Saya tentu menaruh harapan kepada kota-kota yang memang memiliki nilai strategis, termasuk Bogor tentunya, agar infrastrukturnya juga semakin baik

Bogor (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan infrastruktur dan konektivitas Kota Bogor, Jawa Barat agar memiliki daya tahan menghadapi tantangan iklim dan cuaca ekstrem.

AHY menyampaikan hal itu saat berkunjung ke Balai Kota Bogor dan meninjau command center bersama Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Jumat.

“Saya tentu menaruh harapan kepada kota-kota yang memang memiliki nilai strategis, termasuk Bogor tentunya, agar infrastrukturnya juga semakin baik, semakin andal, punya daya tahan terhadap tantangan iklim dan cuaca ekstrem,” kata AHY.

Ia mengatakan Bogor memiliki nilai strategis sebagai kota penyangga sekaligus destinasi yang ramai dikunjungi, sehingga kebutuhan infrastruktur dan fasilitas pendukung harus terus ditingkatkan seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas warga.

Menurut dia, penguatan konektivitas dan transportasi menjadi bagian penting dalam peningkatan pelayanan publik sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.

“Di sektor konektivitas, tentunya transportasi juga perlu terus kita perkuat agar pelayanan publik juga semakin baik, pertumbuhan ekonomi bisa terus kita kerjakan, kita kawal,” ujarnya.

AHY juga menilai pemantauan dan pengelolaan lalu lintas menjadi salah satu kunci kenyamanan kota, termasuk untuk mendukung pergerakan orang dan barang serta aktivitas ekonomi.

Ia mengapresiasi command center yang dibangun Pemerintah Kota Bogor, karena dapat membantu memastikan kelancaran lalu lintas sekaligus menjadi rujukan perbaikan tata kota.

Ia menambahkan pembenahan tata ruang diperlukan agar pemanfaatan wilayah sesuai peruntukan dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan yang berujung pada risiko bencana.

“Dengan sistem itu, kita bisa melihat tata kota yang harus terus diperbaiki seperti apa. Kita ingin memastikan tata ruang sesuai peruntukannya dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana,” ungkap dia.

Sementara itu, Dedie mengatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan Kota Bogor kepada pemerintah pusat dalam pertemuan tersebut.

“Kami telah menyampaikan beberapa poin penting terkait pembangunan Kota Bogor dan berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus mengawal penguatan infrastruktur serta pelayanan publik ke depan,” ujar Dedie.

Usai dari Balai Kota, AHY menghadiri penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako kepada perwakilan dewan kemakmuran masjid (DKM) dari enam kecamatan di Kota Bogor di Masjid Al-Taqwa dalam rangkaian kegiatan Ramadhan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan kebijakan pelabelan kandungan gula pada makanan dan minuman serta pembentukan satuan tugas keamanan pangan sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.

Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terbatas lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Jakarta, Senin, sekaligus menjadi rapat perdana pembahasan implementasi PP Nomor 1 Tahun 2026.

“Menurut laporan berbagai pihak, ternyata kita itu banyak yang muda-muda sudah kena penyakit gula,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas.

Ia mengatakan perhatian terhadap konsumsi gula menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam rapat, menyusul meningkatnya kasus penyakit tidak menular di masyarakat, termasuk pada kelompok usia muda.

Zulhas menyebut pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan skema pelabelan pada makanan dan minuman terkait kandungan gula, agar masyarakat memahami risiko sebelum mengonsumsinya.

“Jadi nanti makanan dan minuman yang kandungannya gulanya tinggi itu dilabeli seperti apa, agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya,” ujar dia.

Selain kebijakan pelabelan, rapat juga menyepakati pembentukan satuan tugas atau task force keamanan pangan di tingkat pusat dan daerah untuk merespons cepat berbagai persoalan, termasuk kasus residu, gangguan keamanan pangan, maupun kondisi darurat pangan.

Ia menjelaskan satuan tugas tersebut akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, kepolisian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Lebih lanjut, pemerintah juga membahas penataan tata kelola pangan olahan, termasuk produk pangan olahan yang beredar luas di masyarakat, agar seluruhnya memenuhi ketentuan keamanan pangan sesuai regulasi yang berlaku.

“Olahan itu nanti yang boleh beredar di tempat kita itu seperti apa, termasuk halal tidak halal itu yang juga nanti akan dibicarakan,” tutur Zulhas.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya tengah melakukan harmonisasi aturan turunan sebagai tindak lanjut PP Nomor 1 Tahun 2026, termasuk penyusunan regulasi pelabelan atau nutri grade untuk kandungan gula, garam, dan lemak.

“BPOM sekarang dalam progres melakukan harmonisasi aturan yang akan kita buat peraturan BPOM tentang pelabelan atau nutri grade,” kata Taruna.

Ia menjelaskan penyusunan aturan tersebut mengacu pada standar internasional, termasuk Codex, serta rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dengan penyesuaian terhadap kondisi nasional.

Taruna menegaskan penerapan kebijakan pelabelan tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan disertai masa transisi atau grace period agar pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan diri.

“Kalau targetnya selesai, secepatnya. Tetapi tentu ada masa penyesuaian sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah,” ucapnya.

Pemerintah menyatakan kebijakan pelabelan dan pembentukan satuan tugas tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperjelas mekanisme penanganan keamanan pangan seiring implementasi PP Nomor 1 Tahun 2026.

Sebelumnya, PP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan merupakan perubahan atas PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Revisi tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan nasional, termasuk pengaturan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta respons terhadap dinamika risiko pangan setelah lebih dari lima tahun diberlakukan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan ekspor perdana 2.280 ton beras premium produksi dalam negeri ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekitar 200 ribu lebih jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026.

Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terbatas lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Jakarta, Senin.

“Untuk tahun ini kita mulai (ekspor). Kita akan bekerja keras berusaha agar jemaah haji kita berasnya dari Indonesia. Kita semua mendukung penuh memutuskan agar beras itu dari kita, ekspor ke Arab Saudi,” kata Zulhas usai rapat.

Ia menegaskan keputusan itu dimungkinkan karena stok beras nasional berada pada level aman, bahkan diperkirakan surplus, sehingga pemenuhan kebutuhan jemaah haji tidak mengganggu stabilitas pasokan maupun harga di dalam negeri.

Zulhas menyebutkan bahwa ekspor beras tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan logistik haji berbasis produk dalam negeri, tetapi juga menjaga kenyamanan konsumsi jemaah Indonesia selama berada di Arab Saudi.

“Banyak jemaah kita di Saudi tidak cocok dengan beras di sana karena rasanya berbeda, sementara beras Indonesia lebih pulen dan sudah sesuai selera,” ujar dia.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog menyiapkan beras premium sesuai permintaan pengelola dapur jemaah haji di Arab Saudi dengan standar mutu internasional.

“Kami rencanakan ekspor perdana pada minggu ketiga bulan Februari ini sekitar 2.280 ton, namun kami juga siapkan 3.000 ton supaya antisipasi kalau ada keperluan tambahan,” ucap Ahmad.

Ia menjelaskan beras yang diekspor memiliki spesifikasi premium dengan tingkat pecah maksimal 5 persen dan kadar air di bawah 14 persen, serta diproduksi dari gabah panen baru untuk menjaga kualitas dan kesegaran.

Menurut Ahmad, volume ekspor perdana tersebut relatif kecil dibandingkan stok beras Bulog yang mencapai sekitar 3,2 juta ton, sehingga tidak berdampak terhadap pasokan domestik. Bulog juga menyiapkan cadangan tambahan untuk mengantisipasi kebutuhan lanjutan.

Ia menjelaskan, pengolahan beras premium dilakukan menggunakan fasilitas penggilingan modern berteknologi terkomputerisasi agar memenuhi standar mutu yang disyaratkan mitra di Arab Saudi, sekaligus menjaga konsistensi kualitas produk.

Dari sisi tata kelola, pemerintah memastikan seluruh proses ekspor mulai dari pengolahan, pengemasan, hingga pengiriman memenuhi ketentuan keamanan pangan dan persyaratan negara tujuan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis terkait, termasuk kepabeanan dan karantina.

Ahmad menyebut respons dari pihak Arab Saudi terhadap rencana penggunaan beras Indonesia bagi jemaah haji positif, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah terbesar setiap tahun.

“Intinya Saudi Arabia sudah welcome dan mendukung. Koordinasi perizinan impor sedang dilakukan melalui Kementerian Perdagangan kedua negara,” ungkap dia.

Pemerintah menilai ekspor beras untuk kebutuhan haji ini sebagai langkah awal penguatan ekspor pangan bernilai tambah, dengan skema business to business pada tahap awal sebelum dikaji untuk pengembangan yang lebih permanen.

Ke depan, pemerintah membuka peluang keberlanjutan kebijakan ekspor beras haji pada musim berikutnya, seiring konsistensi swasembada pangan dan penguatan rantai pasok nasional dari hulu hingga hilir.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ekspor udang Ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melepas secara simbolis 182 ton ekspor udang Indonesia bersertifikat bebas Cesium-137 ke pasar Amerika Serikat (AS) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu.

Penunjukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lembaga sertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (US Food and Drug Administration/FDA) memastikan pengujian dan penerbitan sertifikat bebas Cesium-137 dapat dilakukan di dalam negeri.

“(Ekspor udang) Ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita,” kata Sakti dalam sambutannya.

Ia menegaskan kerja cepat lintas kementerian menjadi kunci pemulihan ekspor usai isu kontaminasi radiasi.

Trenggono menyebutkan bahwa kelancaran ekspor udang sangat penting bagi perekonomian nasional, mengingat banyaknya pelaku industri udang di Indonesia.

Ia menambahkan ekspor udang Indonesia menyumbang devisa sekitar 1,6 miliar-2 miliar dolar AS per tahun dan menopang mata pencaharian lebih dari 15 juta orang di sektor budidaya, pengolahan, logistik dan ekspor.

“Luas tambak udang kita itu 247.803 hektare. Itu tidak kurang dari 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya di situ,” ujarnya.

Berdasarkan data KKP, sejak ketentuan sertifikasi bebas Cesium-137 mulai berlaku pada 31 Oktober 2025 hingga akhir Desember 2025, ekspor udang ke AS diproyeksikan mencapai 605 kontainer atau sekitar 10.000 ton dengan nilai sekitar Rp1,8 triliun.

Pada periode 31 Oktober hingga 2 Desember 2025, telah dikapalkan 303 kontainer setara 5.218 ton senilai sekitar Rp949 miliar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya.

Dalam pelepasan simbolis pada Rabu, pemerintah memberangkatkan 10 kontainer berisi 182 ton udang yang secara rinci terdiri atas 4 kontainer 79 ton, bernilai sekitar Rp13,94 miliar dari Jakarta, dan 6 kontainer 103 ton, bernilai sekitar Rp12,69 miliar dari Surabaya.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi penyelesaian cepat isu yang sempat menghambat akses pasar udang Indonesia.

“Indonesia mampu menyelesaikan masalah dan menjaga mutu terbaik. Ini pesan kepada dunia bahwa kita mampu memenuhi standar global,” ujar Zulhas.

Ia menekankan pentingnya penguatan diplomasi dagang dan komunikasi yang jelas kepada mitra internasional untuk menjaga kepercayaan serta stabilitas akses pasar produk perikanan Indonesia.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini memastikan sistem sertifikasi nasional telah berjalan efektif usai penetapan KKP sebagai certifying entity oleh FDA.

“Indonesia sudah siap sejak aturan FDA berlaku. Kami memastikan produk yang diekspor aman, teruji, dan terverifikasi,” katanya.

Ishartini menjelaskan hingga akhir tahun, KKP telah menyiapkan tambahan 292 kontainer ekspor udang seberat sekitar 5.000 ton dengan nilai sekitar Rp900 miliar, sehingga total ekspor sejak 31 Oktober hingga akhir Desember diperkirakan mencapai 605 kontainer atau 10.000 ton senilai Rp1,8 triliun.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kebutuhan ikan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) diperkirakan akan terus meningkat seiring target pemenuhan protein nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tingginya kebutuhan protein ikan membuat sektor perikanan harus semakin siap dalam beberapa tahun ke depan.

"Kebutuhan ikan tahun depan diprediksi meningkat untuk pemenuhan MBG. Tahun ini fokus Pak Menteri KP dan Pak Wamen KP agar kita bisa swasembada protein ikan," ujar Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam siaran resmi KKP, yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Zulhas menghadiri puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2025), bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati atau Titiek Soeharto.

Perayaan ini juga diisi pembagian paket ikan segar dan 1.000 porsi udang saus padang kepada masyarakat.

"Makan ikan sudah menjadi budaya khas Indonesia dibandingkan dengan protein lainnya," kata Zulhas.

Menteri Trenggono menegaskan komitmen KKP meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan nasional.

Produksi perikanan Indonesia disebutnya mencapai 23-24 juta ton per tahun, termasuk rumput laut.

Ia menyebut sejumlah program prioritas tengah dijalankan, seperti pengembangan kampung nelayan merah putih, BINS Karawang untuk ikan nila salin, serta revitalisasi tambak pantura.

Sementara itu, Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud menjelaskan lokasi puncak Harkannas di kawasan car free day Sarinah bertujuan memperluas ajakan konsumsi ikan kepada publik.

"Semua rangkaian acara mengajak partisipasi masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, diumumkan pula pemenang lomba dongeng ikan tingkat nasional yang digelar sejak awal November 2025.

Muhammad Hazlam Idris dari Purwokerto, Jateng, menjadi juara pertama, disusul Victoria Marta dari Malang, Jatim, dan Aleser Ghaizan Althaf dari Yogyakarta, DIY.

Machmud berharap kegiatan ini dapat menanamkan kecintaan terhadap ikan sejak dini.

Harkannas juga mengumumkan pemenang lomba masak serba ikan yang diikuti tim PKK dari berbagai provinsi.

Provinsi DIY meraih juara pertama kategori kudapan sekaligus keluar sebagai juara umum, sementara Aceh, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan memperoleh posisi terbaik di kategori lainnya.

Machmud menilai kebiasaan makan ikan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional.

"Ikan ini komoditas yang jelas yakni ditangkap, diolah, dan dipasarkan oleh orang Indonesia. Jadi, yang makan sehat, ekonomi nasional juga meningkat," tutupnya.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan keberadaan Bandara Banyuwangi, Jawa Timur menjadi faktor penting memperlancar mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata daerah.

"Oleh karena itu, agenda-agenda yang dihadirkan harus terus dihidupkan, bersama pengembangan ekonomi kreatif. Maka permintaan penerbangan dari dan menuju Banyuwangi akan semakin banyak," kata Menko AHY saat kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu.

Menurutnya, Banyuwangi memiliki keunggulan di berbagai sektor pembangunan daerah, dan potensi daerah ini mencakup sektor pariwisata, kebudayaan hingga kreativitas masyarakat yang tersaji melalui berbagai festival bertaraf nasional dan internasional.

Karena daya tariknya yang kuat dan konektivitas yang kian mudah, lanjut AHY, banyak orang datang ke Banyuwangi, tidak hanya dari masyarakat Jawa Timur, namun dari nasional bahkan mancanegara.

"Saya rasa harus terus dijaga, dan memang paling penting bagaimana bandara terus bisa beroperasi dengan baik," katanya.

Menko AHY optimistis Bandara Banyuwangi dapat terus beroperasi dengan baik, memperkuat konektivitas dan menjadi penggerak ekonomi di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

"Bandara Banyuwangi tetap dibutuhkan agar terus maju dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pariwisata daerah," ujarnya.

Menko AHY bersama rombongan kementerian tiba menggunakan pesawat komersil Super Air Jet yang terbang langsung dari Jakarta menuju Bandara Banyuwangi.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025