JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) . Penyidikan memfokuskan menelusuri dugaan aliran dana yang mengalir ke pihak di lingkungan Kemenhub.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik hari ini memanggil saksi Bambang Irawan Daeng Irate Djamal (BBG) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Bambang merupakan staf dari mantan Staf Ahli Menhub Bidang Logistik dan Multimoda Robby Kurniawan.

Keterangan BBG dibutuhkan penyidik untuk mendalami dugaan dana yang berawal dari tersangka Sudeweo (SDW) dalam perkara tersebut.

"Hari ini dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada saksi Saudara BBG. Pemeriksaan kali ini fokus terkait dugaan pemberian uang dari pihak Saudara SDW kepada Saudara RB yang sebelumnya sudah diperiksa," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

KPK menduga aliran uang dari SDW melalui RB mengalir ke sejumlah pihak di Kemenhub. Dana tersebut diduga berkaitan dengan proyek pembangunan jalur kereta api.

"Dari Saudara RB ini diduga uang yang mengalir dari pihak SDW ini cross ke pihak-pihak di Kementerian Perhubungan yang membawahi DJKA terkait pelaksanaan proyek-proyek pembangunan jalur kereta di antaranya pembangunan jalur kereta di wilayah Jawa Timur," kata Budi.

Karena itu, pemeriksaan BBG untuk membuat terang dugaan penerimaan uang oleh pihak di Kemenhub. "Sehingga pemeriksaan saksi hari ini sekaligus untuk mengonfirmasi berkaitan dugaan penerimaan uang yang dilakukan pihak-pihak di Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Saat ditanya apakah aliran dana dari Robby Kurniawan mengalir lebih lanjut ke mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, KPK menegaskan hal tersebut masih perlu pendalaman lebih lanjut.

"Nanti dari RB ini apakah ada mengalir kembali dari pemberian uang pihak-pihak di sisi pemberi ini. Nah, kita akan telusuri lagi apakah hanya berhenti di RB atau masih berlanjut," kata Budi.

JAKARTA - Komisi V DPR menunda rapat kerja (raker) untuk membahas tragedi insiden tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL, Rabu (13/5/2026). Keputusan ini diambil lantaran Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi absen dalam forum tersebut.

Keputusan itu bermula kala Ketua Komisi V DPR Lasarus menyampaikan, pihaknya telah menerima surat dari Menteri Perhubungan dengan nomor UM.004/1/9/PHP/2026 terkait permohonan pendelegasian dan penjadwalan ulang Raker Komisi V DPR RI tanggal 13 Mei 2026.

"Inti dari surat ini Kementerian Perhubungan minta penjadwalan ulang rapat ini," terang Lasarus dalam rapat.

Setelahnya, Lasarus meminta pandangan para anggota Komisi V DPR RI dari 7 fraksi terhadap ketidakhadiran Menhub Dudy. Lantas, mayoritas anggota meminta agar rapat ditunda.

"Jadi saya ingin sampaikan Pak Menteri apalagi mitra kerja Komisi V kan pasti sahabat kita ya, kita doakan semoga beliau cepat sembuh amin ya, bisa cepat hadir di rapat ini di waktu yang akan datang ya. Tapi demi aturan rapat ini terpaksa kita tunda dulu ya," kata Lasarus sambil mengetuk palu.

Sekadar informasi, kecelakaan tragis antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam, menyisakan duka mendalam. Sebanyak 16 orang meninggal dunia, yang seluruhnya merupakan penumpang dari gerbong khusus wanita.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, mengungkapkan dugaan awal penyebab kecelakaan. Peristiwa ini diduga bermula dari insiden tabrakan sebuah taksi Green SM di perlintasan sebidang Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 85.

Menurutnya, tabrakan tersebut kemungkinan memicu gangguan pada sistem persinyalan di area Stasiun Bekasi Timur, sehingga berujung pada kecelakaan antar kereta yang tidak dapat dihindari.

“Kejadian terjadi sekitar pukul 21.00, diawali dengan temperan taksi di JPL 85 yang diduga mengganggu sistem perkeretaapian di emplasemen Bekasi Timur,” ujar Bobby, Selasa (28/4/2026).

LAMPUNG - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengklaim arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung berjalan normal. Hingga kini tercatat ada 30% pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa.

Hal tersebut berdasarkan laporan dari Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo dan tinjauan langsung Kapolri di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada Sabtu (28/3/2026).

“Dari situasi merah, kuning, dan hijau, alhamdulillah untuk arus balik saat ini tetap bisa kita jaga untuk di situasi hijau. Alhamdulillah semuanya bisa terjaga untuk situasi tetap berada di situasi normal atau hijau,” kata Kapolri dalam konferensi pers di Terminal Reguler Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3/2026).

Berdasarkan laporan yang diterima, kata Kapolri, normalnya arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni terjadi karena beberapa skema yang telah dilakukan seperti delaying system hingga pengecekan tiket.

“Skema untuk rekayasa sudah disiapkan, namun demikian dengan pengelolaan yang baik, mulai dari delaying system, buffer zone, sampai dengan pengaturan terkait dengan pengecekan tiket,” ucapnya.

Lihat video: GELOMBANG PERTAMA! Puncak Arus Balik Bakauheni 24-25 Maret Terpantau Ramai Lancar!



Meski demikian, Kapolri menegaskan pihaknya tetap menyiapkan berbagai langkah guna mengantisipasi adanya lonjakan volume kendaraan atau kepadatan di Pelabuhan Bakauheni. Mengingat, arus balik Lebaran masih terus berjalan hingga saat ini.

“Walaupun kita tentunya sudah menyiapkan alternatif apabila kepanjangannya lebih dari setengah kilo dan saat sudah mulai masuk ke jalan,” ujarnya.

Senada, Menhub Dudy Purwagandhi mengungkapkan jumlah pemudik yang saat ini belum kembali ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni tersisa 30%. “Terkait dengan di Bakahuni memang masih ada sisa sekitar 30%,” ungkap Dudy.

Namun, pihaknya saat ini tetap menyiapkan langkah antisipasi kepadatan agar arus balik lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni terus berjalan lancar. “Segala sesuatunya sudah dipersiapkan sehingga diharapkan bahwa untuk arus balik dapat diselengkarakan atau dapat ditangani dengan baik,” pungkas dia.

Berdasarkan data terakhir dari pihak ASDP Posko Bakauheni selama 24 jam (periode 27 Maret 2026 pukul 00.00 hingga pukul 23.59 WIB), total penumpang di Pelabuhan Bakauheni, Wika Beton, dan BBJ Muara Pilu yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mencapai 97.139 orang.

Sementara, kendaraan roda dua yang telah menyeberang pada mencapai 8.345 unit dan kendaraan roda empat mencapai 12.852 unit.

(Niko Prayoga)

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhy menegaskan pemerintah masih melakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga hingga Minggu (29/3/2029). Kebijakan ini dilakukan meskipun puncak arus balik mudik Lebaran telah terlewati.

"Kami ingin menyampaikan juga mengingatkan kepada para pengusaha transportasi logistik khususnya bahwa pembatasan kendaraan sumbu tiga ke atas masih berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2026," ucap Dudy kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).

Dudy berharap pelaku usaha tetap menghormati kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dia menambahkan mengingatkan pelaku usaha bahwa kebijakan ini dilakukan demi mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat yang tengah melakukan perjalanan balik.

"Kami berharap bahwa teman-teman pelaku usaha tetap senantiasa mematuhi pembatasan tersebut. Dalam pelaksanaan pembatasan tersebut senantiasa mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat sehingga pembatasan sumbu tiga tersebut bisa dilaksanakan sebaik-baiknya," tandasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut puncak arus balik Lebaran 2026 telah terlewati. Menurutnya, volume lalu lintas balik mudik tertinggi terjadi pada Selasa (24/3).

Sigit menambahkan jumlah kendaraan yang melintas ke arah Jakarta di puncak arus balik tercatat sebanyak 256.338 kendaraan.

""Jadi tadi malam menjadi puncak tertinggi untuk arus balik dengan jumlah 256.338 kendaraan. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin, tahun kemarin 223.163 kendaraan," ujar Sigit.

CIKAMPEK - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen. Pol. Rudi resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional di Tol Cikampek Utama KM 70. One way diberlakukan sampai KM 459 Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah.

"Melihat peningkatan jumlah pemudik yang signifikan pada hari ini (18/3), maka pihak Kepolisian dan Jasa Marga memutuskan untuk memberlakukan one way nasional secara menyeluruh, mulai dari KM 70 hingga KM 414. Langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam rangka memastikan kelancaran perjalanan masyarakat pada masa arus mudik Lebaran 2026," ujar Dudy, Rabu (18/3/2026).

Dudy menjelaskan, pemberlakuan one way nasional di Tol Cikampek Utama hingga Tol Kalikangkung pada prinsipnya bersifat situasional. Pihak Jasa Marga memiliki parameter tersendiri untuk menentukan perlu-tidaknya melakukan rekayasa lalu lintas.

"Jika V/C Ratio di atas angka 8.000, maka pihak Kepolisian dan Jasa Marga akan memberlakukan one way nasional. Namun, apabila angka V/C Ratio menunjukkan penurunan, maka lalu lintas akan dikembalikan ke mode normal," tuturnya.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pengawalan kepada para pemudik semaksimal mungkin. Dia berjanji akan mengawasi dan mengamankan seluruh kendaraan yang melalui wilayah Jawa Barat. "Kami jaga supaya sampai ke tempat tujuan dengan aman. Mudik aman, keluarga bahagia," paparnya.

Sementara itu, Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo mengungkap, rekayasa lalu lintas berupa one way lokal juga sebelumnya diberlakukan mulai dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Ruas Jalan Tol Batang–Semarang yang dikelola oleh JSB hingga KM 442 Ruas Jalan Tol Semarang–Solo yang dikelola oleh TMJ sejak pukul 16.30 WIB. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kelancaran arus kendaraan menuju arah Bawen, Solo hingga Surabaya.

Lihat video: Parah! Tol MBZ Macet 15 Km, Pemudik Terpaksa Istirahat di Pinggir Jalan



Namun, seiring peningkatan volume lalu lintas yang masih terjadi, atas diskresi Kepolisian, rekayasa lalu lintas one way lokal diperpanjang hingga KM 459 Ruas Jalan Tol Semarang–Solo yang dikelola oleh TMJ pada pukul 17.20 WIB. Perpanjangan ini merupakan bagian dari upaya terintegrasi untuk memastikan distribusi lalu lintas tetap terkendali, khususnya menuju wilayah Jawa Tengah bagian selatan dan Jawa Timur.

"Melalui sinergi yang solid antara JTT, JSB, dan TMJ, kami memastikan kesiapan operasional secara menyeluruh, mulai dari penyiapan petugas, optimalisasi gardu tol, hingga dukungan sarana dan prasarana lalu lintas. Hal ini dilakukan untuk menjamin rekayasa lalu lintas dapat berjalan efektif, aman, dan tertib," katanya.

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, hingga saat ini proses arus mudik Lebaran 2026 berjalan dengan lancar, baik itu jalur darat, laut, dan udara.

Hal itu dia sampaikan saat sambutan dalam program Mudik Gratis Polri Presisi. "Bisa saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini, kegiatan mudik alhamdulillah berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan mudik baik itu dari sisi darat, laut, udara maupun kereta api semuanya berjalan dengan baik," kata Dudy, Rabu (18/3/2026).

Dudy juga mengapresiasi langkah Polri yang menggelar mudik gratis menggunakan bus. Menurutnya, program tersebut bisa menekan pemudik yang menggunakan sepeda motor.

"Ini akan sangat membantu kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggunakan kendaraan roda dua untuk melakukan perjalanan pulang," ujarnya.

"Sebuah program yang baik, mudah-mudahan ini akan mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam perjalanan masyarakat yang akan pulang," sambungnya.

Lihat video: Situasi Terkini Arus Mudik Lebaran di Tol Kalikangkung, Semarang

Menurut Dudy, penggunaan bus ini menjadikan masyarakat matang dalam perencanaan mudik. Akhirnya, mereka tiba di kampung halaman untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga dengan selamat.

Masih dalam kesempatan yang sama, Dudy juga mengimbau agar pemudik taat mematuhi rambu lalu lintas dan petugas yang berada di lapangan. Hal itu tidak lain demi keselematan, kenyamanan, dan keamanan bersama.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi , Senin (9/3/2026). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

"Pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait proses dan mekanisme pengadaan di DJKA, artinya di bawah lingkup pekerjaan Kementerian Perhubungan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (9/3/2026).

Proyek DJKA berada di sejumlah daerah seperti Sumatera, Jawa bagian Barat, Jawa Tengah, ada juga ruas Solo-Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Sulawesi.

"Artinya, kebutuhan KPK memeriksa saksi saudara BKS untuk menerangkan terkait dengan pelaksanaan ataupun plotting pekerjaan di sejumlah lokasi tersebut karena kapasitas yang bersangkutan sebagai menteri saat itu," ungkapnya.

"Termasuk tentunya nanti juga akan di-cross juga ya konfirmasi-konfirmasi bagaimana kaitannya dengan DPR RI sebagai mitra Kementerian Perhubungan yaitu Komisi V. Dalam perkara ini penyidik juga sudah menetapkan saudara SDW (Sudewo) sebagai tersangka," sambungnya.

Budi belum dapat menjelaskan lebih jauh terkait pemeriksaan yang bersangkutan, termasuk materi apa yang akan digali tim penyidik. "Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Semarang. Pemeriksaan juga dilakukan untuk saksi lainnya," ucapnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS) absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/3/2026). Sejatinya, ia hari ini akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

"Saksi BKS dalam perkara DJKA hari ini konfirmasi tidak bisa hadir karena sakit," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.

Pemanggilan ini merupakan kali ketiga terhadap Budi Karya. Pemanggilan pertama, ia berhalangan hadir lantaran terdapat agenda yang sudah terjadwal.

Pada pemanggilan kedua, ia meminta penundaan pemeriksannya. Budi melanjutkan, atas ketidakhadiran yang bersangkutan, pihaknya akan melakukan penjadwalan ulang.

"Penyidik juga masih intens melakukan penjadwalan ulang sehingga nanti bisa dipastikan Pak BKS ini bisa hadir memenuhi panggilan penyidik," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengagendakan kembali pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) . Budi Karya bakal dipanggil kembali pada pekan depan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, mantan Menhub itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. "Untuk sementara terkonfirmasi pemeriksaan rencana akan dilakukan di pekan depan, jadi kita masih tunggu untuk pemeriksaan tersebut," ujar Budi Prasetyo, Rabu (25/2/2026).

Budi Karya sebelumnya sempat hendak diperiksa pada 18 Februari 2026, tetapi tidak hadir. Alasan ketidakhadiran lantaran memiliki agenda lain. "Kemudian Pak BKS dalam penjadwalan tersebut meminta untuk dijadwalkan ulang, sehingga saat ini penyidik masih terus melakukan koordinasi dan kita masih tunggu," kata Budi.

Diketahui, KPK pernah memeriksa Budi Karya Sumadi pada Juli 2023. Seusai pemeriksaan, Budi mengklaim pemeriksaannya merupakan salah satu upaya mendukung pemberantasan korupsi.

Dia berjanji bakal membantu KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian itu.

"Hari ini saya telah hadir sebagai saksi dugaan korupsi dari perkeretaapian, hal ini merupakan dukungan kami terhadap upaya-upaya mendukung dan komitmen atas turut memberantas korupsi," kata Budi Karya.

MOROWALI - Politikus PSI Ronald Sinaga merespons pencabutan status bandara internasional IMIP Private Airport di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pada 4 bulan lalu, Kemenhub telah mengeluarkan keputusan meningkatkan status 4 bandara menjadi bandara internasional, salah satunya IMIP Private Airport, Morowali.

Peningkatan status bandara itu tentunya berdasarkan syarat-syarat yang telah terpenuhi. “Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2025, status bandara internasional ini dengan syarat-syarat tertentu yaitu koordinasi dengan instansi-instansi tertentu kalau sudah terpenuhi yaitu Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina," ujar Ronald dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (2/12/2025).

"Kalau semua itu sudah tercapai, sudah terpenuhi, silakan laksanakan dia punya status flight internasional mengacu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2025, Agustus 2025 atau 4 bulan lalu," sambungnya.

Setelah itu, dua bulan kemudian pada Oktober ada perubahan dari 4 bandara tersebut, dari 3 plus 1 tersebut menjadi hanya 2 yang di take out atau dibatalkan status internasionalnya. Salah satunya IMIP Private Airport.

"Jadi dari 4 bandara tersebut 2 dibatalkan menjadi naik tingkat status penerbangan internasional sementara. Analisa saya, kenapa Menteri Perhubungan membuat keputusan yang bertolak belakang hanya dalam waktu begitu sempit hanya dalam waktu 2 bulan," katanya.

Dia menilai pembatalan status bandara internasional terhadap IMIP Private Airport karena pihak IMIP Private Airport mengeluarkan surat keberatan ke Kemenhub atas peningkatan status tersebut. Dia heran mengapa sampai seorang menteri membuat keputusan yang akhirnya bertolak belakang tersebut.

"Karena membuat saya makin curiga ini ada blundernya sedikit ketika saya menonton semalam podcast di YouTube Pak Agus Pambagyo dan tadi dikonfirmasi Bang Said Didu, ternyata IMIP mengeluarkan surat ke Kemenhub bahwa mereka keberatan peningkatan status. Mereka tidak pernah meminta peningkatan status dari bandara domestik menjadi bandara internasional," ungkap Ronald.

"Jadi pertanyaan saya, kenapa bisa seorang menteri menandatangani sebuah keputusan di mana bertolak belakang 2 bulan kemudian dan ternyata di antara 2 bulan tersebut ada keluhan, ada komplain, ada keberatan dari IMIP mengatakan mereka tidak pernah meminta kenaikan status tersebut," katanya.

Dia juga menyinggung pernyataan Menteri Pertahanan mengenai tidak boleh ada negara di dalam negara. Maksudnya, kemungkinan pernyataan itu menjadi cara Menteri Pertahanan memberitahu tentang adanya keputusan-keputusan menteri yang tidak diketahui publik.

"Apakah cara begini Pak Menhan mengungkap kasus ini, mengungkap keputusan menteri ini, bisa saja kalau saya duga seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi tidak mungkin pak menteri kita, Menhan yang begitu pintar di dunia militer mengatakan di sini ada negara dalam negara dalam konteks kenapa ada bandara internasional tetapi tidak ada negara di situ, tak ada instansi-instansi yang seharusnya berada di situ," ujar Ronald.

"Jadi saya rasa ini caranya beliau mengungkap ada keputusan Menteri Perhubungan yang belum diketahui publik yakni Nomor 38 dan Nomor 55," ucapnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab menyelesaikan polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo menyatakan sudah mempelajari polemikWhoosh.

Hal itu ditegaskan Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Untuk itu, Prabowo meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. "Tidak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan sudah menghitung dan tidak ada masalah dengan kereta cepat Whoosh. "Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," katanya.

Prabowo menjelaskan, kereta cepat seperti Whoosh merupakan transportasi umum yang diterapkan di berbagai negara. Dalam pelayanan transportasi umum jangan menghitung untung dan rugi, tetapi manfaatnya bagi rakyat.

"Di seluruh dunia begitu ini namanya public service obligation (PSO).Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara," ungkapnya.

Uang untuk memenuhi PSO berasal dari uang rakyat. Untuk itu, Prabowo menegaskan akan mencegah semua kebocoran, penyelewengan, korupsi, dan lainnya. "Uang rakyat enggak boleh dicuri, akan kita kembalikan pelayanan untuk rakya," tegasnya.