Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan telah memutuskan 13 perkara penegakan hukum dengan total denda Rp698 miliar sepanjang 2025.

Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha menyampaikan bahwa penegakan hukum tersebut menyangkut sejumlah perkara besar seperti truk merek Sany, hingga Google dan TikTok dalam proses akuisisi Tokopedia.

“Ini mungkin masih tergolong sedikit dibandingkan dengan otoritas pengawas persaingan usaha di negara-negara lain yang mencakup perkara keterlambatan notifikasi tender dan non-tender,” kata Eugenia dalam siaran Competition Outlook 2026 di YouTube KPPU, Senin (26/1/2026).

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa denda terbesar senilai Rp449 miliar dijatuhkan KPPU terkait penjualan truk Sany Group atas laporan integrasi vertikal dan penguasaan pasar pada Agustus 2025 lalu.

Perkara besar berikutnya adalah persekongkolan tender proyek air bersih di Lombok Utara yang dijatuhi denda Rp12 miliar, yang disebut Eugenia menjadi perhatian publik.

Selain itu, KPPU juga menjatuhkan denda jumbo Rp202,5 miliar bagi Google LLC dan sebesar Rp15 miliar kepada TikTok Nusantara akibat keterlambatan notifikasi akuisisi Tokopedia pada September tahun lalu.

“Perkara Google ini menjadi momentum bahwa KPPU itu juga mengawasi persaingan usaha di bidang ekonomi digital,” imbuhnya.

Menurut Eugenia, KPPU akan terus memperkuat pengawasan persaingan usaha sektor ekonomi digital pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

Kasus besar yang tengah ditangani pihaknya saat ini adalah dugaan kartel suku bunga pinjaman daring yang melibatkan 97 platform teknologi finansial (fintech).

Di samping itu, dia juga menyampaikan bahwa KPPU telah menerima 122 notifikasi merger dan akuisisi dengan nilai transaksi Rp1,09 kuadriliun sepanjang tahun lalu.

Dari sisi kebijakan persaingan usaha, KPPU disebut telah merekomendasikan 12 kebijakan kepada pemerintah, salah satunya terkait penundaan dan pembatalan rencana pengenaan bea masuk tambahan untuk terpal plastik dan benang filament.

“Seluruh capaian ini merupakan upaya untuk mendukung visi KPPU 2025, yaitu terwujudnya persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan,” pungkas Eugenia.