Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait importasi barang.

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Ditjen Bea Cukai pada Rabu (4/2/2026).

"KPK telah melakukan ekspose dan menetapkan status hukum kepada para pihak yang diamankan dalam satu kali dua puluh empat jam," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (5/2/2026).

Budi menjelaskan tim penyidik telah mengamankan 17 orang yang terdiri dari 12 pegawai Ditjen Bea Cukai dan 15 dari PT BR. Hanya saja Budi belum menjelaskan berapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, KPK menyita mata uang asing dari tiga negara dan emas batangan.

"Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai dalam mata uang rupiah, dan beberapa mata uang asing seperti dolar AS, dolar Singapura, dan yen Jepang. Serta dalam bentuk logam mulia," sambung Budi.

Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026), Penyidik KPK melakukan operasi senyap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam peristiwa tertangkap tangan itu, KPK menangkap sejumlah pihak, salah satunya bekas Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea dan Cukai yang saat ini masih menjabat sebagai Eselon II di Bea dan Cukai.

"Yang bersangkutan pejabat eselon II di Bea dan Cukai. Sebenarnya sudah mantan ya, mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung," kata Budi kepada jurnalis, Rabu (4/2/2026).

Selain itu, tim penyidik lembaga antirasuah mengamankan uang tunai dalam mata uang asing, dan uang rupiah bernilai miliaran.

"Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 Kg," jelasnya.

OTT KPP Pajak Banjarmasin

Selanjutnya pada kasus dugaan korupsi pengurusan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, KPK mengamankan tiga orang; Dua orang petugas pajak, salah satunya kepala KPP Madya Banjarmasin; dan pihak PT BKB selaku wajib pajak di sektor Perkebunan kelapa sawit, yang mengurus restitusi.

Dari kedua perkara tersebut, Budi belum menyampaikan berapa pihak yang ditetapkan tersangka dan rencananya hari ini akan disampaikan kontruksi perkara secara rinci.

"Kami akan sampaikan secara lengkap konstruksi, kronologi, dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam konpers sore nanti," tandas Budi.

Sebagai informasi, kedua perkara tersebut terungkap dalam kegiatan tertangkap tangan yang berlangsung selama satu hari yakni pada Rabu (4/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan kantor Bea Cukai pusat di Rawamangun, Jakarta.

Dua kegiatan tangkap tangan terpisah di dua unit berbeda di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu berkaitan dengan masing-masing dugaan korupsi pengembalian pajak (restitusi) serta proses impor.

Dugaan korupsi terkait restitusi diusut pada OTT KPK di lingkungan KPP Banjarmasin, serta dugaan proses impor di Bea Cukai Pusat.

"Restitusi pajak [di KPP Banjarmasin]. Dugaan proses impor [Bea Cukai]," ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Adapun, KPK diketahui belum menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi senyap tersebut.

OTT ini belum lama dilakukan setelah yang digelar di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara, Januari 2025 lalu.

Mengenai OTT di KPP Banjarmasin, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu Rosmauli mengatakan bahwa pihaknya menghormati dan mendukung sepenuhnya langkah dan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Dia mengimbau semua pihak untuk menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pihak yang berwenang menangani perkara tersebut.

"Direktorat Jenderal Pajak bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk detail kami kejadian dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada kepada KPK," terang Rosmauli kepada Bisnis.

Selain itu, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo membenarkan bahwa saat ini tim dari lembaga antirasuah tengah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Bea Cukai.

“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC [Bea Cukai],” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Budi belum memerinci siapa sosok pejabat yang tengah diperiksa maupun kaitan kasus yang menjeratnya. Kendati demikian, dia menegaskan komitmen institusinya untuk bersikap transparan dan mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Dia menyatakan DJBC akan kooperatif dalam membantu KPK menuntaskan perkara ini.

"BC berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak tiga pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi. DJP pun kemudian memberhentikan sementara ketiga pegawainya itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menjelaskan atas penetapan tersangka korupsi itu, DJP menghormati dan mendukung penuh langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

DJP memandang peristiwa tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dan tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun.

Sejalan dengan itu, DJP kemudian bersikap kooperatif dan koordinatif dalam memberikan dukungan penuh kepada KPK. Kemudian, DJP akan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023," kata Rosmauli dalam keterangan tertulis pada Senin (12/1/2026).

DJP kemudian terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas siapapun oknum pegawai yang terlibat. Apabila terbukti bersalah, DJP akan menjatuhkan sanksi semaksimal mungkin sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, DJP memastikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat tetap berjalan normal, serta menjaga agar penanganan perkara ini tidak mengganggu hak dan layanan wajib pajak.

DJP pun melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis, tata kelola pengawasan, dan pengendalian internal pada unit terkait, termasuk penguatan langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak berulang.

Adapun, terhadap pihak eksternal yang berstatus sebagai konsultan pajak, DJP mendukung penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif berupa pencabutan izin praktik konsultan pajak oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dengan koordinasi bersama DJP dan asosiasi profesi.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan suap pemeriksaan pajak terhadap PT Wanatiara Persada, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan (smelting) nikel di Maluku Utara.

Lima orang tersangka itu yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Modus 'All in' ke WP

Berdasarkan konstruksi perkaranya, KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada Rp75 miliar.

Namun, bukannya melakukan penagihan, tersangka Agus justru diduga meminta agar PT WP membayarkan pajak "all in" sebesar Rp23 miliar.

Kode "all in" itu diduga merujuk pada jatah Rp8 miliar dari total Rp23 miliar, yang akan dibagi-bagikan ke petugas pajak. Usai PT WP keberatan, pada Desember 2025 tercapai kesepakatan untuk pembayaran Rp15,7 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan.

Sebagai modus untuk memenuhi fee itu, maka PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan yang dimiliki oleh tersangka Abdul. Fee yang diterima oleh para tersangka, yakni Rp4 miliar dan ditukarkan dalam bentuk mata uang Singapura.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," terang Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Adapun KPK dalam proses tangkap tangan menemukan bukti dengan total nilai mencapai Rp6,38 miliar, dengan rincian uang tunai Rp793 juta; SGD165.000 atau setara Rp2,16 miliar; dan Logam Mulia seberat 1,3 kg atau senilai Rp3,42 miliar.

Kedua pemberi suap disangkakan melanggar telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, ketiga pejabat pajak selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) UU No.1/2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki awal tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdana menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Modus yang terendus, yaitu pemangkas pembayaran pajak sebesar Rp59,3 miliar.

Operasi senyap berlangsung pada hari Jumat (9/1/2026). Pengumuman OTT disampaikan hari Sabtu (10/1/2026). Ada 8 orang dari pihak swasta dan petugas pajak yang diamankan. Namun, berdasarkan alat bukti yang cukup, lembaga antirasuah menetapkan 5 tersangka.

Upaya sogok pemangkasan pajak dilakukan PT Wanatiara Persada (PT WP) agar kekurangan pembayaran dapat diteken serendah mungkin. Hal yang mengejutkan, tim KPK menguak bahwa ada suap dari serupa, tetapi di waktu yang sudah lama. Total barang bukti yang disita Rp6 miliar

Berikut fakta-fakta OTT KPK ke Petugas Pajak KPP Jakarta Utara

1. 'Sunat' Kekurangan Bayar Pajak dari Rp75 miliar jadi Rp15,7 miliar.

Mulanya PT WP melaporkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk periode pajak tahun 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara karena kantor PT WP berada di wilayah tersebut. Tim pemeriksa menemukan potensi kekurangan bayar Rp75 miliar.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan PT WP sempat mengajukan sanggahan. Tetapi Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara justru meminta PT WP membayar Rp23 miliar.

Namun, setelah hasil kesepakatan, kekurangan pembayaran pajak menjadi Rp15,7 miliar atau terpangkas Rp59,3 miliar dari awal harga yang ditetapkan.

2. Suap 'All In' Pajak Rp23 Miliar

Pemangkasan kekurangan pajak tidak dilakukan secara gratis. Ada biaya yang dikeluarkan PT WP. Saat pemangkasan berada di angka Rp23 miliar, Agus menggunakan kode "all in".

Asep menjelaskan "all in" dimaksudkan dari Rp23 miliar, Agus Syaifudin meminta fee sebesar Rp8 miliar untuk nantinya dibagikan ke pihak di lingkungan Ditjen Pajak. Namun PT WP tidak menyanggupi.

Hingga berdasarkan hasil kesepakatan fee dibayar Rp4 miliar karena kekurangan nilai pajak berhasil turun menjadi Rp15,7 miliar berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang diterbitkan bulan Desember 2025.

3. PT WP buat Kontrak Fiktif Jasa Konsultan untuk Cairkan Rp4 miliar

Mencairkan fee Rp4 miliar memiliki risiko besar jika dilakukan tanpa ada alasan yang jelas. Untuk memanipulasi pencatatan pengeluaran keuangan perusahaan, PT WP melakukan kerja sama kontrak fiktif jasa konsultasi dengan PT Niogayo Bisnis Konsultan (PT NBK).

PT NBK milik Abdul Kadim Sahbudin. Secara sederhana PT WP seolah-olah menggunakan jasa konsultasi PT NBK dengan membayar Rp4 miliar. Padahal uang tersebut dicairkan kembali oleh Abdul dalam mata uang Dolar Singapura.

Abdul memberikan Rp4 miliar ke Agus dan Askob selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara. Pada Januari 2026, uang di salurkan ke pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya.

Tersangka dan Barang Bukti Kasus Pajak

4. KPK Amankan Barang Bukti Rp6,38 miliar

Dalam peristiwa tertangkap tangan, Asep menyampaikam bahwa KPK mengamankan barang bukti dengan total nilai mencapai Rp6,38 miliar. Barang bukti terdiri dari Rp793 juta, SGD165 ribu atau setara Rp2,16 miliar, dan logam mulia 1,3 kg atau senilai Rp3,42 miliar.

Setelah dilakukan pemeriksaan, terkuak bahwa barang bukti tersebut adalah penerimaan dari pihak lain di waktu sebelumnya.

"Itu yang kemudian diakui oleh para terduga tersebut memang itu juga diperoleh dari hal yang sama, tapi dalam waktu yang lampau. Jadi dari tempat lain. Jadi tidak hanya dari PT WP ini saja. Jadi dari beberapa wajib pajak yang lainnya," kata Asep saat konferensi pers secara daring, Minggu (11/1/2026).

5. KPK Tetapkan 5 Tersangka

Asep menyampaikan berdasarkan dua alat bukti yang cukup, KPK menetapkan 5 orang tersangka, yaitu:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

Mereka ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 sampai dengan 30 Januari 2026. Penahanan dilakukan di Rutan cabang Gedung Merah Putih KPK.

Abdul Karim dan Edy Yulianto selaku pihak pemberi,disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dwi Budi, Agus Syaifudin, dan Askob Bahtiar selaku pihak penerima, disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a atauhuruf b atau Pasal 12B Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

6. KUHAP baru, KPK Tak Tampilkan Tersangka

Tersangka kasus pajak tersebut tidak ditampilkan saat konferensi pers KPK. Sebab sebelumnya, para tersangka selalu ditampilkan. Asep menjelaskan KPK bahwa telah menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku pada 2 Januari 2026.

Sementara, terungkapnya kasus suap tersebut setelah tim lembaga antirasuah menggelar giat tertangkap tangan pada Jumat (9/1/2026). Artinya setelah KUHAP diberlakukan.

"Kenapa misalkan, 'loh kok enggak ditampilkan para tersangkanya' Nah, itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHAP yang baru," jelasnya.

Asep mengatakan bahwa KUHAP terbaru mengedepankan asa praduga tidak bersalah dan fokus kepada hak asasi manusia.

"Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia ada ada praduga tak bersalah yang dilindungi dari para pihak," ujarnya.

Begitupun penggunaan pasal untuk menyangkakan para tersangka dengan mengadopsi aturan dalam KUHAP dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) terbaru.