Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan mayoritas perusahaan aplikator transportasi daring telah menyatakan kesiapan menerapkan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal delapan persen sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Dudy mengatakan perusahaan besar seperti Grab, GoTo, dan Maxim pada prinsipnya telah siap menjalankan ketentuan baru tersebut meski tetap memerlukan sejumlah penyesuaian internal dalam operasional perusahaan.

"Tapi kalau seperti Grab, GoTo, maupun Maxim sepertinya mereka sudah siap, tentunya dengan keseimbangan yang baru ada adjustment-adjustment atau ada penyesuaian-penyesuaian secara internal dari masing-masing aplikator tersebut," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Meski regulasi revisi belum diterbitkan, Dudy memastikan para operator telah menyampaikan komitmen mendukung penerapan kebijakan baru setelah mempertimbangkan berbagai dinamika dan kondisi bisnis masing-masing perusahaan.

Komitmen tersebut, lanjutnya, menunjukkan dukungan perusahaan terhadap harapan pemerintah sekaligus aspirasi para mitra pengemudi ojek daring, khususnya pengendara roda dua yang selama ini menginginkan penyesuaian komisi.

"Kami sudah bertemu dengan para operator pada Jumat, 26 Juni (2026), pagi. Setelah sekian lama saya baru ketemu, jam 10.00 WIB di kantor," ujar dia.

Dudy mengungkapkan hanya InDrive yang masih melakukan perhitungan lebih lanjut terhadap dampak kebijakan tersebut. Namun proses itu tidak akan menunda pemberlakuan ketentuan komisi maksimal delapan persen.

Menurut dia, setiap operator memiliki karakteristik bisnis, tingkat persaingan, serta pangsa pasar yang berbeda sehingga membutuhkan waktu berbeda dalam menyesuaikan model usaha terhadap kebijakan baru pemerintah.

Ia menjelaskan InDrive selama ini lebih berfokus pada layanan ride hailing dengan komisi sekitar 10 persen sehingga perusahaan masih menghitung keseimbangan bisnis setelah batas komisi diturunkan menjadi delapan persen.

Dudy menambahkan pemerintah memahami perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi, keberlanjutan usaha aplikator, serta kenyamanan pelanggan agar penerapan komisi delapan persen berjalan secara optimal.

"Tapi dengan (potongan komisi) 8 persen ini mereka (InDrive) menghitung, ya saya bisa sampaikan bahwa kita juga harus melihat harapan atau dari keinginan dari para mitra-mitranya atau para pengemudi," katanya.

"Namun kita juga memahami ada aspek keseimbangan juga yang harus kita lihat atau kita perhatikan dari sisi pelanggan atau customer-nya. Jadi mereka akan mencari keseimbangan yang baru terhadap pemberlakuan komisi 8 persen ini," tambah Menhub.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojol menjadi maksimal delapan persen akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Dudy mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan penyesuaian komisi ojol tersebut pada 1 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (28/6).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

tidak hanya penerbangan tapi juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerbangan, seperti 'maintenance' dan sebagainya itu kita dorong supaya bisa memanfaatkan Bandara Kertajati

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan optimalisasi pemanfaatan Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat, menjadi kawasan perawatan pesawat, serta aktivitas pendukung industri kebandarudaraan.

"Kita terus mendorong Kertajati untuk dioptimalkan," kata Menhub dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menhub menyampaikan hal itu menanggapi rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Ia memastikan pengaktifan bandara tersebut tidak akan mempengaruhi peran Bandara Kertajati.

Dudy menjelaskan kawasan Bandara Kertajati telah memiliki konsep pengembangan kawasan industri penerbangan atau aviation park yang mendukung berbagai kegiatan terkait kebandarudaraan.

Melalui pengembangan tersebut, pemerintah mendorong aktivitas perawatan pesawat, pemeliharaan, serta layanan pendukung lainnya agar memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Bandara Kertajati.

"Jadi tidak hanya penerbangan tapi juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerbangan, seperti 'maintenance' dan sebagainya itu kita dorong supaya bisa memanfaatkan Bandara Kertajati," ujarnya.

Dudy mengungkapkan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) saat ini telah berproses memindahkan kegiatan maintenance, repair, and overhaul (MRO) untuk helikopter ke kawasan Bandara Kertajati.

Selain itu, Kementerian Pertahanan juga tengah membahas rencana kerja sama dengan pabrikan asal Amerika Serikat (AS) Lockheed Martin, dalam pembangunan fasilitas perawatan pesawat Hercules di Kertajati.

Menurut Dudy, pemerintah terbuka terhadap seluruh kegiatan yang mendukung optimalisasi Bandara Kertajati, baik pada sektor penerbangan maupun industri pendukung kebandarudaraan.

"Kita terbuka apa saja yang berkaitan dengan optimalisasi Bandara Kertajati. Jadi kita fokusnya adalah bagaimana supaya bandara tersebut itu bisa beroperasi secara optimal," bebernya.

Ia menegaskan Kementerian Perhubungan terus mendukung berbagai aktivitas operasional, perawatan pesawat, dan pengembangan industri aviasi agar Bandara Kertajati dapat beroperasi secara optimal.

"Kegiatan apapun yang berkaitan dengan kebandaraan itu pasti kita akan dukung. Baik penerbangannya maupun pengoperasian perawatan pesawat dan sebagainya. Itu yang yang kita lakukan," tegasnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan komponen biaya tambahan (fuel surcharge/FS) akan dihapus apabila tarif batas atas (TBA) tiket pesawat yang baru resmi diberlakukan pemerintah sebagai acuan tarif.

Menurut Dudy, TBA merupakan komponen yang memuat berbagai biaya operasional maskapai penerbangan, termasuk biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge yang selama ini diberlakukan dalam kondisi tertentu.

"Mengenai TBA pesawat, kalau TBA itu kan isinya komponen biaya-biaya dari para airlines ya. Itu biaya operasional dan sebagainya, termasuk di antaranya ada fuel surcharge. Nah kalau nanti diberlakukan TBA maka fuel surcharge itu ditiadakan," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dudy mengatakan penyesuaian tersebut diperlukan karena TBA yang berlaku saat ini terakhir ditetapkan pada 2019 ketika kondisi nilai tukar rupiah dan harga avtur masih berbeda dibandingkan saat ini.

Menurut dia, perubahan kondisi ekonomi tersebut membuat struktur biaya operasional maskapai juga mengalami perubahan sehingga diperlukan penyesuaian terhadap komponen tarif batas atas penerbangan domestik.

Ia mengungkapkan maskapai sebelumnya mengusulkan penyesuaian fuel surcharge karena fluktuasi harga avtur dinilai sangat dinamis, sehingga mekanisme tersebut dianggap lebih mampu menjawab kebutuhan operasional perusahaan.

Namun, pemerintah hingga kini belum melakukan perubahan terhadap TBA karena fokus utama saat ini masih berkaitan dengan penerapan fuel surcharge yang berlaku sebagai penyesuaian sementara.

Dudy menegaskan pemberlakuan TBA terbaru nantinya akan mengakomodasi kondisi biaya operasional saat ini, sehingga keberadaan fuel surcharge tidak lagi diperlukan sebagai komponen tambahan tarif penerbangan.

Karena itu, dia berharap harga avtur dapat kembali mendekati kondisi sebelum pemberlakuan fuel surcharge agar penerapan TBA terbaru dapat segera dilaksanakan sesuai perencanaan.

Selain harga avtur, pemerintah juga akan terus mencermati tren harga minyak dunia sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi biaya operasional industri penerbangan nasional.

Menurut Dudy, apabila harga avtur telah kembali mendekati kondisi normal seperti sebelum kenaikan pada April lalu, pemerintah akan sesegera mungkin memberlakukan TBA baru sebagai dasar penetapan harga tiket pesawat.

Adapun, pemerintah telah merumuskan TBA tiket pesawat terbaru, yang akan diberlakukan setelah harga avtur dan kondisi geopolitik global kembali stabil.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara guna merespons fluktuasi harga avtur guna menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai serta keterjangkauan tarif penerbangan.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) sebagai dampak adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

"Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (16/5).

Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan.

"Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku," ujar Lukman.

Berdasarkan evaluasi harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan per 1 Mei 2026, harga avtur rata-rata tercatat sebesar Rp29.116 per liter, Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan biaya tambahan (fuel surcharge) maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan.

Penerapan fuel surcharge tersebut diberlakukan oleh maskapai penerbangan mulai tanggal 13 Mei 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan regulasi mengenai potongan komisi ojek online (ojol) 8 persen saat ini difokuskan bagi layanan roda dua, bukan roda empat.

Dudy mengatakan pemerintah memprioritaskan pengaturan komisi ojek online roda dua karena layanan tersebut memiliki jumlah pengguna dan mitra pengemudi yang paling besar.

"Sekarang ini (potongan komisi 8 persen) fokus dilakukan untuk roda dua karena memang pengguna maupun pelaku ojek online memang banyak yang di roda dua," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Menurut Dudy, regulasi yang tengah disiapkan pemerintah hanya berlaku bagi layanan roda dua sehingga belum mencakup angkutan sewa khusus berbasis aplikasi menggunakan kendaraan roda empat.

Ia menjelaskan kewenangan pengaturan angkutan sewa khusus roda empat berbeda dengan ojek online karena di wilayah Jabodetabek menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan daerah lain diatur pemerintah provinsi.

Dudy mengungkapkan terdapat usulan dari operator agar pengaturan kendaraan roda empat dipusatkan di pemerintah pusat sehingga berlaku seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, menurutnya, usulan tersebut masih perlu dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sehingga keputusan yang diambil dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.

Ia menegaskan pemerintah saat ini tetap memfokuskan penyusunan regulasi komisi ojek online pada layanan roda dua sebagai langkah awal dalam memperkuat kepastian pengaturan sektor transportasi berbasis aplikasi.

"Memang ada ada permintaan dari para operator supaya kiranya bisa untuk roda empat itu regulasinya dipusatkan saja. Tapi kita itu harus bicara dengan stakeholder yang terkait, tidak hanya operator tapi juga pemerintah daerah provinsi," beber Dudy.

Sebelumnya, Menhub menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Dudy mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan penyesuaian komisi ojek online tersebut pada 1 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Menhub.

Adapun, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5).

Kepala Negara menegaskan kebijakan itu diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan.

Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung transformasi BUMN logistik dalam memperkuat efisiensi, meningkatkan daya saing global, serta memperlancar ekosistem logistik nasional.

"Berkaitan dengan BUMN holding logistik, kami sebagai regulator yang berkaitan dengan transportasi tentunya akan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh BUMN maupun Danantara," kata Dudy dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi terkait rencana pembentukan holding BUMN logistik yang dinahkodai PT Pos Indonesia (Persero). Yang mana terdapat sembilan BUMN logistik akan tergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Dudy menyatakan Kementerian Perhubungan akan mendukung penuh setiap langkah restrukturisasi BUMN logistik yang dijalankan Danantara sebagai bagian transformasi perusahaan milik negara.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan menjalankan fungsi sebagai regulator sehingga siap memfasilitasi berbagai kebijakan yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran proses transformasi sektor logistik nasional.

"Jadi kita fully support apa yang menjadi agenda atau apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) maupun dari Danantara kita akan mendukung sepenuhnya," ucapnya.

Dia menilai seluruh keputusan bisnis, termasuk merger, konsolidasi, maupun langkah strategis lainnya, merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja perusahaan BUMN.

"Dan harapan kita BUMN tidak hanya sebagai pemain lokal tapi juga akan menjadi sebagai pemain dunia dengan dengan kondisi yang terbarunya nanti," ucap Menhub.

Kementerian Perhubungan, lanjutnya, siap terus berkoordinasi dengan Danantara maupun BUMN apabila diperlukan guna memastikan seluruh proses restrukturisasi berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat optimal.

Ia menegaskan dukungan penuh Kementerian Perhubungan merupakan bagian dari komitmen pemerintah menyukseskan agenda transformasi BUMN agar tercipta ekosistem logistik nasional yang semakin efisien dan kompetitif.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph mengatakan rencana konsolidasi sejumlah BUMN logistik ke dalam satu entitas terintegrasi.

Daud menjelaskan per 1 Juli 2026, terdapat tujuh perusahaan logistik pelat merah akan bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Ketujuh perusahaan tersebut terdiri dari PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) yang sat berada di bawah Pelindo, PT Pos Logistik Indonesia (Poslog) milik Pos Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik (SBL) milik PT Pelni, PT KBN Prima Logistik (KPL) milik Danareksa.

Kemudian PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) dari SIG, serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) yang merupakan bagian dari Krakatau Steel.

Pada tahap awal tersebut, kepemilikan sahamnya yakni 73 persen Pelindo, 9 persen Pos Indonesia, dan 17 persen dimiliki lima perusahaan lainnya. Nantinya pada 2027, seluruh saham perusahaan akan berada di bawah Pos Indonesia.

"Nah ini adalah tujuh perusahaan yang di awal Juli nanti, 1 Juli, akan bergabung dalam satu perusahaan yang namanya adalah PT MTI atau Multi Terminal Indonesia," ujar Daud dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Senin (22/6).

Selanjutnya pada fase berikutnya berdasarkan surat dari Danantara Aset Manajemen konsolidasi, lanjut Daud, holding itu akan diperluas dengan masuknya PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

"Nantinya, berarti sudah ada sembilan BUMN logistik yang bergabung di bawah perusahaan Pos Indonesia," kata Daud.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8% secara serentak per 1 Juli 2026 tanpa melalui fase uji coba guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Pemerintah telah mensosialisasikan ketentuan penyesuaian tarif tersebut kepada seluruh perusahaan aplikator agar segera menyelaraskan sistem operasional internal tepat waktu, menyusul tercapainya kesepakatan bersama dalam pertemuan antara operator dengan pimpinan DPR.

Dudy mengungkapkan kesiapan regulasi dari sisi pemerintah sudah matang. Otoritas perhubungan akan memantau langsung respons pasar dan teknis pelaksanaan di lapangan begitu kebijakan ini diaktifkan.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Dudy dilansir dari Antara, Minggu (28/6/2026)

Guna mempercepat legalitas implementasi, Kementerian Perhubungan tidak perlu menerbitkan peraturan turunan baru dari hulu. Otoritas hanya perlu melakukan revisi pada poin batasan tarif dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP No. 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Aturan lama tersebut sebelumnya mengizinkan pihak aplikator memotong pendapatan mitra hingga maksimal 20 persen.

"Sehingga dengan adanya komisi 8% maka kami akan merevisi ketentuan yang komisi yang semula berbunyi maksimal 20 persen. Itu akan kita revisi menjadi maksimal 8%,” jelas Dudy.

Selain memangkas persentase potongan pendapatan, revisi beleid ini akan mencakup pembaruan jaminan proteksi asuransi bagi pengemudi sebagai bagian dari penyempurnaan menyeluruh terhadap regulasi keselamatan transportasi daring.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, tercatat telah menggelar serangkaian pertemuan berkala dengan para aplikator untuk memastikan keselarasan teknis sebelum tenggat waktu pemberlakuan.

Langkah penyesuaian biaya jasa ini diperkuat oleh payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar intervensi negara terhadap ekosistem ekonomi digital.

Dalam pidatonya di Monumen Nasional beberapa waktu lalu, Kepala Negara secara terbuka menyatakan keberpihakannya untuk memitigasi ketimpangan pembagian hasil pendapatan yang selama ini dinilai membebani para pekerja sektor informal tersebut.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," ujar Presiden Prabowo.

Meskipun proses penerbitan draf revisi final Keputusan Menhub masih berjalan, Dudy meyakini seluruh penyedia aplikasi transportasi daring di Indonesia berkomitmen penuh mematuhi instruksi baru ini demi menjaga stabilitas hubungan kemitraan dengan para pengemudi roda dua di jalanan.

"Secara komitmen para operator sudah menyampaikan kesiapannya tentu dengan dinamika yang sudah mereka pertimbangkan satu dan lain. Mereka akan siap mendukung apa yang menjadi harapan dari Presiden begitu juga dari dari para teman-teman pengendara ojek online khususnya roda dua," pungkas Menhub.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pembangunan jaringan kereta logistik di Pulau Kalimantan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sebaliknya akan ditawarkan kepada investor swasta melalui skema investasi non-APBN.

"Kita tawarkan kepada swasta untuk membangun itu (jaringan kereta api logistik di Kalimantan)," kata Dudy di Jakarta, Sabtu.

Menurut Dudy, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dipersilakan berinvestasi apabila menilai pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan memiliki prospek bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Ia mencontohkan keberhasilan angkutan logistik kereta api di Sumatera Selatan yang dikelola PT KAI secara komersial tanpa subsidi maupun skema kewajiban pelayanan publik (PSO).

Menurut Dudy, bisnis angkutan logistik di Sumatera Selatan berkontribusi cukup besar kepada pendapatan PT KAI sehingga menopang utama kinerja perusahaan ini dan memperkuat kemampuannya dalam mempertahankan pelayanan kereta api pada berbagai rute lain, khususnya di Pulau Jawa.

Ia menjelaskan mekanisme tersebut mencerminkan prinsip bisnis yang memungkinkan terjadinya subsidi silang antarlini usaha sehingga operasional layanan tetap berjalan secara berkelanjutan dan efisien.

Dudy mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendorong pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan segera direalisasi sesuai kebutuhan nasional.

"Oh beliau (Presiden Prabowo) mendorong kereta logistik (di Kalimantan)," kata dia.

Meski demikian, percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor karena pembangunan jaringan kereta api membutuhkan investasi sangat besar dan perencanaan bisnis yang matang.

"Bangun kereta kan enggak murah itu," imbuh Dudy.

Pemerintah berusaha membangun 2.772 kilometer jalur kereta api di Kalimantan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di pulau ini.

“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, beberapa hari sebelumnya.

Pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan.

Menurut Agus, komite ini akan berperan dalam menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan Kalimantan.

Menurut Agus, Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, padahal pulau ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai.

Oleh karena itu jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026

Runway yang sudah lama tidak digunakan, kita minta untuk diperbaiki sehingga bisa melayani pesawat-pesawat besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta seluruh aspek keselamatan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, termasuk perbaikan landasan pacu (runway) dan terminal, harus dipenuhi sebelum melayani operasional pesawat jet.

"Runway yang sudah lama tidak digunakan, kita minta untuk diperbaiki sehingga bisa melayani pesawat-pesawat besar," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menhub menegaskan Bandara Husein Sastranegara di Bandung tidak pernah ditutup. Namun, pengoperasian kembali bandara tersebut untuk melayani pesawat jet harus didahului dengan pemenuhan sejumlah persyaratan keselamatan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Menurut Dudy, pemerintah membuka peluang mengaktifkan kembali Bandara Husein sebagai bandara yang melayani pesawat jet, apabila seluruh fasilitas yang dibutuhkan telah memenuhi standar operasional dan keselamatan penerbangan.

Salah satu persyaratan utama adalah perbaikan landasan pacu (runway) yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar. Perbaikan tersebut diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman.

Selain runway, Dudy juga meminta peningkatan fasilitas terminal penumpang. Terminal yang selama ini melayani dengan kapasitas penumpang terbatas dinilai perlu ditingkatkan, agar mampu mendukung pelayanan penerbangan dengan pesawat jet secara optimal.

Menhub menegaskan seluruh aspek keselamatan menjadi prioritas utama sebelum Bandara Husein kembali melayani penerbangan pesawat besar. Karena itu, seluruh persyaratan teknis harus dipenuhi sebelum operasional kembali dijalankan.

Ia menambahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan melakukan evaluasi terhadap seluruh kebutuhan perbaikan di Bandara Husein.

Setelah seluruh persyaratan keselamatan terpenuhi, pemerintah akan mempertimbangkan pengoperasian kembali bandara tersebut untuk melayani pesawat jet.

"Jadi aspek keselamatan yang kami minta untuk dipenuhi terlebih dahulu sebelum Bandara Husein dioperasikan kembali melayani pesawat-pesawat besar," ujar Menhub menegaskan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan bersama Angkasa Pura (Injourney Airports) terhadap kondisi Bandara Husein Sastranegara di Bandung.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Bandara Husein masih melayani pesawat baling-baling atau propeller. Untuk kembali melayani pesawat jet, sejumlah persyaratan teknis dan keselamatan harus terlebih dahulu dipenuhi.

Menurut Lukman, peningkatan kategori Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) menjadi syarat utama, yakni dari kategori lima menjadi kategori tujuh agar memenuhi standar operasional.

Selain itu, landasan pacu yang lama tidak digunakan pesawat jet memerlukan perbaikan, termasuk pekerjaan overlay dan penguatan perkerasan, sehingga kembali memenuhi standar keselamatan penerbangan.

"Selanjutnya perbaikan kesisteman di dalam bandara, baggage, system X-ray, lighting, semua akan dicek kembali untuk menyempurnakan, sehingga bandara ini layak untuk digunakan dengan baik," kata Lukman pula.

Pemerintah telah menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait rencana pengoperasian kembali Bandara Husein. Penentuan rute akan disesuaikan dengan permintaan maskapai penerbangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

fungsi Stasiun Manggarai sebagai pusat hub transportasi tidak berubah meskipun pemerintah melakukan penataan dan pembaruan layanan di Stasiun Gambir

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan Stasiun Manggarai tetap menjadi hub transportasi seiring rencana "beautifikasi" Stasiun Gambir sebagai etalase konektivitas layanan yang melayani kereta api jarak jauh dan kereta rel listrik (KRL).

Dudy mengatakan fungsi Stasiun Manggarai sebagai pusat hub transportasi tidak berubah meskipun pemerintah melakukan penataan dan pembaruan layanan di Stasiun Gambir.

"Kaitannya (beautifikasi Stasiun Gambir) dengan Manggarai, Manggarai saya rasa tetap saja (Stasiun Manggarai menjadi hub transportasi), tetap," kata Menhub sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Dudy, pengembangan Stasiun Gambir bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman melalui konektivitas antarlayanan kereta api yang semakin baik.

Ia menjelaskan Stasiun Gambir akan dikembangkan sebagai etalase konektivitas layanan perkeretaapian dengan menghadirkan kemudahan perpindahan penumpang antara KRL dan kereta api jarak jauh.

Melalui konsep tersebut, masyarakat diharapkan dapat berpindah moda transportasi secara lebih praktis sehingga perjalanan menggunakan kereta api menjadi semakin efisien dan nyaman setiap harinya.

Dudy mengatakan pemerintah masih mengkaji jumlah layanan KRL yang nantinya akan beroperasi melalui Stasiun Gambir sesuai kebutuhan operasional.

Selain pengaturan layanan, pemerintah juga menyiapkan penambahan jalur rel untuk mengakomodasi peningkatan perjalanan kereta api jarak jauh serta layanan Kereta Rel Listrik pada masa mendatang.

Penambahan kapasitas tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran operasional sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan layanan perkeretaapian di kawasan pusat Ibu Kota Jakarta.

Dudy menegaskan proses beautifikasi atau pembaruan wajah Stasiun Gambir tidak sekadar mempercantik bangunan, melainkan menghadirkan stasiun modern yang mampu melayani kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal.

Transformasi tersebut juga mengubah fungsi Stasiun Gambir yang sebelumnya hanya melayani kereta api jarak jauh menjadi stasiun yang turut melayani perjalanan Kereta Rel Listrik secara terintegrasi.

Dengan pengembangan tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan Stasiun Gambir sebagai simpul konektivitas layanan kereta api, sementara Stasiun Manggarai tetap menjalankan perannya sebagai hub transportasi utama.

Adapun Stasiun Manggarai saat ini secara keseluruhan melayani KRL (Commuter Line) Jabodetabek, KA Bandara Soekarno-Hatta, LRT Jakarta dan Transjakarta.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jadi kita ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang seperti yang kita lakukan di Merak-Bakauheni kita akan lakukan di Ketapang-Gilimanuk.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah akan mengatasi kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk melalui pemisahan layanan angkutan logistik dan penumpang, guna meningkatkan kelancaran di pelabuhan penyeberangan tersebut.

"Jadi kita ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang seperti yang kita lakukan di Merak-Bakauheni kita akan lakukan di Ketapang-Gilimanuk," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pemerintah telah berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta sejumlah pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan di Gilimanuk sebagai bagian dari upaya mengurai kepadatan.

Menurut Dudy, peningkatan kapasitas akan dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas di kawasan Celukan Bawang yang direncanakan menjadi titik layanan angkutan logistik, mengadopsi pola penanganan yang telah diterapkan pada lintasan Merak-Bakauheni.

"Dengan Gubernur Bali dan saya, kita sudah mengolaborasi itu, dengan Pelindo untuk bisa menambah khususnya di Gilimanuk, di sana ada Pelindo ada Celukan Bawang, itu kapasitasnya akan ditingkatkan," ujarnya.

"Di situ rencananya untuk yang logistik. Polanya kurang lebih sama seperti kita membagi Merak-Bakauheni," kata Dudy pula.

Ia menjelaskan pemerintah akan memisahkan layanan angkutan penumpang dan angkutan barang, sehingga arus kendaraan tidak lagi terkonsentrasi pada satu pelabuhan, yang diharapkan mampu meningkatkan kelancaran operasional penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

"Jadi kita nanti akan ada pemisahan antara angkutan penumpang kemudian juga angkutan barang. Dengan harapan kalau pemisahan itu, maka tidak terkonsentrasi di satu pelabuhan saja," ujarnya lagi.

Dengan pemisahan tersebut, pemerintah berharap antrean kendaraan dapat berkurang, karena pelayanan angkutan barang dan penumpang tidak lagi saling mempengaruhi dalam proses bongkar muat kapal.

Dudy mengatakan target penerapan pola baru tersebut paling lambat dapat direalisasikan sebelum periode angkutan Lebaran 2027, sehingga mampu mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dan logistik.

Menurutnya, kepadatan saat libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027 diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan angkutan Lebaran, sehingga pemerintah memprioritaskan kesiapan infrastruktur menjelang musim mudik berikutnya.

Ia menjelaskan kemacetan yang belakangan terjadi di lintasan Ketapang-Gilimanuk dipicu kerusakan Dermaga Bulusan, sehingga sebagian layanan penyeberangan harus dialihkan menuju dermaga milik PT ASDP Indonesia Ferry.

Pengalihan tersebut menyebabkan beban operasional dermaga PT ASDP Indonesia Ferry meningkat, karena harus melayani tambahan kendaraan yang sebelumnya menggunakan Dermaga Bulusan.

Dudy mengatakan salah satu kendala utama muncul, karena banyak kendaraan logistik bertonase besar yang sebelumnya dilayani Dermaga Bulusan harus menggunakan dermaga dengan kapasitas lebih terbatas.

Akibat keterbatasan kapasitas tersebut, pelayanan terhadap truk bertonase besar menjadi kurang optimal, sehingga mempengaruhi kelancaran arus kendaraan yang hendak menyeberang menuju Pulau Bali maupun Jawa.

"Kalau yang Bulusan itu dikelola oleh pemda, terjadi kerusakan sehingga kita harus mengalihkan dari Bulusan ke dermaga milik ASDP. Nah salah satu kendala dermaga ASDP adalah keterbatasan kapasitas," ujar Dudy.

Selain kerusakan dermaga, kapasitas angkut penyeberangan juga berkurang karena salah satu operator kapal sedang mengalami gangguan sehingga jumlah kapal yang beroperasi tidak maksimal.

Kementerian Perhubungan telah meminta PT ASDP Indonesia Ferry berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar perbaikan Dermaga Bulusan dapat segera diselesaikan dan kembali dioperasikan.

Menurutnya, dengan perbaikan infrastruktur serta penerapan pemisahan layanan angkutan barang dan penumpang mampu mencegah kemacetan berulang serta menjadikan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk lebih lancar pada masa mendatang.

"Kita berharap perbaikan dermaga Bulusan dapat segera dilakukan, sehingga saat nanti Natal dan tahun baru maupun Lebaran, itu tidak menjadi hambatan dalam penyeberangan dari Ketapang maupun Gilimanuk maupun sebaliknya," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jadi kita ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang seperti yang kita lakukan di Merak-Bakauheni kita akan lakukan di Ketapang-Gilimanuk.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah akan mengatasi kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk melalui pemisahan layanan angkutan logistik dan penumpang, guna meningkatkan kelancaran di pelabuhan penyeberangan tersebut.

"Jadi kita ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang seperti yang kita lakukan di Merak-Bakauheni kita akan lakukan di Ketapang-Gilimanuk," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pemerintah telah berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta sejumlah pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan di Gilimanuk sebagai bagian dari upaya mengurai kepadatan.

Menurut Dudy, peningkatan kapasitas akan dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas di kawasan Celukan Bawang yang direncanakan menjadi titik layanan angkutan logistik, mengadopsi pola penanganan yang telah diterapkan pada lintasan Merak–Bakauheni.

"Dengan Gubernur Bali dan saya, kita sudah mengkolaborasi itu, dengan Pelindo untuk bisa menambah khususnya di Gilimanuk, di sana ada Pelindo ada Celukan Bawang, itu kapasitasnya akan ditingkatkan," ujarnya.

"Di situ rencananya untuk yang logistik. Polanya kurang lebih sama seperti kita membagi Merak-Bakauheni," kata Dudy pula.

Ia menjelaskan pemerintah akan memisahkan layanan angkutan penumpang dan angkutan barang, sehingga arus kendaraan tidak lagi terkonsentrasi pada satu pelabuhan, yang diharapkan mampu meningkatkan kelancaran operasional penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

"Jadi kita nanti akan ada pemisahan antara angkutan penumpang kemudian juga angkutan barang. Dengan harapan kalau pemisahan itu, maka tidak terkonsentrasi di satu pelabuhan saja," ujarnya lagi.

Dengan pemisahan tersebut, pemerintah berharap antrean kendaraan dapat berkurang, karena pelayanan angkutan barang dan penumpang tidak lagi saling mempengaruhi dalam proses bongkar muat kapal.

Dudy mengatakan target penerapan pola baru tersebut paling lambat dapat direalisasikan sebelum periode angkutan Lebaran 2027, sehingga mampu mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dan logistik.

Menurutnya, kepadatan saat libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027 diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan angkutan Lebaran, sehingga pemerintah memprioritaskan kesiapan infrastruktur menjelang musim mudik berikutnya.

Ia menjelaskan kemacetan yang belakangan terjadi di lintasan Ketapang-Gilimanuk dipicu kerusakan Dermaga Bulusan, sehingga sebagian layanan penyeberangan harus dialihkan menuju dermaga milik PT ASDP Indonesia Ferry.

Pengalihan tersebut menyebabkan beban operasional dermaga PT ASDP Indonesia Ferry meningkat, karena harus melayani tambahan kendaraan yang sebelumnya menggunakan Dermaga Bulusan.

Dudy mengatakan salah satu kendala utama muncul, karena banyak kendaraan logistik bertonase besar yang sebelumnya dilayani Dermaga Bulusan harus menggunakan dermaga dengan kapasitas lebih terbatas.

Akibat keterbatasan kapasitas tersebut, pelayanan terhadap truk bertonase besar menjadi kurang optimal, sehingga mempengaruhi kelancaran arus kendaraan yang hendak menyeberang menuju Pulau Bali maupun Jawa.

"Kalau yang Bulusan itu dikelola oleh pemda, terjadi kerusakan sehingga kita harus mengalihkan dari Bulusan ke dermaga milik ASDP. Nah salah satu kendala dermaga ASDP adalah keterbatasan kapasitas," ujar Dudy.

Selain kerusakan dermaga, kapasitas angkut penyeberangan juga berkurang karena salah satu operator kapal sedang mengalami gangguan sehingga jumlah kapal yang beroperasi tidak maksimal.

Kementerian Perhubungan telah meminta PT ASDP Indonesia Ferry berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar perbaikan Dermaga Bulusan dapat segera diselesaikan dan kembali dioperasikan.

Menurutnya, dengan perbaikan infrastruktur serta penerapan pemisahan layanan angkutan barang dan penumpang mampu mencegah kemacetan berulang serta menjadikan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk lebih lancar pada masa mendatang.

"Kita berharap perbaikan dermaga Bulusan dapat segera dilakukan, sehingga saat nanti Natal dan tahun baru maupun Lebaran, itu tidak menjadi hambatan dalam penyeberangan dari Ketapang maupun Gilimanuk maupun sebaliknya," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Saya sih berharap itu bisa cepat dan bisa selesai di tahun 2027, mudah-mudahan harapannya itu bisa selesai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan peningkatan daya listrik aliran atas (LAA) atau elektrifikasi Green Line Tanah Abang-Rangkasbitung ditargetkan rampung pada 2027, guna meningkatkan kapasitas, keandalan, dan pelayanan kereta rel listrik (KRL) bagi masyarakat.

"Saya sih berharap itu bisa cepat dan bisa selesai di tahun 2027, mudah-mudahan harapannya itu bisa selesai," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dudy mengatakan pemerintah memprioritaskan elektrifikasi jalur Green Line (Jalur Hijau) dari Tanah Abang menuju Rangkasbitung sebagai proyek perkeretaapian yang paling dekat direalisasikan.

Menurut Dudy, elektrifikasi jalur tersebut diprioritaskan karena waktu tunggu antarkereta masih relatif panjang sementara jumlah penumpang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Ia menjelaskan peningkatan jumlah pengguna KRL pada jalur Green Line menjadi pertimbangan utama pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia dalam mempercepat peningkatan kapasitas layanan.

Selain elektrifikasi, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kapasitas angkut melalui penambahan rangkaian kereta agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal dan nyaman.

Dudy mengatakan rangkaian kereta yang digunakan nantinya dapat mengadopsi spesifikasi lebih besar seperti armada yang telah beroperasi melayani jalur menuju Bekasi.

Melalui peningkatan tersebut, kapasitas angkut kereta di jalur Rangkasbitung ditargetkan bertambah hingga mencapai 12 gerbong, sehingga mampu mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang.

Pemerintah juga membuka peluang penggunaan kereta berkapasitas lebih besar, agar daya angkut meningkat sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna transportasi massal.

Menurut Dudy, pelaksanaan proyek memerlukan penggantian gardu listrik di sepanjang lintasan menuju Rangkasbitung, sehingga proses pembangunan membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup panjang.

Dudy mengakui pembangunan infrastruktur perkeretaapian memerlukan proses bertahap, sehingga masyarakat diharapkan bersabar karena setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai tahapan teknis yang berlaku.

Pemerintah berkomitmen mempercepat peningkatan elektrifikasi tidak hanya pada jalur Rangkasbitung, tetapi juga jalur lain, termasuk Cikampek, guna memperluas layanan transportasi berbasis rel.

"Kami memahami dan kita juga mengerti harapan dan tuntutan masyarakat dan kita akan berupaya secepat mungkin, sesegera mungkin memenuhi apa yang menjadi harapan dari masyarakat," kata Menhub.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan permintaan masyarakat terhadap layanan Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung terus meningkat, sehingga pihaknya bersama Kemenhub berupaya meningkatkan kapasitas sarana dan infrastruktur yang saat ini tersedia di lintas tersebut.

"Peningkatan kapasitas agar perjalanan pelanggan menjadi lebih nyaman dan tersedia lebih banyak pilihan perjalanan,” kata Bobby dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (6/6).

Langkah pertama yang akan dilakukan meliputi penguatan sistem Listrik Aliran Atas (LAA) pada lintas Tanah Abang-Rangkasbitung. Saat ini daya listrik pada lintas tersebut berada pada level 3.000 volt, sementara lintas Bogor dan Bekasi telah didukung daya sebesar 4.000 volt.

Perbedaan kapasitas tersebut menyebabkan rangkaian dengan stamformasi 12 kereta belum dapat dioperasikan, sehingga kapasitas angkut masih bertumpu pada rangkaian 8 dan 10 kereta.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan, KAI akan menambah 11 gardu traksi di lintas Tanah Abang-Rangkasbitung. Penguatan pasokan daya itu menjadi fondasi penting untuk mendukung operasional rangkaian 12 kereta.

KAI mencatat volume pengguna KRL pada lintas Rangkasbitung terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, jumlah pelanggan mencapai 43.317.716 orang.

Angka tersebut meningkat menjadi 62.085.471 pelanggan pada 2023, kemudian mencapai 69.999.362 pelanggan pada 2024, dan kembali naik menjadi 77.552.716 pelanggan pada 2025. Memasuki periode Januari hingga Mei 2026, jumlah pelanggan telah mencapai 33.397.420 orang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026