Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Kemitraan strategis antara swasta dan koperasi sangat penting untuk bekerja sama saling melengkapi kekuatan dan sumber daya yang dimiliki.

Hal itu disampaikan Menkop dalam sambutan pada Indonesia Strategic Alliance Evening 2026 yang diselenggarakan oleh RMN Rantai Makanan Sejahtera, Kadin Indonesia, dan EA GreenX di Jakarta, Selasa malam (9/6/2026).

Forum ini menjadi momentum untuk mempererat kemitraan strategis sekaligus mendorong kolaborasi investasi yang berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

"Kemitraan dan kolaborasi sektor swasta dan koperasi saling memperkuat satu sama lain. Sektor swasta berkontribusi pada inovasi, investasi, dan konektivitas pasar. Koperasi memberi ruang keterlibatan masyarakat dan partisipasi yang inklusif. Kemitraan semacam ini mulai kita lihat di berbagai sektor," kata Ferry.

Ia menjelaskan, kemitraan yang saling menguntungkan tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat masyarakat, memperluas kesejahteraan, dan membangun fondasi pertumbuhan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.

Ia menekankan posisi koperasi sebagai instrumen ekonomi yang menghubungkan kepentingan usaha dengan kepentingan masyarakat. Ketika banyak negara mencari model pembangunan yang lebih inklusif, koperasi menawarkan pendekatan yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi.

Bagi Indonesia, koperasi merupakan bagian penting dari struktur perekonomian nasional yang terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan ekonomi modern. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, pemerintah mengembangkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini telah terbentuk sebanyak 83.000 badan hukum di seluruh Indonesia.

Program ini lahir dari keyakinan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak akan kokoh tanpa fondasi ekonomi desa yang kuat. KDKMP dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mengintegrasikan berbagai layanan usaha sesuai kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing, sehingga mampu menghadirkan akses ekonomi yang lebih dekat, memperkuat usaha warga, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di daerah.

"Namun, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diperlukan kemitraan dan kolaborasi berbasis luas di antara semua pemangku kepentingan," kata Ferry.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, mengapresiasi Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat yang membangun kemitraan dengan Koperasi Petani Tebu, Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dan PT Indogula Jayabaya dalam mendukung penguatan industri gula nasional.

Hal tersebut dikatakan Menkop Ferry saat mengunjungi PT. Indogula Jayabaya di Jalan Kenikmatan, Area Persawahan, Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu, (6/6/2026).

Menkop juga menyampaikan agar Koperasi Konsumen KANA maupun koperasi petani tebu bisa melibatkan keikutsertaan masyarakat petani tebu yang semakin banyak dan mempekerjakan para pekerja yang berasal dari daerah sekitar, dan diutamakan warga setempat.

“Sehingga nanti manfaat pendapatan yang diterima bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan juga memperkuat ekonomi rakyat di daerah sekitar industri tersebut, dan juga di Kabupaten Kediri,” kata Menkop.

Menkop menjelaskan, kemitraan antara petani, koperasi, dan industri sangat penting karena sektor gula merupakan salah satu komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, kata Menkop, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan gula nasional. Produksi gula nasional tahun 2025 mencapai sekitar 2,67 juta ton, sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 9,1 juta ton per tahun. Artinya, kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa peluang peningkatan produksi tebu dan gula nasional masih sangat besar sekaligus menjadi ruang bagi penguatan peran petani, koperasi, dan industri.

“Pemerintah telah menargetkan swasembada gula konsumsi pada tahun 2028, untuk mencapainya, diperlukan penguatan sektor hulu hingga hilir secara terintegrasi,” ujarnya.

Menkop menilai, tantangan utama petani tebu saat ini bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperoleh kepastian pasar, kepastian penyerapan hasil panen, dan kepastian usaha yang menguntungkan. Dalam konteks tersebut, koperasi memiliki peran strategis sebagai offtaker yang menghimpun hasil panen petani, memperkuat posisi tawar anggota, dan menjamin kontinuitas pasokan bagi industri.

Menkop memaparkan bahwa kemitraan yang dibangun oleh Koperasi KANA bersama Koperasi Petani Tebu dan PT Indogula Jayabaya merupakan contoh konkret bagaimana koperasi menjadi penghubung antara produksi rakyat dan kebutuhan industri nasional.

“Ke depan, koperasi tidak boleh hanya berfungsi sebagai pengumpul hasil panen, tetapi harus naik kelas menjadi pelaku usaha yang mampu menciptakan nilai tambah bagi anggotanya,” ujar Menkop.

Kementerian Koperasi mendorong koperasi-koperasi untuk kembali masuk ke sektor produktif. Karena itu, jika Koperasi KANA bisa menghasilkan gula putih atau merah bisa dijual di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. “Kemudian, nanti bisa bangun pabrik kecap dengan menggunakan bahan gula merah, nanti kecapnya bisa dijual di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Artinya kita bisa membangun ekosistem petani tebu. Selain itu, bahwa koperasi sekarang seperti yang diinginkan oleh Bapak Presiden, koperasi bisa menjadi badan usaha yang tidak kalah dengan badan usaha yang lainnya, tidak kalah dengan badan usaha swasta atau badan usaha milik negara,” jelas Menkop Ferry.

Selain itu, Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkop yaitu, LPDB juga akan membantu pembiayaan untuk pengembangan bisnis koperasi KANA.

Ketua Koperasi Konsumen Kana, Jonathan Danang Wardhana menambahkan bahwa kerja sama dengan Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri menjadi momentum penting, karena ini langkah nyata untuk menyatukan petani dan koperasi. Melalui kerja sama ini, pihaknya juga ingin menunjukkan bahwa koperasi akan menjadi pelaku utama dalam sektor produksi, pengolahan, dan distribusi.

“Dalam proses pengembangan tersebut, kami juga mendapat kepercayaan dari mitra internasional yang melihat potensi koperasi sektor riil di Indonesia. Kami bangun mitra dari Swiss dan menjadi tambahan semangat bagi kami untuk memperluas kapasitas bersama, memperluas manfaat pekerjaan, dan menghadirkan model bisnis koperasi yang semakin profesional dan berdaya saing,” ujarnya.

Ketua Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri Desi Permatasari, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut adalah langkah nyata untuk membangun sinergi yang saling menguntungkan antara petani dan pelaku ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan, mendukung pertumbuhan gula nasional.

Kupang (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjadi ekosistem baru penggerak ekonomi masyarakat, bukan sekadar wadah simpan pinjam.

"Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di NTT akan menjadi ekosistem baru ekonomi NTT," katanya saat meninjau KKMP Manulai II di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Sabtu.

Menurut Ferry, koperasi harus kembali pada “ruh perjuangan”-nya sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil agar naik kelas dan berdaya saing.

“Yang paling penting adalah semangatnya. Kalau semangatnya kuat, koperasi ini bisa tumbuh jadi kekuatan ekonomi baru masyarakat,” katanya.

Ia optimistis KKMP Manulai II yang dimulai dari usaha sederhana akan berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan, terutama dengan dukungan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Lebih jauh, Ferry menekankan program strategis nasional Koperasi Merah Putih merupakan arahan langsung Presiden agar masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima manfaat, tetapi naik menjadi pelaku usaha.

Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan koperasi ke depan tidak boleh berhenti di sektor produksi, tetapi harus masuk ke rantai nilai yang lebih luas.

“Kita tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Harus kolaborasi, dari produksi, hilirisasi, distribusi, sampai pemasaran bahkan industri,” ujarnya.

Ketua KKMP Manulai II, Roby Dami, mengatakan koperasi yang dipimpinnya mulai berani memproduksi dan memasarkan produk lokal asli NTT, termasuk sembako dan beras hasil kerja sama dengan berbagai pihak.

“Ini bukti bahwa koperasi bisa jadi wadah nyata bagi produk lokal untuk berkembang,” katanya.

Dengan model kolaborasi dan dukungan lintas sektor, KKMP Manulai II diharapkan menjadi contoh konkret transformasi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat di daerah itu.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional. Tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya, sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, penyaluran truk dan pikap impor dari India diharapkan mampu mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah siap dan rampung.

“Sudah ada (truk dan pikap) yang udah disalurkan di Koperasi-Koperasi Desa Merah Putih, dan ya rasanya sudah cukup memadai dan bisa digunakan untuk (mendukung operasional koperasi),” kata Menkop Ferry saat ditemui di sela acara Halalbihalal di Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Ferry mengatakan, penyaluran 105 ribu truk dan pikap dari India tersebut dilakukan secara bertahap menyusul progres pembangunan fisik Kopdes/kel Merah Putih.

“Ini kan secara bertahap, sesuai dengan (tahapan). Begitu ada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang (telah) rampung bangunan fisik, sudah dilengkapi alat kelengkapannya, (bisa) langsung dilengkapi dengan sarana truk dan pikapnya,” ujar dia.

Menkop mengatakan, pemerintah juga mempersiapkan dukungan dari industri otomotif nasional, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk mengimpor guna memenuhi kebutuhan 80 ribu Kopdes/kel Merah Putih di seluruh Indonesia nantinya.

“Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional. Tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya, sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain,” kata Ferry.

“Kita lihat nanti (mengenai porsi produksi lokal dan impor). Ini yang masuk kita gunakan dulu untuk melengkapi (operasional), karena itu menjadi kewajiban. Begitu bangunan fisik, gudang, gerai itu langsung dilengkapi dengan fasilitas kendaraan,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Menkop Ferry pada Minggu (29/3) mengungkapkan bahwa truk dan pikap yang telah telanjur diimpor dari India, tetap akan disalurkan untuk operasional Kopdes/kel Merah Putih yang telah siap beroperasi.

Ferry menjelaskan, per koperasi nantinya akan mendapatkan satu unit truk dan satu pikap, serta sepeda motor, guna memudahkan dan memperlancar arus mobilitas barang dari desa ke luar maupun dari luar ke desa.

"Sekarang ribuan truk dan pikap sudah didistribusikan di koperasi-koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (sekitar 2.400 koperasi)," ucapnya.

Sebelumnya diinformasikan Agrinas Pangan mengimpor mobil truk dan pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih.

Impor ini terdiri dari 35 ribu unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra Ltd, serta 70 ribu unit dari Tata Motors yang mencakup 35 ribu unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam. Total nilai impornya mencapai Rp24,66 triliun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Ini paling penting dan menentukan berhasil atau tidaknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pemerintah kini tengah bersiap memasuki fase operasional untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang pembangunan fisiknya sudah rampung 100 persen.

“Kita akan memasuki tahapan penting yaitu persiapan operasionalisasi. Ini paling penting dan menentukan berhasil atau tidaknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini,” kata Menkop Ferry dalam acara Halalbihalal di Kementerian Koperasi (Kemenkop) Jakarta, Senin.

Adapun Ferry menyampaikan bahwa saat ini tercatat sebanyak 34 ribu bangunan fisik gudang, gerai, dan alat perlengkapan di seluruh Indonesia telah dibangun, dengan setidaknya lebih dari 2.500 di antaranya telah rampung 100 persen bangunan fisiknya.

Ia menyebutkan 34 ribu Kopdes/kel Merah Putih tersebut merupakan bagian dari total sekitar 83 ribu Kopdes/kel Merah Putih di seluruh Indonesia yang telah terbentuk dan sudah berbadan hukum atau memiliki akte koperasi.

“Yang sudah selesai bangunan fisiknya 100 persen itu (masuk ke) persiapan operasional. Tapi yang 34 ribu (Kopdes/kel Merah Putih) yang sedang dibangun, yang (ditargetkan) 1-2 bulan ke depan insya Allah sudah selesai itu (juga akan) persiapan untuk (tahap) operasionalnya juga,” ujar Menkop.

Lebih lanjut, Ferry berharap pihaknya mampu fokus pada tahap operasional ini mengingat perannya sangat penting bagi keberhasilan program Kopdes/kel Merah Putih sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita harus fokus, kembali konsolidasikan seluruh kekuatan Kementerian Koperasi dan seluruh jajaran untuk menghadapi fase terberat yaitu operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Ferry.

Sebelumnya, Menkop Ferry menargetkan pada Agustus dan September 2026 akan ada 10 ribu Kopdes/kel Merah Putih yang telah selesai proses pembangunan fisiknya.

“Insya Allah nanti secara bertahap pada Agustus dan September akan ada 10.000 lagi yang selesai, dan seterusnya dan seterusnya,” ujarnya di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (29/3).

Nantinya, Kopdes/kel Merah Putih yang ada di setiap desa dan kelurahan akan menjual dan menjadi gerai sembako termasuk barang-barang bersubsidi, barang-barang kebutuhan pokok, dan kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, Kopdes/kel Merah Putih juga akan menjadi gerai obat dan klinik desa, kemudian juga sebagai tempat kegiatan lembaga keuangan mikro, kegiatan pergudangan, sekaligus kegiatan logistik.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan prinsip koperasi di Indonesia telah sesuai dengan nilai islam, yakni dibentuk berdasarkan semangat kekeluargaan, gotong royong, sampai kebersamaan.

Ferry menyampaikan semula praktik dan sistem koperasi adalah ekonomi kerakyatan. Namun, ketika pemerintah dipaksa menandatangani kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) pada akhir tahun 90-an, justru berubah menjadi dengan nilai individualistik, serakah, dan materialistis.

"Dalam kurun berapa tahun belakangan ini membuat kita semua menjadi seperti hidup di tengah-tengah situasi yang kayaknya bukan Indonesia banget gitu," ujar Ferry dalam acara Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

Setelah intervensi IMF, Ferry menyebut sistem koperasi di Indonesia dikembalikan ke mekanisme pasar, besar, dan berfokus pada simpan pinjam.

"Kemudian baru setelah Prabowo jadi Presiden kemarin, diingatkan untuk kembali ke semangat koperasi dan itu memang Prabowo menyampaikan koperasi harus ambil peran," imbuhnya.

Kemudian, ia menyebut koperasi pada awalnya dibentuk untuk bergerak di sektor produksi, distribusi, industri dan perkreditan setelah mempelajari dari arsip.

Bahkan, Ferry menyebut istilah simpan pinjam pada koperasi tidak ada, tetapi koperasi di sektor perkreditan.

"Simpan pinjam ini sebenarnya bentuk mempertahankan diri dari bersaing dengan pelaku pasar yang besar dalam arena yang tidak adil dan diserahkan mekanisme pasar. Sekarang balik lagi ke khitahnya," ungkap Ferry.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkap ada pihak yang tidak senang dengan koperasi eksis dan besar kembali di Indonesia.

Awalnya, Ferry menjelaskan Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah berupaya mengesahkan peraturan sistem perkoperasian karena peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah tak relevan lagi.

"Kementerian Koperasi sekarang sedang berupaya untuk mengesahkan Undang-Undang Sistem Perkoperasian. Karena sistem perkoperasian yang ada itu kan tahun 92. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 sudah enggak relevan lagi," jelas Ferry dalam Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Ferry juga menyampaikan sebelumnya peraturan tentang perkoperasian telah dua kali disahkan dan dibatalkan karena pernah digugat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Jadi emang ada pihak-pihak yang kurang begitu senang kalau koperasi ini bisa eksis dan besar lagi di Indonesia," tambahnya.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pernah digugat dan dibatalkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 diberlakukan kembali.

Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan terdapat 22 regulasi yang membatasi koperasi untuk ikut menjalankan bisnis di Indonesia.

"Ada 22 regulasi yang membatasi koperasi tidak boleh ini itu, operasi enggak boleh bikin rumah sakit, koperasi enggak boleh bikin bank, koperasi enggak boleh ikut bisnis perjalan umroh dan haji, dan lain sebagainya," ujar Ferry.

Kemudian, ia juga menyampaikan saat ini koperasi pertama kalinya bisa terlibat dalam pengelolaan tambang dan mineral. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Alhamdulillah juga sekarang koperasi untuk pertama kalinya boleh terlibat dalam pengelolaan tambang dan mineral. Sudah keluar peraturan pemerintahnya. Koperasi pun juga sekarang sudah diperbolehkan untuk mengelola sumur-sumur minyak rakyat dan sumur-sumur tua atau idle well," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan pentingnya koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Menkop Ferry dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai koperasi dapat membantu mengorganisir usaha komunitas agar lebih mandiri dan berdaya saing.

“Dengan koperasi, penyandang disabilitas bisa lebih mandiri dan berdaya saing,” kata dia.

Ia menambahkan, semangat kesetaraan harus menjadi landasan dalam membangun akses ekonomi bagi masyarakat disabilitas.

Semua orang, menurut dia, memiliki hak yang sama untuk mengembangkan bakat dan kehidupannya termasuk bagi penyandang disabilitas.

“Kita ketahui bahwa semua orang dilahirkan di dunia dalam keadaan yang sama. Ini membuat kita sadar untuk saling membantu. Mudah-mudahan ajang ini memberi akses bagi masyarakat disabilitas dalam mengembangkan bakat dan kehidupannya,” katanya.

Lebih lanjut, Menkop Ferry juga mencontohkan kiprah koperasi penyandang tunanetra yang memproduksi Alquran braille dan menyumbangkannya ke masjid-masjid.

Menurut dia, inisiatif berbasis komunitas tersebut bisa menjadi model pengembangan koperasi bagi komunitas penyandang disabilitas.

“Beberapa waktu lalu kami didatangi koperasi penyandang tunanetra. Mereka memproduksi Alquran braille dan menyumbangkannya ke masjid. Saya berpendapat, basis komunitas seperti ini cocok bila punya koperasi sehingga bisa bersinergi dengan banyak pihak,” katanya, menjelaskan.

Ia pun menekankan bahwa koperasi berbasis komunitas dapat menjadi motor penggerak ekonomi inklusif. Dengan dukungan kementerian terkait, produk-produk yang dihasilkan komunitas disabilitas bisa dikembangkan lebih luas.

“Apa yang dilakukan koperasi tunanetra itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Basis komunitas bisa didorong untuk punya koperasi agar produk yang dihasilkan teman-teman disabilitas dapat berkembang,” ujar Menkop Ferry.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak perusahaan swasta dan BUMN berperan penting menjadi “kakak asuh” bagi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih.

“Swasta, BUMN, dan koperasi harus sama. Pertumbuhan tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang saja, maka perlu ke depan agar BUMN swasta ini bisa berperan sebagai 'kakak asuh' bagi koperasi sehingga operasionalisasi Koperasi Desa ini bisa berjalan dengan baik,” kata Menkop Ferry di sela acara Kompas100 CEO Forum di Indonesia Convention Center (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Rabu.

Ferry menilai kolaborasi itu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang antara BUMN, swasta dan koperasi.

Kopdes/kel Merah Putih, lanjutnya, sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan sistem perekonomian yang berkeadilan, serta menjadi instrumen konstitusional untuk memastikan kemakmuran dirasakan seluruh masyarakat.

Dengan berperan sebagai "kakak asuh", ia mengatakan perusahaan swasta dan BUMN akan memperkuat perekonomian dan monetisasi ekonomi di desa. Dari situ akan tercipta perputaran uang sehingga dapat menggerakkan perekonomian hingga ke masyarakat sampai ke level terendah.

“Perputaran ekonomi ini akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Dengan perputaran uang di desa, pertumbuhan ekonomi agregat bisa dipercepat hingga target 8 persen,” katanya.

Lebih lanjut, Ferry mengatakan keberadaan Kopdes/kel Merah Putih juga akan turut membantu penciptaan lapangan kerja di desa seiring dengan pembangunan ekonomi di desa.

“Harapannya Kopdes bisa menampung angkatan kerja dari desa,” ujar dia.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antara swasta dan BUMN dengan koperasi ditujukan untuk membangun ekosistem perekonomian yang berlandaskan kegotongroyongan.

“Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan," katanya.

Setelah Kopdes/kel Merah Putih beroperasi, nantinya akan berperan sebagai agen penyalur dan menjual barang kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat melalui gerai sembako ritel yang dikelola modern. Di sisi lain Kopdes/kel Merah Putih akan menjadi offtaker dari hasil masyarakat desa.

“Fungsi lainnya adalah menjadi instrumen terbawah yang mampu mengefektifkan bantuan pemerintah pusat ke masyarakat paling bawah yang selama ini sering salah sasaran,” kata Ferry.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono melaporkan perkembangan terbaru pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kepada Komisi VI DPR RI, pada Selasa (18/11/2025).

Ia menegaskan, tengah mengejar target Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan fisik dapat selesai pada Maret-April 2026.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota membeberkan kebutuhan anggaran pembangunan satu gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mencapai Rp 1,6 miliar. Ia menyampaikan, perhitungan biaya dilakukan dengan mempertimbangan kondisi geografis daerah di Indonesia.

Kopdes/Kel Merah Putih ini akan sepenuhnya beroperasi secepatnya pada tahun 2026 sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersama Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota memastikan pembangunan hingga operasional seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan.

"Kopdes/Kel Merah Putih ini akan sepenuhnya beroperasi secepatnya pada tahun 2026 sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto," kata Menkop dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan percepatan pembangunan gerai, gudang sarana prasarana lainnya tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17/ 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Kopdes/Kel Merah Putih.

“Presiden mengharapkan setiap desa memiliki gudang, gerai, kendaraan, serta kelengkapan untuk operasional Kopdes. Setelah beroperasi koperasi ini diharapkan tidak hanya sebagai pusat distribusi barang, tetapi juga sebagai offtaker terhadap hasil produksi masyarakat," ujarnya.

Ferry menyebut pihaknya telah menandatangani Keputusan Bersama (SKB) untuk melakukan akselerasi pembangunan gerai, pergudangan, dan fasilitas Kopdes Merah Putih dengan lintas sektoral terutama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, BP BUMN dan BPI Danantara.

"Dalam pembangunan gerai dan aset fisik lainnya ini, PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk sebagai offtaker dalam membangun gerai, gudang dan aset fisik lainnya," jelasnya.

Untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan tidak memunculkan permasalahan di masa mendatang, Kementerian Koperasi terlebih dahulu melakukan inventarisasi lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan di desa-desa atau kelurahan.

Ia menambahkan setelah data tanah diserahkan kepada Kemenkop, lahan tersebut segera dilakukan verifikasi faktual untuk kemudian diteruskan ke PT Agrinas untuk proses pembangunannya.

"Data tanah yang sudah masuk yang tercermin melalui Simkopdes sebanyak 30.500 titik tanah dan dikonfirmasi oleh Agrinas bahwa pada November 2025 ini diharapkan 25.000 titik dapat dibangun (gerai, gudang dan sarana fisik lainnya," beber Ferry.

Dari sisi penyiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola Kopdes Merah Putih, Kemenkop saat ini telah merekrut dan melatih 7.867 Business Assistant (BA) sebagai pendamping utama Kopdes.

Setiap BA diharapkan bertanggung jawab pada 10 koperasi untuk membantu penyusunan rencana bisnis, pengurusan administrasi, hingga memastikan operasional gerai berjalan optimal.

Selain itu, Kemenkop juga telah melatih 1.104 Project Management Officer (PMO) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Dinas Koperasi di daerah, melaporkan dan memastikan seluruh operasional sesuai standar sehingga pengelolaan program Kopdes dapat tertib, transparan dan dipertanggungjawabkan.

Menkop menekankan pemerintah daerah juga memegang peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan gerai aset fisik melalui percepatan pemberian izin, penyelesaian konflik tanah, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.

Ferry menjelaskan Kemenkop telah menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memberikan supervisi teknis terkait pembangunan gerai, gudang dan aset fisik lainnya.

Sementara itu Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota menjelaskan, pihaknya ditunjuk berdasarkan SKB No. 17/2025 untuk melaksanakan pembangunan fisik gerai dan gudang Kopdes Merah Putih.

Ia menyebut keberadaan 80 ribu titik pembangunan bukan jumlah kecil sehingga Agrinas butuh menggandeng TNI melalui pola karya bakti padat karya agar pembangunan dapat dilakukan langsung dan cepat.

Joao memastikan, pihaknya berupaya menggunakan bahan baku dari pemasok lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung masyarakat sekitar.

Bahkan untuk beberapa daerah seperti Papua dan wilayah pesisir, Agrinas memerlukan dukungan TNI untuk pengiriman bahan bangunan menggunakan helikopter atau transportasi khusus.

Sebagai upaya memperkuat pengawasan, Agrinas juga menggandeng perguruan tinggi, khususnya fakultas teknik, agar mahasiswa semester akhir dapat terlibat melakukan monitoring lapangan.

Hingga saat ini, Agrinas telah menyelesaikan pembangunan 15.788 bangunan atau 16,44 persen dalam sekitar 15 hari sejak pendanaan dicairkan pada 28 Oktober.

Pihaknya juga memasang target pembangunan 2.930 titik per hari, meski realisasi saat ini baru sekitar 1.200 titik.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini memberikan apresiasi atas capaian Kemenkop yang dinilai cepat dalam membentuk 82.426 unit Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum guna memperkuat ekonomi desa.

Namun Anggia menilai masih terdapat sejumlah kesenjangan yang perlu diurai, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur fisik dan kapasitas pendamping BA dan PMO di lapangan.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Nurdin Halid menekankan pentingnya pendampingan sebagai kunci keberhasilan Kopdes Merah Putih.

Ia menilai rasio satu BA mendampingi 10 koperasi terlalu berat, terutama di daerah yang belum memahami konsep koperasi secara utuh. Tanpa manajemen yang kuat, gerai dan gudang tidak akan berfungsi optimal.

"Program Koperasi Desa ini tidak boleh gagal, jadi apapun upaya yang harus dilakukan harus menuju pada jalan menuju keberhasilan maka Pak Menteri (Ferry Juliantono) harus bekerja keras," kata Nurdin.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo, Maret-April itu bisa selesai pembangunan fisiknya Kopdes Merah Putih

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebutkan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) ditargetkan rampung pada Maret hingga April 2026, sebagai wujud percepatan penguatan ekonomi rakyat melalui jaringan koperasi modern terintegrasi.

"Sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo, Maret-April itu bisa selesai pembangunan fisiknya (Kopdes Merah Putih)," kata Menkop dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan penyediaan gerai dan sarana pendukung kini telah mencapai 30.500 titik tanah yang siap dibangun, setelah melalui proses inventarisasi intensif setiap hari di seluruh daerah.

Upaya inventarisasi lahan dilakukan secara masif dengan target seribu titik per hari, sehingga kebutuhan lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih dapat terpenuhi sesuai rencana dan arahan pemerintah pusat.

Untuk memperkuat tata kelola, Kementerian Koperasi telah merekrut dan melatih 7.867 bisnis asisten yang akan menjadi pendamping utama dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi di tingkat desa serta kelurahan.

Setiap bisnis asisten dipersiapkan bertanggung jawab mendampingi 10 koperasi desa, mulai dari penyusunan rencana bisnis, administrasi kelembagaan, hingga memastikan operasional berjalan optimal melalui pemanfaatan sistem informasi manajemen.

Kehadiran para pendamping itu diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan nyata masyarakat desa, sehingga koperasi benar-benar berfungsi sebagai pusat penggerak ekonomi komunitas yang berkelanjutan.

Selain bisnis asisten, sebanyak 1.104 project management officer (PMO) ditempatkan di seluruh Indonesia untuk memastikan program berjalan transparan, terukur, dan sesuai standar pengelolaan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Para PMO menjadi penghubung teknis dengan dinas daerah agar seluruh proses operasional Koperasi Desa Merah Putih berada dalam pengawasan terstruktur, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Business Assistant (BA) dan PMO kini telah diturunkan ke desa-desa untuk mempercepat pemetaan lahan baru, memverifikasi kesiapan lokasi pembangunan, dan memastikan kelancaran koordinasi dengan PT Agrinas sebagai pelaksana konstruksi.

"Sudah hampir 100 persen mereka, BA dan PMO, sudah sebagian besar turun ke desa-desa dan kelurahan, yang dalam waktu dekat ini memang kami juga memberi mereka penugasan tentang percepatan titik-titik inventarisasi, titik-titik tanah yang akan segera dibangun oleh PT Agrinas," jelasnya.

Kementerian Koperasi juga melanjutkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melatih 42 ribu pengurus koperasi dari 19 provinsi agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan.

"Kemudian pendamping juga sudah ada 11.545 orang dari 31 provinsi. Ini masih terus berlangsung. Pendekatan ini memang kita lakukan paralel bersamaan dengan proses pembangunan fisik yang dilakukan, supaya pada saat nanti harapannya pembangunan fisik selesai, kemudian pengawas, pengurus, pengelola sudah siap untuk mengelola," kata Menkop.

Sebelumnya, Menkop menyatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar per lokasi.

“Ya sekitar Rp2,5 miliar. Itu pembangunan fisiknya, kelengkapannya, sarana pendukung, termasuk kendaraan operasional. Itu sudah murah, lebih murah dari rata-rata,” kata Ferry di Jakarta, Kamis (6/11).

Ferry menyebut hingga Kamis (6/11) sebanyak 7.923 titik kopdes telah mulai dibangun infrastruktur fisiknya secara serentak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025