Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang investasi swasta dalam pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Total lahan tambak garam yang ditawarkan kepada investor swasta mencapai 11.776,69 hektare melalui skema pengembangan kawasan berbasis ekstensifikasi.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan pemerintah saat ini tengah mengembangkan modeling kawasan industri garam nasional di Rote lantaran memiliki keunggulan iklim dibandingkan sentra garam lain di Indonesia. Terlebih, dia menyebut faktor cuaca menjadi penentu utama rendahnya produktivitas garam nasional.

“Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik untuk produksi garam. Dia punya periode panas yang lebih panjang dan kualitas air yang lebih bagus dibandingkan Pantura Madura,” kata Frista dalam Talkshow Bincang Bahari bertajuk Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

KKP mencatat potensi lahan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan industri garam di Rote mencapai sekitar 10.000–13.000 hektare. Pada tahap awal, pemerintah akan mengembangkan dua zona sebanyak 1.924,54 hektare sejak 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

Sisanya, yakni delapan zona atau 11.776,69 hektare akan dibuka untuk keterlibatan investor swasta. Secara keseluruhan, sebanyak 13.701,23 hektare lahan tambak garam untuk pembangunan K-SIGN.

Menurut Frista, keterlibatan investor menjadi krusial mengingat keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah. Selain itu, KKP juga mendorong agar industri pengguna garam untuk ikut berinvestasi agar dapat menjamin ketersediaan pasokan bahan baku secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, dari kawasan tersebut, pemerintah menargetkan produktivitas mencapai 200 ton per hektare. Jika asumsi pengembangan penuh sekitar 10.000 hektare, maka produksi garam yang dihasilkan diperkirakan dapat mencapai 400.000 ton per tahun.

“Dan itu tinggal ditambah sedikit maka kebutuhan Pak Adhi [Ketua Umum Gapmmi] sudah terpenuhi. Nah itu contohnya yang sekarang sedang kami kembangkan,” lanjutnya.

Menurutnya, pencapaian target swasembada garam nasional membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk swasta. Pasalnya, pengembangan teknologi pengolahan garam tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada BUMN seperti PT Garam.

“Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di 2 zona, sisa 8 zonanya itu harus dilakukan oleh investor,” pungkasnya.