Makassar (ANTARA) - Di setiap pagi dan sore hari, kawasan Barombong di selatan Makassar selalu menghadirkan pemandangan yang sama. Deretan kendaraan memanjang, klakson bersahutan, dan wajah-wajah lelah orang yang harus bertaruh waktu demi tiba di tempat kerja atau kembali ke rumah.

Warga yang hendak bekerja, mengantar anak sekolah, hingga distribusi logistik menuju daerah penyangga harus menghadapi kemacetan yang seolah menjadi rutinitas harian.

Menjelang sore, situasi serupa kembali terulang. Arus kendaraan dari arah Gowa menuju Makassar bertemu dengan kepadatan kendaraan dalam kota.

Titik Barombong berubah menjadi simpul kemacetan yang melelahkan bagi ribuan pengguna jalan setiap hari. Di tengah kondisi itu, harapan baru mulai dibangun.

Pemerintah Kota Makassar bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepakat mempercepat realisasi pembangunan Jembatan Kembar Barombong, proyek infrastruktur yang diyakini akan menjadi solusi penting untuk mengurai kemacetan kronis di wilayah selatan Kota Makassar.

Bagi Pemerintah Kota Makassar, pembangunan Jembatan Kembar Barombong bukan sekadar proyek fisik biasa. Jembatan ini dipandang sebagai infrastruktur strategis yang akan menghubungkan mobilitas warga Makassar dengan wilayah penyangga seperti Kabupaten Gowa dan Takalar.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap mendukung seluruh kebutuhan administrasi maupun teknis agar pembangunan jembatan dapat segera terealisasi.

“Pada dasarnya Pemerintah Kota Makassar siap mendukung segala kebutuhan, baik data, aturan maupun administrasi yang diinginkan oleh pemerintah provinsi untuk kami siapkan,” ujar Appi.

Menurut Wali Kota, persoalan utama kawasan Barombong bukan hanya soal kepadatan kendaraan, tetapi adanya bottleneck atau titik penyempitan arus lalu lintas yang menyebabkan kendaraan melambat drastis pada jam-jam sibuk.

Kondisi itu selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat. Banyak warga harus menghabiskan waktu lebih lama di jalan hanya untuk menempuh jarak yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Karena itulah, pembangunan Jembatan Kembar Barombong diharapkan menjadi jawaban atas keresahan warga.

Pemprov siapkan Rp100 miliar

Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, Andi Ihsan, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bahkan telah menyiapkan alokasi anggaran awal sebesar Rp100 miliar pada tahun anggaran 2027 untuk memulai pembangunan fisik jembatan tersebut.

Langkah itu menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek tahunan, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan masyarakat Sulawesi Selatan.

Lebih dari itu, percepatan pembangunan Jembatan Barombong juga menjadi gambaran bagaimana sebuah kota belajar menghadapi pertumbuhan urban.

Kemacetan yang terjadi selama ini sesungguhnya merupakan konsekuensi dari meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan permukiman, dan mobilitas masyarakat di kawasan selatan Makassar.

Ketika akses jalan tidak lagi mampu menampung volume kendaraan, maka pembangunan infrastruktur baru menjadi kebutuhan mendesak.

Di sinilah pentingnya perencanaan kota yang adaptif dan berorientasi masa depan. Banyak orang yang mungkin melihat jembatan hanya sebagai fasilitas penghubung.

Padahal, dalam ilmu pembangunan wilayah, jembatan memiliki efek berantai yang sangat besar. Ketika konektivitas membaik, biaya transportasi menurun, distribusi barang menjadi lebih cepat, investasi tumbuh, dan peluang ekonomi masyarakat ikut meningkat. Pedagang kecil bisa lebih mudah menjangkau pasar.

Pekerja tidak lagi kehilangan banyak waktu di jalan. Pelajar dan mahasiswa dapat bepergian dengan lebih efisien. Bahkan sektor properti dan usaha mikro di sekitar kawasan berpotensi berkembang lebih cepat.

Inilah wajah pembangunan yang sesungguhnya, menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, proses pembebasan lahan yang kini dipercepat menjadi tahapan penting yang membutuhkan dukungan semua pihak.

Pemerintah Kota Makassar menargetkan seluruh lahan dalam status clear and clean pada Juni 2026 agar tahapan konstruksi dapat berjalan tanpa hambatan hukum maupun administrasi.

Langkah tersebut sekaligus menjadi edukasi publik bahwa pembangunan infrastruktur modern tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga tata kelola yang akuntabel, transparan, dan terukur.

Dalam banyak proyek di Indonesia, persoalan pembebasan lahan sering kali menjadi hambatan utama yang memperlambat pembangunan.

Namun pendekatan koordinatif yang dilakukan Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel memperlihatkan bahwa komunikasi antarlembaga dapat menjadi solusi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Semangat itulah yang menjadi kekuatan pembangunan Indonesia hari ini. Bahwa kemajuan daerah tidak lahir dari kerja satu orang, melainkan hasil gotong royong seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

Di kawasan Barombong, harapan itu perlahan mulai tumbuh. Masyarakat kini tidak lagi hanya melihat kemacetan, tetapi juga membayangkan masa depan baru: perjalanan yang lebih lancar, akses ekonomi yang lebih terbuka, dan kota yang semakin terkoneksi.

Pembangunan Jembatan Kembar Barombong pada akhirnya bukan hanya proyek fisik. Ia adalah simbol optimisme bahwa persoalan kota dapat diatasi ketika ada kemauan, kolaborasi, dan keberpihakan kepada rakyat.

Di tengah laju pembangunan Indonesia yang terus bergerak maju, Makassar sedang menunjukkan bahwa infrastruktur bukan hanya tentang membangun jalan dan jembatan, tetapi membangun harapan, memperkuat persatuan wilayah, dan menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Dan suatu hari nanti, ketika kendaraan melintas mulus di Jembatan Kembar Barombong, masyarakat mungkin akan mengingat bahwa jembatan itu dibangun bukan sekadar untuk menghubungkan dua sisi wilayah, tetapi juga untuk menghubungkan harapan warga dengan masa depan kotanya.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Peninjauan ini kami lakukan untuk memantau secara langsung situasi lalu lintas di salah satu jalur utama mudik pada masa awal arus mudik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta masyarakat memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) untuk mengatur jadwal perjalanan mudik, sehingga distribusi waktu perjalanan lebih merata dan potensi kemacetan selama periode Lebaran dapat dikurangi.

"Pemerintah mengimbau masyarakat untuk dapat mengatur waktu perjalanan dengan memanfaatkan kebijakan work from anywhere, dengan begitu distribusi waktu mudik bisa merata dan mengurangi potensi kemacetan," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Adapun pemerintah menerapkan kebijakan WFA bertepatan dengan masa libur Lebaran yang berlangsung sekitar dua pekan, yakni pada kisaran 14-29 Maret 2026. Periode tersebut mencakup libur Hari Raya Idul Fitri, libur Nyepi, serta cuti bersama.

Dudy menekankan, pentingnya mengurai kepadatan arus mudik dengan memanfaatkan kebijakan WFA saat meninjau kondisi arus transportasi dan sejumlah titik mudik di Jawa Barat pada masa Angkutan Lebaran 2026.

Dalam peninjauan tersebut, Menhub didampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi guna memastikan kesiapan layanan transportasi serta kelancaran pergerakan masyarakat selama periode mudik Lebaran.

"Peninjauan ini kami lakukan untuk memantau secara langsung situasi lalu lintas di salah satu jalur utama mudik pada masa awal arus mudik," ujar Menhub.

Titik pertama pemantauan adalah Cirebon. Dalam kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan bahwa pergerakan kendaraan pada periode awal arus mudik mulai menunjukkan peningkatan.

Dia menyebutkan, berdasarkan laporan Jasa Marga, hingga saat ini volume kendaraan tercatat meningkat sekitar 14 persen dibandingkan kondisi hari normal.

“Sejauh ini memang sudah ada peningkatan, tetapi belum terlalu tinggi. Berdasarkan laporan dari Jasa Marga, hingga hari ini terjadi peningkatan sekitar 14 persen,” jelas Menhub.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 18 Maret 2026.

Selain itu, pemerintah juga mewaspadai potensi hambatan lalu lintas yang berasal dari aktivitas masyarakat di sekitar jalur mudik.

Menhub juga mengimbau agar kegiatan yang berpotensi membahayakan keselamatan, seperti aktivitas warga yang mencari koin dari pengguna jalan di jalur Pantura kawasan Kalisewo, Indramayu, dapat dihentikan sementara.

Dia berharap kegiatan tersebut dapat dihentikan sementara mengingat pada saat arus mudik nanti jumlah kendaraan akan sangat banyak sehingga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.

"Yang paling penting, kami juga mengkhawatirkan keselamatan saudara-saudara kita yang berada di kawasan Kalisewo tersebut,” tutur Menhub.

Menhub bersama Gubernur Jabar juga menyerahkan secara simbolis kompensasi kepada 557 pengemudi transportasi tradisional di wilayah Cirebon, yang terdiri dari pengemudi becak dan ojek.

Kompensasi itu diberikan kepada para pengemudi yang terdampak pengaturan dan pengendalian operasional selama masa arus mudik.

Menhub menyampaikan langkah itu merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran arus mudik, sekaligus memberikan perhatian kepada para pengemudi transportasi tradisional yang terdampak pengaturan lalu lintas selama masa angkutan Lebaran.

Program bantuan tersebut memberikan kompensasi sebesar Rp1,4 juta per orang kepada pengemudi transportasi tradisional seperti angkot, becak, andong, dan ojek.

Melalui bantuan itu, para pengemudi diharapkan dapat mengurangi aktivitas operasional sementara selama masa arus mudik sehingga potensi hambatan samping di jalan dapat diminimalkan.

Menhub menilai langkah tersebut turut membantu petugas di lapangan dalam menjaga kelancaran lalu lintas di jalur-jalur utama mudik, khususnya di wilayah Pantura Cirebon yang menjadi salah satu koridor penting pergerakan masyarakat menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Kami juga mengimbau pemerintah daerah lain untuk dapat menginisiasi program serupa sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Langkah seperti ini dapat membantu menciptakan perjalanan mudik yang selamat, aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat,” ucap Menhub.

Melalui berbagai langkah kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, diharapkan pelaksanaan angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan dengan selamat, aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Usai melakukan peninjauan di Cirebon, Menhub melanjutkan perjalanan ke Subang melalui jalur darat. Hal tersebut untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan kelancaran arus lalu lintas di jalur utama yang menjadi lintasan pemudik.

Selain itu, Menhub juga memantau langsung kondisi titik-titik rawan kepadatan serta kesiapan fasilitas pendukung keselamatan perjalanan. Peninjauan pun ditutup dengan kembali ke Jakarta melalui jalur Pantura.

"Peninjauan melalui jalur darat ini penting agar kami dapat melihat secara langsung kondisi riil di lapangan, mulai dari kelancaran arus lalu lintas, kesiapan rambu dan fasilitas keselamatan, hingga potensi titik kemacetan," jelas Menhub.

Dengan begitu, kata Menhub, langkah antisipasi dapat disiapkan lebih optimal demi memastikan perjalanan mudik masyarakat berlangsung aman, lancar, serta nyaman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026