam situasi ini, ruang publik dibanjiri beragam informasi yang tidak selalu berbasis data. Opini dan narasi yang menarik sering kali lebih dominan dibandingkan fakta yang dapat diverifikasi.

Dampaknya, masyarakat semakin rentan terhadap misinformasi dan kesulitan membedakan antara data yang valid dengan opini yang belum tentu benar. Ketika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya kebingungan yang muncul, tetapi juga potensi menurunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah.

Di tengah tantangan tersebut, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik menjadi momentum penting. Sensus yang dilakukan setiap sepuluh tahun ini merupakan amanat undang-undang untuk merekam seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Cakupannya luas, dengan tujuan menghasilkan gambaran utuh mengenai struktur dan dinamika ekonomi nasional.

Data yang dihasilkan dari SE2026 akan memberikan informasi mendalam mengenai profil usaha, baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, serta distribusi aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Informasi ini tidak hanya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk membaca peluang dan risiko di masa depan.

Namun demikian, makna SE2026 tidak berhenti pada fungsi statistik semata. Lebih dari itu, sensus ini berperan sebagai sarana edukasi publik yang efektif. Melalui proses pendataan, masyarakat diajak memahami pentingnya data dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengambilan keputusan. Pemahaman ini menjadi pintu masuk untuk membangun literasi data yang lebih kuat.

Dalam perspektif pembangunan partisipatif, keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang berperan dalam keseluruhan proses. Prinsip ini relevan dalam pelaksanaan SE2026, di mana keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat luas menjadi faktor kunci dalam menghasilkan data yang akurat.

Kesediaan untuk memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur mencerminkan tingkat kesadaran terhadap pentingnya data. Partisipasi ini secara tidak langsung turut membentuk budaya baru di masyarakat, yakni budaya yang menempatkan data sebagai dasar dalam berpikir dan bertindak. Dalam jangka panjang, masyarakat akan semakin terbiasa untuk memverifikasi informasi, memahami konteks data, serta menggunakannya secara bijak dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan demikian, SE2026 menjadi lebih dari sekadar kegiatan pendataan. Ia merupakan momentum strategis untuk membangun kesadaran kolektif bahwa data adalah representasi nyata dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi yang tidak selalu akurat, keterlibatan dalam kegiatan statistik menjadi salah satu cara efektif untuk memperkuat literasi data dan menciptakan masyarakat yang lebih kritis, rasional, serta adaptif terhadap perubahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah tantangan global yang berpotensi selama 10 tahun ke depan.

Sigit mengungkapkan setidaknya ada 10 tantangan berdasarkan Global Risk Report 2025 yang berpotensi terjadi pada 10 tahun ke depan. Misalnya cuaca ekstrem, misinformasi, perang siber hingga dampak negatif teknologi AI.

"Yaitu cuaca ekstrem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan sistem alam, kelangkaan sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, dampak negatif dari teknologi AI, ketimpangan, polarisasi sosial, spionase dan perang siber, serta polusi," ujar Sigit dalam rilis akhir tahun (RAT) Polri, Selasa (30/12/2025).

Dia menambahkan tantangan paling dekat dan nyata dirasakan oleh Indonesia adalah cuaca ekstrem yang menyebabkan bencana alam di Sumatra.

Bencana telah menimbulkan korban meninggal dunia yang telah menyentuh pada angka 1.132 orang, ratusan orang hilang, kerusakan infrastruktur hingga memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi.

"Sejalan dengan berbagai macam risiko tersebut, bencana alam akibat cuaca ekstrem saat ini menjadi salah satu tantangan yang paling nyata dampaknya dan kita rasakan," imbuhnya.

Di waktu yang sama, Sigit mengungkap cuaca ekstrem berpotensi melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai dari Bali, Nusra dan Jawa Timur dengan Siklon 93S.

Sementara siklon 95S di sekitar Papua dan siklon bakung dirasakan di sekitar Lampung.

"Pada saat yang sama saat ini terdapat tiga sistem siklon di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Banyak orang mempercayai hasil dari AI generatif, termasuk chatbot. Namun ternyata hasil chatbot kerap keliru bahkan jauh dari kebenaran.

Sejumlah kasus mencuat terkait hal ini. Misalnya ada model AI yang menghadirkan hasil 'menjilat', terlalu menyetujui kata pengguna, dan omong kosong.

"Halusinasi atau menjilat tidak sepenuhnya menggambarkan sejumlah perilaku tidak jujur sistematis yaang ditunjukkan oleh LLM (Large Language Models)," kata penelitian dari Universitas Princeton, dikutip dari Cnet, Senin (17/11/2025).

Sebagai informasi, LLM melalui tiga fase pelatihan. Pertama adalah pra-pelatihan, yakni saat model belajar dari sejumlah besar data yang dikumpulkan dari internet, buku atau sumber lain.

Berikutnya adalah penyempurnaan instruksi. Jadi model AI akan belajar menanggapi instruksi atau perintah.

Terakhir adalah pembelajaran penguatan dari feedback manusia (RLHF). Ini akan membuat model AI merespon hasil yang dekat dengan apa yang diinginkan atau disukai orang.

Menurut para peneliti dari Princeton, misinformasi AI biasanya terjadi pada tahapan terakhir yakni saat pembelajaran penguatan dari umpan balik manusia. Karena model AI belajar untuk menghasilkan respon sesuai dengan yang diinginkan manusia, alih-alih bersifat jujur.

Tim penelitian juga melakukan perhitungan antara keyakinan internal model AI pada suatu pernyataan dan yang disampaikan pada pengguna. Hasil setelah pelatihan RLHF terlihat dua kali lipat 0,38 menjadi mendekati 1, sementara kepuasan pengguna meningkat menjadi 48%.

Artinya model AI telah belajar memanipulasi evaluator dibandingkan memberikan informasi yang benar terkait permintaan manusia.

Vincent Conitzer dari Universitas Carnegie Mellon, tak terkait dengan penelitian, mengatakan perusahaan penghasil model AI ingin pengguna menikmati teknologi dan jawabannya. Namun keinginan ini pada akhirnya tak selalu baik untuk pengguna.

Dia juga menyinggung soal sistem AI tak bisa menghasilkan jawaban tidak tahu. Jadi model AI akan mencoba menjawab untuk tetap bisa mendapatkan poin dari penggunanya.

"Secara historis, sistem tidak pandai mengatakan 'Saya tidak tahu jawabannya' dan saat mereka tidak tahu jawabannya, mereka mengarang cerita," ucapnya.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) COP30 yang berlangsung di Kota Belem, Brasil menghasilkan Deklarasi Informasi Berintegritas tentang Perubahan Iklim, pada Rabu (12/11).

Inisiatif ini menetapkan komitmen internasional bersama untuk memerangi misinformasi iklim dan mempromosikan informasi yang akurat dan berbasis bukti tentang isu-isu iklim. Ini adalah pertama kalinya topik integritas informasi dimasukkan dalam Agenda Aksi COP.

Dalam pidato pembukaannya di konferensi tersebut, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menekankan pentingnya memerangi penyangkalan. Ia menyebut di era disinformasi, para pengabur informasi tidak hanya menolak bukti ilmiah tetapi juga kemajuan multilateralisme.

"Mereka mengendalikan algoritma, menebar kebencian, dan menyebarkan ketakutan. Mereka menyerang institusi, sains, dan universitas. Sudah saatnya untuk sekali lagi mengalahkan para penyangkal,” ujar Presiden Lula, seperti dikutip COP30.br.

Dokumen tersebut menyerukan kepada negara-negara pendukung untuk mempromosikan integritas informasi terkait perubahan iklim di tingkat internasional, nasional, dan lokal, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsip Perjanjian Paris. Deklarasi ini telah didukung oleh 12 negara: Brasil, Kanada, Chile, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Spanyol, Swedia, Uruguay, Belanda, dan Belgia.

CEO COP30 Ana Toni mengatakan tidak ada kebenaran tanpa integritas informasi. "Ini adalah COP Kebenaran. Karena itu, integritas informasi adalah topik fundamental yang harus kita bahas bersama untuk melindungi integritas informasi," ujarnya.

João Brant, Sekretaris Kebijakan Digital Sekretariat Komunikasi Sosial Kepresidenan Republik Brasil, mengingatkan ini adalah pertama kalinya isu ini dibahas dalam proses COP.

"Ini merupakan pencapaian besar oleh banyak organisasi nasional dan internasional, pemerintah, masyarakat sipil, dan peneliti akademis yang, bersama dengan UNESCO, Komite PBB, dan semua mitra, telah meluncurkan Inisiatif Global untuk Integritas Informasi tentang Perubahan Iklim ini," ujar Brant.

Langkah Konkret untuk Hadapi Misinformasi

Dokumen ini menyerukan kepada pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan donor untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mengatasi dampak yang semakin besar dari misinformasi. Informasi palsu, penyangkalan, dan serangan yang disengaja terhadap jurnalis, advokat, ilmuwan, dan peneliti lingkungan merupakan tindakan yang melemahkan upaya iklim dan membahayakan stabilitas masyarakat.

Menurut Charlotte Scaddan, Penasihat Senior Integritas Informasi PBB, COP30 merupakan kesempatan terbesar untuk membahas isu tersebut. "Deklarasi yang kami luncurkan hari ini tentang integritas informasi dan perubahan iklim menandai momen yang berpotensi menentukan untuk menetapkan topik ini sebagai area sentral aksi iklim," ujarnya.

Deklarasi tersebut menekankan bahwa memobilisasi semua sektor masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi yang konsisten, andal, akurat, dan berbasis bukti tentang perubahan iklim. Deklarasi ini juga menggarisbawahi perlunya meningkatkan kesadaran, mendorong partisipasi publik, memungkinkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan dan tindakan iklim yang mendesak.

Global Fund Mendukung Proyek-Proyek Pertama

Upaya untuk memerangi misinformasi mengenai perubahan iklim juga dilakukan lewat Global Fund for Information Integrity for Climate Change. Sejak diluncurkan pada Juni 2025, Global Fund for Information Integrity on Climate Change telah menerima 447 proposal proyek dari hampir 100 negara. Dengan pendanaan awal sebesar US$ 1 juta (Rp 16,72 miliar) dari Pemerintah Brasil, Global Fund telah mulai mendukung putaran pertama proyek-proyeknya di beberapa benua. Hampir dua pertiga proposal yang memenuhi syarat berasal dari negara-negara berkembang.

Deklarasi ini mengakui peran sentral Inisiatif Global dalam memperkuat kerja sama internasional untuk menegakkan integritas informasi terkait iklim. Deklarasi ini juga mengajak para donor untuk berkontribusi kepada Global Fund dan mendukung proyek-proyek yang memajukan integritas informasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Investor kawakan asal Amerika Serikat, Warren Buffett mengaku menjadi korban deepfake AI di Youtube. Penampilannya ditiru dalam video yang menawarkan nasihat investasi.

Warren Buffett pun menyampaikan pesan untuk orang-orang yang membuat atau melihat impersonasi dirinya yang diciptakan oleh AI. ia menyebut, "Hanya ada satu Oracle of Omaha".

Dilansir Reuters, perusahaan induk konglomerat multinasional yang dimiliki oleh investor legendaris berjuluk Oracle of Omaha itu, Berkshire Hathaway, juga telah merilis keterangan yang memperingati maraknya deepfake terhadap pimpinannya itu.

Berkshire Hathaway mengatakan pada Kamis lalu bahwa video yang menggunakan gambar buatan AI dari kepala eksekutif lamanya beredar di YouTube, menampilkan pernyataan yang tidak pernah dibuatnya.

Meskipun visualnya sering meniru Investor berusia 95 tahun itu, Berkshire menyebut audionya biasanya menampilkan ucapan datar dan umum yang "jelas" bukan suara Warren Buffett.

"Orang-orang yang kurang mengenal Tuan Buffett mungkin percaya bahwa video-video ini asli dan tertipu oleh isinya," kata Berkshire. "Tuan Buffett khawatir bahwa video-video penipuan semacam ini akan menjadi virus yang menyebar."

Pernyataan itu termuat dalam siaran pers berjudul "It's Not Me". Dalam siaran pers itu, Berkshire Hathway turut menyertakan sorotan khusus terhadap satu video berjudul "Warren Buffett: Kiat Investasi #1 untuk Semua Orang di Atas 50 (WAJIB DITONTON)".

Buffett sebelumnya mengeluh tentang orang-orang yang berpura-pura menjadi dirinya, termasuk melalui peniruan berbasis AI yang semakin meyakinkan penontonnya.

Pada Oktober 2024, dua minggu sebelum pemilihan presiden AS, Buffett memperingatkan tentang "klaim palsu" bahwa ia telah mendukung kandidat politik dan produk investasi.

Padahal, dia mengaku telah menarik diri dari dukungan politik setelah mendukung mantan Presiden Barack Obama dan kandidat Demokrat Hillary Clinton.

Buffett pun akan mengundurkan diri sebagai kepala eksekutif Berkshire pada akhir tahun dan akan digantikan oleh Wakil Ketua Greg Abel.

Kekhawatiran Buffet bukannya tak berdasar. Maraknya teknologi deepfake dan alat bantu suara berbasis AI telah mempermudah pembuatan pemalsuan figur publik yang realistis, sehingga meningkatkan kekhawatiran atas misinformasi dan kerusakan reputasi.

Pada Mei, FBI melaporkan pelaku jahat telah menggunakan panggilan suara dan pesan teks yang dihasilkan AI untuk menyamar sebagai pejabat senior AS dalam upaya mengakses akun pribadi pegawai pemerintah.

(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Generasi muda diimbau agar jangan mudah terpapar misinformasi di era digital. Untuk itu, anak muda harus memperbanyak literasi dan melakukan validasi terhadap setiap informasi yang diterima.

Hal itu dibahas dalam acara Studium Generale bertajuk Bedah Buku Komunikasi Krisis Digital di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia (UI).

Kegiatan ini menghadirkan empat narasumber lintas bidang komunikasi yakni penulis dan pakar komunikasi digital Rulli Nasrullah, Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin, Tenaga Ahli KPU dan penulis Diah Widyawati, dan CEO Makaravox Jojo Suharjo.

Acara ini dihadiri ratusan mahasiswa serta dosen dari berbagai jurusan. Mayoritas peserta berasal dari kalangan Generasi Z, yang dikenal aktif di media sosial dan menjadi kelompok paling rentan terhadap potensi terpapar oleh konten yang berisi misinformasi.

Diskusi diawali dengan bedah buku Komunikasi Krisis Digital oleh para penulisnya, yang membahas bagaimana lanskap media berubah cepat dan menuntut kecepatan sekaligus ketepatan dalam mengelola informasi publik.

Dalam paparannya, Arif Mujahidin membagikan pengalaman praktis mengelola reputasi dan komunikasi korporasi di tengah derasnya arus isu digital. Arif mengajak mahasiswa UI kalangan Gen Z untuk melakukan validasi atas informasi yang berlalu lalang di era digital saat ini.

Arif juga menekankan pentingnya literasi informasi dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi arus informasi di dunia maya yang didominasi oleh noise atau kebisingan sehingga membuat voice atau suara dan informasi sejati turtutupi. Arif menjelaskan bagaimana tim komunikasi Danone Indonesia menjaga kepercayaan publik melalui pendekatan edukatif dan transparansi.

“Kami memilih jalur edukasi dan keterbukaan. Kami menjelaskan isu-isu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemangku kepentingan dan publik melalui media, kanal digital, dan forum-forum akademik seperti ini. Kami juga mengajak pemangku kepentingan berkunjung ke pabrik untuk melihat sumber air dan upaya konservasi,” kata Arif, Jumat (7/11/2025).

Arif juga meluruskan sejumlah kesalahpahaman publik terkait sumber air Aqua. Menurut Arif, air yang digunakan berasal dari sistem hidrogeologi pegunungan, bukan air tanah biasa.

“Sumber air terbukti berasal dari sistem air pegunungan melalui hasil penelitian hidro isotop, yang menunjukkan kesamaan ‘DNA’ airnya dengan air hujan yang tersimpan di akuifer pegunungan tempat pabrik kami berada. Jadi pengeboran hanyalah cara untuk mengakses air dari sistem pegunungan, bukan mengambil air tanah secara sembarangan,” jelas Arif.

Arif menambahkan, untuk menjaga kelestarian sumber air pihaknya menjalankan konservasi terintegrasi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Upaya ini meliputi penanaman pohon dan pembuatan sumur resapan di hulu, penerapan pertanian regeneratif di tengah DAS, hingga program Water Access, Sanitation, and Hygiene (WASH) — inisiatif penyediaan akses air bersih dan sanitasi berbasis partisipasi masyarakat.

Seorang mahasiswa Vokasi UI peserta acara mengaku mendapatkan pemahaman baru setelah mendengar penjelasan Arif.

“Penjelasan Pak Arif menjawab kesalahpahaman saya. Saya juga jadi tahu bagaimana mereka menjaga kelestarian lingkungan lewat program konservasi. Menarik sekali melihat sisi komunikasi dari dunia industri,” ujarnya.

Kaprodi Humas Vokasi UI, Mareta Maulidiyanti, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para narasumber dan berharap kolaborasi serupa terus berlanjut.

“Kehadiran praktisi seperti Pak Arif memperkaya wawasan mahasiswa. Kami ingin melahirkan generasi komunikator muda yang kritis, adaptif, dan tidak mudah terpengaruh misinformasi,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Brand air minum dalam kemasan AQUA hadir dalam acara Studium Generale bertajuk Bedah Buku Komunikasi Krisis Digital di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia (UI), Jumat (7/11/2025).

Kegiatan ini menghadirkan empat narasumber lintas bidang komunikasi: Arif Mujahidin (Corporate Communications Director Danone Indonesia), Rulli Nasrullah (penulis dan pakar komunikasi digital), Diah Widyawati (Tenaga Ahli KPU RI dan penulis), serta Jojo Suharjo, CEO Makaravox, yang juga bertindak sebagai moderator.

Diskusi diawali bedah buku Komunikasi Krisis Digital oleh para penulisnya, yang membahas bagaimana lanskap media berubah cepat dan menuntut kecepatan sekaligus ketepatan dalam mengelola informasi publik.

Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Arif Mujahidin, yang membagikan pengalaman praktis mengelola reputasi dan komunikasi korporasi di tengah derasnya arus isu digital.

Acara ini dihadiri ratusan mahasiswa dan dosen dari berbagai jurusan. Mayoritas peserta berasal dari kalangan Generasi Z, yang dikenal aktif di media sosial dan menjadi kelompok paling rentan terhadap potensi terpapar oleh konten yang berisi misinformasi.

Karena itu Arif mengajak mahasiswa UI kalangan Gen Z untuk melakukan validasi atas informasi yang berlalu lalang di era digital saat ini.

Dalam sesi diskusi, Arif Mujahidin menekankan pentingnya literasi informasi dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi arus informasi di dunia maya yang didominasi oleh noise (kebisingan) sehingga membuat voice (suara dan informasi sejati) turtutupi.

Ia menjelaskan bagaimana tim komunikasi Danone Indonesia, termasuk AQUA, menjaga kepercayaan publik melalui pendekatan edukatif dan transparansi.

“Kami memilih jalur edukasi dan keterbukaan. Kami menjelaskan isu-isu baik secara langsung maupun tidak langsunh kepada pemangku kepentingan dan publik melalui media, kanal digital, dan forum-forum akademik seperti ini. Kami juga mengajak pemangku kepentingan berkunjung ke pabrik untuk melihat sumber air dan upaya konservasi yang dilakukan AQUA,” kata Arif.

Ia juga meluruskan sejumlah kesalahpahaman publik terkait sumber air AQUA. Menurutnya, air yang digunakan AQUA berasal dari sistem hidrogeologi pegunungan, bukan air tanah biasa.

“Sumber air AQUA terbukti berasal dari sistem air pegunungan melalui hasil penelitian hidro isotop, yang menunjukkan kesamaan ‘DNA’ airnya dengan air hujan yang tersimpan di akuifer pegunungan tempat pabrik kami berada. Jadi pengeboran hanyalah cara untuk mengakses air dari sistem pegunungan, bukan mengambil air tanah secara sembarangan,” jelas Arif.

Arif menambahkan, untuk menjaga kelestarian sumber air, AQUA menjalankan konservasi terintegrasi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).

Upaya ini meliputi penanaman pohon dan pembuatan sumur resapan di hulu, penerapan pertanian regeneratif di tengah DAS, hingga program Water Access, Sanitation, and Hygiene (WASH) — inisiatif penyediaan akses air bersih dan sanitasi berbasis partisipasi masyarakat.

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya mahasiswa yang mengajukan pertanyaan seputar strategi komunikasi dan pengelolaan krisis di era digital. Seorang mahasiswa Vokasi UI peserta acara mengaku mendapatkan pemahaman baru setelah mendengar penjelasan Arif.

“Penjelasan Pak Arif menjawab kesalahpahaman saya tentang sumber air AQUA. Saya juga jadi tahu bagaimana mereka menjaga kelestarian lingkungan lewat program konservasi. Menarik sekali melihat sisi komunikasi dari dunia industri,” ujarnya.

Moderator acara, Jojo Suharjo, menilai diskusi ini menjadi jembatan antara teori akademik dan praktik nyata di lapangan.

“Mahasiswa bisa melihat bagaimana teori krisis komunikasi diterapkan dalam industri. Praktik yang dilakukan AQUA dapat menjadi contoh konkret dalam mengelola reputasi di tengah gempuran informasi digital,” kata Jojo.

Sementara itu, Kaprodi Humas Vokasi UI, Mareta Maulidiyanti, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para narasumber dan berharap kolaborasi serupa terus berlanjut.

“Kehadiran praktisi seperti Pak Arif memperkaya wawasan mahasiswa. Kami ingin melahirkan generasi komunikator muda yang kritis, adaptif, dan tidak mudah terpengaruh misinformasi,” tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - China punya aturan baru untuk para influencer. Kini mereka tak bisa asal berbicara di platform media sosial dengan topik tertentu.

Aturan yang mulai berlaku pada 25 Oktober 2025 lalu mewajibkan influencer memiliki kualifikasi resmi untuk berbicara topik serius seperti keuangan, kesehatan, kedokteran, hukum atau pendidikan. Kualifikasinya bisa seperti gelar sarjana, pelatihan yang diakui, lisensi atau sertifikasi.

Cyberspace Administration of China (CAC) beralasan tujuan aturan itu untuk mengurangi misinformasi secara online, seperti konten menyesatkan dan nasihat berbahaya, dikutip dari Economic Times, Senin (3/11/2025).

Sasaran peraturan ini termasuk bagi influencer di platform utama China, seperti Douyin, Weibo dan Bilibili. Tiap platform juga diharuskan melakukan verifikasi informasi kualifikasi yang dimiliki para kreator pada masing-masing media sosial.

Selain itu, para platform punya tugas lain untuk memastikan konten yang dibagikan kreator telah menyebutkan kutipan dan penyangkalan yang tepat.

Bagi influencer, konten yang diunggah harus menjelaskan materinya dihasilkan oleh AI atau referensi.

Bukan hanya mengatur soal influencer, CAC juga melarang iklan produk dan layanan medis. Tujuannya mencegah promosi terselubung yang dijadikan sebagai konten edukasi.

Peraturan itu disambut dengan dua pendapat yang berbeda. Banyak pengguna yang menyambut baik, namun ada pula yang tak setuju dengan pembatasan ini.

Mereka yang mendukung menyebutkan aturan tersebut membuat orang-orang bisa melihat konten informatif dalam platform. Selain itu menyetujui hanya orang dengan kualifikasi relevan dapat berbicara dan membahas informasi untuk mencegah misinformasi.

Sebaliknya, masyarakat yang tak setuju mengatakan peraturan baru mengekang kebebasan berbicara. Sebab menjadi pembatasan suara independen dan debat kritis di media sosial.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]