Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja saham berkapitalisasi besar atau big caps di pasar modal Indonesia sepanjang 2025 dinilai masih bergerak sesuai ekspektasi, di tengah berbagai tantangan global.

Jika melihat data yang dihimpun Bisnis.com, ada 24 emiten dengan kapitalisasi pasar di atas Rp100 triliun, dan 19 perusahaan telah menyampaikan laporan keuangan 2025. Tercatat ada 7 perusahaan yang berhasil memacu pertumbuhan laba, dan 1 perusahaan berbalik laba.

Equity Research Analyst OCBC Sekuritas, Gani mengatakan bahwa secara umum kinerja emiten big caps pada 2025 masih berada dalam jalur yang telah diantisipasi pasar.

“Secara umum sesuai ekspektasi,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Memasuki 2026, prospek laba emiten big caps diproyeksikan masih mampu mengalami pertumbuhan. Hal ini didorong oleh efek basis rendah atau low base effect dari 2025 serta mulai pulihnya konsumsi domestik.

“Pada 2026 diperkirakan bisa bertumbuh didorong oleh low base effect dari 2025 dan perbaikan konsumsi domestik,” lanjutnya.

Seiring dengan proyeksi tersebut, investor mulai melirik kembali saham-saham unggulan yang memiliki fundamental kuat dan likuiditas tinggi.

OCBC Sekuritas pun merekomendasikan sejumlah saham big caps sebagai pilihan utama (top picks), yakni PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI), PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM), serta PT Astra International Tbk. (ASII).

Saham-saham tersebut dinilai memiliki ketahanan bisnis yang solid serta potensi pertumbuhan yang menarik seiring membaiknya aktivitas ekonomi nasional.

Saham big caps pun diperkirakan tetap menjadi incaran investor pada 2026, khususnya bagi mereka yang mencari keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Tanpa pengaruh diskon listrik, inflasi Februari diperkirakan hanya 2,59 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan inflasi pada Februari 2026 diproyeksikan hanya mencapai 2,59 persen secara tahunan (year-on-year), jika pemerintah tidak memberikan diskon tarif listrik pada tahun sebelumnya.

Ia menuturkan tingkat inflasi melonjak mencapai 4,76 persen yoy pada Februari 2026 karena pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen sepanjang Januari-Februari 2025 yang membuat pengeluaran masyarakat untuk membayar tarif listrik seolah-olah meningkat secara signifikan.

“(Tingkat inflasi secara keseluruhan) Ini terutama bersifat temporer naiknya akibat low base effect (efek basis rendah) dari diskon listrik pada awal tahun 2025. Tanpa pengaruh diskon listrik, inflasi Februari diperkirakan hanya 2,59 persen,” jelas Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan komponennya, ia menyampaikan inflasi komponen inti naik sebesar 2,63 persen yoy karena didorong oleh peningkatan harga emas dan penguatan demand (permintaan) selama Ramadhan 1447 Hijriah, yang dimulai pada pertengahan Februari 2026.

Sedangkan jika dikelompokkan antara komoditas emas dan non-emas, tingkat inflasi komponen inti non-emas hanya berkisar pada level 1,4 persen yoy.

“Kenapa angka inflasi (inti) ini penting, karena orang di luar sering melihat yang angka 4,76 persen tadi dan mereka mulai menunjuk (menilai) bahwa ekonomi Indonesia kepanasan (overheated, pertumbuhan terlalu tinggi tanpa diimbangi kemampuan produksi), dan harus diperlambat padahal kita baru mulai tumbuh lebih cepat,” ujarnya.

Purbaya juga menyoroti Inflasi komponen bergejolak/volatile food (pangan) yang meningkat sebesar 4,64 persen yoy karena faktor cuaca dan naiknya permintaan beberapa komoditas, seperti daging ayam, ikan segar dan cabai.

Ia menilai peningkatan tersebut bersifat moderat karena masih berkisar di bawah 5 persen yoy.

Sementara itu, inflasi komoditas dengan harga yang diatur pemerintah (administered price) mengalami kenaikan tertinggi, yakni sebesar 12,66 persen yoy, karena efek basis rendah diskon tarif listrik dan diperkirakan akan mulai mereda pada Maret 2026.

“Secara keseluruhan, dampak kenaikan harga komoditas, termasuk minyak mentah, akan tetap dikelola oleh pemerintah melalui peran APBN sebagai shock absorber (penyerap guncangan) sehingga daya beli terjaga dan stabilitas fiskal tetap terpelihara,” ucap Purbaya.

Meskipun tercatat tinggi pada awal Ramadan, ia memastikan tingkat inflasi secara keseluruhan masih terjaga dalam rentang target 2,5 persen plus minus 1 persen menjelang hari raya Idul Fitri mendatang.

“Inflasi tetap terkendali dan stabilitas harga terjaga. Kinerja ekonomi yang positif tersebut juga semakin inklusif, tercermin dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, penurunan tingkat pengangguran, serta berlanjutnya tren penurunan kemiskinan,” katanya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — InflasiJawa Barat Februari 2026 secara tahunan (year on year/YoY) mencapai 4,71%.Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada Februari 2025 yang justru deflasi 0,27%.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menjelaskan tingginya inflasi tahunan pada Februari 2026 disebabkan pengaruh low base effect dari diskon tarif listrik yang terjadi pada tahun lalu.

Untuk diketahui, pada Februari 2025 diskon tarif listrik berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pelanggan pascabayar.“Namun jika pengaruh listrik ini dikeluarkan dari perhitungan, inflasi year on year Februari 2026 hanya sebesar 2,65%,” kata Ari sapaan akrab Kepala BPS Provinsi Jawa Barat itu.

Sementara itu, secara bulanan atau month to month Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 0,81% dan inflasi tahunan atau year to date sebesar 0,72%.

Ia menjelaskan, Februari ini merupakan momen dimulainya Ramadan, sehingga mendorong kenaikan harga beberapa komoditas bahan pokok di pasar konsumen salah satunya adalah komoditas cabai rawit yang mengalami lonjakan harga.

Harga emas dunia juga masih menunjukkan tren kenaikan secara rata-rata. Namun, inflasi sedikit tertahan dengan turunnya harga bahan bakar minyak nonsubsidi yang berlaku sejak 1 Februari 2026.

Dari pantauan BPS Provinsi Jawa Barat di 10 kabupaten/kota seluruhnya mengalami inflasi secara bulanan. Kota Tasikmalaya mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,97%, sedangkan Kota Bandung dan Kota Depok mengalami inflasi terendah masing-masing sebesar 0,65%.

“Berdasarkan komoditas penyumbang inflasi, emas perhiasan memberikan andil inflasi tertinggi pada Februari 2026 sebesar 0,21%. Selain itu cabai rawit, daging ayam ras, beras dan bawang merah juga menjadi penyumbang inflasi tertinggi,” rinci Ari.

Bisnis.com, JAKARTA — Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meragukan klaim Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai sinyal pemulihan ekonomi di balik kinerja pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 30,7% (YoY) pada Januari 2026.

Kepala Riset CITA Fajry Akbar menyatakan bahwa tingginya pertumbuhan penerimaan pada awal tahun ini lebih dipicu oleh efek basis pembanding yang rendah atau low base effect pada tahun sebelumnya karena masalah coretax.

"Saya juga heran, sedari tahun lalu pemerintah begitu anti menyebut masalah Coretax sebagai salah satu penyebab anjloknya penerimaan di bulan Januari 2025. Padahal di lapangan kita tahu betapa terbebani-nya wajib pajak akibat aplikasi coretax saat itu, untuk menerbitkan faktur pajak saja tidak bisa," terangnya kepada Bisnis, Selasa (25/2/2026).

Fajry kemudian membandingkan kinerja penerimaan selama 3 tahun terakhir. Dia menuturkan bahwa penerimaan pajak Januari 2026 sejatinya lebih rendah apabila dibandingkan penerimaan pajak 2023 dan 2024. Saat itu, masing-masing penerimaan pajak Januari 2023 yakni Rp162,23 triliun dan Januari 2024 Rp149,25 triliun.

Selain itu, dia juga heran apabila melihat kinerja penerimaan pajak bruto Desember 2024 dan Januari-Februari 2025 yang justru naik 1,34% (YoY). Padahal, penerimaan pajak secara bruto terkontraksi -13% (YoY) pada Januari 2025 apabila dibandingkan Januari 2024.

"Sangat tidak masuk akal dengan masalah Coretax yang begitu chaos di bulan Januari 2025. Saya melihat jika penerimaan neto bulan Januari 2025 yang terkontraksi -41% lebih mencerminkan kondisi sebenarnya," tuturnya.

Oleh sebab itu, Fajry menyatakan sulit untuk mempercayai pernyataan pemerintah bahwa kinerja penerimaan pajak Januari 2026 yang tumbuh 30,7% (YoY) adalah indikasi pembalikan arah ekonomi. Apalagi data pemerintah kini sudah tidak dipercaya oleh publik dan lembaga internasional.

Dia kemudian mencontohkan data penjualan kendaraan mobil dan sepeda motor. Dia melihat ada keselarasan antara pola penjualan kendaraan dan penerimaan pajak.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil pada Januari 2026 tembus 66.447 unit atau naik 7% (YoY) dari penjualan Januari 2025 yang hanya 62.084 unit.

Namun, apabila dibandingkan dengan data Gaikindo pada Januari 2024, penjualan mobil saat itu mencapai 69.919 unit. Bahkan, pada 2023 penjualannya tembus 94.270 unit.

Hal ini yang menjadi dasar Fajry menilai bahwa penerimaan pajak Januari 2026 yang tumbuh double digit adalah efek dari low base effect, yang turut dipicu kondisi Coretax.

"Memang ada kontribusi juga dari usaha pemerintah dalam menekan restitusi. Namun Pemerintah tidak bisa menyangkal kalau Penerimaan pajak bulan Januari 2026 masih lebih rendah," terangnya.

Jangan Salahkan Restitusi

Di sisi lain, Fajry juga menilai harusnya pemerintah tidak terus menyalahkan restitusi sebagai biang anjloknya penerimaan pajak. Dia menegaskan bahwa pengembalian kelebihan bayar pajak itu adalah hak dari wajib pajak (WP).

"Kalau restitusi ditahan atau dipersulit, justru akan menekan dunia usaha, dan usaha pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Dari restitusi itulah likuiditas yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya," tuturnya.

Adapun pada APBN 2026 sampai dengan 31 Januari lalu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat restitusi mencapai Rp54,1 triliun atau turun 23% (YoY) dari Januari 2025.

Secara terperinci, restitusi awal tahun meliputi pajak penghasilan (PPh) nonmigas Rp15,8 triliun, serta pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mencapai Rp37,37 triliun.

Sementara itu, pajak lainnya seperti di antaranya pajak bumi dan bangunan (PBB) dan PPh migas mencapai Rp879 miliar.

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 30,7% pada bulan lalu merupakan indikasi dari perbaikan ekonomi.

"Pertumbuhan pajak 30,7%, ada perbaikan ekonomi sedikit dari efisiensi pengumpulan pajak [oleh] Dirjen Pajak. Saya harap ke depan akan berlanjut terus," ujarnya di konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Senin (23/2/2026).

Tahun ini, dia menargetkan juga agar restitusi bisa ditekan. Pada rapat Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, Purbaya mempertanyakan restitusi tahun lalu yang tembus hingga Rp361 triliun. Menurutnya, hal ini turut menekan penerimaan pajak 2025 yang hanya Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN.

Purbaya pun menegaskan pihaknya akan mengaudit pengembalian pajak atau restitusi tahun lalu yang tembus Rp361 triliun. Audit itu rencananya ditujukan kepada WP yang restitusinya dalam nominal besar dan 'mencurigakan'.

"Kami akan jadi, kami akan audit yang kelihatan besar-besar, yang mencurigakan tahun lalu. Tahun lalu kami keluarin berapa tuh? Rp360 triliun. Menurut saya kebesaran, saya akan lihat ada enggak yang main-main di situ," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 yang melonjak hingga 3,55 persen terjadi akibat low base effect dari stimulus diskon tarif listrik yang diimplementasikan pada tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan tingginya inflasi tahunan pada Januari 2026 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,75 terjadi karena penurunan IHK pada Januari 2025 yang berada di bawah tren normal.

“Pada Januari dan Februari tahun 2025, pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik yang tentunya ini akan menekan IHK Januari dan Februari tahun 2025,” kata Ateng Hartono menjelaskan di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan stimulus ekonomi tersebut menekan tingkat inflasi sekaligus menyebabkan deflasi pada Januari dan Februari 2025.

Pada Januari 2025, terjadi deflasi secara bulanan dan tahun kalender (year-to-date/ytd)sebesar 0,76 persen, serta inflasi tahunan sebesar 0,76 persen yoy dengan IHK sebesar 105,99.

Sementara pada Februari 2025, terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,48 persen secara bulan ke bulan (month-to-month/mtm), deflasi tahun kalender sebesar 1,24 ytd, serta deflasi tahunan sebesar 0,09 persen dengan IHK sebesar 105,48.

Ateng mengatakan dengan tingkat inflasi yang rendah pada Januari 2025 maka inflasi pada Januari 2026 tampak lebih tinggi, terutama pada Kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga.

“Dengan demikian, ketika penghitungan inflasi tahun ke tahunnya atau year-on-year-nya dilakukan pada periode yang sama di (Januari) tahun 2026, maka basis pembandingnya (di Januari 2025) relatif rendah,” ujar dia.

Ia pun memproyeksikan inflasi yang relatif tinggi akibat low base effect tersebut akan berlanjut hingga Februari 2026, terutama mengingat pada Februari 2025 terjadi deflasi baik secara bulanan, tahunan, maupun tahun kalender.

Namun, Ateng mengatakan low base effect tersebut hanya dampak sesaat yang tidak akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi di bulan-bulan berikutnya.

Ia pun optimis tingkat inflasi tahunan akan kembali normal pada Maret maupun April 2026, asalkan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat memengaruhi harga komoditas secara signifikan.

“Pada bulan Maret ataupun April (2026) jangan terkejut pada saat nanti inflasinya akan kembali ke normal karena sudah kembali lagi low base effect ke harga tataran normalnya,” katanya menambahkan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026