Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mengeluarkan putusan terkait legalitas tarif global berskala besar yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump pada Jumat (9/1/2026) waktu setempat.

Melansir Reuters, berdasarkan informasi pada laman resminya, Mahkamah Agung menyatakan dapat mengumumkan putusan atas perkara yang telah disidangkan ketika para hakim agung bersidang dalam agenda resmi pada Jumat. Namun, pengadilan tertinggi AS tersebut tidak pernah mengungkapkan terlebih dahulu putusan mana yang akan dibacakan.

Gugatan terhadap kebijakan tarif Trump menjadi salah satu perkara yang paling disorot karena berpotensi memengaruhi perekonomian global sekaligus menjadi ujian besar atas kewenangan presiden AS.

Dalam sidang pada 5 November lalu, hakim agung dari kubu konservatif maupun liberal terlihat meragukan dasar hukum tarif tersebut. Trump memberlakukan kebijakan itu dengan mengacu pada undang-undang tahun 1977 yang sejatinya dirancang untuk situasi darurat nasional.

Perkara tersebut mencakup banding yang diajukan pemerintahan Trump setelah pengadilan tingkat bawah memutuskan bahwa penggunaan undang-undang tersebut melampaui kewenangan presiden.

Presiden dari Partai Republik itu juga terus menyuarakan kekhawatirannya atas kemungkinan kalah dalam perkara tersebut. Dalam unggahan di media sosial pada Jumat, Trump menyebut putusan yang membatalkan tarif akan menjadi pukulan telak bagi Amerika Serikat.

“Karena tarif, negara kita secara finansial, dan dari sudut pandang keamanan nasional, jauh lebih kuat dan lebih dihormati dibandingkan sebelumnya,” tulis Trump dalam unggahan lain.

Namun, data ekonomi menunjukkan gambaran yang beragam dibandingkan dengan klaim Trump. Produk domestik bruto (PDB) AS tumbuh 4,3% pada kuartal III/2025, menjadi laju pertumbuhan tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Di sisi lain, pertumbuhan lapangan kerja melambat, terutama di sektor-sektor yang paling terdampak kebijakan tarif, yang mencatatkan pertumbuhan tenaga kerja minim bahkan stagnan.

“Lapangan kerja di sektor dengan paparan impor yang lebih tinggi tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor dengan paparan impor yang lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa tarif berpotensi membebani penciptaan lapangan kerja,” ujar Ekonom Senior Federal Reserve Kansas City, Johannes Matschke, dikutip dari Al Jazeera.

Sengketa Hukum Tarif Trump

Trump memberlakukan tarif dengan menggunakan dasar hukum International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) pada Februari 2025 terhadap barang impor dari sejumlah negara. Kebijakan itu diambil untuk merespons apa yang disebut Trump sebagai keadaan darurat nasional terkait defisit perdagangan AS.

Perdebatan hukum atas legalitas kebijakan tersebut mulai disidangkan pada November 2025. Sejumlah hakim liberal dan sebagian hakim konservatif Mahkamah Agung kala itu menyatakan keraguan terhadap penggunaan undang-undang tahun 1977 tersebut.

Hakim Neil Gorsuch, yang ditunjuk Trump pada masa jabatan pertamanya, termasuk di antara pihak yang skeptis.

“Secara praktis, Kongres tidak bisa mendapatkan kembali kewenangan ini setelah menyerahkannya kepada presiden,” ujar Gorsuch dalam persidangan.

Ketua Mahkamah Agung John Roberts juga menyampaikan kepada Solicitor General D. John Sauer—yang mewakili pemerintah—bahwa penetapan tarif dan pajak secara historis merupakan kewenangan inti Kongres.

Meski IEEPA memberikan kewenangan luas kepada eksekutif untuk menggunakan kekuatan ekonomi dalam kondisi darurat nasional, pengadilan tingkat bawah menilai penerapannya dalam kasus ini melampaui batas kewenangan pemerintah.

Perkara ini sampai ke Mahkamah Agung setelah sejumlah pengadilan tingkat bawah memutuskan melawan pemerintahan Trump. Salah satunya adalah Pengadilan Perdagangan Internasional AS, yang pada Mei menyatakan bahwa kewenangan untuk mengatur perdagangan secara eksklusif berada di tangan Kongres, bukan cabang eksekutif. Putusan tersebut dikuatkan oleh pengadilan banding di Washington, DC pada Agustus.

Sejumlah pakar hukum menilai Mahkamah Agung berpeluang besar menguatkan putusan pengadilan sebelumnya.

“Berdasarkan kekhawatiran para hakim, saya menilai Mahkamah Agung kemungkinan akan memutuskan bahwa IEEPA tidak memberikan kewenangan bagi pemerintahan Trump untuk memberlakukan tarif tersebut,” ujar Profesor Hukum Universitas Georgetown, Greg Shaffer.

Jika pemerintah AS kalah dalam perkara ini, negara tersebut berpotensi harus mengembalikan sebagian tarif yang telah dipungut.

“Putusan melawan pemerintah berarti pihak yang membayar tarif yang diberlakukan secara ilegal harus mendapatkan pengembalian dana,” kata Shaffer.

Pada September lalu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam wawancara dengan NBC bahwa pemerintah kemungkinan harus mengembalikan sekitar setengah dari total tarif yang telah dipungut.

Meski demikian, pemerintahan Trump menegaskan bahwa apabila Mahkamah Agung tidak memutuskan perkara ini sesuai harapan mereka, pemerintah akan menggunakan dasar hukum lain untuk tetap mendorong penerapan tarif.

IDXChannel - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi kemungkinan harus mengembalikan lebih dari USD133,5 miliar tarif kepada para importir jika Mahkamah Agung AS menyatakan bea masuk yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tidak sah.

Hal tersebut diungkapkan Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP), dilansir Reuters, Rabu (7/1/2026).

Nilai tersebut merupakan total tarif yang telah ditetapkan hingga 14 Desember, saat CBP merilis pembaruan statistik terbarunya atas impor sejak Trump pertama kali memberlakukan tarif pada Februari tahun lalu. Tarif tersebut diberlakukan berdasarkan undang-undang sanksi ekonomi 1977, yang seharusnya hanya dimaksudkan untuk digunakan dalam kondisi darurat nasional

Pengadilan, yang pada November lalu mendengarkan argumen terkait legalitas tarif berbasis IEEPA yang diberlakukan Trump, dijadwalkan mengeluarkan putusan atas sejumlah perkara pada Jumat, namun belum mengungkap kasus mana yang akan diputus.

Pasar taruhan daring Kalshi dan Polymarket masing-masing memberikan peluang 30 persen dan 23 persen bagi Trump untuk menang, turun dari sekitar 40 persen di masing-masing platform sebelum sidang, ketika para hakim menunjukkan sikap skeptis terhadap tarif tersebut.

Masih belum jelas apakah pengadilan akan memerintahkan pengembalian dana jika menyatakan tarif tersebut ilegal, atau menyerahkan persoalan itu kepada pengadilan tingkat bawah atau pemerintah federal untuk diselesaikan.

Trump mengklaim dalam unggahan media sosial pada Senin bahwa Amerika Serikat telah mengumpulkan atau akan segera mengumpulkan USD600 miliar dari tarif. Padahal, total penerimaan bersih bea masuk hanya sebesar USD195 miliar pada tahun fiskal 2025 yang berakhir pada 30 September, sementara penerimaan bulanan sejak itu berada di kisaran USD30 miliar, berdasarkan data Departemen Keuangan AS.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) menunjukkan keraguan terhadap kebijakan tarif impor global Presiden Donald Trump, setelah sejumlah hakim menilai kebijakan tersebut melampaui kewenangan eksekutif.

Melansir Bloomberg pada Kamis (6/11/2025) Dalam sidang yang berlangsung lebih dari dua setengah jam itu, tiga hakim konservatif mempertanyakan dasar hukum penggunaan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional atau International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) yang digunakan Trump untuk mengenakan tarif senilai puluhan miliar dolar per bulan.

Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts menyebut tarif itu sebagai pajak terhadap warga AS yang seharusnya menjadi wewenang Kongres. Sementara itu, Hakim Neil Gorsuch dan Amy Coney Barrett—yang juga merupakan hakim pilihan Trump—turut menyoroti keabsahan langkah tersebut.

Apabila Mahkamah Agung AS memutuskan menolak kebijakan itu, pemerintah berpotensi harus mengembalikan lebih dari US$100 miliar dana tarif kepada importir AS, menghapus beban besar bagi pelaku usaha, serta membatasi kekuasaan ekonomi presiden yang selama ini digunakan untuk menekan mitra dagang.

Tiga hakim liberal, yakni Elena Kagan, Sonia Sotomayor, dan Ketanji Brown Jackson, juga meragukan legalitas kebijakan tersebut. Putusan akhir bisa keluar secepatnya pada akhir tahun ini, mengingat jadwal percepatan yang telah ditetapkan pengadilan.

Kebijakan yang dipersoalkan adalah tarif “Liberation Day” yang diberlakukan sejak April, dengan besaran 10%—50% untuk sebagian besar impor tergantung asal negara. Trump beralasan tarif tersebut diperlukan untuk mengatasi defisit perdagangan serta membatasi peredaran fentanyl dari Kanada, Meksiko, dan China.

Namun demikian, beberapa hakim mempertanyakan apakah undang-undang darurat tersebut benar-benar memberi kewenangan kepada presiden untuk menetapkan tarif.

“Apakah pernah ada preseden bahwa frasa ‘mengatur impor’ digunakan untuk memberikan kewenangan mengenakan tarif?” tanya Barrett kepada jaksa pemerintah, John Sauer.

Hakim Brett Kavanaugh menambahkan, jika undang-undang tersebut memberi presiden hak untuk menutup perdagangan sepenuhnya, maka langkah yang lebih ringan seperti tarif justru tidak dilarang.

“Itu terdengar agak janggal,” ujarnya.

Sebagai tanda kemungkinan arah putusan, Hakim Amy Coney Barrett menanyakan bagaimana mekanisme pengembalian dana akan dilakukan jika tarif tersebut dinyatakan tidak sah.

“Menurut saya, ini bisa menjadi kekacauan,” ujarnya.

Pengacara perusahaan penggugat, Neal Katyal, mengakui bahwa proses pengembalian dana akan sangat rumit, namun menegaskan bahwa Mahkamah Agung sebelumnya telah memutuskan bahwa “gangguan ekonomi besar bukan alasan untuk membenarkan kebijakan yang salah.”

Sementara itu, pengacara pemerintah AS, John Sauer, menyampaikan Trump menilai defisit perdagangan yang terus membengkak telah membawa AS ke ambang krisis keamanan ekonomi nasional.

Mahkamah Agung kini tengah meninjau dua gugatan terpisah yang diajukan oleh pelaku usaha kecil serta satu gugatan lain dari 12 jaksa agung negara bagian Demokrat.

Ketiga pengadilan tingkat bawah yang telah memutus perkara serupa sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan tarif tersebut tidak sah secara hukum.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Roberts menilai kasus ini termasuk dalam doktrin “pertanyaan besar” (major questions doctrine), prinsip hukum yang menuntut adanya persetujuan eksplisit dari Kongres untuk kebijakan yang berdampak besar pada ekonomi atau politik nasional.

“Alasan yang digunakan di sini tampaknya memberi wewenang untuk mengenakan tarif pada produk apa pun dari negara mana pun, dalam jumlah dan waktu tak terbatas,” kata Roberts.

Sidang tersebut menjadi perhatian besar di Washington. Sejumlah pejabat tinggi AS hadir, termasuk Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.

Beberapa anggota Kongres juga tampak di ruang sidang, bersama komedian John Mulaney yang turut menyaksikan jalannya argumen hukum.

Jika Trump kalah, pejabat pemerintah menyebut sebagian besar tarif masih bisa diberlakukan melalui instrumen hukum lain yang lebih kompleks. Namun, tarif atas baja, aluminium, dan mobil tidak akan terdampak karena diatur dalam undang-undang berbeda.

Kasus ini tercatat sebagai Trump v. V.O.S. Selections, 25-250, dan Learning Resources v. Trump, 24-128.