JAKARTA - Pemerintah dipastikan mengembalikan pagu penempatan dana pemerintah di industri perbankan nasional ke posisi semula sebesar Rp281 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung menerangkan, komitmen penempatan dana cadangan ini juga resmi diputuskan untuk diperpanjang masa berlakunya hingga Desember 2026 mendatang.

"Setelah dievaluasi diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," ungkap Juda dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senin (29/6/2026).

Purbaya Bakal Tempatkan Dana Rp400 Triliun Lagi di Himbara



Sebagai langkah antisipasi berlapis, pemerintah tidak hanya mengembalikan dana reguler melainkan turut menyiagakan amunisi tambahan senilai Rp100 triliun. Pasokan modal sekunder ini berfungsi sebagai dana siaga (standby fund) yang siap diinjeksikan sewaktu-waktu ke pasar keuangan apabila perbankan domestik memerlukan dukungan likuiditas instan untuk menopang ekspansi bisnisnya.

Juda menggarisbawahi bahwa intervensi modal ini sangat krusial agar fungsi intermediasi perbankan tidak terhambat di tengah tingginya animo pengajuan modal dari pelaku usaha. Merujuk pada data performa bulan lalu, laju penyaluran kredit nasional mampu tumbuh agresif di level 11,5% pada bulan Mei.

"Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan permintaan kredit itu masih cukup, masih masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5 persen," jelas Juda.

Kemenkeu berharap pasokan likuiditas perbankan yang melimpah dari pemerintah ini dapat menjadi stimulus utama agar performa pembiayaan nasional konsisten mencetak pertumbuhan dua digit (double digit) pada bulan-bulan berikutnya demi menggerakkan roda ekonomi riil.

"Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan," pungkas Juda.

JAKARTA - Pemerintah memutuskan meningkatkan penempatan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi sekitar Rp400 triliun guna memperkuat likuiditas sektor perbankan nasional. Kebijakan itu diambil setelah pemerintah melihat adanya indikasi pengetatan likuiditas di pasar keuangan.

"Kan di sana sudah mulai kekeringan likuiditas, saya bilang ke mereka saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara bahkan saya tambah," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).

Keputusan tersebut diambil usai Purbaya menggelar pertemuan dengan jajaran direksi bank-bank pelat merah yang terdiri atas BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Pemerintah sebelumnya sempat menarik sebagian dana simpanan negara dari perbankan BUMN, namun kini kembali menempatkan dana untuk menjaga stabilitas likuiditas.

Purbaya menjelaskan, dana SAL senilai Rp400 triliun itu akan disalurkan melalui tiga skema. Pertama, pemerintah mengembalikan penempatan dana jangka panjang di Himbara menjadi Rp200 triliun dari posisi sebelumnya sekitar Rp170 triliun.

Kedua, pemerintah menambah likuiditas baru sebesar Rp100 triliun dalam bentuk penempatan jangka pendek dengan tenor tiga hingga empat bulan. Ketiga, Kementerian Keuangan juga menyiapkan dana fleksibel sebesar Rp100 triliun yang dapat dicairkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan likuiditas perbankan.

Menurut Purbaya, tambahan likuiditas tersebut diharapkan membuat kondisi perbankan domestik kembali longgar sehingga mampu menekan suku bunga di pasar. Dengan kondisi likuiditas yang lebih memadai, perbankan diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor riil. "Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita, jadi harusnya bunga di pasar akan turun, ekonomi siap lari lagi," ujar Purbaya.

Kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan BUMN selama ini menjadi salah satu instrumen pengelolaan kas negara sekaligus upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung fungsi intermediasi perbankan di tengah dinamika ekonomi global.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mengimbau adanya penyusunan masa transisi yang matang terkait rencana penarikan instrumen saldo anggaran lebih (SAL) milik pemerintah yang selama ini ditempatkan di jajaran Himpunan Bank Milik Negara ( Himbara ). Penjadwalan secara bertahap ini dinilai penting agar tidak memicu guncangan mendadak pada likuiditas perbankan serta menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengonfirmasi, bergulirnya wacana penarikan dana cadangan pemerintah tersebut. Kendati eksekusi akhir berada penuh di bawah kewenangan fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai kebutuhan belanja negara, OJK berharap ada keselarasan formula di tingkat regulator.

“Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia mudah-mudahan akan sepakat dengan OJK bahwa ini akan bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank,” ungkap Dian saat ditemui media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Perpanjangan Dana Rp200 Triliun ke Himbara Redakan Rebutan Likuiditas, Ekonom Ungkap Efeknya



Dian tidak menampik bahwa dari kacamata pengawasan perbankan, OJK melayangkan harapan agar dana SAL tersebut dapat mengendap lebih lama di koridor perbankan BUMN. Keberadaan likuiditas ekstra dari kas negara tersebut dinilai sangat efektif dalam mempertebal kapasitas intermediasi perbankan.

“Harapannya lebih lama, lebih bagus untuk penambahan likuiditas. Ini untuk menekan suku bunga, juga supaya penyaluran kredit tetap efektif,” jelas Dian.

Di sisi lain, Dian memaparkan bahwa penempatan dana pemerintah di bank komersial sejatinya bukan merupakan praktik manajemen keuangan yang lazim. Secara struktural, mandat pengelolaan likuiditas negara mutlak berada di bawah otoritas moneter, yakni Bank Indonesia (BI).

Ketika dana tersebut sudah masuk dan membaur ke dalam ekosistem Himbara, instrumen itu langsung terintegrasi ke dalam total struktur likuiditas bank secara utuh dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga penarikannya harus dikalkulasikan secara cermat.

Purbaya Perpanjang Masa Penempatan Dana Rp200 Triliun di Perbankan



Sebagai langkah antisipasi apabila penarikan SAL benar-benar direalisasikan, OJK meminta manajemen perbankan untuk kembali fokus memperkuat fondasi utama likuiditas mereka, yaitu dengan menggenjot perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari sektor retail maupun korporasi masyarakat.

Selain penguatan DPK, perbankan juga dapat mengoptimalkan sirkulasi instrumen sekunder seperti pemanfaatan Pasar Uang Antarbank (PUAB) atau mengeksekusi fasilitas repurchase agreement (repo) ke Bank Indonesia dengan menjaminkan Surat Berharga Negara (SBN) yang mereka miliki.

“Tapi saya melihat tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan, tidak terlalu serius,” kata Dian.

Dian meyakini jajaran manajemen Himbara telah mengantisipasi mitigasi ini sejak awal karena memahami penempatan dana tersebut tidak bersifat permanen. Guna memastikan transisi berjalan mulus, topik ini dipastikan akan dibedah lebih dalam pada forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Tapi kalau saya melihatnya berdasarkan analisis kami, tekanan terhadap likuiditas bank tidak terlalu berat apabila SAL ditarik dari Himbara,” imbuhnya.

Optimisme OJK didukung oleh posisi ketahanan industri perbankan nasional yang saat ini berada dalam kondisi prima. Mengacu pada data Bank Indonesia per Mei 2026, fungsi intermediasi menunjukkan akselerasi kuat di mana penyaluran kredit tumbuh 11,51% secara tahunan (year on year/yoy), melonjak signifikan dibanding perolehan April 2026 yang sebesar 9,98% (yoy).

Aparatus likuiditas perbankan juga berada di zona aman dengan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) kokoh di level 24,74%, disokong pertumbuhan DPK yang melesat tinggi di angka 13,47% (yoy).

Adapun pada periode yang sama, rata-rata suku bunga kredit bertengger di level 8,72% disertai suku bunga deposito tenor satu bulan di posisi 4,26%.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Mei 2026 tumbuh lebih tinggi, yakni sebesar 10,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) sehingga mencapai Rp10.415,9 triliun.

“Pada Mei 2026, M2 tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan April 2026 sebesar 9,2 persen (yoy) sehingga mencapai Rp10.415,9 triliun,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut disebutkannya, perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 15,3 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 6,0 persen (yoy).

Perkembangan M2 pada Mei 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih.

Penyaluran kredit tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,4 persen (yoy).

Sebagai catatan, dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans) dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Kredit yang diberikan juga tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

Sementara itu, aktiva luar negeri bersih pada Mei 2026 tumbuh sebesar 5,2 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,7 persen (yoy).

BI juga melaporkan perkembangan uang primer (M0) adjusted yang pada Mei 2026 tumbuh 14,2 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 14,3 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.214,6 triliun.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 17,4 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8 persen (yoy).

Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan resilien di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik. Hingga akhir Triwulan I 2026, BRI mampu menjaga pertumbuhan bisnis secara sehat dengan tetap mengedepankan prinsip prudential banking dan manajemen risiko yang disiplin.

Direktur Finance & Strategy BRI, Achmad Royadi mengungkapkan, dari sisi likuiditas, BRI mencatatkan rasio likuiditas yang tetap kuat dan berada jauh di atas ketentuan regulator. “Hingga akhir Maret 2026, loan to deposit ratio (LDR) BRI tercatat 86,7% yang menurut kami masih ideal dalam hal mengelola fungsi intermediary, tidak terlalu ketat namun juga cukup optimal untuk mendorong pertumbuhan kredit ke depan,” ujar Achmad Royadi.

Dari sisi struktur pendanaan, BRI terus menunjukkan perbaikan yang signifikan, khususnya dalam pengelolaan biaya dana dan komposisi dana murah. Cost of fund berbasis dana pihak ketiga berhasil ditekan dari 3,0% pada Triwulan I 2025 menjadi 2,3% pada Triwulan I 2026, atau turun sebesar 65 basis poin.

Kontribusi BRI untuk Program Rumah Subsidi Tembus Rp9,2 Triliun, Kuasai 54% Pasar Nasional



Penurunan ini mencerminkan efektivitas strategi BRI dalam mengoptimalkan struktur funding, khususnya melalui peningkatan porsi dana murah. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan rasio CASA yang naik dari 65,8% di Triwulan I 2025 menjadi 68,1% di Triwulan I 2026.

“Yang juga penting, kami menjaga disiplin dalam pengelolaan likuiditas ini secara konsisten. Hal ini tidak hanya untuk memastikan kecukupan dana, tetapi juga berdampak langsung pada efisiensi biaya dana (cost of fund) serta kualitas struktur pendanaan yang semakin optimal,” imbuhnya.

BRI Resmikan Kick-Off Desa BRILiaN 2026 untuk Dorong Transformasi Desa 5.0



Dari sisi permodalan, posisi perseroan saat ini sangat kuat. Hal tersebut tercermin Capital Adequacy Ratio (CAR) BRI berada di level 22,90%, jauh di atas ketentuan minimum regulator bagi BRI sebagai bank sistemik. Dengan level permodalan tersebut, BRI memiliki kapasitas yang cukup besar untuk mendukung ekspansi bisnis secara prudent, sekaligus memberikan buffer yang memadai dalam menyerap berbagai potensi risiko ke depan.

Artinya, struktur permodalan BRI saat ini benar-benar memberikan ruang yang fleksibel untuk terus mendorong pertumbuhan kredit, khususnya di segmen UMKM dan pembiayaan produktif, tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.

“Ke depan, kami akan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan likuiditas dan ketahanan permodalan, sehingga BRI dapat terus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” pungkas Achmad Royadi.

Makassar (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh positif pada April 2026 yakni sebesar 9,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sehingga mencapai Rp10.253,7 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan yang diterima di Makassar, Jumat, menyampaikan bahwa perkembangan tersebut melanjutkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 9,7 persen (yoy).

Lebih lanjut, perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 13,6 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 4,7 persen (yoy).

Perkembangan M2 pada April 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit.

Tagihan bersih kepada Pempus tumbuh sebesar 38,6 persen (yoy), setelah tumbuh 39,1 persen (yoy) pada Maret 2026.

Sementara itu,penyaluran kredit pada April 2026 tumbuh sebesar 9,4 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan Maret 2026 sebesar 8,9 persen (yoy).

Dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

BI juga melaporkan perkembangan Uang Primer (M0) adjusted pada April 2026 tumbuh 14,3 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 16,8 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.232,2 triliun.

Perkembangan itu dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 21,6 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 14,6 persen (yoy).

Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ciplis Gema Qori’ah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Jember

ARUS repatriasi modal meluncur kembali ke asalnya. Gejolak pasar keuangan global mengharuskan pemain keuangan untuk melindungi asetnya (risk-off) yang dibenamkan di emerging market. Artinya greenback - sebutan populer untuk dolar AS kembali menjadi magnet likuiditas keuangan global.

Sementara, tekanan rupiah kembali hadir dalam lanskap berbeda. Data JISDOR BI per 13 Mei 2026 menginfokan rupiah menyentuh 17.535per dolar AS. Yang disebabkan lonjakan harga minyak karena konflik di Timur Tengah dan melentingnya DXY. Ini mengindikasikan bagaimana tekanan greenback masih menimbulkan tekanan kuat. Hal yang perlu diwaspadai ada kemungkinan tergerusnya fondasi makroekonomi domestik.

Volatilitas rupiah kerap membuncahkan ingatan panjang tentang krisis. Bukan lagi sekadar angka di layar perdagangan, melainkan sebagi sinyal kuat atas menurunnya kepercayaan publik, pasar dan dunia usaha. Krisis 1998 mengajarkan bahwa pelemahan nilai tukar bisa berubah menjadi badai sistemik. Hal ini ditandai dengan rapuhnya pondasi perbankan, menggunungnya utang valas dan runtuhnya kredibilitas.

Juga krisis 2008 yang disebabkan oleh guncangan di Wall Street, tetapi ombaknya tetap sampai ke emerging market melalui arus modal, likuiditas dolar dan sentimen risiko. Sedikit berbeda dengan krisis 2020, tatkala mobilitas manusia terhenti karena pandemi, mobilitas modal justru bergerak sangat cepat (frozen mobility-restless capital).

Namun, situasi saat ini tidak identik dengan krisis sebelumnya. Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 masih tumbuh 5,61% secara tahunan, inflasi April 2026 berada di 2,42%, dan cadangan devisa akhir April 2026 tercatat USD146,2 miliar atau setara 5,8 bulan impor. Rupiah sedang tertekan, tetapi fondasi makro belum patah.

Cermin Emerging Market

Rupiah tidak menghadapi tekanan greenback secara sendirian. Penguatan dolar AS, tingginya yield US Treasury, serta kecenderungan investor global mengambil posisi risk-off telah menekan banyak mata uang, termasuk di India dan Filipina. Keduanya cermin situasi yang paling relevan bagi Indonesia karena sama-sama memiliki kebutuhan energi besar, ketergantungan impor strategis, serta pasar keuangan yang sensitif terhadap perubahan arus modal asing. Ketika harga minyak naik, kebutuhan dolar untuk membiayai impor ikut terkerek. Sehingga beban eksternal menjadi lebih mahal.

Kondisi ini terlihat pada Mei 2026, ketika rupiah menyentuh 17.535 per dolar AS, rupee India juga jatuh ke rekor terlemah 96,07 per dolar AS dan peso melemah pada level 61,5 per dolar AS. Tekanan serius ini signifikan berdampak pada membengkaknya harga impor terutama sektor energi yang disebabkan oleh lonjakan harga minyak global.

Singkatnya, pelemahan rupiah bukanlah anomali domestik semata, melainkan bagian dari gelombang tekanan yang lebih luas terhadap mata uang Emerging Asia, khususnya negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia, India, Filipina, Thailand, Sri Lanka, dan Bangladesh. Tekanannya bersifat ganda, dari sisi neraca pembayaran, kebutuhan valas dan bahan baku. Sedangkan dari sisi pasar keuangan, modal jangka pendek mudah berbalik arah menuju aset dolar AS yang dianggap lebih aman dan likuid.

Di sinilah pandangan Stiglitz (2002) kembali menemukan relevansinya. Liberalisasi arus modal tanpa bantalan kelembagaan dan regulasi yang kuat, tidak selalu mempercepat pertumbuhan. Justru akan memperbesar volatility risk (perubahan cepat dan sulit terprediksi). Singkatnya, hot money sering datang saat langit pasar masih cerah, tetapi menjadi yang pertama pergi ketika awan ketidakpastian global mulai menghitam.

Jangkar Fiskal-Moneter

Dalam pusaran greenback, Bank Indonesia berdiri seperti penjaga mercusuar. Bank Indonesia tidak bisa menghentikan badai global, tetapi harus memastikan kapal ekonomi nasional tidak kehilangan arah. Keputusan mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, deposit facility 3,75% dan lending facility 5,50% menunjukkan bahwa Bank Indonesia memilih menjaga keseimbangan antara stabilitas rupiah dan keberlanjutan pertumbuhan.

Kebijakan stabilisasi rupiah dilakukan pada intervensi pasar,seperti domestic non-delivarable forward (DNDF) dan pengelolaan likuiditas instrumen penyerap likuiditas melalui SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) menjadi penting. Tujuannya agar tekanan kurs tidak berkembang menjadi kepanikan pelaku pasar. Upaya ini tidak bisa bertumpu hanya pada Bank Indonesia (monetary authority).

Tetapi juga dibutuhkan orkestrasi kebijakan bersama antara moneter, fiskal dan sektor riil dalam satu tarikan nafas. Instrumen kebijakan fiskal yang bisa dimainkan dalam situasi ini adalah politik anggaran yang kuat. APBN harus hadir sebagai peredam guncangan, terutama melalui perlindungan daya beli, ketahanan pangan, subsidi yang tepat sasaran dan belanja produktif.

Bauran fiskal-moneter bekerja secara harmonis. BI menjaga ritme stabilitas rupiah sedangkan pemerintah menjaga nafas rumah tangga dan sektor riil. Koordinasi kebijakan bukan pilihan tambahan, melainkan syarat utama agar stabilisasi rupiah tidak mengorbankan tumbuhnya ekonomi.

Fondasi Daya Lenting

Pelajaran terbesar dari tekanan rupiah saat ini ialah jangan membiarkan depresiasi berubah menjadi spiral ekspektasi inflasi. Jika pelaku usaha mulai percaya bahwa rupiah akan terus melemah, mereka dapat mempercepat pembelian dolar. Dampaknya harga akan terkerek, mengubah kontrak dan menunda investasi.

Pada titik itu, ekspektasi menjadi bara kecil yang bisa membakar gudang stabilitas. Sargent (1982) mengingatkan bahwa inflasi besar tidak cukup dijinakkan oleh tindakan teknis. Ia membutuhkan kredibilitas institusi fiskal dan moneter. Membiayai defisit yang bersifat inflasioner perlu dihindari.

Karena itu, agenda fundamental Indonesia harus lebih dalam daripada sekadar menahan kurs harian. Ekspor bernilai tambah perlu diperkuat, ketergantungan impor energi dan pangan harus dikurangi secara realistis, pasar valas perlu diperdalam dan instrumen lindung nilai korporasi diperluas. Neraca perdagangan Januari–Maret 2026 masih surplus USD5,55 miliar dolar, tetapi defisit migas USD5,08 miliar menunjukkan bahwa energi tetap menjadi titik rawan eksternal.

Dalam pusaran greenback, pelemahan rupiah bukan hanya dipengaruhi instrumen moneter. Akan tetapi, struktur ekonomi secara keseluruhan turut berperan. Ruang fiskal, arus modal, belanja produktif, perdagangan luar negeri hingga ekspektasi pasar perlu dipertahankan. Demiresiliensi ekonomi dalam jangka panjang.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh lebih tinggi yakni sebesar 9,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp10.355,1 triliun.

“Pada Maret 2026, M2 tumbuh sebesar 9,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Februari 2026 sebesar 8,7 persen (yoy) sehingga mencapai Rp10.355,1 triliun,” kata Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, BI menyampaikan bahwa perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 14,4 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,2 persen (yoy).

Perkembangan M2 pada Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada pemerintah pusat (Pempus) dan penyaluran kredit.

Tagihan bersih kepada Pempus tumbuh sebesar 39,2 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2026 sebesar 25,6 persen (yoy).

Sementara itu, penyaluran kredit pada Maret 2026 tumbuh sebesar 8,9 persen (yoy), stabil dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2026.

Dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

BI juga melaporkan perkembangan uang primer (M0) adjusted yang pada Maret 2026 tumbuh 16,8 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada Februari 2026 sebesar 18,3 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.396,5 triliun.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 41,8 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 8,6 persen (yoy).

Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Posisi M2 pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp10.089,9 triliun atau tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy), setelah pada Januari 2026 tumbuh sebesar 10,0 persen

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh positif pada Februari 2026 yakni sebesar 8,7 persen (year on year/yoy) mencapai sebesar Rp10.089,9 triliun.

“Posisi M2 pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp10.089,9 triliun atau tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy), setelah pada Januari 2026 tumbuh sebesar 10,0 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 14,4 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 3,1 persen (yoy).

Perkembangan M2 pada Februari 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada pemerintah pusat (Pempus) dan penyaluran kredit.

Tagihan bersih kepada Pempus tumbuh sebesar 25,6 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2026 sebesar 22,6 persen (yoy).

Sementara penyaluran kredit pada Februari 2026 tumbuh sebesar 8,9 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada bulan Januari 2026 sebesar 10,2 persen (yoy).

Dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

BI juga mencatat perkembangan uang primer (M0) adjusted yang pada Januari 2026 tumbuh 14,7 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 16,8 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.193 triliun.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 30,1 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 12,4 persen (yoy).

Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat tambahan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp100 triliun ke perbankan menjadi langkah yang relevan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Yusuf, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, menjelaskan keputusan injeksi dana ini membantu melonggarkan likuiditas secara jangka pendek.

Terlebih, momentum kebijakan ini berdekatan dengan Lebaran yang aktivitas perekonomian serta kebutuhan uang tunainya cenderung lebih tinggi.

"Jadi, dari sisi stabilitas sistem keuangan, ini langkah yang cukup relevan untuk memastikan tidak ada tekanan likuiditas dan transaksi tetap lancar," ujar Yusuf.

Namun, dia menggarisbawahi, tambahan injeksi dana ini tidak secara otomatis mendorong permintaan dan konsumsi.

Pasalnya, penempatan SAL itu masih melalui sistem perbankan, yang berarti penyalurannya bergantung pada respons bank.

Menurut Yusuf, bank biasanya cenderung menempatkan dana tambahan ini ke instrumen yang aman seperti Surat Berharga Negara (SBN), alih-alih langsung menyalurkannya sebagai kredit konsumsi atau usaha.

"Jadi, dampaknya ke konsumsi lebih bersifat tidak langsung. Ia bisa membantu menjaga kondisi likuiditas tetap longgar, suku bunga tidak naik, dan kepercayaan pasar tetap terjaga. Tapi, dorongan ke permintaan rumah tangga tetap lebih ditentukan oleh faktor lain," kata dia.

Yusuf mengatakan konsumsi masyarakat lebih banyak ditentukan oleh pendapatan masyarakat, bantuan sosial, atau belanja pemerintah yang langsung masuk ke masyarakat.

Dengan demikian, tambahan SAL senilai Rp100 triliun itu lebih kuat sebagai instrumen stabilisasi daripada stimulus konsumsi.

"Kalau tujuannya benar-benar ingin mendorong permintaan, instrumen yang lebih langsung seperti bansos atau insentif konsumsi biasanya jauh lebih efektif karena efeknya langsung terasa di masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menambah penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun ke perbankan. Penambahan dana ini dilakukan seminggu sebelum Lebaran guna memastikan likuiditas tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana.

Dengan penambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan di perbankan mencapai sekitar Rp300 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI secara resmi menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK) dengan nilai sebesar Rp500 miliar, menunjukkan positioning strategis BRI sebagai market leader pengembangan pasar keuangan Indonesia dan sebagai bagian dari strategi pengelolaan likuiditas jangka pendek yang berkelanjutan. Adapun penerbitan ini mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pendalaman pasar keuangan nasional.

Peluncuran SBK BRI yang digelar di BRILiaN Club pada Senin (12/1/2026) dihadiri oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu dan DirekturTreasury & International Banking BRI Farida Thamrin. Sejumlah mitra strategis juga turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT BNP Paribas Asset Management, dan PT Syailendra Capital.

SBK BRI memperoleh peringkat IdA+ (highest sort term rating) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atau setara dengan AAA untuk surat utang jangka panjang, yang mencerminkan tingkat keandalan dan kemampuan BRI dalam memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu. Dalam struktur penerbitan ini, BRI selaku penerbit, bekerjasama dengan BRI Danareksa Sekuritas selaku arranger. Penerbitan ini menjadikan BRI sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK), sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 13 tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang.

SBK BRI pun ditawarkan dalam 4 tenor, yaitu tenor 1 bulan dengan tingkat diskonto 4.5%, 3 bulan dengan tingkat diskonto 4.60%, 6 bulan dengan tingkat diskonto 4.85% dan 12 bulan dengan tingkat diskonto 4.95%. Instrumen ini dirancang tidak hanya sebagai alternatif pendanaan jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan instrumen pasar uang yang transparan, kredibel dan berdaya saing.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa penerbitan Surat Berharga Komersial (SBK) BRI menjadi solusi pendanaan jangka pendek yang cepat dan efisien bagi Perseroan, sekaligus menawarkan alternatif investasi dengan imbal hasil kompetitif bagi investor. Dengan struktur yang fleksibel dan tata kelola yang kuat, SBK BRI akan memperkuat pengelolaan likuiditas secara prudent serta mendukung transmisi kebijakan dan pendalaman sistem keuangan nasional.

“Kami meyakini bahwa keberhasilan penerbitan SBK BRI ini menjadi langkah awal dalam memperkuat peran BRI pada pengembangan instrumen pasar uang nasional. Ke depan, BRI akan terus mendorong inovasi produk, memperluas basis investor, serta memastikan seluruh inisiatif pembiayaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik,” ujar Hery.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae pun mengapresiasi langkah BRI dalam menerbitkan SBK sebagai wujud konkret peran perbankan dalam mendorong pendalaman pasar uang. Menurutnya, BRI berperan sebagai pionir dalam penerbitan surat berharga komersial, yang merupakan instrumen jangka pendek strategis untuk meningkatkan likuiditas pasar.

“OJK memandang peluncuran SBK BRI sebagai langkah strategis dalam memperkaya instrumen pasar uang nasional, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan di sektor perbankan, serta memperkuat peran instrumen pasar sebagai mekanisme disiplin pasar,” paparnya.

Di samping itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti turut menyatakan bahwa saat ini pendalaman pasar uang berperan sangat penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian global. Kehadiran alternatif instrumen jangka pendek seperti SBK BRI tidak hanya memperkuat struktur pendanaan perbankan, tetapi juga memberikan pilihan investasi yang lebih beragam bagi investor.

“Bank Indonesia mengapresiasi peran BRI yang selama ini konsisten mendukung pengembangan pasar keuangan nasional. Upaya bersama dalam memperdalam pasar keuangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Destry.

Tercatat sejak tahun 2016 hingga 2025, BRI secara reguler telah melakukan penerbitan surat utang Rupiah dengan rating tertinggi dari Pefindo. Peringkat tertinggi dari Pefindo tersebut mencerminkan profil permodalan yang sangat kuat, kualitas aset yang terjaga, serta kemampuan BRI dalam memenuhi komitmen keuangan.

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada November 2025 tumbuh lebih tinggi, yakni 8,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp9.891,6 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan yang diterima di Kabupaten Bandung, Jabar, Senin, menyampaikan bahwa pertumbuhan M2 pada November 2025 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Oktober 2025 yang sebesar 7,7 persen (yoy).

Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 11,4 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,9 persen (yoy).

Lebih lanjut, perkembangan M2 pada November 2025 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada pemerintah pusat (pempus) dan perkembangan penyaluran kredit.

Tagihan bersih kepada pempus tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,4 persen (yoy).

Penyaluran kredit pada November 2025 tumbuh sebesar 7,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Oktober 2025 sebesar 7,0 persen (yoy).

Dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 9,7 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 10,4 persen (yoy).

Bank sentral juga mencatat perkembangan uang primer (M0) adjusted yang pada November 2025 tumbuh 13,3 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 14,4 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.136,2 triliun.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 24,2 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 13,1 persen (yoy).

Berdasark­an faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025