Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menegaskan akan mempermudah masyarakat terdampak bencana dalam mengurus kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), maupun dokumen resmi lain yang rusak akibat bencana.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan bencana banjir dan tanah longsor membuat masyarakat kehilangan KTP dan dokumen-dokumen resmi seperti ijazah dan surat-surat penting lainnya. Tim dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) akan diturunkan ke kabupaten/ kota terdampak untuk kepentingan cetak dan penyempurnaan data kependudukan.

“Tim DRKA akan turun lengkap dengan fasilitas rekam kependudukan, seperti alat cetak KTP dan KK,” kata Muhammad MTA, Selasa (16/12/2025).

Muhammad MTA mengatakan kebijakan pengurusan dokumen resmi tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pemulihan bagi masyarakat.

Kebijakan itu menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 400.8.1.719761/SJ Tanggal 10 Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Dokumen Lainnya pada Daerah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dikatakan Muhammad MTA, dokumen tersebut nantinya akan menjadi pegangan penting bagi masyarakat, terutama dalam tindakan rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana oleh Pemerintah.

“Seluruh proses administrasi kependudukan itu akan dilakukan secara terpadu dan sederhana demi kepentingan dokumen resmi masyarakat terdampak,” tambah Muhammad MTA.

Dia pun mengimbau dinas terkait di seluruh kabupaten/kota bersama DRKA lebih pro-aktif dalam menjalankan arahan Mendagri, serta mengomunikasikan dengan seluruh perangkat Gampong atau Desa demi pemenuhan hak-hak masyarakat korban dan terdampak.

Lebih jauh, Pemerintah Aceh secara khusus juga disebutnya terus melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi lainnya terkait dokumen-dokumen penting masyarakat seperti dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Begitu pun dengan lembaga kampus terkait pengurusan ijazah atau dokumen resmi pendidikan.

“Termasuk dinas terkait yang akan memastikan ijazah-ijazah anak-anak dan masyarakat terdampak secara umum,” kata dia.