JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar mata uang Iran, rial, terus merosot tajam hingga mencatatkan rekor terendah sepanjang sejarah. Per Kamis (15/1/2026), kurs rial mencapai sekitar 1.065.000 per dollar AS di pasar terbuka.

Angka ini melemah 2.437 persen dibanding posisi awal 2025 yang masih sekitar 42.000 rial per dollar AS.

Kurs rial terhadap rupiah juga melemah signifikan. Saat ini, Rp 1 setara dengan 63,06 rial Iran, sehingga Rp 20.000 setara dengan lebih dari 1,26 juta rial.

Kejatuhan Tajam di Tengah Krisis Ekonomi

Kejatuhan rial menandai fase krisis baru dalam perekonomian Iran, menyusul depresiasi tajam sepanjang 2025.

Dilansir dari Gulf News, dalam setahun terakhir, rial kehilangan sekitar 45 persen nilainya, seiring inflasi tinggi yang terus menekan daya beli masyarakat.

Data resmi menunjukkan inflasi tahunan di Iran telah melampaui 42 persen, dipicu lonjakan harga pangan, perumahan, dan barang impor.

Kondisi ini memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota, yang mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Ketidakstabilan ekonomi membuat warga dan pelaku usaha beralih menyimpan aset dalam dollar AS, emas, dan properti untuk menjaga nilai kekayaan mereka. Peralihan ini semakin menyempitkan likuiditas rial di pasar domestik.

UNSPLASH/ASHKAN FOROUZANI Ilustrasi mata uang rial Iran.

Tiga Penyebab Utama Pelemahan Rial Iran

1. Sanksi Internasional yang Berat

Nilai tukar rial Iran merosot tajam selama empat dekade terakhir. Pada Revolusi Iran 1979, 1 dollar AS setara sekitar 70 rial, sedangkan awal 2026 nilainya sudah melebihi 1,4 juta rial, mengalami depresiasi sekitar 20.000 kali lipat.

Keruntuhan ini disebabkan kombinasi sanksi internasional, inflasi kronis, dan isolasi diplomatik yang berkepanjangan.

Tekanan menguat sejak September 2025 ketika PBB memberlakukan ulang sanksi, meliputi embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan perjalanan.

Uni Eropa juga menambah sanksi terkait pelanggaran HAM dan dugaan pasokan drone ke Rusia dalam perang Ukraina. Sektor minyak, tulang punggung ekonomi Iran, paling terdampak.

Iran kehilangan sekitar 20 persen potensi pendapatan ekspor minyak akibat sanksi, meski pengiriman masih berlangsung lewat jalur tidak langsung dengan harga diskon besar.

Menurut Iran Open Data, pada periode hingga Maret 2025, Iran hanya meraup sekitar 23,2 miliar dollar AS dari ekspor minyak, padahal potensinya bisa lebih dari 28 miliar dollar AS. Selisih sekitar 5 miliar dollar AS itu mencerminkan ongkos ekonomi dari penghindaran sanksi.

Bank Dunia menyebut Iran mengalami "dekade pertumbuhan yang hilang", dengan PDB per kapita menyusut rata-rata 0,6 persen per tahun selama 2011–2020. Dampak sosialnya luas: hampir 10 juta warga jatuh miskin, sementara 40 persen penduduk rentan miskin.

2. Munculnya Ekonomi Paralel

Pasca-perang Iran–Irak pada 1990-an, jaringan bisnis militer Garda Revolusi (IRGC) berkembang pesat menguasai proyek strategis di sektor minyak, konstruksi, pelabuhan, hingga telekomunikasi.

IRGC menjadi aktor dominan ekonomi nasional, mengoperasikan proyek besar tanpa tender terbuka dan pengawasan sipil memadai.

Model ini dikenal sebagai “ekonomi perlawanan” yang dipromosikan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei sejak 2014 sebagai strategi bertahan dari sanksi. Namun, para analis menilai model ini justru memperkuat konsentrasi kekuasaan dan melemahkan sektor swasta.

Sanksi Barat malah memperkuat ekonomi paralel IRGC karena perusahaan asing hengkang dan pelaku usaha sipil terhimpit, sementara IRGC tetap beroperasi dengan akses devisa dan jalur perdagangan informal.

Dukungan institusional dari Dewan Penjaga Konstitusi menjaga kepentingan jaringan ini.

Ketimpangan akses ekonomi tersebut memicu kemarahan publik di tengah anjloknya nilai rial dan lonjakan harga kebutuhan pokok.

3. Kebijakan Moneter dan Suku Bunga

Sistem moneter Iran menghadapi persoalan struktural. Akses dolar dan izin impor lebih ditentukan oleh kedekatan politik daripada mekanisme pasar.

Sejak kembalinya sanksi AS pada 2018, pemerintah menerapkan kurs subsidi untuk kebutuhan pokok, yang nilainya sering berubah seiring menipisnya cadangan devisa.

Meski skema lama resmi dihapus pada 2022, kurs subsidi baru muncul yang menciptakan jurang lebar dengan nilai tukar pasar, menjadikan dolar sebagai komoditas istimewa yang dikendalikan negara.

Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah kerap mencetak uang di tengah inflasi tinggi, memperparah tekanan harga. Akibatnya, masyarakat dan pelaku usaha beralih ke penyimpanan aset dalam bentuk dollar dan properti, menciptakan lingkaran setan pelemahan rial.

Inflasi Melonjak dan Ketidakstabilan Sosial

Dilansir dari Reuters, inflasi Iran mencapai 42,5 persen pada Desember 2025, didorong kenaikan harga pangan, energi, dan barang impor.

Sanksi internasional membatasi ekspor minyak dan akses devisa, mempersempit ruang gerak pemerintah dalam menstabilkan nilai tukar.

Sejak akhir Desember 2025, protes massal terjadi di Teheran dan kota-kota besar lain, dipicu kenaikan harga bahan makanan hingga 72 persen serta melemahnya daya beli masyarakat.

Tekanan ekonomi memperburuk sentimen pasar dan mendorong masyarakat beralih ke mata uang asing atau aset riil, yang semakin menekan nilai rial.

Dampak Pelemahan Rial terhadap Indonesia

Pelemahan rial berimplikasi terbatas bagi Indonesia. Dalam perdagangan bilateral, Indonesia mengimpor beberapa produk dari Iran, terutama petrokimia.

Nilai tukar rial yang rendah membuat harga barang Iran relatif lebih murah dalam rupiah, namun ketidakstabilan ekonomi Iran dapat mengganggu kelangsungan pasokan dan kepastian kontrak dagang.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 3 Penyebab Utama Mengapa Mata Uang Iran Anjlok

JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar mata uang Iran, rial, terus merosot tajam hingga mencatatkan rekor terendah sepanjang sejarah. Per Kamis (15/1/2026), kurs rial mencapai sekitar 1.065.000 per dollar AS di pasar terbuka.

Angka ini melemah 2.437 persen dibanding posisi awal 2025 yang masih sekitar 42.000 rial per dollar AS.

Kurs rial terhadap rupiah juga melemah signifikan. Saat ini, Rp 1 setara dengan 63,06 rial Iran, sehingga Rp 20.000 setara dengan lebih dari 1,26 juta rial.

Kejatuhan Tajam di Tengah Krisis Ekonomi

Kejatuhan rial menandai fase krisis baru dalam perekonomian Iran, menyusul depresiasi tajam sepanjang 2025.

Dilansir dari Gulf News, dalam setahun terakhir, rial kehilangan sekitar 45 persen nilainya, seiring inflasi tinggi yang terus menekan daya beli masyarakat.

Data resmi menunjukkan inflasi tahunan di Iran telah melampaui 42 persen, dipicu lonjakan harga pangan, perumahan, dan barang impor.

Kondisi ini memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota, yang mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Ketidakstabilan ekonomi membuat warga dan pelaku usaha beralih menyimpan aset dalam dollar AS, emas, dan properti untuk menjaga nilai kekayaan mereka. Peralihan ini semakin menyempitkan likuiditas rial di pasar domestik.

UNSPLASH/ASHKAN FOROUZANI Ilustrasi mata uang rial Iran.

Tiga Penyebab Utama Pelemahan Rial Iran

1. Sanksi Internasional yang Berat

Nilai tukar rial Iran merosot tajam selama empat dekade terakhir. Pada Revolusi Iran 1979, 1 dollar AS setara sekitar 70 rial, sedangkan awal 2026 nilainya sudah melebihi 1,4 juta rial, mengalami depresiasi sekitar 20.000 kali lipat.

Keruntuhan ini disebabkan kombinasi sanksi internasional, inflasi kronis, dan isolasi diplomatik yang berkepanjangan.

Tekanan menguat sejak September 2025 ketika PBB memberlakukan ulang sanksi, meliputi embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan perjalanan.

Uni Eropa juga menambah sanksi terkait pelanggaran HAM dan dugaan pasokan drone ke Rusia dalam perang Ukraina. Sektor minyak, tulang punggung ekonomi Iran, paling terdampak.

Iran kehilangan sekitar 20 persen potensi pendapatan ekspor minyak akibat sanksi, meski pengiriman masih berlangsung lewat jalur tidak langsung dengan harga diskon besar.

Menurut Iran Open Data, pada periode hingga Maret 2025, Iran hanya meraup sekitar 23,2 miliar dollar AS dari ekspor minyak, padahal potensinya bisa lebih dari 28 miliar dollar AS. Selisih sekitar 5 miliar dollar AS itu mencerminkan ongkos ekonomi dari penghindaran sanksi.

Bank Dunia menyebut Iran mengalami "dekade pertumbuhan yang hilang", dengan PDB per kapita menyusut rata-rata 0,6 persen per tahun selama 2011–2020. Dampak sosialnya luas: hampir 10 juta warga jatuh miskin, sementara 40 persen penduduk rentan miskin.

2. Munculnya Ekonomi Paralel

Pasca-perang Iran–Irak pada 1990-an, jaringan bisnis militer Garda Revolusi (IRGC) berkembang pesat menguasai proyek strategis di sektor minyak, konstruksi, pelabuhan, hingga telekomunikasi.

IRGC menjadi aktor dominan ekonomi nasional, mengoperasikan proyek besar tanpa tender terbuka dan pengawasan sipil memadai.

Model ini dikenal sebagai “ekonomi perlawanan” yang dipromosikan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei sejak 2014 sebagai strategi bertahan dari sanksi. Namun, para analis menilai model ini justru memperkuat konsentrasi kekuasaan dan melemahkan sektor swasta.

Sanksi Barat malah memperkuat ekonomi paralel IRGC karena perusahaan asing hengkang dan pelaku usaha sipil terhimpit, sementara IRGC tetap beroperasi dengan akses devisa dan jalur perdagangan informal.

Dukungan institusional dari Dewan Penjaga Konstitusi menjaga kepentingan jaringan ini.

Ketimpangan akses ekonomi tersebut memicu kemarahan publik di tengah anjloknya nilai rial dan lonjakan harga kebutuhan pokok.

3. Kebijakan Moneter dan Suku Bunga

Sistem moneter Iran menghadapi persoalan struktural. Akses dolar dan izin impor lebih ditentukan oleh kedekatan politik daripada mekanisme pasar.

Sejak kembalinya sanksi AS pada 2018, pemerintah menerapkan kurs subsidi untuk kebutuhan pokok, yang nilainya sering berubah seiring menipisnya cadangan devisa.

Meski skema lama resmi dihapus pada 2022, kurs subsidi baru muncul yang menciptakan jurang lebar dengan nilai tukar pasar, menjadikan dolar sebagai komoditas istimewa yang dikendalikan negara.

Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah kerap mencetak uang di tengah inflasi tinggi, memperparah tekanan harga. Akibatnya, masyarakat dan pelaku usaha beralih ke penyimpanan aset dalam bentuk dollar dan properti, menciptakan lingkaran setan pelemahan rial.

Inflasi Melonjak dan Ketidakstabilan Sosial

Dilansir dari Reuters, inflasi Iran mencapai 42,5 persen pada Desember 2025, didorong kenaikan harga pangan, energi, dan barang impor.

Sanksi internasional membatasi ekspor minyak dan akses devisa, mempersempit ruang gerak pemerintah dalam menstabilkan nilai tukar.

Sejak akhir Desember 2025, protes massal terjadi di Teheran dan kota-kota besar lain, dipicu kenaikan harga bahan makanan hingga 72 persen serta melemahnya daya beli masyarakat.

Tekanan ekonomi memperburuk sentimen pasar dan mendorong masyarakat beralih ke mata uang asing atau aset riil, yang semakin menekan nilai rial.

Dampak Pelemahan Rial terhadap Indonesia

Pelemahan rial berimplikasi terbatas bagi Indonesia. Dalam perdagangan bilateral, Indonesia mengimpor beberapa produk dari Iran, terutama petrokimia.

Nilai tukar rial yang rendah membuat harga barang Iran relatif lebih murah dalam rupiah, namun ketidakstabilan ekonomi Iran dapat mengganggu kelangsungan pasokan dan kepastian kontrak dagang.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 3 Penyebab Utama Mengapa Mata Uang Iran Anjlok

REPUBLIKA.CO.ID,NAJAF — Kejatuhan riyal Iran tak hanya memiskinkan warganya, tetapi juga memukul roda ekonomi di negara lain. Di Najaf, kota suci di Irak, para pedagang yang bergantung pada peziarah asal Iran kini kesulitan bertahan.

Pedagang tasbih di pasar Najaf, Ahmed Salam, terpaksa menjual satu dari dua tokonya untuk melunasi utang. “Kami adalah pasar yang paling bergantung pada pengunjung Iran. Saya dulu memiliki dua toko, tetapi saya menjual satu. Sekarang saya berisiko meninggalkan pekerjaan ini karena tidak sanggup menanggung utang, karena sanksi yang dijatuhkan (kepada Iran) berdampak pada kami,” ungkapnya, dikutip dari Reuters, Kamis (15/1/2026).

Jumlah peziarah asal Iran pun merosot tajam. Pada 2023, sekitar 3.000 hingga 3.500 orang datang setiap hari ke Najaf. Kini, pada hari-hari tertentu, jumlahnya hanya 100 hingga 250 orang.

Ketua Asosiasi Hotel dan Restoran Najaf Saib Radhi Abu Ghanem menyebut penurunan ini memukul sektor pariwisata dan tenaga kerja. “Pada 2020 ada 350 hotel di Najaf, tetapi sekarang tinggal 250. Artinya, 100 hotel tidak lagi menjadi bagian dari sektor pariwisata, dan para pekerja serta karyawannya dirumahkan, yang secara signifikan menambah pengangguran,” ungkapnya.

Menurut Abu Ghanem, volatilitas nilai tukar membuat warga Iran menahan diri untuk bepergian. “Satu hari perjalanan bisa menelan biaya 200 dolar AS, keesokan harinya bisa naik menjadi 220 dolar AS. Hal ini memberi tekanan finansial kepada mereka,” ujarnya.

Di dalam negeri, riyal Iran terpuruk ke level terendah sepanjang sejarah. Sepanjang 2025, mata uang tersebut kehilangan hampir setengah nilainya terhadap dolar AS. Tekanan ini memperdalam krisis ekonomi akibat sanksi Barat selama bertahun-tahun yang menyasar pendanaan program nuklir Teheran.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Pemerintah Iran telah memberlakukan tindakan keras yang mematikan terhadap protes di Iran, dengan lebih dari 2.400 demonstrasi dikabarkan meninggal dunia dalam aksi protes. Protes dimulai akhir bulan lalu ketika jatuhnya nilai mata uang menyebabkan ribuan warga Iran turun ke jalan, yang kemudian menjadi ancaman paling serius bagi rezim dalam beberapa tahun terakhir.

Keruntuhan ekonomi negara tersebut terlihat jelas dari nilai mata uang lokalnya, Rial. Data Morningstar menunjukkan nilainya sekitar 42.000 rial per dolar pada pertengahan Desember, sekarang nilainya lebih dari 1,1 juta rial per dolar, setelah beberapa hari lalu mencapai angka terendah sepanjang masa yaitu 1,4 juta rial.

Mengutip Independent, dalam hal daya beli barang dari luar negeri, uang tiba-tiba hampir tidak bernilai bagi warga Iran. Secara internal, situasinya tidak jauh lebih baik.

Iran telah menderita inflasi yang tinggi secara terus-menerus selama beberapa tahun, tetapi dalam 12 bulan terakhir telah mencapai tingkat yang hampir tak terbayangkan. Inflasi melonjak dari 31,8 persen pada Januari 2025 menjadi 48,6 persen pada Oktober 2025, menurut Pusat Statistik Iran, melalui Trading Economics. Sementara angka Desember 2025 dikutip di atas 42 persen.

Data World Bank menunjukkan, inflasi tahunan melebihi 32 persen untuk tahun penuh terakhir yang tersedia (2024), menempatkannya di peringkat ke-9 tertinggi di dunia untuk tahun tersebut. Sejak 2008, Iran hanya mengalami tingkat inflasi di bawah 25 persen dalam lima dari 16 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan opsi militer hingga sanksi terhadap Iran di tengah gelombang protes mematikan, meski Teheran membuka peluang perundingan.

“Kami menanganinya dengan sangat serius. Militer juga sedang mengkaji, dan kami mempertimbangkan sejumlah opsi yang sangat kuat. Kami akan mengambil keputusan,” ujar Trump kepada wartawan di pesawat Air Force One saat kembali ke Washington dari kediamannya di Mar-a-Lago, Florida dilansir dari Bloomberg, Senin (12/1/2026).

The Wall Street Journal melaporkan, Trump dijadwalkan bertemu dengan para pejabat senior pemerintahannya pada Selasa (13//2026) waktu setempat untuk membahas respons terhadap demonstrasi di Iran.

Opsi yang dipertimbangkan mencakup serangan militer, penggunaan senjata siber, hingga pengenaan sanksi terhadap Teheran. Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine disebut akan turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Aksi protes massal yang melanda berbagai wilayah Iran—dipicu krisis mata uang dan kemerosotan ekonomi, namun kian mengarah pada penolakan terhadap sistem pemerintahan—dinilai sebagai tantangan paling serius bagi Republik Islam Iran sejak Revolusi 1979.

Menurut Human Rights Activist News Agency, sedikitnya 540 orang tewas dan lebih dari 10.000 orang ditangkap dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi di 186 kota di 31 provinsi Iran. Pembatasan komunikasi yang meluas menyulitkan pemantauan skala penuh pergerakan protes.

Amerika Serikat dan Iran telah memutuskan hubungan diplomatik sejak 1980, setelah mahasiswa militan Iran menyerbu Kedutaan Besar AS di Teheran pada November 1979 dan menyandera staf diplomatik Amerika selama 444 hari.

Trump mengatakan para pemimpin Iran menghubungi Washington pada Sabtu untuk membuka jalur negosiasi. “Sebuah pertemuan sedang disiapkan,” ujarnya tanpa merinci lebih lanjut.

Namun, dia menegaskan AS bisa bertindak lebih dulu sebelum pertemuan terlaksana.

Trump juga menyebut AS menjalin komunikasi dengan kelompok oposisi Iran dan tengah mempertimbangkan upaya memulihkan akses internet di negara tersebut, termasuk melalui layanan satelit Starlink milik Elon Musk.

“Kami mungkin bisa menyalakan kembali internet, jika memungkinkan. Saya akan menghubungi Elon Musk segera setelah ini," kata Trump.

Meski Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan dialog dan pendekatan persuasif, sejumlah pejabat lain memperingatkan kemungkinan pengadilan cepat hingga penerapan hukuman mati seiring meluasnya kerusuhan dan meningkatnya korban jiwa.

Trump secara terbuka menyatakan dukungannya kepada para demonstran dan memberi sinyal kemungkinan aksi militer AS terhadap rezim Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang memicu kekhawatiran di kalangan sekutu maupun rival Washington.

“Iran sedang menatap kebebasan, mungkin seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika Serikat siap membantu!!!” tulis Trump di media sosial, Sabtu akhir pekan lalu.

Menanggapi pernyataan tersebut, Iran memperingatkan akan melakukan pembalasan terhadap Amerika Serikat dan Israel jika terjadi serangan.