Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang investasi swasta dalam pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Total lahan tambak garam yang ditawarkan kepada investor swasta mencapai 11.776,69 hektare melalui skema pengembangan kawasan berbasis ekstensifikasi.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan pemerintah saat ini tengah mengembangkan modeling kawasan industri garam nasional di Rote lantaran memiliki keunggulan iklim dibandingkan sentra garam lain di Indonesia. Terlebih, dia menyebut faktor cuaca menjadi penentu utama rendahnya produktivitas garam nasional.

“Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik untuk produksi garam. Dia punya periode panas yang lebih panjang dan kualitas air yang lebih bagus dibandingkan Pantura Madura,” kata Frista dalam Talkshow Bincang Bahari bertajuk Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

KKP mencatat potensi lahan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan industri garam di Rote mencapai sekitar 10.000–13.000 hektare. Pada tahap awal, pemerintah akan mengembangkan dua zona sebanyak 1.924,54 hektare sejak 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

Sisanya, yakni delapan zona atau 11.776,69 hektare akan dibuka untuk keterlibatan investor swasta. Secara keseluruhan, sebanyak 13.701,23 hektare lahan tambak garam untuk pembangunan K-SIGN.

Menurut Frista, keterlibatan investor menjadi krusial mengingat keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah. Selain itu, KKP juga mendorong agar industri pengguna garam untuk ikut berinvestasi agar dapat menjamin ketersediaan pasokan bahan baku secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, dari kawasan tersebut, pemerintah menargetkan produktivitas mencapai 200 ton per hektare. Jika asumsi pengembangan penuh sekitar 10.000 hektare, maka produksi garam yang dihasilkan diperkirakan dapat mencapai 400.000 ton per tahun.

“Dan itu tinggal ditambah sedikit maka kebutuhan Pak Adhi [Ketua Umum Gapmmi] sudah terpenuhi. Nah itu contohnya yang sekarang sedang kami kembangkan,” lanjutnya.

Menurutnya, pencapaian target swasembada garam nasional membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk swasta. Pasalnya, pengembangan teknologi pengolahan garam tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada BUMN seperti PT Garam.

“Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di 2 zona, sisa 8 zonanya itu harus dilakukan oleh investor,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Indonesia mewujudkan swasembada garam kembali ditempuh pemerintah. Rencana terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan lahan besar di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai kawasan investasi industri garam nasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Koswara menjelaskan, kawasan tersebut dirancang seluas 10.000–13.000 hektare dengan potensi produksi hingga 2 juta ton garam per tahun. Lahan itu akan menjadi bagian dari pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIG).

Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan anggaran untuk membangun 2.000 hektare melalui APBN.

“Sisanya, 8.000 hektare lagi itu oleh investor,” ujar Koswara dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Menurut Koswara, proyek investasi garam belum dibuka luas karena pemerintah masih memastikan kesiapan lahan dari sisi teknis, sosial, dan lingkungan. Lahan harus siap terlebih dahulu sebelum memasuki tahap kedua pada 2026.

“Kalau itu sudah ready, baru kami undang para investor untuk masuk ke sana bareng dengan tahap II/2026. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin di triwulan kedua, kita akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak nanti yang akan membangun di K-SIGN ini di Rote,” jelasnya.

Ia menambahkan, proyek ini juga menjadi model tambak garam industri berskala besar guna menjamin standar kualitas produksi.

“Yang kami lakukan 2.000 ha itu modelling, membuat sebuah tambak industri garam yg masif yang besar dan menghasilkan sebuah keyakinan prosesnya bisa memenuhi standar. Ini yang memang belum pernah dilakukan,” katanya.

Produksi Nasional Ditargetkan Naik, Impor Garam Ditekan
Selain Rote, KKP tengah menjajaki wilayah lain di Indonesia Timur untuk pengembangan sentra garam. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong intensifikasi tambak garam eksisting agar produktivitas meningkat hingga 30 persen.

Dengan strategi tersebut, program swasembada garam 2027–2029 ditargetkan tercapai.

“Diharapkan ada penambahan dari tambak garam eksisting itu sekitar 30% nya, jadi sekitar 600.000 [ton],” lanjutnya.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, menyebut nilai investasi pemerintah pada proyek ini mencapai sekitar Rp700 miliar. Lahan milik pemerintah akan dikelola BUMN, sementara sebagian lainnya dibuka bagi swasta, termasuk apabila investor asing dibutuhkan.

“Jadi itu nanti [investor luar masuk ke Indonesia], itu mekanismenya nanti. Itu kan kebijakan ya. Tapi mungkin pengusaha nasional dulu kali ya, karena yang butuh sudah banyak,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Indonesia mewujudkan swasembada garam kembali ditempuh pemerintah. Rencana terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan lahan besar di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai kawasan investasi industri garam nasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Koswara menjelaskan, kawasan tersebut dirancang seluas 10.000–13.000 hektare dengan potensi produksi hingga 2 juta ton garam per tahun. Lahan itu akan menjadi bagian dari pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIG).

Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan anggaran untuk membangun 2.000 hektare melalui APBN.

“Sisanya, 8.000 hektare lagi itu oleh investor,” ujar Koswara dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Menurut Koswara, proyek investasi garam belum dibuka luas karena pemerintah masih memastikan kesiapan lahan dari sisi teknis, sosial, dan lingkungan. Lahan harus siap terlebih dahulu sebelum memasuki tahap kedua pada 2026.

“Kalau itu sudah ready, baru kami undang para investor untuk masuk ke sana bareng dengan tahap II/2026. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin di triwulan kedua, kita akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak nanti yang akan membangun di K-SIGN ini di Rote,” jelasnya.

Ia menambahkan, proyek ini juga menjadi model tambak garam industri berskala besar guna menjamin standar kualitas produksi.

“Yang kami lakukan 2.000 ha itu modelling, membuat sebuah tambak industri garam yg masif yang besar dan menghasilkan sebuah keyakinan prosesnya bisa memenuhi standar. Ini yang memang belum pernah dilakukan,” katanya.

Produksi Nasional Ditargetkan Naik, Impor Garam Ditekan
Selain Rote, KKP tengah menjajaki wilayah lain di Indonesia Timur untuk pengembangan sentra garam. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong intensifikasi tambak garam eksisting agar produktivitas meningkat hingga 30 persen.

Dengan strategi tersebut, program swasembada garam 2027–2029 ditargetkan tercapai.

“Diharapkan ada penambahan dari tambak garam eksisting itu sekitar 30% nya, jadi sekitar 600.000 [ton],” lanjutnya.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, menyebut nilai investasi pemerintah pada proyek ini mencapai sekitar Rp700 miliar. Lahan milik pemerintah akan dikelola BUMN, sementara sebagian lainnya dibuka bagi swasta, termasuk apabila investor asing dibutuhkan.

“Jadi itu nanti [investor luar masuk ke Indonesia], itu mekanismenya nanti. Itu kan kebijakan ya. Tapi mungkin pengusaha nasional dulu kali ya, karena yang butuh sudah banyak,” ujarnya.