Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dihentikan sementara operasionalnya tidak akan menerima insentif harian dari pemerintah.

Ketentuan itu berlaku bagi SPPG yang terkena status suspend akibat kelalaian mitra, mulai dari fasilitas dapur yang tidak layak, tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi, hingga persoalan bahan baku dan tata kelola pengadaan.

"Selama statusnya suspend karena kelalaian atau tidak terpenuhinya standar, insentif tidak dibayarkan. Insentif hanya diberikan kepada SPPG yang beroperasi normal dan memenuhi seluruh ketentuan," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (29/4).

Insentif yang dimaksud merupakan dukungan operasional yang selama ini diberikan kepada tiap SPPG aktif, nilainya mencapai Rp6 juta per hari sesuai kapasitas layanan dapur.

Dadan menjelaskan penghentian insentif juga berlaku apabila insiden keamanan pangan dipicu bahan baku yang tidak segar atau kesalahan dari mitra penyedia bahan baku.

"Termasuk jika ada praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau mark-up harga bahan baku, itu jelas tidak dapat insentif," katanya.

Menurut dia, pemerintah hanya membayarkan insentif kepada dapur MBG yang benar-benar menjalankan operasional normal dan mematuhi seluruh standar keamanan pangan.

Karena itu, ketika dapur dihentikan sementara akibat pelanggaran standar layanan, hak pembayaran insentif otomatis ikut dihentikan selama masa suspend.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi SPPG yang tidak beroperasi karena alasan standby readiness belum terpenuhi, termasuk saat dapur menjalani renovasi besar atau perbaikan mayor sehingga tidak bisa melayani distribusi makanan secara normal.

"Kalau SPPG tidak bisa beroperasi, baik karena perbaikan besar maupun persoalan kesiapan operasional, maka selama periode tersebut tidak ada insentif yang dibayarkan," ujar Dadan.

Penegasan ini disampaikan BGN untuk memperjelas mekanisme pembayaran insentif di lapangan setelah muncul sejumlah dapur MBG yang sempat dihentikan sementara karena evaluasi fasilitas dan keamanan pangan.

Dengan skema tersebut, pembayaran insentif tidak bersifat otomatis melekat pada dapur yang sudah terdaftar, melainkan bergantung pada status operasional harian serta kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan BGN.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tengah menyelidiki dugaan skandal pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Nama Mahfud MD santer dibicarakan karena sempat menyatakan dugaan mark-up pembangunan kereta cepat itu.

Mahfud MD bahkan diminta KPK melaporkan dugaan itu agar ditelaah oleh tim lembaga antirasuah. Namun dia menolak dan menginginkan agar KPK membuat jadwal pemanggilan terhadap dirinya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemanggilan Mahfud MD tergantung kepada kebutuhan tim KPK.

"Nanti kita akan melihat kebutuhan proses penyelidikan perkara ini," ujar Budi kepada jurnalis, Senin (27/10/2025).

Begitupun kepada pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui dugaan perkara ini. Namun, dia menegaskan bahwa bagi publik yang mengetahui atau memiliki data terkait dugaan proyek ini dapat langsung melaporkan ke KPK secara langsung atau melalui email pengaduan@kpk.go.id.

Budi menyampaikan belum dapat merincikan materi apa saja yang sudah ditelusuri dan pihak mana saja yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Kami belum bisa menyampaikan substansi dari materi perkara ini karena memang masih di tahap penyelidikan," katanya.

Budi menyebut bahwa penyelidikan telah berlangsung sejak awal tahun 2025 dan masih berprogres hingga saat ini. Dia menekankan, tidak ada masalah yang menghambat proses penyelidikan.

"Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres. Kita berikan ruang, kita berikan waktu pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK ini," ucap Budi.