Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan 4 dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut mengajukan keberatan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin puluhan perusahaan itu lantaran aktivitas bisnisnya diduga menjadi biang kerok banjir Sumatra.

Hashim menyebut keempat perusahaan yang keberatan menilai pencabutan izin tersebut keliru. Pasalnya, lokasi aktivitas bisnis mereka tidak berada di wilayah terdampak banjir.

"Saya juga sudah dengar dari 28 perusahaan itu ada kurang lebih ada 4 yang keberatan, karena mereka jauh dari Sumatra Utara, jauh dari Sumatra Barat dan sama sekali tidak ada di Aceh," kata Hashim di acara ESG Sustainability Forum 2026 CNBC Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (3/2).

Menurutnya, keempat perusahaan itu meminta Prabowo meninjau ulang pencabutan izin usaha tersebut.

"Ada 4 perusahaan, pemiliknya sampaikan ke pemerintah, juga sampaikan ke presiden itu minta ditinjau kembali (pencabutan izinnya), karena mereka sama sekali tidak terkait," imbuh adik Prabowo tersebut.

Hashim menegaskan Prabowo berkali-kali mengatakan tak ingin ada putusan hukum yang keliru (miscarriage of justice). Maka, jika memang ada kebijakan yang keliru, perusahaan dipersilakan mengajukan keberatan.

"Presiden sudah katakan beberapa kali termasuk ke saya, dia tidak mau lagi miscarriage of justice. So, kalau perusahaan-perusahaan itu memang keberatan, itu saya kira segera diajukan keberatannya. Saya kira itu tepat sekali," ujar Hashim.

Namun, Hashim juga mengingatkan pemerintah memiliki bukti-bukti yang kuat sehingga mencabut izin 28 perusahaan yang diduga memicu banjir Sumatra, yakni gelondongan kayu-kayu yang terbawa arus banjir.

"Ini ada contoh-contoh nyata di mana kayu gelondongan itu, itu jelas itu akibat tindakan liar. Itu ada foto-foto dan video dan sebagainya," papar Hashim.

Menurutnya, kayu-kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir bukanlah tumbang karena kejadian alami. Barisan kayu gelondongan yang tersapu juga tampak hasil penebangan besar-besaran, bukan penebangan oleh rakyat yang biasanya sekadar pakai gergaji.

"So, itu sudah bukti nyata. Itu bukan dari pembukaan incidental, ya. Itu sistemik. Menurut pemerintah, saya juga setuju, itu sistemik. Pakai alat besar, ekskavator, bulldozer, dan bukannya chainsaw. Kalau rakyat pakai chainsaw, ini bukan chainsaw yang dipakai," ungkapnya.

Pemerintah mencabut perizinan pemanfaatan hutan (PPBH) 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan yang membuat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), pada Selasa (20/1).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan keputusan pencabutan izin 28 perusahaan diambil Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas melalui zoom meeting dari London, Inggris pada Senin 19 Januari.

"Bapak presiden mengambil keputusan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta.

Prasetyo menyebut 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.

Berikut daftar 28 perusahaan yang dicabut usai banjir Sumatra yang menewaskan ribuan warga:

Wilayah Aceh (3 Unit):1. PT. Aceh Nusa Indrapuri2. PT. Rimba Timur Sentosa3. PT. Rimba Wawasan Permai

Wilayah Sumbar (6 Unit):1. PT. Minas Pagai Lumber2. PT. Biomass Andalan Energi3. PT. Bukit Raya Mudisa4. PT. Dhara Silva Lestari5. PT. Sukses Jaya Wood6. PT. Salaki Summa Sejahtera

Wilayah Sumut (13 Unit):1. PT. Anugerah Rimba Makmur2. PT. Barumun Raya Padang Langkat3. PT. Gunung Raya Utama Timber4. PT. Hutan Barumun Perkasa5. PT. Multi Sibolga Timber6. PT. Paneil Lika Sejahtera7. PT. Putra Lika Perkasa8. PT. Sinar Belantara Indah9. PT. Sumatera Riang Lestari10. PT. Sumatera Sylva Lestari11. PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun12. PT. Teluk Nauli13. PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

Wilayah Aceh (2 Unit):1. PT. Ika Bina Agro Wisesa (IUP Kebun)2. CV. Rimba Jaya (PBPHHK)

Wilayah Sumut (2 Unit):1. PT. Agincourt Resources (IUP Tambang)2. PT. North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)

Wilayah Sumbar (2 Unit):1. PT. Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)2. PT. Inang Sari (IUP Kebun).

PT Agincourt Resources ("Perseroan") menyampaikan kalau pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pencabutan izin 28 perusahaan dilakukan karena terbukti memicu bencana banjir Sumatra.

Perseroan mengklaim baru mengetahui informasi mengenai pencabutan IUP dari pemberitaan media.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencabutan izin usaha Agincourt Resources dan 27 perusahaan lain lantaran terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan, dan memicu bencana banjir di Sumatra.

"Hingga saat ini Perseroan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengingat Perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dan mengetahui secara detail terkait keputusan tersebut," ujar Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono dalam keterangan resmi, Rabu (21/1).

Meskipun begitu, perusahaan pertambangan emas dan perak di Tambang Martabe, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara itu akan menghormati setiap keputusan pemerintah. Di samping itu, Agincourt tetap menjaga hak Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan," tambah Katarina.

Prabowo mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatra. Dari total perizinan yang dicabut, sebanyak 22 perusahaan masuk dalam kategori perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare. 

Sementara itu, sebanyak 6 perusahaan masuk dalam kategori perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK). Salah satunya PT Agincourt Resources. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan setelah terjadi bencana banjir yang menimpa Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mempercepat proses audit di tiga provinsi tersebut.

Prasetyo mengatakan Prabowo menerima laporan hasil investigasi dari Satgas PKH terkait perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Dalam rapat terbatas melalui zoom meeting dari London, Inggris, pada Senin (19/1), Prabowo memutuskan mencabut izin 28 perusahaan tersebut.

"Bapak presiden mengambil keputusan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1).

Berikut daftar perusahaan yang dicabut perizinannya:

- Daftar 6 Badan Usaha Nonkehutanan

Aceh (2 Unit)1. PT Ika Bina Agro Wisesa (IUP Kebun)2. CV Rimba Jaya (PBPHHK)

Sumatera Utara (2 Unit)1. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)2. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)

Sumatera Barat (2 Unit):1. PT Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)2. PT Inang Sari (IUP Kebun).

- Daftar 22 Perusahaan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Aceh (3 Unit):1. PT Aceh Nusa Indrapuri2. PT Rimba Timur Sentosa3. PT Rimba Wawasan Permai

Sumatera Barat (6 Unit):1. PT Minas Pagai Lumber2. PT Biomass Andalan Energi3. PT Bukit Raya Mudisa4. PT Dhara Silva Lestari5. PT Sukses Jaya Wood6. PT Salaki Summa Sejahtera

Sumatera Utara (13 Unit):1. PT Anugerah Rimba Makmur2. PT Barumun Raya Padang Langkat3. PT Gunung Raya Utama Timber4. PT Hutan Barumun Perkasa5. PT Multi Sibolga Timber6. PT Panei Lika Sejahtera7. PT Putra Lika Perkasa8. PT Sinar Belantara Indah9. PT Sumatera Riang Lestari10. PT Sumatera Sylva Lestari11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun12. PT Teluk Nauli13. PT Toba Pulp Lestari Tbk