JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi usaha kecil dan menengah (UKM) eksportir sebagai salah satu upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah menawarkan bunga kredit maksimal 6% per tahun, bahkan dapat ditekan hingga 4% bila diperlukan.

Purbaya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan ekspor dan investasi.BI Rate Diprediksi Naik sampai 6%, Waspadai Risiko Kredit dan Daya Beli



"Di Kemenkeu ada LPEI yang punya Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi untuk UKM eksportir, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan," kata Purbaya di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Purbaya, pembiayaan murah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha berorientasi ekspor sekaligus memperluas kontribusi sektor riil terhadap pertumbuhan ekonomi. BI Rate Naik Sampai 5,75%, Siap-siap Cicilan Bank dan KPR Bengkak

Ia optimistis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% secara bertahap. Pemerintah akan lebih dulu mengarahkan pertumbuhan menuju kisaran 6% sebelum meningkat lebih tinggi seiring membaiknya investasi, ekspor, dan produktivitas nasional.

Selain mendorong pembiayaan murah, Kementerian Keuangan juga melanjutkan reformasi fiskal, terutama di bidang perpajakan dan kepabeanan, untuk memperkuat penerimaan negara dan memperluas ruang fiskal bagi pembangunan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kredit macet kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Hal itu dilakukan saat pemeriksaan dua saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 13 Mei 2026.

Dua saksi yang dimaksud ialah, Riki Sendjaja selaku Pemilik PT. Apollo Aneka Persada dan PT Trasindo Jaya Perkasa serta Petrus Halim selaku Pemilik PT. Intan Baruprana Finance.

"Kedua saksi secara kooperatif hadir. Dalam pemeriksaannya, saksi dimintai keterangan mengenai kredit macet kepada LPEI," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (15/5/2026).

Diberitakan sebelumnya, KPK membongkar kode 'uang zakat' dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI. Kode tersebut merupakan uang fee yang diduga diberikan para debitur kepada direksi LPEI.

Adapun besaran fee yang diberikan yakni 2,5 hingga 5% dari pihak yang mendapat kredit. "Dari keterangan yang kami peroleh dari para saksi menyatakan memang ada namanya uang zakat yang diberikan oleh para debitur ini kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut," kata Plh Direktur Penyidikan Penyidikan KPK, Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Lihat video: LPEI Fasilitasi Kredit ke 11 Debitur, KPK Taksir Kerugian Negara Capai Rp11,7 Triliun



Diketahui, KPK menyelidiki 11 debitur LPEI dengan total kerugian Rp11,7 triliun. Dalam hal ini, KPK baru menyebut PT Petrol Energy (PE). Sejalan dengan itu, KPK mengumumkan lima tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kelimanya adalah Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan dan masing-masing Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susy Mira Dewi Sugiarta dari pihak PT PE.

"Dinyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang sampai saat ini dihitung kurang lebih 60 juta dolar AS dikhusus untuk PT PE," ujarnya.

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional LPEI periode 2015-2023 dengan kerugian mencapai Rp919 miliar. Dengan demikian, total ada 8 tersangka dalam kasus tersebut.

"Hari ini, kita merilis penetapan tersangka perkembangan dari penyidikan LPEI 2015-2023, yang mana penyidik Kejati Daerah Khusus Jakarta menetapkan 4 tersangka hasil pengembangan dari penyidikan Pembiayaan Ekspor Nasional 2015-2023," ujar Aspidsus Kejati Jakarta, Nauli Rahim Siregar, Rabu (14/1/2026).

Menurut Nauli, keempat tersangka yang baru ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial AMA selaku Kepala Departemen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI periode 2011-2017, lalu IA selaku Kadiv. Pembiayaan Syariah LPEI periode 2007-2016. Kemudian, GG selaku Kadep. Syariah 1 LPEI periode 2017-2018 dan KRZ selaku Kadep. Pembiayaan Syariah 2 periode 2011-2016.

"Peranan masing-masing tersangka tersebut bersama-sama dengan RW membuat kajian tanpa didasari data yang valid, tidak melakukan verifikasi secara layak atas agunan yang telah di mark-up, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan pengikatan jaminan secara patut. Sehingga, dicairkan pembiayaan secara melawan hukum kepada PT TI da PT PAS sebesar sekitar Rp919 miliar," jelas Nauli.

Nauli menerangkan, perbuatan tersebut disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 hurufc dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.

"Terhadap Tersangka IA dan GG dilakukan penahanan dimulai sejak hari ini Rabu, 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 02 Februari 2026, di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DK Jakarta Nomor: Print-01&02/M.1/Fd.1/01/2026 tanggal 14 Januari 2026," bebernya.

Nauli menerangkan, dua tersangka lainnya, AMA dan KRZ belum dilakukan penahanan karena tidak menghadiri panggilan penyidik. Maka itu, Kejati Jakarta meminta keduanya segera menghadiri panggilan Penyidik untuk segera dilakukan proses hukum.

"Namun, apabila tidak segera hadir, Penyidik akan melakukan langkah hukum sesui KUHAP guna memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya," paparnya.

Dia mengungkap, dalam penyidikan perkara tersebut, Penyidik telah melaksanakan penggeledahan, penyitaan dan pengumpulan bukti-bukti serta juga telah melakukan pelacakan, pemblokiran, dan penyitaan aset dalam bentuk Kebun Sawit di Tebo, Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat, Bogor, Lebak, Karawaci, Bekasi, dan Mobil mewah sebanyak 4 unit serta perhiasan emas dengan perkiraan nilai total aset sebesar Rp566 miliar.

"Saat ini, Penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara," ungkapnya.

Adapun dalam kasus tersebut, sejatinya Kejati Jakarta telah menetapkan 4 orang tersangka sebelumnya, yakni LR selaku Direktur PT Tebo Indah, DW selaku Direktur Pelaksana 1 tahun 2009-2018, RW selaku relationship manager Pembiayaan Syariah 1 LPEI, dan HL selaku pemilik manfaat PT TI dan PT PAS. Maka itu, total tersangka dalam kasus tersebut kini ada sebanyak 8 orang, yang mana 2 orang di antaranya belum dilakukan penahanan.

"Di kluster pertama itu kurang lebih 4 orang tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Sekarang 4 orang dan dilakukan penahanan 2 tersangka, karena yang 2 belum hadir pada panggilan kami. Jadi total itu 8 tersangka," kata Nauli.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengalokasikan dana pembiayaan Rp2 triliun untuk mendukung industri tekstil dan furnitur nasional. Dana stimulus ini disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ( LPEI ) guna memperkuat daya saing produk lokal di pasar global.

Purbaya mengungkapkan bahwa pengusaha di kedua sektor tersebut sebelumnya mengajukan kebutuhan modal mencapai Rp16 triliun. Meskipun saat itu kapasitas pemerintah masih terbatas di angka Rp200 miliar, kini pemerintah telah berhasil mengamankan anggaran yang jauh lebih besar.

Misi Purbaya Membangkitkan Kembali Industri Tekstil Bersama AGTI



"Sekarang kita siapkan Rp2 triliun untuk tadi perusahaan tekstil maupun furniture," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).

Salah satu keunggulan dari skema pembiayaan ini adalah tingkat suku bunga yang sangat kompetitif, yakni sebesar 6%. Angka ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang selama ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan bunga rendah dari perbankan komersial.

Adapun ketentuan utama untuk mengakses dana tersebut diantaranya suku bunga tetap sebesar 6%, institusi penyalur melalui LPEI dan khusus bagi perusahaan tekstil dan furnitur yang berorientasi ekspor. "Jadi mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen. Itu yang saya janjikan ke mereka, sudah bisa mereka datang ke LPEI-nya," kata Purbaya.

Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi debottlenecking untuk mengurai masalah permodalan yang kerap menghambat produktivitas sektor manufaktur padat karya. Lapor ke Purbaya, Pengusaha Tekstil Keluhkan Sulit Dapat Kredit Bank



Dengan adanya kepastian dana Rp2 triliun ini, para pengusaha kini sudah bisa mulai mengajukan permohonan kredit langsung ke kantor LPEI guna mendukung aktivitas operasional dan ekspansi pasar internasional mereka di tahun 2026.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memperkuat integrasi perdagangan regional melalui the 30th Annual Meeting of The Asian Exim Bank Forum (AEBF) 2025 di Kerala, India.

"Lebih dari 70 persen perdagangan Indonesia berada di Kawasan Asia. Indonesia Eximbank berkomitmen memastikan eksportir dapat memanfaatkan integrasi ini secara optimal," kata Ketua Dewan Direktur merangkap Plt Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank Sukatmo Padmosukarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia Eximbank menandatangani beberapa kerja sama strategis, salah satunya yaitu komitmen bersama (joint statement) dengan UK Export Finance (UKEF).

UKEF akan memberikan dukungan teknis bagi proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), khususnya tiga instrumen Export Credit Group (ECG), yaitu anti-bribery, environmental, social and governance (ESG), dan sustainable financing untuk proyek-proyek Indonesia di luar negeri.

Kemudian, nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Export Finance Australia (EFA).

MoU ini meliputi kolaborasi co-financing dan dukungan pendanaan serta dukungan keahlian teknis terkait pengaturan skema kredit, penjaminan, dan asuransi untuk memperkuat kesiapan Indonesia Eximbank dalam memenuhi standar OECD.

Berikutnya, offer letter dari Export-Import Bank of India berupa dukungan capacity building guna mempelajari praktik terbaik dalam pembiayaan UKM (SME financing).

Di samping itu, LPEI juga melakukan pertemuan bilateral dengan peluang kolaborasi.

Misalnya, bersama Afreximbank (African Export–Import Bank) untuk mengindentifikasi sejumlah proyek bersama di Afrika yang melibatkan perusahaan Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur, manufaktur, dan jasa.

Kolaborasi difokuskan pada co-financing dan penjaminan untuk memperkuat ekspansi perusahaan Indonesia di Kawasan Afrika.

Juga ada Export Development Canada (EDC), yang mana kedua pihak akan mengidentifikasi perusahaan berorientasi ekspor untuk dikembangkan sebagai peluang kerja sama pembiayaan dan penjaminan dalam skema kolaboratif IEB-EDC.

Terakhir, Export-Import Bank of Malaysia. Pertemuan ini menghasilkan beberapa inisiatif proyek bersama yang akan ditindaklanjuti guna memperkuat rantai pasok regional Indonesia-Malaysia.

"Indonesia Eximbank siap memperluas kolaborasi, memperkuat co-financing, dan mendorong munculnya proyek-proyek baru di Asia maupun Afrika melalui kemitraan berkelanjutan dengan berbagai Exim Bank dan ECA," tutur Sukatmo.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025