Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) mewanti-wanti industri makanan dan minuman (mamin) berpotensi kolaps apabila kebijakan pelabelan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) diimplementasikan tanpa peta jalan (roadmap) yang jelas.

Ketua Umum Gapmmi, Adhi Lukman menilai tanpa perencanaan yang jelas, kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak pada penjualan, pertumbuhan industri, hingga penerimaan pajak negara. Namun, Adhi menyatakan industri siap mematuhi kebijakan pemerintah, termasuk usulan masa transisi.

“Jangan sampai kita nanti produksi less sugar, tetapi nanti konsumen nggak ada yang beli. Akhirnya industri mati seperti itu. Nah itu yang paling penting,” kata Adhi saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Dia menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat harus berjalan seiring dengan menjaga pertumbuhan industri nasional.Menurutnya, kebijakan yang terlalu memaksakan tanpa mempertimbangkan kesiapan pasar justru berisiko menghambat pembangunan ekonomi.

“Kita ingin masyarakat sehat, tetapi industri juga tumbuh. Kalau enggak, nanti pemerintah nggak bisa membangun. Pajaknya dari mana kalau nggak ada industri tumbuh, industri mati semua karena nggak laku, kan otomatis ini ya,” terangnya.

Namun, Adhi menyampaikan pembahasan mengenai label GGL sejatinya sudah berlangsung cukup lama antara industri dan pemerintah, termasuk melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta sejumlah kementerian terkait. Terlebih, kebijakan pembatasan konsumsi GGL sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan sejak 2014.

Kendati demikian, sambung dia, pembahasan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 (PP 1/2026) belum dilakukan secara mendalam dan masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah.

Di sisi lain, sambung dia, GGL juga tetap dibutuhkan oleh tubuh manusia selama dikonsumsi secara seimbang. Adapun, industri mamin juga telah melakukan berbagai upaya reformulasi produk untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kesehatan konsumen.

Meski begitu, Gapmmi tak menampik preferensi konsumen tetap beragam dan produsen harus menyesuaikan diri dengan permintaan pasar.

“Intinya produsen sangat fleksibel menyesuaikan. Kalau konsumen minta tanpa gula sama sekali, kita sudah ada produksinya juga tanpa gula, nongula itu sudah beberapa produsen sudah memproduksi itu karena ada permintaan,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan pemerintah akan memberi label khusus pada produk mamin yang mengandung kadar gula yang tinggi. Dia bahkan mengatakan tingginya konsumsi gula di Indonesia memicu meningkatnya penyakit gula, termasuk di kalangan generasi muda.

“Ternyata kita itu banyak yang kena, muda-muda sudah kena penyakit gula, dan kita termasuk pemakan gula yang tertinggi,” ujar Zulhas dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Adapun, pemerintah telah membentuk tim untuk merumuskan format pelabelan agar konsumen dapat mengetahui risiko gula berlebih. Dia menjelaskan kebijakan pelabelan pada mamin ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 (PP 1/2026) tentang Keamanan Pangan, pengganti PP Nomor 86 Tahun 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya tengah menyusun peraturan pelabelan yang akan mengatur kandungan GGL dalam produk mamin. Adapun, batas kandungan akan mengacu pada standar ilmiah dan kodeks internasional dari WHO dan FAO.

Taruna menuturkan aturan pelabelan ini untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan, mencegah risiko penyakit akibat konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, yang menjadi penyebab utama berbagai penyakit degeneratif.

Nantinya, pelabelan tersebut menjadi tanggung jawab produsen mamin dengan pengawasan BPOM. “Kemasannya kan dia akan memproduksi, dia akan menyebarkan, mendistribusikan, menjual tentu. Tetapi penjualnya, produsennya, pabriknya yang melabeli itu harus ikut aturan yang kita buat,” terang Taruna.

Dia menambahkan penyusunan aturan pelabelan tidak hanya berupa sosialisasi dengan industri, melainkan melalui proses harmonisasi dengan kementerian terkait.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji penerapan label peringatan tinggi gula pada setiap kemasan minuman manis. Wacana ini bertujuan melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman diabetes dan gagal ginjal dini akibat konsumsi gula berlebih.

“Minuman manis ini yang buat anak muda cuci darah dan obesitas sehingga produktivitasnya terganggu. Pemerintah ingin masyarakat tahu kandungan gulanya sebelum membeli,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (13/11/2025).

Menurut data International Diabetes Federation (IDF) 2024, jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 20,4 juta jiwa, menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 dunia.

Prevalensi diabetes pada usia dewasa (20–79 tahun) tercatat sebesar 11,3%, meningkat signifikan dibanding 1 dekade lalu. Di sisi lain, konsumsi gula nasional pada periode 2024/2025 mencapai 7,6 juta ton, termasuk salah satu yang tertinggi di dunia.

Studi juga menunjukkan lebih dari 75% remaja perkotaan di Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis minimal tiga kali per minggu.

Zulhas menjelaskan, kebijakan label tinggi gula akan mendorong transparansi informasi pangan dan menjadi peringatan visual agar masyarakat lebih bijak memilih. Model serupa sudah diterapkan di Thailand, Chile, dan Singapura, yang berhasil mengedukasi masyarakat dan mendorong industri berinovasi dengan produk yang lebih sehat.

“Kita tidak melarang orang minum manis, tapi masyarakat harus tahu risikonya. Kalau anak muda sehat, Indonesia produktif,” kata Zulhas.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah disebut memberikan waktu selama 2 tahun kepada industri makanan dan minuman untuk mematuhi aturan baru mengenai label pada produk olahan yang memiliki kadar gula, garam, dan lemak (GGL) yang tinggi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan No 17/2023 yang salah satunya mengatur pengendalian penyakit tidak menular (PTM), seperti obesitas, diabetes dan lainnya yang disebabkan pangan olahan atau makanan dan minuman siap saji dengan kadar GGL tinggi.

Dikutip dari Reuters, Kamis (28/8/2024), masa tenggang 2 tahun tersebut diberikan setelah adanya lobi dari Amerika Serikat (AS), asosiasi industri pangan regional Food Industry Asia, dan produsen dalam negeri.

Para pelaku usaha tersebut meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali waktu penerapan aturan tersebut. Dalam konteks ini, AS menjadi salah satu negara yang mempertanyakan kebijakan tersebut melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Kami sudah menjelaskan kepada WTO bahwa langkah kami dimulai dari edukasi terlebih dahulu. Dua tahun ke depan baru pembatasan diberlakukan,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi dalam laporan Reuters.

Menurut rencana, aturan pelabelan menggunakan sistem warna ‘lampu lalu lintas’, misalnya label merah untuk produk tinggi gula, garam, atau lemak, dan label hijau untuk yang rendah.

Mulai akhir 2025, perusahaan boleh lebih dulu menggunakan stiker atau deklarasi sendiri, sebelum aturan wajib berlaku pada dua tahun berikutnya.

Untuk diketahui, lebih dari 40 negara, termasuk Singapura, telah memakai sistem serupa. Namun, kebijakan ini kerap mendapat penolakan dari pelaku industri yang menilai informasi nutrisi sudah tercantum di kemasan.

Di Indonesia, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) nantinya akan memverifikasi label dengan isi produk melalui laboratorium pemerintah untuk memastikan akurasi.

“Kami bekerja sama dengan perusahaan, tapi memang sulit mengubah kebiasaan masyarakat,” imbuhnya.

Pemerintah sedang mengkaji penerapan label peringatan 'Tinggi Gula' pada produk minuman dalam kemasan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap risiko kesehatan akibat konsumsi gula berlebih seperti diabetes dan gagal ginjal dini.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan kebijakan ini penting untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat sebelum membeli produk minuman. 

“Minuman manis ini yang buat anak muda cuci darah dan obesitas, sehingga produktivitasnya terganggu. Pemerintah ingin masyarakat tahu kandungan gulanya sebelum membeli,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11).

Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF) 2024, jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 20,4 juta jiwa, menempatkan Indonesia di posisi kelima tertinggi di dunia. Prevalensi diabetes pada usia 20–79 tahun tercatat 11,3 persen, meningkat signifikan dibandingkan satu dekade lalu. 

Sementara itu, konsumsi gula nasional pada periode 2024/2025 diperkirakan mencapai 7,6 juta ton, termasuk yang tertinggi di dunia. Studi juga menunjukkan lebih dari 75 persen remaja perkotaan di Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis sedikitnya tiga kali per minggu.

Zulhas menjelaskan, penerapan label 'Tinggi Gula' diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan transparansi informasi pangan serta mendorong perilaku konsumsi yang lebih sehat. 

Beberapa negara seperti Thailand, Chile, dan Singapura telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa dan berhasil menekan konsumsi gula serta mendorong produsen menciptakan produk dengan kadar gula lebih rendah.

“Kita tidak melarang orang minum manis, tapi masyarakat harus tahu risikonya. Kalau anak muda sehat, Indonesia produktif,” tutup dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tengah mengkaji penerapan label peringatan "Tinggi Gula" pada setiap kemasan minuman manis. Wacana ini bertujuan melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman diabetes dan gagal ginjal dini akibat konsumsi gula berlebih.

"Minuman manis ini yang buat anak muda cuci darah dan obesitas, sehingga produktivitasnya terganggu. Pemerintah ingin masyarakat tahu kandungan gulanya sebelum membeli," ungkap Zulhas dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

Menurut data International Diabetes Federation (IDF) 2024, jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 20,4 juta jiwa, menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 dunia. Prevalensi diabetes pada usia dewasa (20-79 tahun) tercatat sebesar 11,3%, meningkat signifikan dibanding satu dekade lalu.

Di sisi lain, konsumsi gula nasional pada periode 2024/2025 mencapai 7,6 juta ton, termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Studi juga menunjukkan lebih dari 75% remaja perkotaan di Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis minimal tiga kali per minggu.

Zulhas menjelaskan, kebijakan label "Tinggi Gula" akan mendorong transparansi informasi pangan dan menjadi peringatan visual agar masyarakat lebih bijak memilih. Model serupa sudah diterapkan di Thailand, Chile, dan Singapura, yang berhasil mengedukasi masyarakat dan mendorong industri berinovasi dengan produk yang lebih sehat.

"Kita tidak melarang orang minum manis, tapi masyarakat harus tahu risikonya. Kalau anak muda sehat, Indonesia produktif," tutup Zulhas.